https://news.detik.com/kolom/d-4369644/pembangunan-sdm-di-era-jokowi?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.144928628.1985995656.1546552975-1198194703.1546552975
Kamis 03 Januari 2019, 15:34 WIB
Kolom
Pembangunan SDM di Era Jokowi
Reni Marlinawati - detikNews
<https://connect.detik.com/dashboard/public/reni.marlinawati>
Reni Marlinawati
<https://connect.detik.com/dashboard/public/reni.marlinawati>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4369644/pembangunan-sdm-di-era-jokowi?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.144928628.1985995656.1546552975-1198194703.1546552975#>
Tweet
<https://news.detik.com/kolom/d-4369644/pembangunan-sdm-di-era-jokowi?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.144928628.1985995656.1546552975-1198194703.1546552975#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4369644/pembangunan-sdm-di-era-jokowi?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.144928628.1985995656.1546552975-1198194703.1546552975#>
0 komentar
<https://news.detik.com/kolom/d-4369644/pembangunan-sdm-di-era-jokowi?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.144928628.1985995656.1546552975-1198194703.1546552975#>
Pembangunan SDM di Era Jokowi Presiden Jokowi menyerukan peningkatan
kualitas pekerja konstruksi (Foto: Pool)
*Jakarta* -
/**/Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla selama empat tahun
terakhir ini telah identik dengan program pembangunan infrastruktur.
Data kuantitatif telah mengonfirmasi soal tersebut. Seperti jalan tol
Trans Jawa telah terhubung sepanjang 760 kilometer yang terbentang dari
Jakarta hingga Surabaya. Momentum liburan tahun baru ini, masyarakat
dapat menikmati hasil jerih payah kerja kolosal tim pemerintahan di
bawah komando Presiden Jokowi.
Cerita sukses pembangunan infrastruktur selama empat tahun pemerintahan
Jokowi ini, di sisi lain menyisakan program yang tak kalah penting
dengan menyiapkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan
kompetitif. Jika mengamati secara detail, pemerintahan Jokowi tak luput
telah menyiapkan pijakan untuk program pembangunan SDM. Fondasi ini
penting untuk memastikan pada 2019 pemerintahan Jokowi akan lebih fokus
pada pembangunan SDM.
Sejumlah program kerja yang ditujukan pada penguatan kapasitas SDM
masyarakat Indonesia ini dapat ditarik benang merah yang kuat soal
komitmen pemerintahan pada pembangunan SDM. Sejumlah program tersebut
menjadi dasar yang penting untuk menyiapkan bonus demografi pada 2030
yang terjadi di Indonesia.
Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Jokowi juga memastikan komitmen
pemerintah untuk penguatan SDM. Seperti saat pidato di hadapan Sidang
Tahunan MPR pada 16 Agustus 2018 lalu, Presiden mengingatkan akan
pentingnya pembangunan SDM sebagai investasi jangka panjang bagi
pembangunan bangsa. Pembangunan SDM, kata Presiden Jokowi, merupakan
modal terbesar dan terkuat yang harus dimiliki Indonesia.
*Pendidikan Karakter
*
Perhatian pemerintah dalam pembangunan SDM dimulai dengan peletakan
sistem pendidikan yang menguatkan karakter anak didik. Simak saja
keberadaan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2017 tentang Penguatan
Pendidikan Karakter bagi anak didik merupakan refleksi dari komitmen
negara untuk menyiapkan pembangunan jiwa bagi anak didik sekolah
sebagaimana penggalan lirik lagu /Indonesia Raya/ karangan Wage Rudolf
Supratman, "Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya."
Penguatan karakter anak berjalin kelindan dengan penguatan akhlak
(moral) anak didik sejak dini. Akhlak yang memiliki dimensi cukup luas
dapat dikerucutkan pada pembentukan karakter anak didik yang peduli
dengan sesama, sikap gotong royong, welas-asih, dan tak kalah penting
penanaman sejak dini yakni sikap antikorupsi dan antikolusi yang
merupakan masalah serius yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia.
Hanya saja, implementasi Perpres tersebut harus semakin diperkuat dengan
meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah baik pemerintah
kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat.
