Islam Konservatif Dapatkan Kembali Pengaruh Jelang Pilpres 2019 
https://www.matamatapolitik.com/islam-konservatif-dapatkan-kembali-pengaruh-jelang-pilpres-2019/
 

 Sumberasia.nikkei.com 
https://asia.nikkei.com/Politics/Indonesia-s-conservative-Islam-regains-clout-ahead-of-elections
 mailto:[email protected]
 
 Posted on January 8, 2019
 

 

 

 

 Intoleransi agama mengintai, seiring negara dengan populasi Muslim terbesar di 
dunia itu akan melaksanakan Pilpres 2019 
https://www.matamatapolitik.com/opini-persaingan-dua-rival-lama-dalam-pilpres-2019/.
 Pengaruh dari kekonservatisan Islam Indonesia baru-baru ini tidak hanya telah 
menjalar ke ranah politik, tapi juga industri. Beberapa badan pemerintah juga 
telah berupaya untuk bergerak menyesuaikan diri dengan kebangkitan baru ini.
 Baca juga: Pilpres 2019 dan Tantangan untuk Pencapaian Demokrasi Indonesia 
https://www.matamatapolitik.com/pilpres-2019-dan-tantangan-untuk-pencapaian-demokrasi-indonesia/
 Oleh: Erwida Maulia (Nikkei Asian Review)
 Intoleransi beragama semakin meningkat di Indonesia, seiring umat Islam 
konservatif mendapatkan kembali pengaruh politik menjelang pemilihan umum yang 
dijadwalkan pada bulan April mendatang—sebuah tanda bahwa negara tersebut 
sedang memeriksa kembali dasar-dasar Islamnya.
 
 Kampanye pemasaran besar-besaran perusahaan retail Singapura Shopee untuk 
masuk ke pasar Indonesia menjadi bumerang, karena iklan televisi yang 
menampilkan penyanyi grup perempuan Korea Selatan Blackpink, dijatuhi larangan 
dari badan pengawas lokal karena konten “tidak senonoh”.
 

 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengatakan pada tanggal 11 Desember, bahwa 
pihaknya mengeluarkan “peringatan keras” kepada 11 stasiun TV lokal untuk 
menghentikan penayangan iklan tersebut, di mana empat anggota Blackpink 
mengenakan rok mini dan gaun pendek. Iklan itu seharusnya bertepatan dengan 
Hari Belanja Online Nasional pada tanggal 12 Desember.
 “Iklan tersebut menampilkan beberapa wanita berpakaian minim bernyanyi dan 
menari,” kata komisi itu dalam sebuah pernyataan. “Iklan Shopee berpotensi 
melanggar norma kesusilaan yang dipatuhi oleh masyarakat umum Indonesia.”
 Komisi itu telah bertindak cepat dalam menanggapi petisi online yang diajukan 
terhadap iklan tersebut, yang ditandatangani oleh lebih dari 120 ribu orang 
hanya seminggu setelah diunggah pada awal Desember. Shopee telah tunduk pada 
tekanan tersebut dan mengganti iklannya.
 Anggota kelompok Korea Selatan Blackpink, yang iklannya baru-baru ini dilarang 
di Indonesia karena melanggar “norma kesusilaan.”  (Foto: Getty Images)

