Pengamanan menyambut pesta demokrasi
* PILPRES <https://pemilu.antaranews.com/pilpres>
* 3 Maret 2019 07:44
Malang mulai distribusikan kotak suara pemiluSejumlah anggota polisi
mengikuti simulasi pengamanan Pemilu 2019 di Polresta Kediri, Jawa
Timur, Sabtu (2/3/2019). Simulasi tersebut bertujuan memberikan
pemahaman kepada seluruh petugas pengamanan pemilu apabila nantinya
terjadi gangguan keamanan. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/aww.
Jakarta (ANTARA) - Pada 17 April 2019, Indonesia akan menggelar puncak
pesta demokrasi karena masyarakat akan memilih para anggota dewan
legislatif DPR RI, DPD RI dan DPRD, serta akan memilih presiden dan
wakil presiden.
Pemilihan umum ini akan dilakukan secara langsung dan serentak
dilaksanakan di seluruh Indonesia.
Menjelang pemilihan, tidak hanya penyelenggara Pemilu saja yang
disibukkan, namun pihak Kepolisian RI (Polri) dan Tentara Nasional
Indonesia (TNI) juga turut bersiap diri untuk mengamankan puncak pesta
demokrasi.
Mengingat kondisi alam dan penduduk di Indonesia berbeda di setiap
daerah, maka pengamanan yang dipersiapkan juga menyesuaikan kondisi di
masing-masing daerah.
Seperti di wilayah Kalimantan, TNI telah menyiagakan 9.600 personel
untuk membantu polisi mengamankan tahapan pemilihan umum serentak untuk
tiga provinsi di bawah Kodam VI Mulawarman, kata Panglima Komando Daerah
Militer (Pangdam) VI Mulawarman Mayor Jenderal TNI Subiyanto.
Kodam VI Mulawarman membawahi Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan
Timur, dan Kalimantan Utara.
Meskipun beberapa kampung di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan
Utara berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia, Subiyanto berpendapat
pusat kerawanan justru ada di perkotaan atau pusat konsentrasi massa
seperti wilayah Samarinda, Banjarmasin, dan Balikpapan.
"Yang rawan terutama saat distribusi logistik pemilu, kami di Kaltim
beruntung karena bisa belajar dari pengalaman Pilkada Gubernur 2018
lalu," kata dia.
Sementara untuk pengamanan di Jambi, Kapolda Jambi Irjen. Pol. Muchlis
AS mengatakan pihaknya akan mengerahkan 2.469 personel polisi, sementara
bantuan dari TNI berjumlah 1.500 personel.
Muchlis kemudian mengatakan pemetaan untuk titik rawan dalam
penyelenggaraan Pemilu 2019 masih sama dengan pemetaan titik rawan pada
Pilkada 2018.
Meskipun Muchlis enggan mengungkapkan titik-titik rawan untuk Pemilu
2019 di Provinsi Jambi, Muchlis menjelaskan bahwa tiap-tiap daerah
memiliki spesifikasi tersendiri mengenai titik rawan.
"Tahun lalu wilayah Kerinci menjadi target nasional, namun Pilkada 2018
tetap bisa berjalan lancar dan aman di wilayah itu, maka untuk Pemilu
2019 saya harapkan juga berjalan aman dan damai," jelas Muchlis.
Selain itu Muchlis juga mengatakan memasuki bulan ketiga persiapan
Pemilu 2019, suasana Provinsi Jambi secara keseluruhan dapat dikatakan
kondusif.
*Memantapkan Koordinasi*
Koordinasi antara TNI dan Polri berupa latihan lapangan juga terus
digencarkan untuk memantapkan sinergi pengamanan seluruh tahapan Pemilu
2019.
Komandam Korem 072/Pamungkas Brigjen TNI Muhammad Zamrori di Yogyakarta
beberapa waktu lalu mengatakan, latihan lapangan ini menunjukkan
kesiapan satuan, kekompakan, dan sinergitas antara TNI dan Polri untuk
bersatu padu mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019.
Khusus di wilayah DIY, Zamroni menyebutkan salah satu hal yang
diantisipasi adalah gesekan yang timbul antar pendukung partai politik
terutama dalam kampanye terbuka.
Untuk jumlah personel yang dikerahkan, Wakapolda DIY Brigjen Pol. Bimo
Anggoro Seno menyebutkan sekitar 10.000 anggota kepolisian akan
dikerahkan dalam pengamanan pelaksanaan pemilu di DIY.
Mengingat tiap tahapan pemilu memiliki tingkat kerawanan yang berbeda,
maka jumlah kekuatan pasukan yang dikerahkan juga akan menyesuaikan.
