http://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1413-menghidupkan-kebenaran
/*Menghidupkan Kebenaran*/
Penulis: *Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group * Pada: Selasa, 08
Jan 2019, 05:30 WIB podium <http://mediaindonesia.com/podiums>
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1413-menghidupkan-kebenaran>
<http://twitter.com/home/?status=Menghidupkan Kebenaran
http://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1413-menghidupkan-kebenaran
via @mediaindonesia>
Menghidupkan Kebenaran
<http://disk.mediaindonesia.com/thumbs/1200x-/podiums/2019/01/6f5e95d9d38de672d385dc5c3c0f5dd7.jpg>
BAGI mereka yang bersekutu dengan kelancungan, ini era yang asyik untuk
menjungkirbalikkan 'kebenaran'. Matinya kepakaran seperti ditulis Tom
Nichols dalam buku The Death of Expertise (2017)' memang telah jadi
fenomena global. Literasi instan di media sosial menjadi pilihan
masyarakat yang lemah tradisi membaca, pastilah juga Indonesia.
Seperti kerinduan sebagian kita akan Soeharto dan Orde Baru, bisa jadi
karena pengaruh literasi instan itu. Soeharto ialah contoh diktator
'bertangan dingin'. Ia sukses merebut kekuasaan, didukung para jenderal,
tapi satu per satu para loyalisnya disingkirkan. Ironisnya ada yang tak
menyadari mereka tengah dibunuh masa depannya.
Namun, yang dinilai amat tega, ialah 'pembunuhan' karier tiga jenderal
yang juga king maker, Ahmad Kemal Idris, Sarwo Edhi Wibowo, dan Hartono
Rekso (HR) Dharsono. Tiga jenderal Angkatan Darat itu sosok yang sukses
menyingkirkan Soekarno dan membuka 'jalan tol' bagi Soeharto menjadi
penguasa baru.
Salim Haji Said dalam buku Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter
Soeharto (2016), mendeskripsikan dengan baik peran tiga jenderal itu di
masa awal Orde Baru. Merekalah yang 'memaksa' Presiden Soekarno
meninggalkan sidang kabinet. Hari itu juga keluar Surat Perintah 11
Maret dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto: 'surat sakti' sang
jenderal naik takhta.
Seperti umumnya para diktator, tak boleh ada orang berjasa sebesar
gunung sekalipun, tumbuh besar, terlebih lagi berpotensi jadi 'matahari
kembar'. Mereka harus disingkirkan dengan sejuta dalih. HR Dharsono
lebih tragis lagi. Ia dipenjarakan karena memprotes pembantaian yang
dilakukan tentara di Tanjung Priok.
Tak ada tangga memanjat untuk posisi lebih tinggi bagi mereka yang
berpotensi menjadi pesaing, juga yang kritis. Soeharto mencabut seluruh
tanda jasa mantan Panglima Kodam Siliwangi itu. Ia tak boleh dimakamkan
di Taman Makam Pahlawan.
Ali Murtopo, M Jusuf, Benny Moerdhani, contoh lain, tak terkecuali.
Umumnya mereka tak menyadari kariernya tengah dibunuh. Tak ada tangga
memanjat untuk posisi lebih tinggi bagi mereka yang berpotensi menjadi
pesaing, juga yang kritis.
Soeharto belajar dari banyak pemimpin otoriter. Ia menjalankan kebijakan
'tangan besi bersarung sutera'. Penguasa Orde Baru ini akhirnya
mengontrol negara dan tentara sebagai strategi menguasai Indonesia
secara terus-menerus.
"Untuk waktu lama para jenderal Indonesia pada umumnya 'menderita'
kesadaran palsu. Mereka merasa dan bersikukuh dan memandang Soeharto
masih bagian dari tentara yang berkuasa melaksanakan cita-cita yang
mendasari pemerintahan yang dirancang ABRI pada 1966." (Hlm 20).
Pengakuan mantan Kepala Staf Sosial Politik ABRI Letjen TNI (Pur)
Harsudiono Hartas, salah satu contohnya. Ia yang semula marah pada
kelompok sipil yang kritis pada Soeharto, dengan nada geram akhirnya
menyadari, sang presiden lah yang merusak TNI.
Soeharto kerap membiarkan para jenderal 'berkelahi' saling
menghancurkan. Ia tak mencari solusi. Melihat cara menyingkirkan para
loyalisnya, membuktikan ancaman terhadap takhta Soeharto berasal dari
militer sendiri. Tak sedikit contoh di banyak negeri, para jenderal
mengudeta para bosnya. Soeharto tak mau mengambil risiko.
Daya rusak tinggi juga datang dari Dwi Fungsi ABRI yang ditafirkan
Soeharto. Tentara tak hanya menguasai jabatan sipil, tapi juga amat
dominan di partai penguasa, Golkar--yang tak mau disebut partai.
Padahal, di DPR tentara dan polisi juga mempunyai fraksi sendiri dari
proses penunjukan. Jenderal Angkatan Darat dengan jabatan tertentu,
terlebih dekat atau direstui Soeharto, ialah 'jalan tol' menuju tangga
kekuasaan yang lebih tinggi.
Itu sebabnya, reformasi TNI yang telah dilakukan ialah upaya memurnikan
profesionalitas militer. Polisi dipisahkan dari TNI. Tiga angkatan
(Angkatan Darat, Laut, Udara) tak lagi dikotakkan dengan kasta-kasta.
Salim Haji Said ialah wartawan senior yang punya akses bagus dengan
kalangan militer di masa Orde Baru. Ia memperoleh Ph.D dari Ohio State
University, AS, dengan disertasi peran politik militer Indonesia pada
Revolusi Kemerdekaan.
Jika kini ada yang rindu pada Orde Baru mengelola negara, 'pemerintahan
yang berwibawa', tentara yang 'ditakuti', sesungguhnya mereka rindu pada
era kehancuran. Mereka tak memahami Soeharto berkuasa dengan 'bertangan
besi bersarung sutra'. Ia jadi kerinduan berbahaya, menjadi ancaman
serius demokrasi.
Karena itu, agar 'kebenaran' tak mati, para pakar orang-irang berilmu
mesti terus menulis bicara. Yang waras tak boleh jadi pecundang oleh
mereka yang pikirannya sakit.
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1413-menghidupkan-kebenaran>
<http://twitter.com/home/?status=Menghidupkan Kebenaran
http://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1413-menghidupkan-kebenaran
via @mediaindonesia>
