Bagaimana Jokowi Khianati Reformasi dengan Hidupkan Dwifungsi ABRI
Reporter:Dieqy Hasbi Widhana
<https://tirto.id/author/dieqyhasbi?utm_source=internal&utm_medium=topauthor>
07 Februari 2019
View non-AMP version at tirto.id
<https://tirto.id/bagaimana-jokowi-khianati-reformasi-dengan-hidupkan-dwifungsi-abri-dgaf>
Bagaimana Jokowi Khianati Reformasi dengan Hidupkan Dwifungsi ABRI
Pada Era Joko Widodo, tentara banyak dilibatkan untuk urusan sipil, dari
mencetak sawah, agen antihoaks, hingga fasilitator pascabencana.
tirto.id <https://tirto.id/>- "Cabut dwi-fungsi ABRI!" adalah salah satu
slogan yang paling banyak dikumandangkan di jalanan oleh para
pemuda-mahasiswa sebelum Soeharto jatuh hingga periode awal reformasi.
Itu adalah satu dari beberapa amanat gerakan reformasi, yang, sayangnya,
belum betul-betul terealisasikan meski presiden telah berganti berkali-kali.
Alih-alih mengembalikan tentara ke barak, yang terjadi justru
sebaliknya: pimpinan sipil, termasuk Joko Widodo, malah secara sadar
menarik kembali mereka ke tengah-tengah kita. Upaya ini terjadi di
tengah seringnya Jokowi bicara soal netralitas aparat. Ia mengatakan
soal netralitas ini, misalnya, saatmemberikan pengarahan kepada ribuan
babinsa
<https://www.antaranews.com/berita/731087/presiden-jokowi-ingatkan-tni-polri-jaga-netralitas>di
Balai Prajurit di Makassar, 29 Juli tahun lalu.
Gagasan utama dwifungsi adalah keikutsertaan angkatan perang dalam
politik. Konseptornya adalah Jenderal (Purn.) Abdul Haris Nasution
ketika menjabat Kepala Staf Angkatan Darat. Nasution memperkenalkan
konsep "jalan tengah" yang jadi embrio dwifungsi. Jalan tengah membuka
jalan bagi militer untuk berpolitik, bahkan mencampuri urusan sipil atas
nama "stabilitas nasional" di kemudian hari.
Jika pengertian soal dwifungsi ini yang dipegang, maka kita bisa
menyebut beberapa kasus yang mengindikasikan kembalinya dwifungsi itu di
era Jokowi. Kita juga bisa menyebut beberapa harapan Jokowi ke tentara
yang sebetulnya sama sekali di luar tugas utama mereka—berperang dan
menjaga teritori negara.
Beberapa contoh adalah pelibatan tentara dalam proyek swasembada beras
hingga menertibkan demo dan mogok buruh.
Pelibatan tentara untuk 'mencetak sawah
<https://tirto.id/modus-tni-membantu-petani-ctiU>' dilakukan dengan
dasar perjanjian kerja sama antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
dan Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo pada Januari 2015.
Sementarapelibatan tentara menertibkan demo/mogok
<https://tirto.id/mou-tni-polri-soal-kamtibmas-membikin-tni-seperti-di-era-orba-cEdn>adalah
berdasarkan nota kesepahaman antara Polri dan TNI pada awal tahun 2018.
Yang paling baru, keinginan Jokowi untuk mengatasi masalah
perwira/nonjob/di internal TNI dengan menciptakan 60 pos baru. Rencana
ini kemudian diterjemahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, salah
satunya dengan mendistribusikan para perwira itu ke
kementerian. Hadi bahkan mewacanakan penempatan ini diatur dan dimasukan
dalam revisi UU TNI.
Baca juga:
* Dwifungsi ABRI dan Jalan Terbuka Politik Tentara
<https://tirto.id/dwifungsi-abri-dan-jalan-terbuka-politik-tentara-cC1R>
Usulan ini dianggap masalah lantaran mengkhianati agenda reformasi. "Itu
jelas masalah. Kita harus ingat UU TNI sebagai pedoman jelas mengatur
batasan bagi TNI untuk beraktivitas di luar tugas pokoknya. Pemerintah
harus hati-hati jika merevisi UU TNI melawan semangat reformasi karena
itu akan sangat mengecewakan," kata peneliti militer dari Institute for
Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi kepada
reporter/Tirto,/Kamis (7/2/2019).