Kendati demikian Bimo memastikan kepolisian akan mengutamakan upaya
antisipasi untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu yang aman.
Polda DIY, dikatakan Bimo, juga sudah melakukan audiensi dengan sejumlah
pimpinan partai politik untuk membahas berbagai potensi kerawanan,
termasuk saat pelaksanaan kampanye terbuka.
Dalam audiensi tersebut pihak kepolisian mengimbau agar parpol
mengurangi pengerahan massa karena berpotensi menimbulkan konflik.
Bila kampanye terbuka menjadi salah satu fokus utama pengamanan di
Yogyakarta, di beberapa wilayah pulau Sumatera paham radikalisme justru
menjadi fokus pengamanan jelang Pemilu 2019.
Di Sumatera Barat misalnya, radikalisme menjadi fokus pengamanan
meskipun tidak terdapat wilayah tertentu yang diduga rawan penyebaran
paham radikalisme.
Di Payakumbuh, Sumatera Barat, Polres Payakumbuh membentuk tim yang
bertugas untuk melakukan pencegahan dari paham radikalisme, ujar
Kapolres Payakumbuh AKBP Endrastiawan Setyowibowo.
Kepolisian bekerja sama denga TNI dan tokoh masyarakat melakukan
sosialisasi untuk mencegah penyebaran paham radikal.
"Kami gandeng seluruh lapisan masyarakat dan instansi dalam upaya
menciptakan situasi kondusif di Payakumbuh," tutur Endrastiawan.
Selain itu, kegiatan di kalangan mahasiswa, pelajar serta penghuni
pondok pesantren pun rutin dilakukan untuk mencegah munculnya penyebaran
radikalisme pada generasi muda.
Untuk pengamanan Pemilu 2019 Polres Payakumbuh menerjunkan 116 personel
hingga masa tenang, dan pada saat pemilihan Polres Payakumbuh akan
dibantu personel Brimob Polda Sumbar dengan total 318 personel.
*Hambatan Cuaca*
Meskipun koordinasi antara pihak kepolisian dan TNI kian dimantapkan,
namun alam terkadang masih menjadi hambatan di beberapa wilayah
Indonesia seperti di wilayah Kepulauan Riau (Kepri).
Cuaca dan gelombang tinggi yang terjadi di sebagaian besar wilayah Kepri
menjadi kendala pengamanan Pemilu 2019, sehingga menyebabkan banyak
maskapai pelayaran yang tidak dapat berlayar, sebagaimana diinformasikan
oleh Kepala Biro Operasional Polda Kepri Kombes Yerry Oskag.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat gelombang
laut cukup tinggi terjadi di wilayah perairan Bintan, Dabo, Natuna dan
Anambas.
Yerry menuturkan kerawanan utama di Kepri adalah faktor geografis dengan
beberapa tempat memerlukan perhatian untuk pengamanan, khususnya untuk
pengiriman logistik.
Sejauh ini pendistribusian logistik pemilu, seperti surat suara sudah
sampai di masing-masing kabupaten/kota di Kepri. Untuk tujuan Bintan,
Natuna dan Anambas logistik didistribusikan dengan pengiriman ekspedisi
langsung dari Jakarta menuju lokasi, tanpa melewati Batam dulu.
Namun masih terdapat beberapa daerah yang logistiknya kurang. Apalagi
perubahan jumlah pemilih tetap masih terus terjadi.
Selain itu, nihilnya jaringan komunikasi serta transportasi laut di
sejumlah daerah terluar Kepri menjadi tantangan lain distribusi
pengamanan pada saat pemungutan suara.
Untuk kerawanan TPS, tercatat sebanyak 4.496 TPS memiliki kerawanan
rendah, 880 memiliki kerawanan sedang dan 81 memiliki kerawanan tinggi
yang sebagian besar karena sejarah konflik penyelenggaraan.
Personel keseluruhan yang akan diturunkan sebanyak 3.032 personel
kepolisian dan bantuan TNI sebanyak 414 personel untuk pengamanan pemilu
di Kepri.
Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat tentu menginginkan Pemilu
2019 berlangsung lancar dan aman sehingga demokrasi di negeri ini
berjalan dengan baik, dengan menghasilkan para pemimpin pilihan rakyat.
*Baca juga:Personel gabungan TNI-Polri gelar apel pengamanan
<https://www.antaranews.com/berita/799288/personel-gabungan-tni-polri-gelar-apel-pengamanan>
Baca juga:Polda NTT terus menggelar patroli siber
<https://www.antaranews.com/berita/804572/polda-ntt-terus-menggelar-patroli-siber>*
Pewarta:Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Dewanti Lestari
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
