Jelang Pilpres 2019, Presiden Jokowi Tempatkan Islam di Bawah Sorotan https://www.matamatapolitik.com/jelang-pilpres-2019-presiden-jokowi-tempatkan-islam-di-bawah-sorotan/
Sumberwww.atimes.com http://www.atimes.com/article/widodo-puts-islam-front-and-center-ahead-of-polls/ mailto:[email protected] Posted on January 13, 2019 Ketua ulama Islam, Ma’ruf Amin, telah menetralisir ancaman ekstremis terhadap kampanye kandidat presiden petahana Indonesia Joko Widodo. Di sisi lain, kritikus mengatakan bahwa hal itu merugikan isu-isu yang lebih krusial bagi pemilih. Sampai saat ini, ulama konservatif itu lebih seperti penumpang dalam kampanye Pilpres 2019 https://www.matamatapolitik.com/opini-politik-ekonomi-indonesia-pasca-pilpres-2019-kurang-lebih-masih-sama/. Baca juga: Analisis Pilpres 2019: Mengapa Jokowi Berpotensi Kalah di Sumbar https://www.matamatapolitik.com/analisis-pilpres-2019-mengapa-jokowi-berpotensi-kalah-di-sumbar/ Oleh: John McBeth (Asia Times) Tidak ada yang terkejut ketika ulama konservatif Ma’ruf Amin, calon wakil presiden berusia 75 tahun yang dipasangkan dengan kandidat petahana Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo menjelang batas waktu pencalonan, terbukti tak lebih dari seorang penumpang di kursi kemudi Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2019 https://www.matamatapolitik.com/topik-debat-pilpres-2019-masalah-pajak-jadi-isu-terpanas/. Ma’ruf Amin kemungkinan akan lebih tak berperan nyata jika Jokowi terpilih kembali, meskipun kaum minoritas resah atas pengaruh apa yang mungkin ia coba berikan pada isu-isu seperti RUU Halal yang berpotensi menimbulkan bencana, atau lebih buruk lagi, jika sesuatu terjadi pada presiden yang tampaknya sehat. Pada akhirnya, para analis mungkin berpendapat bahwa meskipun Amin tidak akan mungkin mendatangkan lebih banyak suara bagi Jokowi, dia setidaknya telah menangkap ancaman kemunduran dalam dukungan di antara komunitas Islam konservatif, yang mendorong presiden untuk mencari pasangan cawapres yang memiliki kredensial agama. Untuk beberapa orang, Ma’ruf Amin telah mencapai tujuannya dengan membagi Gerakan 212, koalisi konservatif yang menjatuhkan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja “Ahok” Purnama pada awal tahun 2017 dan yang telah menyerang Jokowi dengan pandangan ekstremis pada juga. Ma’ruf Amin membantu mendirikan gerakan protes, lalu mengatakan tugasnya selesai setelah Ahok dipenjara karena kasus penistaan agama. Ma’ruf Amin baru-baru ini mengaku menyesal telah mengirim gubernur populer tersebut ke penjara, menjelaskan bahwa hukum hanya berjalan sesuai alurnya. Ma’ruf Amin dalam foto tertanggal 18 Oktober 2018. (Foto: Forum AFP) Meski demikian, Gerakan 212 tampaknya sudah lemah, sejak kehilangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) garis keras Rizieq Shihab, yang melarikan diri ke pengasingan di Arab Saudi pada pertengahan tahun 2017 untuk menghindari tuduhan kriminal yang menurutnya memiliki unsur politik. Bahkan juru bicara Kapitra Ampera, yang pernah menjadi pengacara untuk Shihab dan juga Tommy Soeharto, putra bungsu mantan presiden Soeharto, telah menjadi calon anggota parlemen untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai yang mengusung Jokowi, di Provinsi Riau. Azyumardi Azra, pimpinan pascasarjana Universitas Islam Negeri Indonesia, menegaskan bahwa Gerakan 212, yang dinamai berdasarkan tanggal demonstrasi massa anti-Ahok di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2016, lebih merupakan gerakan politik daripada agama dan memang ditakdirkan untuk terpecah. Untuk semua kekhawatiran pada saat itu, sulit untuk melihat bagaimana faktor-faktor yang bersekongkol untuk menjatuhkan gubernur etnis Tionghoa di kota terbesar di Indonesia dapat direplikasi di panggung nasional yang jauh lebih luas. Sebagai mantan presiden Nahdlatul Ulama, dan organisasi Muslim terbesar di Indonesia dan dunia, serta ketua ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berpengaruh, Ma’ruf