Ya betul sekali pak Mahfud!! Selama tidak ada perubahan dalam struktur, dalam sistim ekonomi, politik dan sosial, mbok sampai kiamat korupsi tak akan pernah terbasmi tuntas dan jangan harapkan penegakan hukum!! Saya turut berduka atas meninggalnya Tan Swie ling dan angkat topi atas keberaniannya di depan Mahmilub. Kebalikannya dengan sikap sementara orang yang nongkrong di luar negeri, dan tanpa kekurangan apapun, hidup mapan tapi dengan suka rela mengudal-udal isi perut organisasinya yang dulu dia menjadi anggotanya!!! Sejak jaman Mahmilub sampai sekarang praktek penyiksaan yang memaksa penandatanganan BP kan masih terus berjalan, bukan?? Presiden bisa ganti namanya, kejahatan ORBA tanpa Suharto terus berjalan... Pendukung Jokowi hanya dan selalu mengajukan puluhan proyek pembangunan neo-liberal sebagai kebanggaannya, tapi dengan sengaja melupakan perampasan tanah, pembunuhan dan penganiayaan terhadap aktivis buruh, tani, lingkungan, pelanggaran HAM sampai-sampai deportasi Tom Ilyas yang ingin memberi penghormatan kepada ayahnya yang diperkirakan dibuang dalam kuburan masal, persekusi terhadap para korban dan keluarga pembantaian dan penjara ORBA, razia buku-buku yang mencerminkan politik pembodohan ORBA yang terus dipraktekkan, pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, tekuk lutut kepada imperialis dan semua lembaganya dengan menyerahkan kekayaan alam milik rakyat untuk dikuras para pemodal asing....dan masih panjang lagi daftar kejahatan rezim jokowi-jk kepada rakyat berbagai suku bangsa....Inilah pendapat orang yang dicap "sok pembela rakyat", "sok revolusioner", "ëxtrim kiri", "nenek dalam tempurung", etc!!! Harap diingat ini bukan kebencian pribadi terhadap Jokowi.. ORang yang menganggap sikap melawan rezim Jokowi sebagai kebencian pribadi pada hakekatnya adalah orang yang sungguh-sungguh ingin menutup mata pada persoalan pokok yang dihadapi rakyat jelata dan bangsa Indonesia dan dengan teguh berdiri bersama dengan penguasa... On Wednesday, January 23, 2019, 9:02:27 AM GMT+1, ChanCT [email protected] [GELORA45] <[email protected]> wrote: Mahfud: Dua Capres Belum Berikan Harapan Baru Penegakan Hukum Selasa , 22 Januari 2019 | 15:05 http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/5937/mahfud__belum_ada_harapan_baru_dalam_penegakan_hukum Sumber Foto Istimewa Prof. Dr Mahfud MD POPULER Kembali JK Kritik Pembangunan LRTMulai Hari Ini Lion Air dan Wings Air Berlakukan Bagasi BerbayarMahfud: Dua Capres Belum Berikan Harapan Baru Penegakan HukumPagi Ini IHSG Dibuka NegatifRupiah Pagi Ini Dibuka di Level Rp14.195 Listen to this JAKARTA--Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden belum menunjukkan harapan baru dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.. "Tidak ada harapan baru karena isunya dari periode ke periode itu-itu saja, dari Pilpres 2004, 2009, 2014 dan saat ini sehingga saya belum melihat adanya harapan baru untuk strategi baru," kata Mahfud dalam diskusi bertajuk "Menakar Komitmen Capres/Cawapres Terhadap Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi", di Jakarta, Selasa. Dia mengatakan berdasarkan catatannya, tidak ada paslon yang bisa memenuhi janjinya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi karena masing-masing paslon memiliki barisan yang punya masalah hukum. Mahfud menilai kedua paslon juga tidak menyinggung adanya strategi mengatasi persoalan masih adanya tindakan birokrasi yang terkooptasi kekuatan politik.. "Birokrasi kita itu semua bisa diperjualbelikan, birokrasi dikooptasi kekuatan politik. Apa yang dijanjikan oleh dua pasangan ini? Tidak ada, padahal di sana masalahnya, di samping yang diselesaikan di pengadilan semua capres menjanjikan itu, namun tidak ada," ujarnya. Menurut dia, selama ini seakan-akan korupsi hanya terjadi di pengadilan namun masalahnya ada di birokrasi dan terkooptasi politik namun tidak ada yang menunjukkan strategi bagaimana membersihkan birokrasi tersebut. Selain itu dia menilai untuk urusan korupsi masa lalu, ada hakim, jaksa dan Polisi yang ingin berbuat baik namun tidak bisa karena diteror masa lalu misalnya ada Kepala Kejaksaan Tinggi dipecat karena ingin menungkap sebuah kasus. Menurut dia, siapa yang bisa menjanjikan penyelesaian seperti itu karena adanya sikap saling sandera dan dirinya pernah mengusulkan adanya potong pejabatnya dan sistem pengontrolan bersama. "Kalau tidak seperti itu, mencari komisi kebenaran dan putus hubungan dengan masa lalu sehingga kita bisa menata lagi sejak awal," ujarnya. Dia menilai seorang pemimpin yang tampil harus berani membersihkan birokrasi dari kooptasi politik dan melepaskan masa lalu. Sumber Berita:Antaranews.com | | 不含病毒。www.avg.com |
