https://tirto.id/muchdi-pr-di-antara-pusaran-militer-dan-politik-indonesia-dgDE
<https://tirto.id/q/politik-bpt>
Muchdi Pr di Antara Pusaran Militer
dan Politik Indonesia
Muchdi Purwoprandjono. Foto/Antara News
<https://tirto.id/muchdi-pr-di-antara-pusaran-militer-dan-politik-indonesia-dgDE>
Muchdi Purwoprandjono. Foto/Antara News
Oleh: Petrik Matanasi - 12 Februari 2019
Dibaca Normal 3 menit
/Muchdi PR pernah jadi Jenderal penting bagi Prabowo sejak di ABRI./
tirto.id <https://tirto.id/> - Jika Prabowo Subianto adalah lulusan
Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) 1974, maka
Muchdi Purwoprandjono alias Muchdi Pr adalah angkatan 1970. Bersama
Subagyo HS, mereka berdua termasuk sembilan perwira remaja yang dilatih
pada 1972 dan setelah pelatihan selesai, mereka berdua dikirim ke
Kalimantan Barat untuk operasi penumpasan PGRS/Paraku. Mereka dilibatkan
dalam Satuan Tugas 42 yang dipimpin Mayor Sintong Panjaitan.
Dengan membawa senapan serbu M16A1 dan alat lainnya, mereka berhasil
terjun payung dengan selamat di belantara Kalimantan Barat. Setelah
beberapa bulan, tulis Hendro Subroto dalam /Sintong Panjaitan,
Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando/(2009:234), "Letnan Dua Subagyo
HS dan letnan Dua Muchdi PR diangkat menjadi komandan tim dalam pasukan
baret merah untuk memimpin pasukan para komando seperti yang dialami
Sintong."
Beberapa tahun setelah Muchdi di Kopassandha (sekarang Kopassus), maka
masuklah Prabowo ke Kopassandha juga. Dibanding Muchdi, karier Prabowo
lebih bersinar. Di tahun-tahun Muchdi menduduki jabatan teritorial,
Prabowo mulai berjaya di Kopassandha sebagai, Komandan Jenderal
(Danjen). Waktu Prabowo jadi orang nomor satu di korps baret merah,
Muchdi berada di luar Jakarta sebagai Kepala Staf KODAM Brawijaya (Jawa
Timur), kemudian dia menjadi Panglima KODAM Tanjungpura (Kalimantan)
hingga 1998.
Muchdi Dalam Konflik Prabowo-Wiranto
Maret 1998, Prabowo yang masih berstatus sebagai menantu Soeharto, naik
jabatan lagi menjadi Panglima Kostrad. Naiknya Prabowo membuat kursi
Danjen Kopassus pun kosong.
“Didasarkan suatu proses yang fair melalui persidangan Dewan Jabatan dan
Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) di tingkat Mabes ABRI telah diputuskan
pengganti Danjen Kopassus (Mayjen Prabowo Subianto) adalah Brigjen
Suwisma,” tulis Wiranto dalam /Bersaksi di Tengah Badai/ (2003:27).
Brigadir Jenderal Nyoman Suwisma memang sempat jadi Wakil Komandan
Kopassus ketika Agum Gumelar menjadi Danjen. Anggota Wanjakti boleh saja
memutuskan siapa pengganti Danjen Kopassus. Namun di masa itu, hasil
akhir kebijakan berada di tangan Soeharto. Alih-alih Suwisma yang jadi
Danjen Kopassus, posisi ini malah diisi Muchdi yang saat itu sedang
menjabat sebagai Panglima Kodam VI/Tanjungpura yang membawahi seluruh
wilayah Kalimantan.
Banyak yang curiga, ada Prabowo di balik keputusan itu. Hendro Subroto
(2009:28) menyebut: “Begitu powerful-nya, Prabowo dapat menggagalkan
keputusan rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti).”
Ketika Muchdi dijadikan Danjen, maka Suwisma dijadikan Panglima KODAM
Tanjungpura menggantikan Muchdi, dan Subagyo HS kala itu pun sudah jadi
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Seperti Subagyo, Prabowo adalah orang
pertama dari angkatannya yang jadi jenderal.
Drama Jelang Soeharto Lengser
Sabtu malam, 16 Mei 1998, rumah dinas Subagyo didatangi Panglima
Kostrad, Letjen Prabowo, dan Danjen Kopassus, Mayor Jenderal Muchdi.
Mereka tidak hanya datang berdua, melainkan disertai beberapa orang
pengawal --beberapa mengenakan pakaian non dinas. Ini dicatat dalam buku
/Subagyo HS: KASAD Dari Piyungan/ (2004:166) yang disusun Carmelia
Sukmawati.
“Bapak ada? Sudah tidur?” tanya Prabowo.
"Ada apa, Pak?" Para petugas jaga yang sudah tahu siapa jenderal yang
datang itu.
Prabowo datang membawa sebuah rilis pers soal sikap ABRI mendukung NU,
yang setuju agar Presiden Soeharto lengser. Pada Subagyo, Prabowo
mengatakan bahwa Soeharto menunggunya.
"Ah, masa jam segini?" tanya Subagyo ragu.
"Benar, Mas. Mas Bagyo ditunggu," ujar Prabowo.
Akhirnya Subagyo berangkat dengan pakaian non dinas untuk menghadap
Presiden, bukan di Istana Negara, tapi di Cendana. Tiba di sana, Muchdi,
Prabowo dan Subagyo langsung menghadap Presiden Soeharto.