 Kontroversi ini adalah contoh terbaru dari pengaruh konservatif yang 
berkembang di Indonesia—negara sekuler yang menjadi rumah bagi populasi Muslim 
terbesar di dunia. Tertindas selama tiga dekade rezim otoriter Orde Baru, 
komunitas konservatif kecil Indonesia telah mampu mengekspresikan diri mereka 
lebih bebas setelah jatuhnya rezim tersebut pada tahun 1998.
 Tetapi walau ajaran mereka sebagian besar terbatas pada masjid dan pertemuan 
komunitas kecil, tapi dalam beberapa tahun terakhir mereka telah menyebar 
melalui media sosial ke mayoritas Muslim yang relatif moderat, memungkinkan 
kaum konservatif yang blak-blakan untuk sering mendominasi wacana publik.
 Konservatif hampir berhasil memaksa Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan 
Rakyat untuk melarang seks gay dan seks di luar nikah. Mereka juga telah 
memulai gerakan anti-vaksin berdasarkan klaim bahwa obat-obatan tertentu 
mengandung bahan-bahan berbasis babi, yang menyebabkan masalah bagi program 
vaksinasi Kementerian Kesehatan.
 Pengaruh mereka sekarang sedemikian rupa, sehingga banyak lembaga publik 
menyusun kebijakan untuk lebih aktif mempromosikan Islam, yang terbaru adalah 
peluncuran aplikasi smartphone oleh kantor kejaksaan Jakarta—yang dijuluki 
“aplikasi pengawas aliran sesat”—yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan 
kegiatan keagamaan yang menyimpang.
 Tidak seperti ekstremis radikal seperti ISIS, Muslim konservatif Indonesia 
telah lama mengecam terorisme. Tetapi khotbah-khotbah mereka menjadi semakin 
keras, dipenuhi dengan ketakutan dan disinformasi, untuk menggambarkan bahwa 
Indonesia sedang dikepung oleh konspirasi anti-Islam. Intoleransi yang terus 
tumbuh ini memicu ketegangan sektarian di negara demokrasi terbesar ketiga di 
dunia ini.
 “Saya dulu penggemar fanatik pengkhotbah ini,” kata seorang pegawai negeri di 
Jakarta, merujuk pada seorang ulama Muslim di lingkungannya. “Tapi dia sekarang 
sering menyampaikan khotbah yang meradang, mengatakan bahwa darah Syiah itu 
halal. Sangat tidak nyaman.” Syiah—cabang utama Islam—adalah minoritas di 
Indonesia yang didominasi Sunni. Seperti minoritas lainnya, mereka telah 
menjadi sasaran serangan verbal.
 Gerakan konservatif Indonesia tidak homogen, seperti yang ditekankan Bastiaan 
Scherpen, pakar politik dan Islam di Belanda. Kelompok-kelompok itu berkisar 
dari Front Pembela Islam (FPI) yang kerap main hakim sendiri, dan Hizbut Tahrir 
Indonesia yang radikal—yang dilarang tahun lalu karena tujuannya untuk 
mendirikan kekhalifahan Islam—hingga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang lebih 
moderat, yang memiliki anggota di parlemen.
 Presiden Indonesia Joko Widodo (kiri), dan penantangnya Prabowo Subianto 
menghadiri upacara yang menandai dimulainya periode kampanye presiden. (Foto: 
Reuters)

