Bayu Krisnamurthi: Rendahnya upah petani jadi tantangan Presiden
selanjutnya
Jumat, 15 Februari 2019 05:40 WIB
Bayu Krisnamurthi: Rendahnya upah petani jadi tantangan Presiden selanjutnya
Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi)
Bayu Krisnamurthi saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Kamis. (Mentari
Dwi Gayati)
Saya malah khawatir kalau ada yang terlalu bersemangat menjanjikan anti
impor. Artinya itu tidak realistis
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ekonomi
Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi menilai rendahnya upah
petani dibandingkan upah buruh masih menjadi pekerjaan rumah yang belum
selesai dan menjadi tantangan bagi Presiden selanjutnya.
Bayu yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag)
era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), itu menyebutkan berdasarkan
data BPS, upah nominal harian buruh tani hanya sebesar Rp52.828 (Oktober
2018), sedangkan buruh bangunan sebesar Rp86.717 di periode yang sama.
"Upah petani belum banyak bergerak membaik dibanding upah buruh
perkotaan. Ini menjadi indikasi yang kita hadapi bahwa kondisi ke
depannya, bertani menjadi tidak menarik," kata Bayu saat ditemui di
Menara Kadin, Jakarta, Kamis.
Ia memaparkan bahwa karena urbanisasi, sekitar 53 persen penduduk hidup
di kota dan diprediksi akan menjadi 70 persen dalam 15-20 tahun ke
depan. Selain itu, konsumsi dalam bentuk pangan olahan/kemasan sebesar
40 persen dan tumbuh 11 persen.
Dengan kondisi seperti itu, dikhawatirkan petani menjadi tidak tertarik
lagi mempertahankan produksinya, dan berpindah ke kota untuk pendapatan
yang lebih besar.
Selain menyoal kesejahteraan petani, impor pangan juga menjadi kritik
yang akan disinggung pada debat calon presiden (capres) putaran kedua
pada Minggu (17/2) mendatang.
Menurut dia, saat ini impor bukanlah menjadi hal yang harus ditakutkan
selama tidak mengganggu kesejahteraan petani. Kenyataannya, ada 21
komoditas sub-sektor tanaman pangan yang harus diimpor demi kebutuhan
dalam negeri. Volumenya pun mengalami peningkatan dari 18,2 juta ton
pada 2014 menjadi 22 juta ton pada 2018.
Oleh karena itu, ia menilai kebijakan impor jika dilihat dalam konteks
ketahanan pangan, yakni keterjangkauan dan ketersediaan, tidak dapat
dihindarkan.
"Kita tidak lagi di zaman yang menjadi impor fobia, takut sama impor.
Saya malah khawatir kalau ada yang terlalu bersemangat menjanjikan anti
impor. Artinya itu tidak realistis," katanya.
*Baca juga:Pemerintah akui terlambat antisipasi kekurangan jagung,
karena salah data
<https://www.antaranews.com/berita/798386/pemerintah-akui-terlambat-antisipasi-kekurangan-jagung-karena-salah-data>
Baca juga:Capres penantang kemungkinan lontarkan tiga pertanyaan ini
<https://www.antaranews.com/berita/798391/capres-penantang-kemungkinan-lontarkan-tiga-pertanyaan-ini>*
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Risbiani Fardaniah
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
