*Buat apa merepotkan diri dengan Pemilu, A atau B yang menang hasilnya sama saja. Jadi kalau repot * *dengan keberpihakan menambah beban buat diri sendiri. Bagi yang menharapkan diberikan* *ticket ke Taman Firdaus, patut dibilang bahwa ticket gratis sudah habis karena tempat di sana itu* *sudah tidak ada yang kosong. Demikian keterangan yang diberikan oleh penjaga pintu gerbang. hehehe*
On Fri, Feb 15, 2019 at 6:26 AM [email protected] [GELORA45] < [email protected]> wrote: > > > > *Jelang Pilpres 2019, Kelompok Islam Konservatif Telah Menang* > > > Sumberwww.nytimes.com > <https://www.nytimes.com/2019/02/14/opinion/indonesia-election-religion-islam-islamists.html> > <[email protected]> > > Posted on February 15, 2019 > > > > > *Jelang Pilpres 2019 > <https://www.matamatapolitik.com/news-indonesia-hadapi-tantangan-siber-jelang-pilpres-2019/> > pada > bulan April mendatang, agama masih mendominasi politik Indonesia, dan > kelompok Islam konservatif telah menang. Kita tidak perlu menunggu hingga > bulan April untuk mengetahui hasil nyata dari pertarungan ini. Tidak peduli > siapa yang akhirnya menjadi presiden, kelompok Islam konservatif, yang > didukung oleh kelompok radikal, akan memenangkan—atau sudah > memenangkan—pemilu.* > > Baca juga: Pilpres 2019: Bersih dari Korupsi, Partai Golkar yang Baru > Dukung Penuh Jokowi > <https://www.matamatapolitik.com/news-bersih-dari-korupsi-partai-golkar-yang-baru-akan-dukung-penuh-jokowi/> > > Oleh: Eka Kurniawan (The New York Times) > > Ketika Joko Widodo, Presiden Indonesia petahana, tahun lalu memilih Ma’ruf > Amin sebagai calon wakilnya untuk pemilihan umum bulan April ini, menjadi > jelas bahwa politik Indonesia sekarang berada di situasi yang sulit. Ma’ruf > adalah seorang ulama dan cendekiawan Islam, dan Jokowi mungkin berharap > untuk meredam serangan dari kelompok-kelompok Islam radikal dan konservatif > yang menyebutnya anti-Islam (meskipun ia sendiri seorang Muslim). > Sebaliknya, ia telah membangun ‘kuda Troya’ untuk lawan-lawannya. > > Pilpres 2019 > <https://www.matamatapolitik.com/in-depth-jelang-pilpres-2019-perang-baru-telah-meletus-di-papua-barat/>—di > mana Jokowi kembali menghadapi Prabowo Subianto, seorang mantan jenderal > angkatan darat dan mantan menantu diktator Soeharto—tampak seperti > pengulangan dari kontes tahun 2014. Saat itu, Jokowi menang dengan selisih > kecil, dengan janji strategi maritim besar untuk Indonesia dan untuk > merevitalisasi perekonomian, sebagian melalui proyek-proyek infrastruktur > besar. Tahun ini, tampaknya, masalah yang menentukan adalah komitmen para > kandidat terhadap Islam. > > Jokowi dan Prabowo dijadwalkan bertemu untuk debat keduanya pada tanggal > 17 Februari, dan agendanya akan fokus pada sumber daya alam, infrastruktur, > dan lingkungan. Tapi sesaat lagi, masalah utama dalam pemilu kali > ini—agama—akan muncul kembali ke permukaan. > > Dalam empat tahun terakhir, Jokowi hanya memberikan sedikit harapan kepada > kelompok progresif dan pro-demokrasi. Dia bukan sosok yang ideal dan lamban > dalam menangani isu-isu hak asasi manusia seperti kekerasan militer > terhadap warga sipil. Tetapi tidak ada pilihan lain. Dengan partai-partai > oposisi—Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional > (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)—semakin didukung oleh kaum > konservatif dan radikal (termasuk beberapa yang menginginkan kembalinya > keluarga Soeharto ke tampuk kekuasaan), maka setiap harapan untuk > masyarakat yang lebih demokratis disandarkan pada Jokowi. > > Polarisasi ini telah semakin dalam sejak Pemilihan Gubernur Jakarta dua > tahun lalu. Jokowi mendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melawan > Anies Baswedan, mantan Menteri Pendidikan keturunan Arab. Ahok—yang berasal > dari keluarga China dan beragama Kristen—menjadi sasaran empuk kampanye > berdasarkan perbedaan etnis dan agama. > > Ahok tidak hanya kalah dalam pemilu; Pendukung Anies juga