 Kelompok-kelompok itu tidak setuju atas banyak hal. Tetapi selama Pemilihan 
Presiden 2014 yang diperebutkan dan memecah belah, mereka mulai bergabung di 
sekitar kubu oposisi yang dipimpin oleh mantan jenderal Angkatan Darat Prabowo 
Subianto, yang kalah dari Presiden Joko Widodo pada tahun 2014, dan akan 
berhadapan kembali dengannya pada bulan April.
 Aliansi mereka muncul ketika kelompok-kelompok itu bersama-sama mengorganisasi 
demonstrasi besar pada akhir tahun 2016 melawan Gubernur Jakarta saat itu, 
Basuki Tjahaja “Ahok” Purnama, sekutu Kristen China Jokowi. Kelompok-kelompok 
itu menuduh gubernur populer tersebut atas penistaan agama, yang menyebabkan 
kejatuhannya dan kemudian penahanannya. Kandidat yang didukung oposisi, mantan 
Menteri Pendidikan Anies Baswedan, kemudian memenangkan jabatan gubernur.
 Kampanye serupa yang menyebar melalui media sosial dan dalam pidato, 
memperingatkan invasi pekerja China dan kebangkitan Partai Komunis Indonesia 
(PKI) yang telah dibubarkan, sementara pemerintahan Jokowi dituduh 
mengintimidasi para ulama negara itu, dalam upaya untuk merusak kredibilitas 
Muslim presiden tersebut.
 Aliansi ini mengadakan pertemuan besar—disebut sebagai “reuni”—di Monumen 
Nasional (Monas) di Jakarta pada tanggal 2 Desember. Meskipun diadakan dengan 
dalih solidaritas Islam, namun acara tersebut dihadiri oleh para pemimpin 
oposisi, termasuk Prabowo. Meskipun dia tidak menyampaikan pidato politik di 
sana—mengklaim acara itu bukan kampanye pemilu, yang tidak diizinkan sampai 
bulan Maret—namun panitia penyelenggara memainkan rekaman pidato oleh seorang 
Pemimpin FPI yang diasingkan di Arab Saudi, yang berulang kali menyatakan bahwa 
“dilarang untuk memilih kandidat presiden dan legislatif yang didukung oleh 
partai-partai yang mendukung penista agama.”
 Selain Ahok, pernyataan itu kemungkinan juga merujuk pada Grace Natalie, 
pemimpin Kristen China dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru 
didirikan. Grace—yang telah menyatakan dukungannya untuk Jokowi—dilaporkan ke 
polisi bulan lalu atas tuduhan penistaan, ​​setelah dia menyatakan penentangan 
terhadap peraturan yang diilhami oleh Syariah dan Alkitab.
 “Kami tidak tahu pengaturan seperti apa yang dibuat di balik pintu tertutup, 
tetapi para penantang jelas tahu bagaimana menggunakan sentimen Islam 
konservatif untuk keuntungan mereka,” kata Scherpen kepada Nikkei Asian Review.
 Namun, dia tidak percaya bahwa Prabowo dan pasangannya Sandiaga Uno—seorang 
pengusaha dan mantan Wakil Gubernur Jakarta—benar-benar condong pada 
konservatisme Islam. Mereka sebagian besar dilihat sebagai sekuler oleh 
orang-orang yang telah lama mengenal mereka.
 Scherpen menunjukkan bagaimana Anies-Sandiaga menggunakan argumen agama yang 
sama untuk mengalahkan Ahok dalam Pilgub Jakarta 2017. “Ini awalnya menyebabkan 
gelombang kejut, tetapi sejak itu, ada lebih banyak kesinambungan daripada 
perubahan dalam cara kota ini diperintah.”
 Dia menambahkan bahwa kemenangan untuk Prabowo pada Pilpres 2019 
https://www.matamatapolitik.com/3-hal-yang-harus-diperhatikan-jelang-pilpres-2019/
 kemungkinan akan disajikan dan dirasakan oleh banyak orang sebagai kemenangan 
bagi Islam konservatif. “Tetapi walau nada yang berbeda akan terasa di istana 
presiden, namun saya tidak akan mengharapkan perubahan signifikan dalam 
kebijakan yang terkait dengan agama atau hak.”
 Pilihan Jokowi untuk ulama senior Ma’ruf Amin—ketua Majelis Ulama Indonesia 
yang mengeluarkan dekrit agama terhadap Ahok—telah banyak membantu presiden itu 
menangkis upaya untuk menyingkirkannya dengan cara yang sama seperti bagaimana 
Ahok diusir, para pengamat menekankan. Namun pilihannya terhadap ulama tidak 
akan mengubah cara berpikir pemilih Muslim yang cenderung konservatif, yang 
telah dibanjiri dengan tuduhan pandangan anti-Islam presiden itu.
 Baca juga: Laga Pilpres 2019: Prabowo Dekati Etnis Tionghoa, Jokowi Manfaatkan 
Kebencian pada Prabowo 
https://www.matamatapolitik.com/laga-pilpres-2019-prabowo-dekati-etnis-tionghoa-jokowi-manfaatkan-kebencian-pada-prabowo/
 Bersamaan dengan meningkatnya ketegangan agama, terdapat ekonomi yang tidak 
nyaman, yang mengkhawatirkan publik. Beberapa jajak pendapat menunjukkan bahwa 
Sandiaga yang berusia 49 tahun memberi Prabowo dorongan, karena ia sering 
bertemu dengan para pendukung untuk membahas depresiasi rupiah, kesenjangan 
pendapatan, dan pengangguran.
 Sementara itu, Amin yang berusia 75 tahun tampaknya tidak membantu Jokowi di 
bidang ekonomi. Jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa walau Jokowi 
masih mempertahankan keunggulan atas Prabowo—jajak pendapat sekitar 50 persen 
berbanding 30 persen—namun kesenjangannya semakin menyempit.
 
 Keterangan foto utama: Puluhan ribu Muslim Indonesia memperingati protes tahun 
2016 yang menargetkan mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, di 
Jakarta pada 2 Desember. (Foto: Reuters)

Kirim email ke