Sejumlah pakar kritisi debat cawapres yang kurang memuaskan
Selasa, 19 Maret 2019 04:35 WIB
Sejumlah pakar kritisi debat cawapres yang kurang memuaskan
Anggota Pembina Yayasan Centre for Strategic and International Studies
(CSIS) Mari Pangestu (kiri) selaku moderator berbicara disaksikan para
nara sumber, Pemerhati Pendidikan Doni Koesoema A (kedua kiri), Ketua
Departemen Ilmu Ekonomi UI Teguh Dartanto (tengah), Peneliti Senior
Departemen Ekonomi CSIS Haryo Aswicahyono (kedua kanan) dan Pengamat
Sosial Budaya Vokasi UI Devie Rahmawati (kanan) pada Diskusi Seri Pemilu
2019 yang digelar CSIS, di Jakarta, Senin (18/3/2019). Dalam diskusi ini
para narasumber membahas mengenai komitmen para capres/cawapres dalam
pengembangan sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial
budaya yang sebelumnya telah dilontarkan para cawapres dalam acara Debat
Cawapres 2019 putaran ketiga. (ANTARA/AUDY ALWI)
Mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengaku kurang puas dengan
debat cawapres pada Minggu (17/3) lalu.
Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pakar dan akademisi mengkritisi debat calon
wakil presiden (cawapres) yang kurang memuaskan karena banyak akar
masalah di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial
budaya yang belum terungkap dan debat terkesan normatif.
Hal itu dikemukakan para pakar dalam diskusi seri Pemilu yang
diselenggarakan Centres for Strategic and International Studies (CSIS)
di Jakarta, Senin (18/3).
Dalam rangkuman hasil diskusi yang diterima/Antara/, mantan Menteri
Perdagangan Mari Elka Pangestu mengaku kurang puas dengan debat cawapres
pada Minggu (17/3) lalu. Mari yang menjadi moderator dalam diskusi CSIS
itu mengatakan selain masalah waktu yang terbatas pada debat cawapres,
bangsa Indonesia juga bukan bangsa yang suka berdebat.
Mantan Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif itu juga mengkritisi debat
soal pengembangan budaya. Menurut dia, tantangannya bukan sebatas
bagaimana ragam budaya yang ada bisa menjadi potensi pengembangan
ekonomi rakyat, tapi juga keragaman budaya harus dapat memperat dan
meningkatkan nilai-nilai sosial seperti toleransi dalam membangun
masyarakat yang lebih adil, sejahtera dan bahagia
"Namun setidaknya terlihat berbagai tantangan yang akan bangsa kita
hadapi ke depan. Pendekatan yang lebih komprehensif di masa datang
menjadi semakin penting," ujar pengamat ekonomi itu.
Sementara itu pengamat lainnya yang hadir pada diskusi CSIS itu seperti
pemerhati pendidikan Doni Koesoema A, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi UI
Dr Teguh Dartanto, Peneliti Senior CSIS Dr Haryo Aswicahyono, Pengamat
Sosial Budaya dan Vokasi Universitas Indonesia Dr Devie Rahmawati,
mengungkapkan hal yang sama bahwa debat belum mengungkap akar masalah
dan solusi tentang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial
budaya.
Pengamat Pendidikan Doni Koesoema misalnya menilai debat soal riset
masih sebatas soal dana dan koordinasi. Padahal, kata dia, salah satu
akar masalah kurang berkembanganya riset di Indonesia terkait dengan
kurikulum dasar pendidikan yang tidak mendorong orang untuk menghargai
kegiatan riset.
"Harusnya, paslon berbicara bagaimana konteks evaluasi dan penilaian
secara menyeluruh, dari SD sampai perguruan tinggi. Baru cari solusi
terbaik yang utuh dan menyeluruh agar pengembangan minat dan bakat
menjadi jelas, tidak seperti yang berlangsung selama ini," kata Doni.
Hal yang sama diungkapkan Teguh Dartanto. Ia menyayangkan pada debat
soal kesehatan hanya berkutat pada isu sistem Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN),/stunting/, dan pentingnya upaya preventif dan promotif, namun
tidak kedua cawapres tidak menyebut isu imunisasi, pergeseran penyakit
ke penyakit tidak menular seperti diabetes dan jantung, dan perilaku
berisiko seperti merokok.
Padahal, kata dia, jika isu imunisasi tidak diatasi, maka di masa yang
akan datang Indonesia tetap menghadapi penyakit menular. Bahkan kedua
cawapres tidak membahas peran pemerintah daerah dalam isu kesehatan,
kendati berdasarkan UU Kesehatan, pemda harus mengalokasikan 10 persen
dana APBD untuk program kesehatan, dan pemerintah pusat lima persen dari
dana APBN.
"Selama ini pemerintah konsisten mengalokasikan dana yang rendah untuk
program kesehatan, hanya sekitar satu persen dari PDB. Tidak mungkin
mendapatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan alokasi
dana seperti sekarang," ujar Teguh.
Di bidang ketenagakerjaan, peneliti senior CSIS Haryo Aswicahyono, juga
mengatakan banyak persoalan krusial tidak terungkap. Ia menyebut isu
penting di bidang ketenagakerjaan saat ini antara lain terjadi penuaan,
di mana pangsa kaum muda dalam angkatan kerja (mereka berusia 20-39
tahun) turun dari 52,2 persen dalam satu dekade terakhir menjadi 47,8
persen pada Februari 2018, dan bahwa tingkat pengangguran di anak muda
masih relatif tinggi.
"Seiring dengan penuaan itu maka kebutuhan penciptaan lapangan kerja
juga menurun, sementara kebutuhan untuk kesehatan dan pensiun lansia
semakin besar. Dengan tren seperti ini ekonomi akan menciptakan cukup
tenaga kerja dalam jangka pendek. Pertanyaan kemudian adalah jenis
pekerjaaan apa yang perlu disediakan untuk masa depan,/high value added
manufacturing and services/?," katanya.
Haryo juga menyoroti kegiatan/training/dalam meningkatkan kualitas
tenaga kerja. Menurut dia, saat ini sangat sedikit/training/dilakukan
perusahaan di Indonesia dibanding negara lain. Ini antara lain, kata
dia, karena pasar tenaga kerja yang terlalu rigid, misalnya akibat upah
minimum dan biaya pesangon, yang menyebabkan perusahaan
melakukan/outsourcing/dan tidak investasi di/training/untuk pegawai
permanen.
Pewarta: Risbiani Fardaniah
Editor: Apep Suhendar
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
