[image: image.png] On Thu, Jan 24, 2019 at 3:51 AM [email protected] [GELORA45] < [email protected]> wrote:
> > > > "(Calon) wakil presiden yang ia pilih punya rekam jejak yang 'sungguh > sangat maha dashyat', memberikan kontribusi terhadap tajamnya konflik pada > agama, yang melahirkan konflik berdarah-darah... Banyak sekali rekam jejak > Ma'ruf Amin yang sangat intoleran," ujar Lini dalam konferensi pers di > Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) (23/1). > > ... > > "Bukan soal rugi, (ini) karena dua-duanya (pasangan calon presiden dan > wakil presiden) menurut aku nggak *recommended*. Yang satu, saya pikir > prestasinya juga apa? Yang satu lagi banyak pencitraan, *lebay*," katanya.. > > ... > > "Opsi untuk tidak memilih adalah pilihan dan ini adalah bagian dari > ekpresi kedaulatan rakyat. Hari ini, rakyat melihat tidak hanya pimpinan > politiknya yang tidak beres, tapi juga sistem politik yang harusnya > menjamin prinsip-prinsip demokrasi, menjamin persamaan di muka hukum, > persamaan ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat, bagi rakyat, itu > tidak ada," katanya. > > ... > 'Golput adalah hak', sejumlah warga memilih golput di pilpres 2019 > <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46970330> > Callistasia WijayaWartawan BBC News Indonesia > > - 24 Januari 2019 > > > - Kirim <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46970330#share-tools> > > [image: Golput]Image captionSekelompok aktivis menyatakan bahwa golput > adalah ekspresi politik yang tidak dapat dipidana. > > Di tengah kampanye dua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden, > Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sekelompok orang > sudah menyatakan yakin untuk tidak memilih kedua calon atau golput pada > pemilu mendatang. > > Mereka yang memilih untuk golput ini menyatakan kecewa atas dua calon > presiden yang ada, tren yang menurut lembaga survei kemungkinan naik pada > pemilihan April mendatang. > > Salah seorang yang memilih golput adalah Lini Zurlia, aktivis pembela > hak-hak kaum LGBT. > > Sikap ini jauh berbeda dengan periode Pilpres 2014 di mana dia bergabung > dalam tim perempuan pendukung Jokowi. > > - Yang perlu Anda ketahui soal debat capres-cawapres 2019 > <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46733643> > - Nurhadi-Aldo: satir politik dan skeptisme 'yang memuncak' jelang > pilpres 2019 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46783730> > - Golput 'bisa menggerus' perolehan suara Jokowi-Ma'ruf Amin di > Pilpres 2019 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45161027> > > Lini menyebut alasannya golput antara lain setelah melihat Joko Widodo > menggandeng Ma'ruf Amin di pilpres nanti. > Image captionBeberapa orang yang tidak sepakat dengan keputusan Joko > Widodo dalam menggandeng Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden > memutuskan untuk golput . > > "(Calon) wakil presiden yang ia pilih punya rekam jejak yang 'sungguh > sangat maha dashyat', memberikan kontribusi terhadap tajamnya konflik pada > agama, yang melahirkan konflik berdarah-darah... Banyak sekali rekam jejak > Ma'ruf Amin yang sangat intoleran," ujar Lini dalam konferensi pers di > Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) (23/1). > > Sementara itu, Prabowo, katanya, bukan merupakan pilihan karena rekam > jejaknya di kasus pelanggaran HAM. > > - Politisasi agama bisa mendorong golput? > <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-46694756> > - Prabowo: Pidato, debat capres dan dampak elektabilitas > <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46873249> > - Pernyataan kontroversial Prabowo dan Jokowi, suatu strategi > pemilihan presiden? <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46606215> > > Di Surabaya, Jawa Timur, Dodik, juga mengatakan siap golput karena merasa > tak ada calon yang dapat meyakinkannya untuk memilih. > > "Bukan soal rugi, (ini) karena dua-duanya (pasangan calon presiden dan > wakil presiden) menurut aku nggak *recommended*. Yang satu, saya pikir > prestasinya juga apa? Yang satu lagi banyak pencitraan, *lebay*," katanya.. > Tren golput berpotensi naik > > Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan > kelompok-kelompok yang tidak direpresentasikan dengan baik oleh kedua kubu > pasangan calon presiden dan wakil presiden, mungkin memilih untuk golput. > > Di tahun 2014, angka golput mencapai sekitar 30%, termasuk orang-orang > yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak mendapat > undangan untuk memberi hak suara. > Image captionDebat pertama Pilpres 2019 (17/1) dinilai belum mampu > meyakinkan undecided voters dan mengubah pikiran orang yang sudah > memutuskan untuk golput. > > Bahkan, lanjut Pangi, debat perdana yang digelar 17 Januari lalu, tidak > berpengaruh apa pun dalam mengubah pikiran orang yang sudah memutuskan > untuk golput. > > Pertarungan ulang antara Joko Widodo dan Prabowo, katanya, hanya mengulang > apa yang telah terjadi pada kampanye pilpres tahun 2014. > > Visi, misi, dan narasi yang mereka sampaikan, lanjutnya, terkesan tidak > substansial dan dangkal. > > "Ketika tidak tersalurkan representasi kepentingan politik mereka, kedua > sosok ini juga dipandang tidak bisa menjawab persoalan, tidak bisa membawa > harapan