https://news.detik.com/kolom/d-4474418/menimbang-kartu-pra-kerja
Selasa 19 Maret 2019, 15:36 WIB
Kolom
Menimbang Kartu Pra-Kerja
Bonari Nabonenar - detikNews
<https://news.detik.com/kolom/d-4474418/menimbang-kartu-pra-kerja#>
Bonari Nabonenar
<https://news.detik.com/kolom/d-4474418/menimbang-kartu-pra-kerja#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4474418/menimbang-kartu-pra-kerja#>
Tweet
<https://news.detik.com/kolom/d-4474418/menimbang-kartu-pra-kerja#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4474418/menimbang-kartu-pra-kerja#> 1
komentar
<https://news.detik.com/kolom/d-4474418/menimbang-kartu-pra-kerja#>
Menimbang Kartu Pra-Kerja Kartu sehat, kartu pintar, dan kartu sejahtera
(Foto: Nur Khafifah/detikcom)
*Jakarta* - Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin menjanjikan kartu pra-kerja
untuk warga negara jika mereka memenangi pilpres nanti. Itu akan
menambah jumlah dan jenis kartu yang selama ini sudah beredar di
masyarakat: kartu pintar, kartu sehat (atau: kartu sakit?), dan kartu
sejahtera. Tulisan pendek ini tidak akan memuat data-data pendukung dan
akan lebih merupakan uraian singkat mengenai pendapat seorang warga
negara yang bertahun-tahun tinggal di sebuah desa yang jauh dan nyaris
tak terbaca dalam peta politik dan pemerintahan.
Kartu-kartu seperti disebut di atas jelas memang sudah dan akan
membebani negara. Tetapi, seberapa pun beratnya beban, jika benar-benar
bermanfaat bagi rakyat, apa salahnya? Nah, asas kemanfaatan itulah yang
dalam kaitannya dengan kartu pra-kerja patut kita pertanyakan. Selama
jumlah penduduk terus mengalami peningkatan, jumlah pengangguran segar
tentu terus meningkat pula dari tahun ke tahun. Pengangguran segar itu
akan bertambah setiap musim kelulusan --sekolah dasar, sekolah lanjutan,
perguruan tinggi.
Pertanyaannya kemudian, berapa nilai atau rupiah yang dapat dicairkan
oleh setiap individu lulusan sekolah dasar, lulusan sekolah lanjutan,
dan para diploma/sarjana/pascasarjana? Kapan nilai rupiah yang ada pada
kartu-kartu itu dapat diunduh --setiap bulan, setiap semester, atau
setiap tahun? Seberapa besar nilainya, apakah sekadar dapat digunakan
untuk bertahan hidup selama belum mendapatkan pekerjaan tetap, atau
dapat digunakan untuk memulai membangun usaha kecil-kecilan?
Barangkali sebagian pertanyaan itu sudah terjawab di dalam dokumen
perencanaan, atau setidaknya di dalam benak para penggagas. Tetapi,
marilah kita menengok ke belakang, bagaimana program Bantuan Langsung
Tunai (BLT) yang pernah menjadi pro-kontra yang kemanfaatannya bagi
masyarakat nyaris nol itu. Para penerima memang bergembira dan sekaligus
memiliki citra yang bagus terhadap pemimpin atau pemerintah. Tetapi,
dana BLT itu secara kasar dapat saya gambarkan sebagai hanya membuat
warga yang semula sarapan dengan nasi pecel kemudian dapat bersarapan
dengan nasi soto. Memang ada lonjakan nilai ekonomis yang signifikan
dari nasi pecel ke nasi soto itu. Nasi soto lebih mahal, bisa dua kali
lipatnya dibandingkan nasi pecel. Tetapi, kualitas atau nilai positifnya
berdasarkan asupan gizi atau nutrisi dan efeknya bagi tubuh bisa saja
nasi pecel mengalahkan nasi soto.
Masih terkait dengan asas manfaat ini, harap diketahui bahwa sebagian
besar warga di wilayah paling pelosok pedesaan pun kini sudah sedemikian
konsumtif pola hidup mereka. Di desa saya yang 90% warganya tercatat
sebagai petani, untuk memasak sayur mereka mendapatkan bawang, cabai,
bayam, terung, buncis, kacang panjang, dari penjual sayur keliling.
