Merawat Akal Sehat di Tahun Politik
Oleh :
Wasisto Raharjo Jati
Selasa, 15 Januari 2019 07:13 WIB
*Official logo TEMPO.CO*
*Wasisto Raharjo Jati*
/Peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI/
Panggung politik digital di dunia maya Indonesia selama 2018 semakin
menunjukkan adanya eskalasi narasi intoleransi yang semakin menguat.
Kondisi ini sebenarnya mirip dengan situasi pada 2017 saat pemilihan
Gubernur DKI Jakarta berlangsung dan media sosial menjadi ajang
pertempuran. Hanya, kini pertempuran tersebut tidak lagi menyoal
teologi-ukhrawi, tapi lebih pada perebutan materi. Hal tersebut
terindikasi dari maraknya sikap bias melihat dan mencampuradukkan agama
dan politik dalam panggung kampanye pemilihan presiden 2019.
Di satu sisi, amalgamasi agama dan politik di ranah dunia maya telah
mengaburkan rasionalitas, yang berujung pada pemujaan figur. Di sisi
lain, amalgamasi politik dan agama tersebut justru berujung pada sikap
irasionalitas dalam membaca realitas. Gambaran seperti ini menunjukkan
bahwa masyarakat Indonesia dimabukkan dengan masalah identitas tapi alpa
merawat rasionalitas.
Gejala militansi terhadap agama bukan tanpa sebab. Hal ini akibat
minimnya keinginan masyarakat untuk saling bernegosiasi dan peduli
terhadap perbedaan. Akibatnya, terjadi benturan kepentingan satu sama
lain, yang pada akhirnya menjadikan isu politik sebagai senjata. Agama
menjadi senjata yang sekarang tren, dan ini bisa dilihat dari upaya
untuk membentengi diri dari kalangan konservatif serta upaya menaikkan
diri sebagai kalangan mayoritas. Dalam berbagai sudut pandang, keduanya
bertaut, yang pada akhirnya esensinya sama: siapa yang paling lama duduk
di tampuk kekuasaan.
Masyarakat Indonesia pada dasarnya sadar politik tapi awam informasi
politik. Kondisi ini dimaksimalkan dengan semakin merebaknya fitnah,
ujaran kebencian, dan berita bohong di ruang publik. Masyarakat menjadi
korban propaganda, yang menjadikan mereka alat untuk meraih kekuasaan elite..
Sebenarnya, praktik politik digital di arena media sosial warganet
Indonesia awalnya berlangsung secara dinamis pada 2017. Namun hal
tersebut berubah ketika kepentingan politik mulai menyusupi arena
diskusi netizen. Hal yang pada mulanya masalah pribadi ditarik menjadi
soal teologi. Hal yang dasarnya soal pemenuhan materi ditarik ke urusan
politik. Uniknya lagi, labelisasi sosial kemudian berlaku dalam
percakapan di media sosial antara pendukung A dan pendukung B. Keributan
itu hampir menjadi menu tiap hari yang berujung pada aksi-aksi kekerasan
verbal dan nonverbal.
Dalam konteks ini, kita melihat bahwa euforia kebebasan masyarakat
Indonesia terhadap peranti digital semakin lama semakin terdistorsi. Hal
yang semula sebagai ajang eksistensi dan artikulasi, kini berkembang
menjadi ajang filterisasi sosial. Akal sehat tidak lagi digunakan karena
sudah terdogma dengan berita dan informasi tidak akurat sehingga
menciptakan penggiringan opini, entah itu baik ataupun positif.
Masyarakat sangat gemar terpengaruh narasi ketertindasan mayoritas, yang
sebenarnya masih menunjukkan mental intoleran. Hal itu bisa saja memicu
eksklusivitas sosial di kalangan masyarakat lain, yang membuat tidak
adanya jalinan negosiasi di antara sesama orang Indonesia. Padahal,
sejatinya, negosiasi itu menjadi akar masyarakat Indonesia, yang
mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Spirit tersebut telah berganti
dengan semakin intensnya penyempitan perspektif masalah pada aksi tagar.
Munculnya tagar tidak berarti memberikan solusi baru, tapi malah
menciptakan kompetisi. Pada akhirnya, mekanisme musyawarah untuk
menghasilkan konsensus sekarang semakin dimaknai menjadi ajang
pengumpulan massa terbanyak sebagai nilai kebenaran.
Apalagi kini menggejala isu politik identitas. Sebenarnya, politik
identitas itu muncul kalau ada ketertindasan yang dirasakan kalangan
minoritas. Namun, dalam konteks Indonesia, justru yang mayoritas merasa
menjadi minoritas dan ingin memainkan isu ketertindasan. Pemutarbalikan
posisi dan fakta ini jelas mengandung kepentingan politik. Ironisnya,
aktor-aktor mayoritas bermental minoritas itu abai terhadap dampak
jangka panjang dan menghamba pada kekuasaan yang semu. Ujungnya jelas:
isu akan digoreng dan mobilisasi massa.
Menjelang pemilihan presiden, mengedepankan sikap waras, baik pikiran
maupun hati, menjadi mutlak. Terlebih lagi para elite, yang kerap
menjadikan masyarakat semakin terpolarisasi. Salah satu cara menangkal
amalgamasi agama dan politik adalah mengedepankan kampanye programatik,
yang dipertarungkan adalah program dan gagasan, bukan sindiran berbasis
identitas. Kandidat harus memulai langkah ini dengan menanggalkan
identitasnya sebagai politikus yang ideolog, bukan yang demagog, yang
senantiasa memainkan isu penistaan dan ketertindasan untuk meraih suara.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