Amin mungkin memiliki kredensial agama yang tak tertandingi. Umat Muslim Indonesia mengadakan salat subuh di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2016. (Foto: AFP/Kahfi Syaban Nasuti) Tetapi putra seorang ahli agama Jawa Barat yang kurang dikenal tersebut membentuk karirnya oleh kepiawaiannya sebagai politisi Islam maupun hukum Islam. Dengan itu muncullah kemampuan Ma’ruf Amin untuk bergeser seiring dengan angin politik. Menyatukan kelompok-kelompok dan partai-partai Islam yang berbeda membuat Ma’ruf Amin mendapat peran kepemimpinan lokal di NU, yang kini memiliki 45 juta anggota resmi, dan akhirnya mendapat kursi di dewan legislatif Jakarta pada tahun 1971, posisi yang dipegangnya hingga 11 tahun berikutnya. Rezim orang kuat Suharto menyingkirkannya sebagai calon nasional dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai di mana NU dipaksa untuk bergabung pada tahun 1973. Sejak Suharto digulingkan pada tahun 1998, Ma’ruf Amin kembali ke politik praktis. Amin memenangkan kursi untuk Partai Kebangkitan Nasional (PKB) NU yang baru dibentuk dalam pemilihan demokratis pertama pasca-Suharto pada tahun 1999, tetapi ia keluar dari parlemen pada tahun 2004 setelah berselisih dengan mantan presiden pluralis Abdurrahman Wahid, keturunan salah satu pendiri NU. Azra menyebut Amin seorang oportunis yang, ketika menjabat sebagai penasihat mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bertanggung jawab mendorong suksesi fatwa dan kebijakan yang mengarah pada penurunan yang mengkhawatirkan dalam reputasi Indonesia untuk toleransi beragama antara 2008 hingga 2014. Presiden Indonesia Joko Widodo dan pasangan cawapres yang mendampinginya Ma’ruf Amin mengambil bagian dalam deklarasi perdamaian untuk kampanye pemilihan umum di Monumen Nasional di Jakarta, tanggal 23 September 2018. (Foto: AFP Photo/Adek Berry) Indonesia khawatir oleh bagaimana pria yang biasanya memakai sandal dan sarung itu akan menangani masalah ekonomi dan duniawi lainnya dalam debat televisi saat berhadapan dengan taipan milenial Sandiaga Uno, calon wakil presiden yang mendampingi capres Prabowo Subianto. Tentu saja, Ma’ruf Amin akan menjadi suara persuasif terhadap para pendukung kubu Prabowo yang berusaha melabeli Jokowi sebagai komunis yang tidak Islami dan tertutup. Namun, sebagian besar jajak pendapat menunjukkan bahwa Ma’ruf Amin memiliki sedikit pengaruh secara keseluruhan dibandingkan dengan popularitas Jokowi, yang tetap di atas 50 persen dibandingkan dengan 28-29 persen yang memilih Prabowo di jajak pendapat. Memang, dalam satu survei baru-baru ini Jokowi benar-benar kehilangan 1,5 persen dengan keberadaan Ma’ruf Amin, sementara di antara pemilih yang lebih muda kesenjangannya adalah 8-10 persen. Tapi angka itu memungkiri realitas politik lainnya, khususnya di dua benteng konservatisme Islam, Banten dan provinsi tetangganya Jawa Barat, provinsi terpadat di Indonesia. Jokowi kehilangan banyak suara di sana pada Pilpres 2014, sebagai dua dari lima provinsi di mana saingannya Prabowo meraih banyak suara. Di Banten, provinsi asal Ma’ruf Amin, elektabilitas Jokowi saat ini anjlok dari 58,7 persen menjadi 39 persen dan mungkin akan semakin jauh tergantung pada tanggapannya terhadap bencana tsunami Gunung Anak Krakatau baru-baru ini. Tapi Ma’ruf Amin hanya sedikit dikenal di komunitas Islam Banten yang tenang. Dia meninggalkan Jawa Barat bersama orang tuanya pada usia dini untuk belajar di pesantren Islam berpengaruh Tebuireng di Jombang, Jawa Timur, yang didirikan oleh pendiri NU Hasyim Asy’ari pada akhir tahun 1890-an. Kandidat presiden Indonesia Prabowo Subianto dan pasangan kandidat wakil presiden yang mendampinginya Sandiaga Uno memberi isyarat ketika menghadiri deklarasi perdamaian, untuk kampanye pemilihan umum mendatang, di Monumen Nasional di Jakarta, tanggal 23 September 2018. (Foto: AFP/Adek Berry) Di medan perang utama Jawa Barat, di mana presiden bertekad untuk menang, faktor-faktor