https://tirto.id/menghapus-dendam-kepada-soeharto-tak-segampang-permintaan-megawati-ddHB
<https://tirto.id/q/politik-bpt>
Menghapus Dendam Kepada Soeharto
Tak Segampang Permintaan Megawati
Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati
Soekarnoputri berbicara dalam acara Bu Mega Bercerita di Kantor DPP PDI
Perjuangan, Jakarta, Senin (7/1/2019). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
<https://tirto.id/menghapus-dendam-kepada-soeharto-tak-segampang-permintaan-megawati-ddHB>
Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Megawati Soekarnoputri berbicara dalam acara Bu Mega
Bercerita di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin
(7/1/2019). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Oleh: Felix Nathaniel - 8 Januari 2019
Dibaca Normal 1 menit
/Megawati Soekarnoputri tak ingin ada lagi kader PDIP yang menghujat
Soeharto. Tapi itu tak mudah karena ada faktor sejarah./
tirto.id <https://tirto.id/> - Megawati Soekarnoputri berharap
masyarakat menghentikan segala hujatan kepada Soeharto. Putri presiden
Sukarno ini menilai pemimpin negara seharusnya dihormati masyarakat,
bahkan ketika telah meninggal sekalipun.
"Waktu ayah saya dijatuhkan dengan cara, yang menurut saya tidak
beretika, saya bilang jangan hujat Pak Harto," kata Megawati di kantor
DPP PDIP, Jakarta, Senin (7/1/2019). Megawati adalah Ketua Umum PDI
Perjuangan selama 25 tahun terakhir.
Permintaan Megawati ini bertolak belakang dengan sikap banyak kader
PDIP. Apabila enggan disebut menghujat, kader PDIP setidaknya kerap
melontarkan kritik ke Soeharto selama ia memimpin Indonesia selama 32
tahun. Kritik makin kerap kita dengar terutama ketika masa-masa kampanye
pilpres seperti sekarang.
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah misalnya, menyatakan
Soeharto—bekas mertua Prabowo Subianto—adalah mahaguru korupsi.
<https://tirto.id/pukat-ugm-ucapan-soeharto-guru-korupsi-tak-layak-dikriminalisasi-dbdQ>
"Guru dari korupsi Indonesia sesuai TAP MPR Nomor XI tahun ’98 itu
mantan presiden Soeharto," kata Basarah di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu
(28/11/2018).
Dia enggan menarik ucapannya meski dikritik kubu oposisi. Dia bahkan
telah dilaporkan ke polisi, meski belum dijadikan tersangka hingga saat ini.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga tak jauh beda. Dia
membela Basarah. Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko
Widodo-Ma’ruf Amin ini mengatakan merindukan Soeharto sama saja dengan
rindu kepada korupsi dan nepotisme.
"Merindukan zaman Pak Harto itu berarti merindukan KKN, merindukan
kolusi, merindukan korupsi, dan nepotisme," ujar Hasto
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181123174936-32-348780/hasto-sebut-merindukan-soeharto-berarti-rindu-kkn>
di bilangan Jalan Gadjah Mada, Jakarta, Jumat (23/11/2018).
Baca juga:
* Politik Soeharto Menggembosi Megawati Berujung Kerusuhan 27 Juli 96
<https://tirto.id/politik-soeharto-menggembosi-megawati-berujung-kerusuhan-27-juli-96-cKFG>
Hasto bahkan mengatakan kebijakan pada zaman Orde Baru hanya dinikmati
segelintir orang saja. Segelintir orang tersebut, tuding Hasto, adalah
keluarga Soeharto itu sendiri. "Lihat saja hartanya. Wajar kalau kroni
Pak Harto mengkampanyekan agar itu kembali, karena mereka menikmati
/privilege/ luar biasa."
Hasto merasa keluarga Soeharto harusnya bertanggung jawab atas persoalan
yang muncul sejak 1998 hingga sekarang. "Ketidakadilan yang muncul
akibat salah urus selama pemerintahan Soeharto," tegasnya.
Megawati sendiri bukannya tak mengkritik Soeharto. Pada kesempatan yang
sama ketika bicara kalau masyarakat tak perlu lagi menghujat Soeharto,
ia mengatakan bahwa faktanya era Soeharto—yang dikenal dengan sebutan
Orde Baru—kehidupan sosial politik lebih buruk daripada era reformasi.
Pada era itu, misalnya, orang tak bebas berpendapat. "Itu, kan [Orde
Baru], enggak bisa seperti sekarang. Zaman segitu kita tahu seperti apa.
Pembungkaman orang itu," katanya.
Tak Mudah
Sejarawan sekaligus Editor Pelaksana Jurnal /Masyarakat Sejarawan
Indonesia/, Andi Achdian menilai wajar belaka Megawati menganjurkan
Soeharto tak lagi dihujat. Bagi Andi, Megawati memang harus begitu agar
berkontribusi menciptakan situasi pemilu dan pemerintahan yang tenang.
Masalahnya, apa yang diinginkan Megawati belum tentu ditaati bawahannya.
"Megawati hanya bisa mengeluarkan komentar yang sifatnya netral sebagai
elite politik," kata Andi kepada reporter /Tirto/, Selasa (8/1/2019).
"Tapi yang masalah adalah meredam kebencian di akar rumput ini."
Baca juga:
* Kerinduan Zaman Orde Baru Dipertanyakan PDIP
<https://tirto.id/kerinduan-zaman-orde-baru-dipertanyakan-pdip-daqy>
Andi mengatakan, wajar jika pendukung Sukarno benci Soeharto. Ini
berdasarkan keyakinan bahwa Sukarno digantikan secara inkonstitusional
oleh Soeharto. Faktor sejarah ini yang membuat permintaan Megawati sulit
terlaksana.
"Sentimen itu tetap bertahan lama. Jadi kalau para Sukarnois, pasti
mereka tetap punya sentimen anti-Soeharto dengan klaim-klaim historis
bahwa dia [Soeharto] mengambil alih kekuasaan dengan cara tidak wajar
dan perlakuan terhadap Sukarno yang tidak baik," terangnya.
Soeharto mulai menggantikan peran Sukarno sejak memegang Surat Perintah
Sebelas Maret atau Supersemar. Dengan dasar surat itu, Soeharto
membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), sesuatu yang tak dikehendaki
Sukarno.
"Padahal, kan, ada dalam pidato Sukarno itu bahwa Supersemar bukan surat
untuk pergantian kekuasaan, tapi surat perintah," kata Andi.
Baca juga artikel terkait SEJARAH INDONESIA
<https://tirto.id/q/sejarah-indonesia-dwA?utm_source=internal&utm_medium=lowkeyword>
atau tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel
<https://tirto.id/author/felix?utm_source=internal&utm_medium=topauthor>
(tirto.id - Politik)
Reporter: Felix Nathaniel
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Rio Apinino
“Yang masalah adalah meredam kebencian di akar rumput.”