berhasil > mengirim Ahok ke penjara atas tuduhan penistaan agama. (Dia baru > dibebaskan bulan lalu.) > > Prabowo dan pihak oposisi lainnya jelas belajar banyak dari kejatuhan > Ahok. Pada tahun 2014, mereka menjalankan kampanye kuno berdasarkan > kebangkitan komunisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI), dan gagal. Pemilu > Jakarta telah mengajarkan kepada mereka bahwa memanfaatkan nilai-nilai > Muslim adalah cara yang efektif untuk menggalang dukungan rakyat. > > Aksi Alumni 212—salah satu gerakan di balik kampanye yang menempatkan Ahok > dalam penjara—dan Front Pembela Islam (FPI)—sebuah kelompok penekan Islam > yang terkadang bertindak sebagai semacam polisi moralitas Islam—mengadakan > forum ulama Islam yang merekomendasikan Prabowo sebagai kandidat presiden.. > > Tetapi kaum konservatif religius ini tidak terlalu peduli bahwa Prabowo > sebenarnya tidak memiliki latar belakang Muslim yang kuat: “Kami sangat > santai tentang agama,” katanya, merujuk pada keluarganya yang terdiri dari > berbagai agama. Yang mereka pedulikan adalah bahwa Prabowo adalah > satu-satunya lawan yang layak untuk Jokowi dan bahwa Prabowo menyambut > dukungan mereka. > > Surat suara dicetak untuk pemilihan presiden Indonesia di sebuah pabrik di > Jakarta. Petahana Joko Widodo, menghadapi keluhan dari kelompok-kelompok > Islam konservatif dan radikal bahwa ia anti-Islam. (Foto: Reuters/Willy > Kurniawan) > > Strategi menyerang Jokowi dengan memanipulasi sentimen keagamaan telah > dimulai dengan sungguh-sungguh. Tidak seperti Ahok, Jokowi adalah seorang > Muslim—tetapi itu bukan berarti agama tidak dapat digunakan untuk > melawannya juga. Tuduhan paling keras yang dia hadapi sejauh ini adalah > bahwa kebijakannya anti-Islam atau menentang ulama Muslim. > > Berikut adalah salah satu contohnya, seperti yang diduga banyak orang: > Keputusan pemerintah Jokowi untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia > (HTI), organisasi politik pan-Islamis yang mendukung penciptaan > kekhalifahan di seluruh dunia. Tanda lain yang mendorong dugaan pemerintah > anti-Islam adalah surat panggilan pengadilan yang dikeluarkan dua tahun > lalu terhadap Rizieq Shihab, seorang pemimpin FPI, yang dicurigai polisi > melakukan* chat* seks dan melanggar undang-undang anti-pornografi. > > Suara kelompok-kelompok Islam tampaknya menguat akhir-akhir ini, tetapi, > jujur saja, mereka telah terdengar sejak lama, baik dalam politik maupun > di seluruh masyarakat. Gerakan Reformasi 1998—yang mengakhiri kediktatoran > Soeharto selama 32 tahun dan membawa demokratisasi—tidak hanya memungkinkan > liberalisasi politik; itu juga membuka ruang untuk ide-ide politik Islam. > > Partai Keadilan Sejahtera—sebelumnya dikenal sebagai Partai Keadilan—lahir > dari kelompok spiritual di kampus, tetapi sekarang secara terbuka > mempromosikan penerapan hukum Islam. PAN, yang pada awalnya adalah partai > nasionalis inklusif, telah bergerak lebih dekat ke kelompok-kelompok Islam > konservatif. Amien Rais, salah satu pendiri PAN, tidak ragu untuk > menyebutnya “partai Allah”—dan menyebut Partai Demokrasi Indonesia > Perjuangan (PDIP) sebagai “partai setan.” > > Pada akhir tahun 1990-an, ketika Anda pergi ke sekolah umum, Anda jarang > menjumpai seorang siswa perempuan atau guru yang mengenakan jilbab; hari > ini, justru sebaliknya. Sama untuk karyawan di kantor pemerintah. Tentu > saja, ini bukan berarti bahwa para wanita ini tentu mendukung oposisi > politik, dan tidak dapat diasumsikan bahwa mereka konservatif, apalagi > radikal. Jilbab mungkin ekspresi sederhana kesalehan individu. Namun, > trennya juga tidak dapat diabaikan. > > Baca juga: Pilpres 2019: Tak Untungkan Ekonomi, Kenapa Swasembada Beras > Dijunjung Tinggi? > <https://www.matamatapolitik.com/analisis-mengapa-swasembada-beras-sangat-penting-bagi-masyarakat-indonesia/> > > Peraturan daerah untuk mengakomodasi hukum Syariah telah berlipat ganda, > sebagai hasil dari otonomi