politik yang berbeda, termasuk dukungan kali ini dari Partai Golkar yang berada di peringkat kedua dan juga gubernur reformis Provinsi Bandung Ridwan Kamil, sekutu Jokowi, telah memberikan kemenangan tipis bagi capres petahana. Jokowi mulai mendekati Ma’ruf Amin segera setelah urusan pengadilan Ahok berakhir. Namun demikian, Jokowi belum melabeli Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden hingga para sekutunya dalam koalisi yang berkuasa menolak pilihannya, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD, yang mereka khawatirkan memiliki ambisi politik sendiri. Pemimpin gerakan itu adalah ketua PDI-P Megawati Sukarnoputri, yang melihat putrinya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, 45 tahun, sebagai kandidat presiden pada Pilpres 2024, dan ketua PKB yang ambisius, Muhaimin Iskandar, 52 tahun, wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ironisnya, sementara Prabowo sejauh ini menjauhi masalah primordial, mungkin sebagian karena uang yang dia butuhkan dari komunitas bisnis etnis China untuk kampanye yang kekurangan dana, pemerintah Jokowi yang telah mengambil posisi menyerang. Selama pertemuan nasional bulan November 2018, Dewan Masjid Indonesia (DMI), yang dipimpin untuk masa jabatan lima tahun dalam periode kedua oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengeluarkan dekrit bahwa 800.000 masjid di Indonesia seharusnya tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik. Sementara Azra meragukan kemampuan lembaga itu untuk menegakkan arahan, pernyataan tersebut adalah upaya yang jelas untuk menghentikan agar tempat-tempat ibadah tidak menjadi titik mobilisasi oposisi, seperti selama kampanye anti-Ahok. Saat itu, Jusuf Kalla ironisnya dan mengecewakan bagi Jokowi, mendukung kandidat Pilkada Jakarta yang akhirnya menang, Anies Baswedan. Protes kelompok-kelompok Islam yang disebut ‘garis keras’ melawan Gubernur Jakarta Basuki Purnama di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2017. (Foto: Antara Foto via Reuters/Wahyu Putro A) Sedikit menarik perhatian media ketika awal tahun 2018, panel ahli DMI melibatkan direktur Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, anggota lingkaran dalam Megawati sejak menjabat sebagai ajudan polisi. BIN mengeluarkan laporan pada saat pertemuan bulan November 2018 yang memperingatkan bahwa 41 masjid di sebuah lingkungan Jakarta telah menyebarkan dakwah berbau ekstremisme dan intoleransi agama kepada para jamaah, banyak di antaranya merupakan pegawai pemerintah. Baca juga: Pilpres 2019: Prabowo Tiru Pemangkasan Pajak ala Trump untuk Dongkrak Ekonomi https://www.matamatapolitik.com/pilpres-2019-prabowo-tiru-pemangkasan-pajak-ala-trump-untuk-dongkrak-ekonomi/ Baru-baru ini, PKB, salah satu dari enam partai yang membentuk koalisi pemerintah Jokowi, menyatakan dukungan untuk saran dari ulama Aceh bagi calon presiden untuk menjalani tes membaca Alquran, yang mungkin akan mempersulit Prabowo sebagai satu-satunya Muslim dalam keluarga Kristen. Yang dikhawatirkan para kritikus adalah bahwa kehebohan dengan isu agama mengabaikan fakta bahwa pemilu harus memperjuangkan isu-isu yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia, yang masih membayar mahal untuk beras dibandingan dengan warga negara anggota ASEAN yang lainnya dan sekarang telah diberitahu bahwa sistem peringatan tsunami Indonesia selama ini banyak yang rusak. Ma’ruf Amin tampaknya merangkum semua kekhawatiran itu, seorang calon wakil presiden yang pengalamannya di dunia nyata terbatas pada perbankan Islam dan sedikit bidang lainnya. Menurut Azra, “Orang-orang khawatir tidak hanya tentang kesehatannya [ia memiliki masalah jantung dan mudah lelah], tetapi kurangnya keahlian dalam hal apa pun di luar agama.” Keterangan foto utama: Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo berdoa pada acara Nuzulul Quran di Istana Kepresidenan, Istana Merdeka di Jakarta, Indonesia, tanggal 5 Juni 2018. (Foto: AFP Forum/NurPhoto)
