Telaah <https://www.antaranews.com/slug/telaah>
Mengatasi fanatisme dan apatisme pemilih
Rabu, 16 Januari 2019 10:36 WIB
Mengatasi fanatisme dan apatisme pemilih
Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Independen (KIP), Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengangkat
tangan semangat Pemilu 2019 di Lhokseumawe, Aceh, Selasa (15/1/2019).
(ANTARA FOTO/RAHMAD)
Ada dua titik ekstrem yang tak dikehendaki dalam menyongsong Pemilihan
Presiden 2019, yakni intensifnya kadar fanatisme pemilih di satu sisi,
dan tingginya tingkat apatisme pemilik hak suara.
Kekhawatiran atas munculnya dua fenomena sosial itu berulang kali
dilontarkan berbagai kalangan yang berkepentingan dengan berlangsungnya
pemilihan presiden yang demokratis, dengan hasil yang absah sehingga
diterima oleh kontestan yang berkompetisi.
Fanatisme pemilih antara lain diperlihatkan oleh semakin kerasnya perang
verbal di dunia maya yang melibatkan dua pendukung fanatik masing-masing
kubu, yakni kubu petahana dan kubu penantang.
Jika fanatisme itu murni bermuatan anasir politis ideologis,
persoalannya relatif akan lebih mudah diurai dan ditangani. Namun,
ketika fanatisme itu berkelindan dengan aspek keimanan, identitas
keagamaan pemilih, problemnya semakin kusut dan semakin sulit untuk
mengatasinya. Setidaknya, bukan saja pendekatan politik yang dibutuhkan
tapi juga pendekatan kultural-keagamaan diperlukan untuk mengatasinya.
Politikus pun perlu bantuan tokoh agama untuk menyelesaikan masalah itu.
Yang menarik dalam Pilpres 2019 adalah warna ideologis perkubuan yang
terbentuk, sebagai refleksi kepentingan politik pragmatis masing-masing
koalisi. Yang terjadi bukannya kontes atau rivalitas politik antara
kekuatan partai politik yang nasionalis berhadapan dengan parpol yang
menonjol ideologi keagamaannya.
Hal ini jelas menguntungkan dari sisi upaya meredakan intensitas
persaingan sengit di antara kubu-kubu yang bersaing. Bisa dibayangkan
betapa destruktif akibatnya jika parpol nasionalis seperti Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Gerindra,
dan Partai Berkarya berhadapan dengan koalisi yang terdiri atas parpol
yang secara historis beranasir keagamaan, setidaknya beridentitas
keagamaan, seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan
Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera.
Sekalipun koalisi yang terbentuk bersifat heterogen dalam arti campuran
antara parpol yang beridentitas kebangsaan dan keberagamaan, nyatanya
dalam politik riil yang terjadi tetaplah munculnya kampanye yang
menggunakan simbol-simbol keagamaan, selain lambang-lambang yang
berkaitan dengan sekularitas.
Dari kompleksitas yang demikianlah, publik pemilih mendapat suguhan
wacana tentang dikotomi parpol setan dan parpol tuhan, yang kemudian
diikuti pula narasi yang menistakan pemimpin yang kafir,
dikonfrontasikan dengan pemimpin yang sesuai dengan amanah. Wacana dan
narasi semacam itu tampaknya merupakan usaha dari politikus yang hendak
mengeksploitasi sentimen pemilih yang fanatik.
Yang juga menarik, fanatisme yang dari hari ke hari kian menguat itu
akhirnya juga mendapat reaksi balik yang kurang menggembirakan dari
kacamata demokrasi, yakni munculnya apatisme dari kelompok masyarakat
tertentu. Beberapa kelompok di media sosial mendeklarasikan diri tak
berminat terlibat dalam gegap gempita Pilpres 2019.
Survei Indikator Politik mencatat bahwa para pemilih yang tak memutuskan
pilihan politiknya, yang menjadi potensi bagi terbentuknya kekuatan
golput, mencapai 9,2 persen. Ada yang memprediksi bahwa kemungkinan
angka golput bisa mencapai 20 persen.
Kalangan yang golput memang tak mesti dimaknai sebagai orang-orang yang
apatis terhadap politik. Mereka yang sangat sadar akan politik bisa juga
menjadi bagian dari kelompok golput.
Keras dan sengitnya perseteruan kubu-kubu yang bersaing, yang ditandai
dengan saling serang, saling caci maki melampaui batas yang rasional
bisa mengakibatkan banyak orang yang menjadi alergi, antipati lalu
apatis terhadap politik. Namun, kondisi yang demikian juga bisa
menjadikan seseorang yang semula memutuskan menjadi golput tiba-tiba
merasa terpanggil untuk mencoblos karena menilai keadaan sudah semakin
gawat dan dia merasa perlu memenangkan capres yang dinilainya cocok
dengan aspirasinya.
Bagaimana mengatasi problem kedua kecenderungan ekstrem menjelang
Pilpres 2019 itu? Ada dua kekuatan yang sangat dibutuhkan dalam konteks
ini, yakni kaum cendekiawan dan media massa, terutama yang arus utama,
baik yang elektronik maupun yang cetak.
Cendekiawan yang tidak memperlihatkan keberpihakannya terhadap kubu
kontestan Pilpres 2019 perlu dijadikan narasumber utama oleh media-media
massa arus utama dalam memberikan kompas kepada pemilih untuk bersikap
elegan memantapkan demokrasi.
Masalahnya menjadi kian rumit ketika sebagian besar pemilik media massa
arus utama adalah kalangan pemodal yang tidak bisa lepas dari
kepentingan politik. Namun, keberpihakan media arus utama pada kekuatan
politik tertentu tak perlu meniadakan peran mereka dalam mengatasi
problem fanatisme dan apatisme pemilih.
Fungsi pendidikan, dalam konteks ini pendidikan politik menuju tahap
demokrasi yang ideal substansial, perlu dijalankan media massa dengan
menyuarakan opini kalangan cendekiawan yang independen yang dipercaya,
baik oleh kubu petahana maupun penantang.
Tokoh-tokoh pemikir yang demikianlah yang dibutuhkan publik untuk
memahami dan menyadari bahwa sikap-sikap fanatik terhadap politikus
mencerminkan kenaifan dalam berpolitik. Di samping itu, publik juga
perlu dipersuasi bahwa apatisme terhadap politik juga bukan sikap yang
ideal karena berpolitik sejatinya berpartisipasi dalam penciptaan
kesejahteraan dan keadilan.
Beberapa kali keprihatinan terhadap kaum muda yang apatis terhadap
politik sempat jadi wacana publik menjelang Pilpres 2019. Para politikus
pun dalam beberapa kesempatan mengajak generasi milenial untuk terjun ke
dunia politik.
Seruan-seruan semacam itulah yang diperlukan untuk mengatasi kemakin
menguatnya tingkat fanatisme dan apatisme menjelang ajang perebutan
kekuasaan tahun ini.*
*Baca juga:Kejaksaan diingatkan tak terjebak politik praktis
<https://www.antaranews.com/berita/787860/kejaksaan-diingatkan-tak-terjebak-politik-praktis>
Baca juga:Dari debat capres, kaum milenial pelajari rekam jejak calon
pemimpin
<https://www.antaranews.com/berita/787522/dari-debat-capres-kaum-milenial-pelajari-rekam-jejak-calon-pemimpin>
Baca juga:Prabowo rangkul oposisi bila menang Pilpres 2019
<https://www.antaranews.com/berita/787600/prabowo-rangkul-oposisi-bila-menang-pilpres-2019>*
Pewarta:Mulyo Sunyoto
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