Penerapan Perpres tersebut harus didahului dengan membuat peta jalan
(/road map/) pelaksanaan penguatan pendidikan karakter bagi
sekolah-sekolah baik di lingkungan sekolah negeri maupun sekolah swasta.
Evaluasi selama setahun lebih pelaksanaan Perpres tersebut tampak belum
maksimal di lapangan.
Setali tiga uang dengan hal tersebut, rencana pemerintah untuk kembali
memasukkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di bangku
sekolah juga bagian tak terpisahkan dari upaya pemerintah untuk
menyiapkan generasi bangsa yang kuat secara ideologi yang cinta Tanah
Air. Harapannya, rencana ini dapat direalisasikan pada tahun ajaran baru
2019/2020 mendatang. Hanya saja, pemerintah harus memastikan PMP tak
menjadi mata pelajaran yang komplementer, indoktrinasi, dan menjenuhkan
bagi anak didik. PMP harus menjadi mata pelajaran yang mampu menjadi
benteng ideologi bangsa sejak dini dengan dikemas sesuai dengan usia
anak didik yang berkarakter milenial ini.
Bukti komitmen pemerintahan Jokowi lainnya di bidang penguatan SDM
adalah berupa penyediaan dana abadi riset sebesar Rp 1 triliun pada 2019
yang diharapkan dapat menjadi /trigger/ bagi peningkatan tradisi riset
di Indonesia. Cerita sukses pengelolaan dana Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan (LPDP) dapat dijadikan /role model/ dalam pengelolaan dana
abadi riset ini.
Aktivitas riset harus ditujukan pada pengembangan keilmuan yang
ditujukan pada penguatan SDM dan kebermanfaatan seluas-luasnya bagi
kemajuan Indonesia di berbagai bidang. Riset tak lain merupakan wajah
intelektualitas bangsa Indonesia.
*Lampu Merah Literasi
*
Sisi lain dari upaya untuk meningkatkan penguatan SDM Indonesia, fakta
lainnya yang patut menjadi cermatan bersama soal tingkat literasi
masyarakat yang tergolong rendah dibanding negara-negara lainnya.
Rendahnya literasi ini memberi efek domino yang tidak kecil, salah
satunya keberadaan berita bohong (/hoax/) yang makin mendapatkan
ruangnya karena rendahnya budaya membaca dan /check and recheck/.
Merujuk data Programme for International Student Assessment (PISA),
Indonesia berada di peringkat 64 dari 72 negara yang rutin membaca.
Sedangkan menurut data The World Most Literate Nation Study, Indonesia
berada di peringkat 60 dari 61 negara. Data ini menjadi lampu merah bagi
tingkat literasi masyarakat.
Pemerintah dan /stakeholder/ lainnya harus meresponsnya dengan membuat
terobosan yang sifatnya /out of the box/ untuk meningkatkan minat baca
masyarakat. Salah satu yang bisa dilakukan misalnya mendorong pembebasan
pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap buku. Jika selama ini penerapan
bebas PPN hanya pada buku ajar saja, ke depan patut dipertimbangkan
pembebasan PPN juga diberlakukan pada jenis buku lainnya.
Program pengiriman buku gratis melalui layanan PT Pos Indonesia yang
digulirkan pemerintah beberapa waktu lalu dapat dilihat sebagai upaya
nyata untuk mendorong pemerataan literasi di pelosok wilayah Nusantara.
Upaya ini harus secara simultan dilakukan oleh pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dengan menggandeng
kelompok masyarakat. Pemerintah harus menghindari dari agenda rutin yang
terjebak pada formalitas kegiatan birokrasi.
Akhirnya, mari songsong Tahun Baru 2019 dengan penuh optimistik dan
percaya diri. Program pemerintah selama setahun terakhir khususnya dan
empat tahun terakhir pada umumnya telah memberi fondasi untuk menguatkan
pembangunan di sektor SDM di Indonesia. Pembangunan melalui jalur
pendidikan merupakan langkah strategis untuk memastikan pada 2030 bonus
demografi akan memberi dampak konkret bagi kemajuan negeri ini.
**Reni Marlinawati**/Wakil Ketua Komisi X DPR/Anggota Fraksi PPP
/
*(mmu/mmu)*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