relatif beberapa daerah. Spesifikasinya beragam, > mulai dari seruan bagi para pejabat kota untuk mengenakan pakaian Muslim > hingga larangan penjualan, distribusi, dan konsumsi alkohol. > > Yang lebih absurd—dan lebih menakutkan—adalah gerakan untuk pernikahan di > bawah umur dan menentang vaksin. Keduanya cukup lantang, dan keduanya > menggunakan penjelasan agama untuk membenarkan sikap mereka: Pernikahan > dini mencegah perzinahan, kata ulama populer Ustadz Arifin Ilham, dan > menurut satu fatwa, vaksin tidaklah halal. > > Istilah seperti “hijrah”—yang berarti meningkatkan kehidupan agama > seseorang dengan mendekatkan diri dengan Islam—semakin sering didengar. > > Ratusan ribu Muslim Indonesia mendemo Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), atas > tuduhan penistaan agama di sebuah demonstrasi pada bulan Desember 2016. > (Foto: Getty Images/Nurfoto/Donal Husni) > > Dengan Islamisasi masyarakat Indonesia yang sekarang jelas dimobilisasi > untuk tujuan politik, Jokowi harus melanjutkan dengan hati-hati. Namun dia > mungkin sudah kelewat batas. > > Untuk memberikan kesan yang baik kepada para pemilih Muslim, Jokowi telah > menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang saleh dan rajin beribadah. Dia > bahkan telah menjadi imam salat dan sering berkunjung ke pondok pesantren.. > Dia juga menutup mata dan telinganya pada kasus-kasus tertentu yang > diajukan atas dasar agama, mengetahui bahwa pernyataan apa pun bisa > mengobarkan semangat umat Muslim. > > Jokowi tidak membela Ahok ketika ia diadili dan kemudian dipenjara. Dia > memilih untuk tetap diam ketika seorang wanita di Medan, di Sumatra utara, > didakwa atas penistaan karena mengeluh tentang volume azan. Dia juga tidak > berkomentar dalam kasus yang melibatkan pemindahan paksa batu nisan > berbentuk salib dari kuburan di Yogyakarta. > > Baca juga: Pilpres 2019: Politik Identitas, Ujian bagi Demokrasi dan > Pluralitas di Indonesia > <https://www.matamatapolitik.com/opini-politik-identitas-ujian-bagi-demokrasi-dan-pluralitas-di-indonesia/> > > Bulan lalu, Jokowi bahkan mempertimbangkan untuk memberikan pembebasan > awal dari penjara kepada ulama radikal Abu Bakar Baasyir, yang dihukum > karena terorisme. (Baasyir pada akhirnya tidak dibebaskan karena ia menolak > untuk bersumpah setia pada negara.) > > Jokowi harus menegakkan politik moderat dengan melawan oposisi, > konservatif, dan radikal yang berupaya memanipulasi sentimen keagamaan; > itulah yang para pendukungnya harapkan darinya. Namun justru, dia setuju > untuk melangkah di jalan yang berbahaya yang dipegang oleh lawan-lawan > politiknya. Puncaknya adalah ketika Jokowi memilih Ma’ruf sebagai calon > wakil presidennya—yang dengan mudah bisa saja maju bersama oposisi. > > Ma’ruf mengetuai Majelis Ulama Indonesia (MUI)—badan ulama nasional yang > mengeluarkan fatwa yang menyebut Ahok sebagai penista agama—dan ia > memberikan kesaksian yang memberatkan terhadap Ahok di pengadilan. > > Ma’ruf bukan hanya konservatif; dia tidak toleran. Dia melarang > mengucapkan Natal. Dia menolak Ahmadiyah, sebuah sekte Islam alternatif. > Dia mengecam aktivitas LGBT. Dia ingin membatasi rumah ibadah untuk > non-Muslim. > > Jokowi mungkin akan tetap berkuasa, tetapi kita tidak perlu menunggu > hingga bulan April untuk mengetahui hasil nyata dari pertarungan ini. Tidak > peduli siapa yang akhirnya menjadi presiden, kelompok Islam konservatif, > yang didukung oleh kelompok radikal, akan memenangkan—atau sudah > memenangkan—pemilu. > > *Eka Kurniawan adalah penulis *Vengeance Is Mine, All Other Pay Cash, > Beauty is a Wound*, dan *Man Tiger. > > *Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri > dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.* > > *Keterangan foto utama: Sebuah poster di Jakarta bulan lalu yang > menunjukkan kandidat presiden Indonesia Joko Widodo (kiri), dan calon wakil > presiden Ma’ruf Amin. (Foto: EPA/Bagus Indahono via Shutterstock)* > > >
