Ironis, Korupsi Justru Meningkat
Rabu , 12 Desember 2018 | 08:36
http://www.sinarharapan.co/opinidaneditorial/read/5199/ironis__korupsi_justru_meningkat
Ironis, Korupsi Justru Meningkat
Sumber Foto Istimewa
Ilustrasi
POPULER
Kasus-kasus HAM Berat Dibiarkan Menggantung
<http://www.sinarharapan.co/opinidaneditorial/read/5199/opinidaneditorial/read/5174/%22>Ironis,
Korupsi Justru Meningkat
<http://www.sinarharapan.co/opinidaneditorial/read/5199/opinidaneditorial/read/5199/%22>
Listen to this
Berapapun tinggi tingkat stadiumnya, sebuah penelitian menunjukkan
tingkat korupsi di Indonesia dipersepsi public makin meningkat. Ini
sangat menyedihkan karena keinginan untuk menciptakan pemerintahan yang
bersih dan bertanggungjawab semakin jauh dari kenyataan.
Survei terbaru yang dilakukan bersama oleh Lembaga Survei Indonesia
(LSI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan mayoritas
responden menganggap tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi.
"Sebanyak 52 persen responden menilai tingkat korupsi meningkat pada
tahun ini,” kata peneliti LSI, Burhanuddin Muhtadi, di Jakarta, Senin
(10/12).
Survei tersebut juga menghasilkan pandangan public bahwa potensi
terbesar pungutan liar alias pungli dalam pelayanan birokrasi ada di
kepolisian. Peringkat kedua adalah lembaga peradilan, kemudian diikuti
lembaga pemerintahan, pelayanan kesehatan, dan juga kantor layanan
pengurusan administrasi seperti KTP, KK, serta Akta Kelahiran.
Kita memandang hasil survei LSI-ICW tersebut hanya mengkonfirmasi
pandangan public selama ini bahwa pemberantasan korupsi memang masih
jauh dari harapan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus
melakukan penangkapan para tersangka, seolah bekerja sendirian karena
lembaga-lembaga penegak hukum lainnya tidak bekerja dalam ritme serupa.
Ironisnya, banyak penegak hukum justru tertangkap tangan menerima suap.
Ratusan pejabat pusat dan daerah, para politisi, anggota DPR/DPRD, para
hakim, panitera, jaksa, polisi, pengusaha serta berbagai kalangan lain
terjerat korupsi dan sogok menyogok terkait kelancaran perijinan dan
berbagai motif lainnya. Sejak Januari hingga November 2018 KPK telah
menggelar 27 operasi tangkap tangan (OTT) dengan jumlah tersangka sangat
banyak.
Kasus terakhir KPK menangkap dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta
Selatan, Iswahyu Widodo dan Irwan. Ini menunjukkan bahwa kondisi sudah
sangat parah karena sebelumnya puluhan hakim telah dijebloskan ke
penjara. Hukuman penjara dan penyitaan asset belum menimbulkan efek jera
bagi para pejabat, hakim, politisi untuk menggerogoti uang negara,
sehingga kasus demi kasus terus berulang.
Lebih menyakitkan lagi, kita sering dipertontonkan betapa para koruptor
tetap bisa senyum dan tertawa-tawa di depan kamera televisi, seolah
tidak ada penyesalan sama sekali. Apalagi, dengan cara menyogok mereka
juga bisa bebas keluar masuk penjara untuk mengurus bisnis, bahkan
berkencan dengan pacar di hotel. Sepertinya bagi mereka kehidupan
berjalan sebagaimana biasa.
Kondisi ini sangat menyedihkan. Pantas saja peringkat kita dalam Indeks
Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan Transparency International masih
sangat rendah, yaitu posisi 96 dari 180 negara. Kita masih kalah jauh
dari negara-negara tetangga di Asean.
Maka perlu dipikirkan beberapa langlah hukum yang lebih keras dan tegas
agar pemberantasan korupsi lebih efektif dan efek jeranya lebih terasa.
*Pertama,*sanksi hukuman bagi koruptor diperberat, termasuk pemiskinan
dan pencabutan hak politik.
*Kedua*, pembekuan dan pembubaran partai politik yang terbukti menampung
dana hasil korupsi.
*Ketiga*, membekukan proyek-proyek pemerintah dan swasta yang dibangun
atas perijinan dan prosedur yang menyimpang.
Hal tersebut harus bisa ditampung dalam revisi UU Pemberantasan Korupsi.
Namun atas pertimbangan waktu dan kemungkinan tidak memperoleh dukungan
para anggota DPR, sebenarnya Presiden bisa menempuh cara yang sah, yaitu
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). Bila
memang Presiden memiliki komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi
maka sangat mungkin baginya melakukan langkah terobosan hukum tersebut.
Perppu tersebut akan menjadi landasan bagi KPK dan para hakim Pengadilan
Tipikor untuk menjatuhkan sanksi lebih keras dan tegas terhadap pejabat,
politisi, pengusaha dan siapapun yang terjerat korupsi. Alasan
penerbitan Perppu tersebut sudah mendesak, mengingat praktek korupsi
sudah makin merajalela dan memasuki stadium tinggi. Tidak ada alasan
Presiden ragu mengeluarkan Perppu Anti Korupsi, bila ingin dikenang
sebagai pemancang tonggak penting dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.
Sumber Berita:Berbagai sumber
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
