http://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1411-petani
/*Petani*/
Penulis: *Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group* Pada: Sabtu, 05 Jan
2019, 05:10 WIB podium <http://mediaindonesia.com/podiums>
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1411-petani>
<http://twitter.com/home/?status=Petani
http://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1411-petani via
@mediaindonesia>
Petani
<http://disk.mediaindonesia.com/thumbs/1200x-/podiums/2019/01/ef65f25b3ecfcc876a07150f262a4a85.jpg>
TAHUN telah berganti, tetapi keluhan para peternak tidak berubah. Mereka
mengharapkan kebijakan jagung yang lebih jelas. Harga jagung untuk pakan
begitu mahal, padahal harga jual ayam potong dan telur tidak boleh
melewati harga eceran tertinggi. Ketika harga ayam potong dan telur
naik, satuan tugas pangan akan datang ke kandang-kandang peternak untuk
memeriksa adanya dugaan penimbunan.
Memang tidak pernah akan bisa ketemu ketika bisnis didekati dengan
kacamata penegakan hukum. Aparat penegak hukum karakternya pasti curiga.
Padahal dalam bisnis peternakan, tidak mungkin dilakukan penimbunan.
Ketika ayam potong sudah waktunya untuk dipasarkan, peternak pasti akan
segera melepaskannya karena ketika dibiarkan terus hidup, ayam itu
membutuhkan makanan lebih banyak dan pasti semakin merugikan peternak.
Produk pertanian, termasuk peternakan dan perikanan, karakter lainnya
ialah mudah sekali busuk. Penimbunan ayam potong atau telur dalam waktu
lama mustahil dilakukan karena konsumen tidak suka dengan produk beku.
Pilihan lain mereka harus mengolah terlebih dulu agar bisa tahan lama.
Akan tetapi, itu pun membutuhkan teknologi berbeda dan umumnya tidak
dimiliki oleh rata-rata peternak kita.
Mati dan hidupnya para peternak bukan lagi cerita baru. Banyak peternak
gulung tikar karena harga jual tidak mampu menutupi biaya produksi.
Namun, tidak sedikit yang ingin mencoba peruntungan dan mencoba untuk
masuk ke dalam bisnis peternakan ayam.
Tugas pemerintah sebenarnya memberikan kepastian usaha. Kepastian usaha
itu bukan hanya urusan perizinan, melainkan juga pemerintah seharusnya
bisa merumuskan model bisnis peternakan berkelanjutan. Balai Penelitian
Peternakan seharusnya bisa diminta untuk memetakan berapa biaya produksi
ayam potong dan telur sesuai dengan kondisi harga sarana produksi yang
ada di pasaran.
Petani, peternak, dan nelayan tidak pernah dilihat sebagai subjek
pembangunan yang sebenarnya. Mereka sekadar disuruh berbisnis dan
menanggung risiko. Ketika konsumen mengeluhkan harga produk pertanian
terlalu mahal, mereka dituduh melakukan praktik bisnis yang tidak benar.
Sebaliknya, ketika mereka merugi, tidak ada seorang pun yang mau peduli.
Sudah saatnya kita membangun sistem berbisnis yang lebih adil. Petani,
peternak, dan juga nelayan harus kita lihat sebagai warga bangsa yang
perlu mendapatkan kehidupan lebih baik. Apalagi, mereka merupakan pihak
yang bisa ikut menentukan ketahanan pangan sebuah negara.
Dalam konteks peternakan, pemerintah seharusnya sadar bahwa kita
mempunyai potensi besar. Kita bisa menjadi pemasok ayam potong atau
telur bukan hanya untuk kebutuhan dalam negeri, melainkan juga untuk
negara-negara sekitar. Kita seharusnya bisa seperti Belanda yang menjadi
pemasok telur bagi seluruh Uni Eropa.
Kalau wawasannya dibuat lebih luas, kita tidak perlu khawatir kalaupun
harus mengimpor jagung untuk pakan. Kita harus berani mengakui, produksi
jagung untuk pakan ternak memang tidak mencukupi. Akan tetapi, ketika
jagung itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang memberi nilai
tambah lebih tinggi, kita seharusnya tidak perlu takut melakukannya.
Pertanian kita tidak pernah bisa berkembang karena dikelola dengan cara
subsisten. Kita seharusnya berani menerapkan strategi seperti yang
dilakukan Thailand. Pertanian dilihat sebagai kekuatan ekonomi negara.
Lihat cara Thailand mengelola tanaman pangannya. Pemerintah tahu bahwa
harga beras yang selayaknya untuk membuat petani bersemangat terus
menanam ialah US$250 per ton. Apabila harga jual petani hanya mencapai
US$200 per ton, pemerintah akan membeli dengan harga US$250 per ton.
Namun, kalau harga jual di atas US$250 per ton, petani dipersilakan
menikmatinya.
Dengan model subsidi harga seperti itu, tidak usah heran apabila petani
terpacu untuk meningkatkan produktivitasnya. Produksi mereka bukan hanya
untuk memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan juga untuk keperluan ekspor.
Thailand merupakan negara eksportir beras terbesar kedua di dunia dengan
nilai ekspor sekitar US$5,2 miliar per tahun.
Indonesia sendiri sebenarnya merupakan negara agraris. Sekitar 60%
penduduk kita masih hidup dari pertanian. Namun, mereka belum menjadi
petani berdaya dan mampu meningkatkan kehidupannya. Kelompok miskin
terbesar dari masyarakat kita hidup di sektor pertanian.
Sudah waktunya kita mengubah paradigma pembangunan pertanian dari cara
subsisten menjadi berorientasi pasar. Itu harus dimulai dari cara
pandang pengambil kebijakan pertanian. Arah kebijakannya harus terbuka
dan berorientasi kepada permintaan pasar.
Tidak mungkin pertanian menjadi kekuatan ekonomi negara kalau dikelola
seperti sekarang. Petani hanya dilihat sebagai objek dan mesin produksi
semata. Kita tidak pernah mau memahami kenyataan yang terjadi di
lapangan. Bahwa petani ialah homoeconomicus yang harus mampu
mengapitalisasi modal agar bisa lebih berdaya dan berkembang
meningkatkan produktivitas.
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1411-petani>
<http://twitter.com/home/?status=Petani
http://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1411-petani via
@mediaindonesia>
