https://tirto.id/stop-impor-beras-ala-prabowo-cuma-mudah-diucapkan-sulit-diterapkan-dddS
<https://tirto.id/q/ekonomi-kP>
Stop Impor Beras Ala Prabowo Cuma
Mudah Diucapkan, Sulit Diterapkan
Calon Presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto menyapa pendukungnya saat
berkampanye di Wujil, Kabupaten Semarang, Senin (29/10/2018). ANTARA
FOTO/Aditya Pradana Putra
<https://tirto.id/stop-impor-beras-ala-prabowo-cuma-mudah-diucapkan-sulit-diterapkan-dddS>
Calon Presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto menyapa
pendukungnya saat berkampanye di Wujil, Kabupaten Semarang,
Senin (29/10/2018). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Oleh: Vincent Fabian Thomas - 4 Januari 2019
Dibaca Normal 1 menit
/Segudang masalah menanti presiden-wakil presiden--siapa pun yang nanti
terpilih--jika mereka bercita-cita menghentikan impor beras dan
swasembada pangan./
tirto.id <https://tirto.id/> - Jika ada orang yang paling paham betapa
sulitnya swasembada pangan dan menghentikan impor beras, itu tak lain
dan tak bukan adalah Joko Widodo. Buktinya, sebelum jadi presiden, dia
lantang bicara soal itu
<https://nasional.kompas.com/read/2014/07/02/2151345/Jokowi.Petani.Harus.Dimuliakan.Stop.Impor.>.
Namun kita semua tahu hingga kini itu tak pernah terjadi.
Presiden ke-7 ini sempat menargetkan swasembada beras dalam waktu tiga
tahun. Yang terjadi: trennya bahkanterus meningkat
<https://tirto.id/jor-joran-buka-izin-impor-beras-mengamankan-jokowi-di-2019-cUkv>.
Pada 2014, impor beras tercatat sebanyak 844.163 ton. Tahun berikutnya,
naik tipis menjadi 861.601 ton. Pada 2016, impor beras mengalami
lonjakan 49 persen menjadi 1,28 juta ton.
Tahun lalu, impor beras bahkan mencapai 2 ton.
Apa yang dijanjikan Jokowi kemudian direplikasi lawannya pada pemilu
tahun ini: Prabowo Subianto. Prabowo bahkan mengatakan "tidak akan impor
apa-apa"
<https://tirto.id/prabowo-janji-swasembada-pangan-energi-amp-air-jika-jadi-presiden-c9bM>—janji
yang terdengar sangat fantastis, tentu saja.
Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga
Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan strategi menghentikan impor beras
akan ditempuh dengan memodernisasi pertanian. Jadi petani akan diminta
menerapkan teknologi dalam menggarap lahannya. Langkah itu akan ditopang
dengan insentif fiskal berupa subsidi pupuk dan alat-alat pertanian.
"Agar produksi dalam negeri meningkat, supaya sektor pertanian lebih
menarik," ucap Dahnil kepada reporter /Tirto/, Kamis (3/1/2019).
Dahnil menyatakan Prabowo-Sandiaga akan menstabilkan harga pangan dengan
memutus jalur distribusi yang saat ini dianggap belum efektif. Dahnil
juga menyoroti sikap pemerintah yang menurutnya tidak tegas terhadap
mafia impor.
Baca juga:
* Target Kedaulatan Pangan Jokowi yang Gagal Dicapai
<https://tirto.id/target-kedaulatan-pangan-jokowi-yang-gagal-dicapai-csuG>
"Saya dengar sendiri dari pak Prabowo dan bang Sandi. Mereka punya
komitmen untuk melawan mafia impor," klaim Dahnil.
Perlu Lahan dan Infrastruktur
Janji kampanye ini memang terdengar indah, tapi jelas realisasinya tak
segampang membalikkan telapak tangan.
Dosen dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso mengatakan
impor beras hanya dapat dihentikan jika ada swasembada beras—jumlah yang
diproduksi melebihi kebutuhan dalam negeri. Persoalannya, itu hanya bisa
terjadi jika faktor-faktor lainnya pun mendukung.
Swasembada beras, kata Dwi, tidak akan tercapai tanpa ketersediaan lahan
pertanian yang memadai. "Faktornya sudah barang tentu adalah lahan,"
ucap Dwi kepada reporter /Tirto/.
Masalahnya, yang terjadi saat ini adalah lahan pertanian malah terus
menyusut. Pada Oktober 2018, BPS
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181025153705-92-341433/bps-sebut-luas-lahan-pertanian-kian-menurun>
mencatat luas sawah tinggal 7,1 juta hektare, menyusut 0,65 juta hektare
dibanding 2017. Sementara dalam empat tahun (hingga awal November),
pemerintahan Jokowi hanya mampu mencetak sawah baru seluas 215.811
hektare
<https://republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/18/11/23/pinhcu368-realisasi-cetak-sawah-baru-mencapai-215-ribu-hektare>.
Baca juga:
* Prabowo Janji Swasembada Pangan, Energi, & Air Jika Jadi Presiden
<https://tirto.id/prabowo-janji-swasembada-pangan-energi-air-jika-jadi-presiden-c9bM>
Riset yang diterbitkan di /Jurnal Tanah dan Iklim/ menyebut jika laju
konversi tinggi (lebih besar dari 4 persen per tahun), diperkirakan
sawah akan habis pada 2025
<http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jti/article/view/5708>.
Kemudian soal siapa yang mengelola lahan itu. Faktanya maraknya
urbanisasi membuat petani semakin sedikit.Data BPS
<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/07/120000626/populasi.petani.indonesia.terus.menurun.apa.solusinya.>,
tahun 2013 jumlah petani ada 39,22 juta. Angka ini turun setahun
setelahnya jadi 38,97 juta dan 37,75 juta pada 2015. 65 persen dari
mereka sudah berusia di atas 45 tahun.
"Kalau enggak ada yang mengoperasikan, ya, sia-sia juga," kata Dwi.
Selain lahan, Dwi menerangkan, infrastruktur seperti waduk dan saluran
irigasi juga penting untuk membawa Indonesia swasembada. Ketersediaan
air itu akan digunakan untuk sawah. Terakhir, perlu dicatat pula bahwa
swasembada beras mungkin menuntut pengorbanan komoditas lain seperti
jagung dalam rangka memperluas ketersediaan sawah.
Pernyataan bahwa menghentikan impor beras memang konsep yang indah tapi
sulit direalisasikan sempat dikatakan Anggota Kelompok Kerja Ahli Dewan
Ketahanan Pangan, Khudori. Khudori menyebutkan swasembada pangan masih
mungkin dilakukan.
"Memang butuh waktu, keseriusan, dan kerja yang intens," katanya
<https://tirto.id/tak-ada-yang-baru-dari-janji-swasembada-pangan-amp-energi-ala-prabowo-c9oW>akhir
tahun lalu.
Baca juga artikel terkait IMPOR BERAS
<https://tirto.id/q/impor-beras-duH?utm_source=internal&utm_medium=lowkeyword>
atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas
<https://tirto.id/author/vincent?utm_source=internal&utm_medium=topauthor>
(tirto.id - Ekonomi)
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abul Muamar
Swasembada beras memerlukan ketersediaan lahan dan infrastruktur yang
memadai.