Kepada Subagyo, Soeharto meminta untuk mengklarifikasi rilis pers
tersebut ke Panglima ABRI, Jenderal Wiranto. Malam itu, seperti dicatat
Carmelia Sukmawati (2004:167), Prabowo bahkan mengusulkan agar Subagyo
dijadikan Panglima ABRI. Mendengar itu, Subagyo menyenggol Prabowo yang
ada di sebelahnya, sebagai tanda tidak setujunya. Sebagai orang Jawa,
Subagyo pantang menonjolkan diri meski untuk hal yang diinginkannya
sekalipun. Esok paginya, Wiranto datang menemui Soeharto untuk
klarifikasi soal rilis pers itu. Seminggu kemudian, Soeharto lengser dan
BJ Habibie pun jadi Presiden.
Sehari setelah Soeharto tak jadi Presiden lagi, Kivlan Zen dalam
/Konflik dan Integrasi TNI AD/(2004:90) mencatat bahwa, "Letnan Jenderal
Prabowo meminta Mayor Jenderal Kivlan Zen dan Mayor Jenderal Muchdi PR
bertemu Jenderal besar Abdul Haris Nasution guna meminta surat
rekomendasi kepada Presiden BJ Habibie untuk memisahkan jabatan Menteri
Pertahanan Keamanan (Menhankam) dengan Panglima ABRI—yang kala itu
dijabat Wiranto."
Baca juga: Wiranto vs Prabowo: Awal Persaingan Mantan Ajudan & Bekas
Menantu
<https://tirto.id/wiranto-vs-prabowo-awal-persaingan-mantan-ajudan-bekas-menantu-cPYB>
“Surat dari Jenderal Besar Nasution itu sebenarnya ditulis tangan oleh
Mayor Jenderal Kivlan Zen karena Jenderal Nasution dalam keadaan sakit
hingga tak dapat menulis, namun ia langsung menandatangani surat
tersebut,” tulis Kivlan.
Saat itu, mereka berharap Wiranto cukup jadi Menhankam saja, dan Subagyo
yang akan dinaikkan jadi Panglima ABRI, sementara Prabowo jadi KSAD.
Muchdi dan Kivlan lantas pergi untuk menyampaikan surat itu. Namun
mereka gagal menemui Presiden Habibie, dan mereka menyebut dalang di
balik kegagalan itu adalah Letnan Jenderal Sinton Panjaitan, penasehat
Habibie sejak di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Pada 22 Mei 1998, suasana makin mencekam. Berita pergerakan pasukan dari
luar Jakarta sampai ke telinga Habibie. Dari sana, keluar perintah
pencopotan Prabowo sebagai Panglima Kostrad. Dan itu juga merembet ke
Muchdi.
“Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal Muchdi PR dicopot karena
diduga mengetahui kasus penculikan aktivis anti Soeharto yang merancang
pemboman tanah tinggi dan Demak,” tulis Kivlan Zen (2004:92). Namun, di
mata Kivlan, “Muchdi tidak terlibat sama sekali dalam proses penangkapan
aktivis itu.”
Infografik Muchdi PR
Meski Muchdi dilepas dari jabatan vital, bukan berarti dia lantas tak
mengemban jabatan penting lain. Dia kemudian ditarik ke Badan Intelejen
Negara (BIN) yang dipimpin oleh AM Hendropriyono. Muchdi diberi jabatan
Deputi V urusan Penggalangan. Lagi-lagi Muchdi kena kasus, dirinya jadi
tersangka dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir pada 2004. Namun
dalam kasus itu, Muchdi divonis bebas.
Baca juga: Sejarah Muchdi PR: Sobat Prabowo, Pendiri Gerindra, Dukung
Jokowi
<https://tirto.id/sejarah-muchdi-pr-sobat-prabowo-pendiri-gerindra-dukung-jokowi-dgDM>
Muchdi lantas terjun ke dunia politik. Tahun 2008, Muchdi ikut serta
meramaikan dunia partai. Dia dianggap sebagai salah satu pendiri Partai
Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), bersama juniornya, Prabowo Subianto.
Muchdi tak lama bercokol di sana. Pada 2011 Muchdi bikin berita karena
masuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Masuk partai berbasis Islam
tak aneh untuknya, sebab waktu masih sekolah dia pernah ikut Pelajar
Islam Indonesia (PII).
“Hanya PPP yang hingga saat ini masih murni Islam seluruhnya," katanya
saat itu.
Di PPP dia pernah menjadi Ketua harian DPW untuk daerah Papua. Pada
2016, lahirlah Partai Berkarya yang amat terkait dengan keluarga
Cendana. Muchdi pun melompat ke sana dan duduk sebagai Anggota Majelis
Tinggi (pendiri) dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Berkarya
Hari ini, di 2019 yang masih berjalan dua bulan, Muchdi bikin berita
lagi: dia mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, yang bersaing
dengan Prabowo Subianto, sekondan yang dulu pernah bersama-sama melewati
aneka macam pusaran politik di Indonesia.
Baca juga artikel terkait PILPRES 2019
<https://tirto.id/q/pilpres-2019-c2Z?utm_source=Tirtoid&utm_medium=Lowkeyword>
atau tulisan menarik lainnya Petrik Matanasi
<https://tirto.id/author/petrikmatanasi?utm_source=Tirtoid&utm_medium=Lowauthor>
(tirto.id - Politik)
Penulis: Petrik Matanasi
Editor: Nuran Wibisono