baru untuk mereka, ya *automatically *mereka akan golput. Golput > ini mestinya tidak akan terlalu tinggi kalau tiga calon misalnya," kata > Pangi. > > "Tapi kalau dua calon ini ya, itu tadi, ada kemungkinan tren golput naik." > > Meski tren golput kemungkinan naik, Pangi mengatakan, suara pada pilpres > mungkin tidak akan terlalu anjlok karena suara pemilih yang baru > mendapatkan hak pilih di pilpres ini. > > "Mereka punya potensi untuk memilih karena mereka belum pernah > dikecewakan. Mereka akan memilih presiden untuk pertama kali, tentu > partisipasi mereka akan tinggi," katanya. > > Namun, menurut Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, jumlah angka golput > akan relatif sama dari pemilu-pemilu lalu. > > Adjie mengatakan jumlah orang yang memilih untuk golput karena asalan > ideologis lebih kecil dari pada orang yang tidak memilih karena alasan > administratif, seperti belum terdaftar di DPT, dan sebagainya. > Golput berarti tidak boleh mengkritik? > > Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Al Ghifari Aqsa, > mengatakan orang-orang yang golput karena ideologinya sering disebut > sebagai kaum apatis. > > Mereka, katanya, seringkali dianggap tidak berhak mengkritik pemerintahan > yang kelak terpilih. > Image captionRekam jejak Prabowo dalam dugaan kasus pelanggaran HAM > membuat beberapa orang ragu untuk memilihnya. > > "Nah ini, *hoax *yang mana lagi? Ada yang beranggapan bahwa kita kan > pembayar pajak, jadi kita berhak *dong *mengkritisi siapa pun yang > menang," kata Al Ghifari. > > "Sebenarnya bukan itu saja, yang tidak bayar pajak pun berhak untuk > mengkritisi karena dia dilindungi oleh konstutisi. Kalau golput adalah hak, > berekspresi, berbicara adalah hak, siapa pun presidennya, siapa pun yang > terpilih, siapa pun pemerintahannya, kita berhak mengkritisi. Semua orang > yang golput berhak untuk mengkritisi siapa pun," katanya. > > Al Ghifari mengatakan kelompok yang memutuskan untuk golput mengharapkan > akan ada perbaikan di sistem politik dan pemerintahan di masa mendatang. > > *'Golput adalah salah satu ekspresi politik** yang legal'* > > Pengacara publik LBH Jakarta, Arif Maulana, mengatakan bahwa golput adalah > salah satu bentuk ekpresi politik dan merupakan hak warga negara. > > "Opsi untuk tidak memilih adalah pilihan dan ini adalah bagian dari > ekpresi kedaulatan rakyat. Hari ini, rakyat melihat tidak hanya pimpinan > politiknya yang tidak beres, tapi juga sistem politik yang harusnya > menjamin prinsip-prinsip demokrasi, menjamin persamaan di muka hukum, > persamaan ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat, bagi rakyat, itu > tidak ada," katanya. > > Sikap golput, ujarnya. dilindungi oleh Konvensi Internasional tentang Hak > Sipil dan Politik (ICCPR), UUD 1945, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia > (HAM). > Image captionKPU selalu mengimbau warga untuk menggunakan hak pilihnya. > > Selama ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik di tingkat pusat maupun > daerah sering mengimbau warga untuk tidak golput. Mereka juga mengatakan > orang yang berkampanye mengajak orang lain untuk golput dapat dipidana. > > Namun peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Sustira > Dirga, mengatakan golput tidak termasuk dalam bentuk pidana pemilu, meski > sering dikaitkan dengan Pasal 515 Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilihan > Umum. > > Pasal ini mengatakan setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan > suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih > supaya tidak menggunakan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara > paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00. > > "Tanpa adanya janji atau memberikan sejumlah uang atau materi, tindakan > sekadar menggerakan orang untuk golput tidak dipidana... Orang yang memilih > golput atau mendeklarasikan dirinya golput tidak dapat dipidana," katanya.. > > *"**Golput, tapi tetap **datang ke TPS**"* > > Elisa Sutanudjaja, Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies, yang > juga mengungkapkan keyakinannya untuk golput, mengatakan dia tidak pernah > menganjurkan orang untuk golput. > > Namun, jika ada orang yang memutuskan mengambil sikap yang sama dengannya, > mereka sebaiknya tetap ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). > Image captionElisa Sutanudjaja, Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban > Studies, menyarankan orang yang memutuskan untuk golput untuk tetap datang > ke TPS. > > "Jika ada orang mau golput sebaiknya tetap ke TPS dan menggunakan hak > pilihnya untuk mencegah suara anda disalahgunakan," kata Elisa dalam > konferensi pers di YLBHI. > > "Walaupun ini bukan kewajiban, tapi pakai haknya (untuk memilih). Sudah > dapat hak, ya digunakan. Tapi kalau misalnya mau coblos dua-duanya, > silahkan." > > Oleh karena sistem pilpres belum memiliki mekanisme pemilihan kotak > kosong, Elisa mengatakan, hal ini lah yang dapat dilakukan untuk mencegah > kecurangan pemilu. > > Meski banyak orang yang menganggap gerakan golput itu tidak artinya, Elisa > mengatakan suara tidak sah akan dicatat dalam tabel dan lembar yang sama > dalam proses perhitungan kertas suara. > > Angka tidak sah itu, ujarnya, akan terus tercatat hingga ke tingkat pusat.. > > >
