https://news.detik.com/kolom/d-4465610/politikus-mitos
Rabu 13 Maret 2019, 14:10 WIB
Kolom
Politik(us) Mitos
Eko Riyadi - detikNews
<https://news.detik.com/kolom/d-4465610/politikus-mitos#>
Eko Riyadi <https://news.detik.com/kolom/d-4465610/politikus-mitos#>
Share *0* <https://news.detik.com/kolom/d-4465610/politikus-mitos#>
Tweet <https://news.detik.com/kolom/d-4465610/politikus-mitos#> Share
*0* <https://news.detik.com/kolom/d-4465610/politikus-mitos#> 1 komentar
<https://news.detik.com/kolom/d-4465610/politikus-mitos#>
Politik(us) Mitos Sebuah baliho kampanye caleg di sisi jalan (Foto:
Lamhot Aritonang)
*Jakarta* - Pada suatu sore saya berkendara untuk pulang kampung dengan
menyusuri jalan berbukit dan bergunung di wilayah Jawa Tengah. Perhatian
saya terganggu dengan banyaknya baliho peraga kampanye politik yang
terjejer di pinggir-pinggir jalan. Penglihatan saya tertuju pada satu
foto yang sangat saya kenal dengan nama khas dari wilayah Sumatera.
Wajah tersebut sangat familier karena sering muncul di layar kaca ketika
mengulas isu-isu aktual di salah satu televisi nasional. Ia adalah
pekerja media yang sangat senior. Namun, bukan nama dan wajahnya yang
menjadi perhatian saya, melainkan slogan yang ia tuliskan yaitu "/wani
mbelani petani/" (berani membela petani).
Muncul pertanyaan di benak saya, pernahkah orang ini bekerja untuk
petani? Jika pernah, apakah yang bersangkutan pernah membela petani di
daerah pemilihannya? Pertanyaan lanjutan saya, apakah para petani di
dapil tersebut mengenal sang calon anggota legislatif? Penasaran dengan
pikiran sendiri, saya coba berhenti di beberapa warung kecil di pinggir
jalan. Saya bertanya kepada penjualnya, "Apakah ibu kenal dengan orang
yang ada di baliho itu?" sambil menunjuk ke arah baliho. Mereka
menjawab, tidak kenal. Pertanyaan lanjutan saya ajukan, "Jika ibu tidak
mengenalnya, apakah ibu akan memilihnya nanti pada saat pemilu?"
Dijawabnya, "/Ngertos mawon mboten kok, nopo melih milih/" (ngerti saja
tidak apalagi memilih).
*Mitos*
Cerita di atas adalah salah satu fragmen politik di tengah-tengah proses
pemilihan umum yang hanya tinggal menghitung hari. Selain konsentrasi
publik yang dihabiskan hanya untuk debat pemilihan presiden, juga memang
sebagian calon anggota legislatif tidak dikenal dan tidak memiliki
/track record/ bekerja untuk pembelaan dan pembangunan masyarakat.
Calon anggota legislatif masih menggunakan cara-cara kuno dalam menarik
dukungan dari publik, yaitu melalui baliho yang dipasang di ruang-ruang
publik. Selain tidak efektif, model ini juga hanya memunculkan sampah
visual serta merusak tempat-tempat tertentu yang sebaiknya dijaga.
Mengikat dan membentangkan baliho pada lampu merah, tiang rambu lalu
lintas, pagar jembatan, tiang listrik, marka pembatas jalan bahkan
memasang baliho dengan memakunya pada pohon-pohon adalah tindakan yang
kurang elok dipandang serta merusak lingkungan.
Calon anggota legislatif bekerja secara karbitan. Mereka tidak sanggup
membangun basis dukungan dengan kerja-kerja publik yang lama. Mereka
mengandalkan popularitas berbasis wajah yang ingin disulap dalam waktu
pendek. Terdapat beberapa pola yang bisa dijelaskan. Pertama, promosi
wajah. Banyak ditemukan baliho bergambar anak-anak muda yang terkesan
mengeksploitasi kualitas wajahnya di dalam baliho. Mereka cantik dan
tampan untuk ukuran sekarang. Mereka menampakkan ekspresi "imut" dan
kata-kata kekinian seperti "pilih aku ya gaesss". Mungkin hal itu untuk
menyampaikan pesan bahwa mereka generasi milenial.
Kedua, bersandar pada tokoh. Banyak baliho calon anggota legislatif yang
berisi foto si calon dengan dilatari oleh foto tokoh tertentu. Tokoh
tersebut bisa tokoh agama, tokoh pemerintah, tokoh pendiri partai, tokoh
aktivis. Beberapa kata yang dituliskan adalah "/supported by/" (didukung
oleh), "/pejah gesang ndherek/..." (hidup mati ikut...), "hai anakku,
aku titipkan nasib bangsa ini kepadamu", kalimat yang seakan diucapkan
oleh sang tokoh kepada si calon.