Pun demikian dengan pengamat militer sekaligus dosen FISIP UPN Veteran
Jakarta, Beni Sukardis. Beni bilang, wacana ini seperti seperti langkah
mundur. "Itu, kan, kembali ke dwifungsi ABRI. Kurang tepat kalau dia
[TNI] masuk ke dalam lembaga-lembaga sipil lagi," katanya.
Agar dapat menempatkan para perwira itu, UU TNI mesti direvisi. Bagi
Direktur Imparsial Al Araf, jika aturan itu jadi diubah demi memuluskan
langkah menyerap tentara di instansi sipil, nama Jokowi sebagai presiden
sipil dan bukan bagian dari Orde Baru akan tercoreng.
"Masyarakat akan menolak karena menganggap itu kemunduran reformasi
TNI," katanya, juga kemarin.
Jadi 'Humas' Presiden Hingga Fasilitator BNPB
Selain (akan) terlibat dalam pelbagai urusan sipil, tentara era Jokowi
juga dipergunakanlayaknya humas
<https://tirto.id/tni-itu-alat-pertahanan-negara-bukan-humas-presiden-cUtn>.
Ini terlihat, misalnya, ketika Jokowi meminta tentara terlibat
mensosialisasikan program dan kerja pemerintah. Permintaan ini
disampaikan saat pidato di hadapan perwira Sekolah Staf dan Komando TNI
dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri di Istana Negara,
Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018.
"Yang berkaitan dengan program-program pemerintah... yang telah banyak
kita lakukan, saya titip agar seluruh perwira juga ikut
mensosialisasikan," kata Jokowi.
Baca juga:
* Abdul Haris Nasution Si Penggagas Dwifungsi ABRI
<https://tirto.id/abdul-haris-nasution-si-penggagas-dwifungsi-abri-cv3x>
Ia juga meminta para babinsa—struktur terendah di tentara—membantunya
menangkal hoaks PKI. Para babinsa diminta menjelaskan ke masyarakat
kalau dia sama sekali tak punya kaitan dengan partai yang telah dilarang
sejak 1966 itu. Yang terbaru, rencana pelibatan5.000 babinsa
<https://tirto.id/5000-babinsa-ditolak-jadi-fasilitator-bnpb-tahap-pasca-bencana-df43>sebagai
fasilitator BNPB tahap pascabencana.
Bagi Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri, apa yang dilakukan Jokowi
adalah bentuk/abuse of power:/memerintahkan aktor keamanan di luar tugas
pokoknya. Ghufron menganggap Jokowi telah melanggar regulasi yang sudah
ada sebab kondisi objektif yang mendukung pelibatan TNI belum ada.
"Enggak bisa sekonyong-konyong pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi
mendorong pelibatan tentara di luar tugas pokoknya," katanya.
Mabes TNI membantah tengah berupaya kembali ke dwifungsi—posisi yang
jelas menguntungkan mereka. Kepala Puspen TNI Mayor Jenderal Sisriadi
mengatakan sejarah dwifungsi telah selesai ketika Soeharto jatuh pada
1998 lalu.
"Saat reformasi kami mengalami transformasi. Jadi kalau kembali ke sana
[dwifungsi] kami bingung caranya bagaimana," katanya, Rabu (6/2/2019)
kemarin.
Baca juga artikel terkaitDWIFUNGSI TNI
<https://tirto.id/q/dwifungsi-tni-i63?utm_source=Tirtoid&utm_medium=Lowkeyword>atau
tulisan menarik lainnyaRio
Apinino<https://tirto.id/author/rioapinino?utm_source=Tirtoid&utm_medium=Lowauthor>
*(tirto.id - rio/tii)*
Reporter: Dieqy Hasbi Widhana
Penulis: Rio Apinino
Editor: Mufti Sholih
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