Anak-anak sekolah tidak membeli jajanan tradisional, melainkan aneka
camilan yang dipasok oleh industri besar di kota-kota. Untuk tamu dan
terutama pada acara hajatan, orang tidak lagi minum air dari sumber di
sekitar desa, melainkan air mineral dalam kemasan botol atau gelas
plastik. Pola hidup konsumtif masyarakat pedesaan juga dapat dilihat
dari selokan-selokan yang biasanya dijejali sampah plastik, termasuk
pembalut dan popok instan.
Dengan kacamata pemerintah, dulu, para penerima BLT itu dipandang
sebagai sekelompok warga miskin yang untuk makan (beli beras) saja
susah. Jadi, pemberian bantuan berupa uang tunai itu dilakukan sebagai
semacam tindakan tanggap darurat. Bukankah orang lapar harus segera
diberi makan? Tetapi, apa yang terjadi di dalam praktiknya ternyata
sering jauh melenceng dari dugaan. Ibu-ibu mengajak anak-anak mereka ke
kantor pos untuk mencairkan dana BLT, naik angkudes menempuh jarak
puluhan kilometer ke ibukota kecamatan. Setelah terima uang, mereka
mampir toko swalayan membeli jajanan buat anak-anak, dan item termahal
yang mereka beli ternyata adalah pulsa atau paket data selular. /Nah, lo/!
Ada seorang anak putus sekolah dari keluarga tetangga, usianya belum
genap 20 tahun. Ia sudah berhenti bersekolah ketika menginjak bangku
Kelas 8 (Kelas 2 SMP). Gara-garanya, motor butut yang biasa ia pakai ke
sekolah harus terjual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Seharusnya anak ini tidak perlu berhenti bersekolah hanya gara-gara
kehilangan motor. Pada masa sebelumnya (10-20 tahun lalu), ratusan anak
sekolah dasar di desa ini bisa tekun berjalan kaki setiap hari menempuh
jarak dua kali lebih jauh.
Apa yang kemudian dilakukan oleh si anak yang putus sekolah itu? Nyaris
tidak ada. Kedua orangtuanya harus banting tulang setiap hari. Beban
hidup pun bertambah berat dengan adiknya yang masih Kelas 2 Sekolah
Dasar dan seorang lagi yang masih balita. Alih-alih membantu orangtuanya
bekerja, mencuci atau sekadar mencari kayu bakar, bahkan si putus
sekolah ini sering membuat keributan, misalnya berebut ponsel dengan
adiknya. Lebih parah lagi kalau dicatat pengeluaran hariannya, si putus
sekolah yang mulai doyan mabuk itu biaya makan sehari-harinya bisa hanya
separo atau malahan hanya sepertiga dari pengeluaran totalnya. Ia
perokok berat, sesekali suka mabuk, dan suka mengamuk pada orangtuanya
kalau tidak diberi uang ketika kehabisan pulsa.
Model-model seperti itu adalah pemandangan lumrah di desa-desa.
Anak-anak zaman sekarang, sejak sekolah menjadi semakin berat, ada
tambahan les ini-itu, ada jam mengaji, dan lain-lain, mereka benar-benar
tercerabut dari akar tradisi mereka. Mereka tidak lagi mau peduli dengan
urusan orangtua. Seolah-olah, tugas pokok mereka adalah bersekolah.
Ketika terpaksa putus sekolah, seorang anak akan terjebak di lingkungan
yang menjadikannya semata-mata makhluk konsumtif.
Kita memang masih harus menunggu seperti apa nanti praktiknya. Tetapi,
akan sangat mengkhawatirkan jika kartu pra-kerja secara teknis tidak
ubahnya dengan BLT khusus bagi para pengangguran segar. Itu akan jauh
berbeda dengan, misalnya, jika kartu pra-kerja itu dapat dipakai untuk
membebaskan seorang pemiliknya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan
keterampilan, mengikuti kelas-kelas kewirausahaan, menonton film layar
lebar untuk judul-judul terpilih, memasuki kawasan wisata,
membebaskannya dari kewajiban membayar pajak untuk produk pertunjukan
(misalnya: teater) yang dibuat, dan lain-lain.
Pendek kata, akan lebih baik apabila kartu pra-kerja itu hanya dapat
"dicairkan" dengan "kesempatan" untuk pengembangan atau peningkatan
kapasitas pemegangnya, dan tidak dapat diunduh dalam bentuk uang tunai.
*Bonari Nabonenar* /menulis dengan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia,
tinggal di Desa Cakul, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur/
*(mmu/mmu)*
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar
tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini
<https://news.detik.com/kolom/kirim> sekarang!