Ketiga, penggunaan simbol-simbol. Penggunaan simbol ini juga beraneka
ragam seperti simbol-simbol agama, kalung salib, surban, dan yang
lainnya, juga simbol komunitas tertentu misalnya cangkul dan caping.
Penggunaan baliho ini cenderung menggemaskan. Banyak ditemukan baliho
bergambar ibu-ibu muda cantik berdandan menor dengan menggunakan topi
caping. Juga bapak-bapak muda berwajah tampan, berbadan tegap, berbaju
klimis (rapi), berkacamata mahal, tetapi membawa cangkul dan segenggam
benih padi. Kepala saya bertanya, "Memangnya dengan dandanan dan
penampilan serba bagus itu, mereka bisa mencangkul atau menanam padi?"
Sebuah kontradiksi yang muncul dari awalnya.
Keempat, menggunakan latar situs-situs bersejarah dan terkenal. Banyak
ditemukan baliho yang memperlihatkan sang calon menggunakan foto-foto
pada saat yang bersangkutan berada di tempat-tempat bersejarah, yang
rata-rata di luar negeri. Foto ketika sedang menunaikan perjalanan
ibadah atau foto pada saat melancong ke negara-negara Eropa. Kuat sekali
kesan bahwa si calon ingin mempersepsikan dirinya sebagai orang yang
agamis dengan menghadiri situs-situs religi, atau sebagai orang
berpengalaman karena pernah pergi ke negara-negara Eropa.
Pola kampanye di atas menunjukkan bahwa mereka lebih banyak ingin
memunculkan mitos tentang dirinya dan berharap masyarakat memilih mereka
berdasarkan penampakan mitos yang mereka tawarkan. Mereka
mengeksploitasi ruang publik untuk menciptakan realitas yang
dikhayalkan. Harapannya, para pemilih pun masuk pada jebakan mitos dan
realitas terkhayal itu. Dengan begitu, mereka akan menjadi calon
terpilih yang kemudian secara hukum dapat menggunakan bahasa "atas nama
perwakilan, saya akan membuat undang-undang". Proses yang
mengkhawatirkan karena putusan mereka akan berpengaruh kepada kehidupan
publik di Indonesia.
*Tugas Pemberdayaan*
Pasca Reformasi 1998, bangsa Indonesia memang sedang belajar bagaimana
mengelola ruang publik secara bersama-sama. Dahulu, urusan publik
dipaksa diatur oleh sekelompok elite orang Indonesia yang imun dari
kritik dan masukan. Saat ini, semua orang memiliki kesempatan yang sama
untuk terlibat dalam memutuskan bagaimana Indonesia ini akan dijalankan.
Persoalannya, ketimpangan ekonomi, ketimpangan pengetahuan, dan
ketimpangan kemampuan literatif memungkinkan proses politik yang sudah
sangat terbuka ini kembali hanya dijalankan oleh sekelompok elite. Para
elite politik sibuk mengembangkan mitos tentang dirinya. Politik
kemudian menjadi arena pertarungan realitas terkhayal oleh para elite
politik tersebut. Masyarakat hanya menjadi penonton dan penikmat
pertunjukan perebutan mitos tersebut.
Bagaimana agar situasi itu tidak terjadi? Memang perlu proses panjang
untuk membenahinya. Partai politik harus mulai memastikan bahwa
perdebatan di ruang publik dilakukan dengan memperbincangkan isu yang
rill dirasakan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Partai politik juga harus
memulai merekrut tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki /track record/
memperjuangkan nasib masyarakat, bukan hanya orang yang terkenal wajah
dan namanya.
Komunitas masyarakat, melalui elite-elite organisasinya harus memulai
turun memberikan pendidikan politik yang substantif. Masyarakat
dibuatkan mekanisme komunikasi yang egaliter agar mereka mengetahui cara
memperjuangkan aspirasi serta melakukan kritik apabila aspirasinya
dilanggar oleh anggota parlemen dan pemerintah. Masyarakat didorong
untuk melakukan pengawasan yang efektif mengenai bagaimana sumber daya
dan ruang publik itu dijalankan oleh anggota legislatif maupun
eksekutif. Dengan begitu, maka proses demokrasi tidak hanya diisi oleh
pertarungan mitos dan realitas terkhayal, tetapi menjadi demokrasi
substantif yang memberi ruang masyarakat untuk memperjuangkan haknya.
*Eko Riyadi* /dosen Fakultas Hukum dan Direktur PUSHAM Universitas Islam
Indonesia/
*(mmu/mmu)*
