*Apakah dengan dicabutnya larangan rapat di hotel ini ada oleh-olehnya buat pencabut? hehehehehe*
On Tue, Feb 12, 2019 at 6:02 AM [email protected] [GELORA45] < [email protected]> wrote: > > > > Jokowi Cabut Larangan Rapat di Hotel dari Mendagri > <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190212014807-92-368371/jokowi-cabut-larangan-rapat-di-hotel-dari-mendagri> > CNN Indonesia | Selasa, 12/02/2019 05:16 WIB > Bagikan : > <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190212014807-92-368371/jokowi-cabut-larangan-rapat-di-hotel-dari-mendagri#> > > <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190212014807-92-368371/jokowi-cabut-larangan-rapat-di-hotel-dari-mendagri#> > [image: Jokowi Cabut Larangan Rapat di Hotel dari Mendagri]Ilustrasi (CNN > Indonesia TV) > > Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut > larangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengenai rapat di > hotel. Pencabutan larangan tersebut diumumkannya kala menghadiri acara hari > ulang tahun Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang ke-50 di > kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (11/2) malam. > > Pencabutan larangan itu merupakan respons Jokowi atas keluhan dari PHRI > yang menganggap larangan tersebut bisa memberi tekanan bagi pertumbuhan > sektor perhotelan da restoran di Tanah Air. Meski begitu, kepala negara > mengaku baru mengetahui larangan tersebut. > > "Soal *statement* Mendagri, tadi baru saja saya diberitahu. Itu tidak > akan ditindaklanjuti. Baru saja tadi saya dikasih tahu, coba langsung ke > Mendagri dan katanya tidak ditindaklanjuti," ujarnya. > > > Lihat juga:Tjahjo Heran Sumber THR dan Gaji Ke-13 PNS dari APBD Dikritik > <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180606035846-20-303833/tjahjo-heran-sumber-thr-dan-gaji-ke-13-pns-dari-apbd-dikritik/> > > Pernyataan dari Jokowi itu sontak langsung disambut oleh para pengusaha > hotel dan restoran yang hadir dalam acara tersebut. "Hore..." teriak para > pengusaha kompak. > > Lebih lanjut, Jokowi mengatakan ia akan terus berupaya menciptakan > kebijakan-kebijakan yang mampu membangun sektor kepariwisataan, termasuk > industri hotel dan restoran. Begitu pula dalam membuat kebijakan yang > dikeluarkan melalui masing-masing kementerian. > > "Walau ada menteri yang sampaikan masalah rapat di hotel, tapi yang jelas > itu bukan presidennya," lanjutnya. > > Sebelumnya, Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani sempat mengungkapkan > beberapa curahan hati (curhat) dari para pengusaha sektor hotel dan > restoran kepada kepala negara. Salah satunya mengenai larangan rapat di > hotel dari Mendagri. > > Lihat juga:Mendagri Sebut Ongkos Jadi Anggota DPR Bisa Capai Rp43 Miliar > <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181204132857-32-351021/mendagri-sebut-ongkos-jadi-anggota-dpr-bisa-capai-rp43-miliar/> > > "Itu akan memukul pariwisata, termasuk perhotelan dan restoran. Kalau > alasannya efisiensi, maka seharusnya ada pengelolaan anggaran yang lebih > baik di masing-masing kementerian, bukan larang rapat di hotel," katanya > pada kesempatan yang sama. > > Menurutnya, para pengusaha wajar khawatir dengan larangan ini karena > kebijakan serupa pernah diterapkan pula oleh Yuddy Chrisnandi yang pernah > menjabat sebagai menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi > birokrasi pada awal pembentukan Kabinet Kerja. > > Kala itu, Yuddy menilai rapat di hotel hanya membuat penggunaan anggaran > tidak efisien. Namun belakangan, larangan itu dicabut karena didesak oleh > industri. > > "Tapi kalau diingat, kebijakan KemenPAN-RB dulu itu diikuti kementerian > lain dan BUMN, itu sempat membuat keuntungan industri ini turun sekitar 20 > persen dan pemulihan dari kebijakan itu membutuhkan waktu sekitar satu > tahun," jelasnya. > > Lihat juga:YLBHI: Pembahasan RUU di Hotel Melanggar Aturan > <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160626202334-12-141023/ylbhi-pembahasan-ruu-di-hotel-melanggar-aturan/> > > Tak ingin hal itu kembali terulang, maka Hariyadi meminta Jokowi agar > segera mencabut larangan dari Mendagri. Sementara Mendagri Tjahjo > mengeluarkan larangan tersebut usai terjadi insiden dugaan penganiayaan > terhadap dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Borobudur, > Jakarta Pusat. > > "Saya sudah minta kepada Pak Sekjen Kemdagri untuk membuat aturan setiap > pemprov yang mau konsultasi anggaran agar ke kantor, bukan di hotel, wong > punya kantor kok," kata Tjahjo pekan lalu. > > Selain karena insiden tersebut, Tjahjo mengaku larangan rapat di hotel > berdampak positif pada penghematan anggaran kementerian. Pada 2015 > misalnya, kementerian berhasil menghemat anggaran sekitar Rp600 miliar > karena minim mengadakan rapat di hotel. *(uli/eks)* > > >
