ANALISIS
'Wajah Ganda' Jokowi Kerek Gaji PNS Jelang Pilpres
CNN Indonesia | Rabu, 20/03/2019 09:46 WIB
Bagikan :
'Wajah Ganda' Jokowi Kerek Gaji PNS Jelang PilpresPengamat menilai
kebijakan Jokowi mengerek gaji PNS dan pensiunan sebagai upaya
menghimpun suara rakyat jelas Pilpres 2019. (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi).
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (*Jokowi
<https://www.cnnindonesia.com/tag/jokowi>*) merilis sederet aturan demi
mengerek*gaji PNS <https://www.cnnindonesia.com/tag/gaji-pns>*. Antara
lain, tunjangan dan pensiunan pokok untuk orang tua, anak yatim dan
piatu, janda dan duda*PNS <https://www.cnnindonesia.com/tag/pns>*.
Kenaikan gaji PNS ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Kemudian, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2015 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019.
Selain PNS, Jokowi juga menaikkan gaji polisi dan Tentara Nasional
Indonesia (TNI). Aturan terkait dua hal itu dirilis dalam waktu yang
berdekatan.
Lihat juga:
Sri Mulyani Siapkan Rp2,6 T Bayar Kenaikan Gaji Abdi Negara
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190319191949-532-378843/sri-mulyani-siapkan-rp26-t-bayar-kenaikan-gaji-abdi-negara/>
Gaji TNI yang baru tercantum dalam PP Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001
tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.
Untuk penyesuaian gaji polisi diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Tak ketinggalan, pemerintah merilis aturan yang berisi kenaikan gaji
kepala desa melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Gaji kepala desa tercatat naik menjadi minimal 120 persen dari Pegawai
Negeri Sipil (PNS) golongan IIA atau setara dengan Rp2.426.640 per
bulan. Selain itu, gaji sekretaris desa menjadi paling sedikit
Rp2.224.420 per bulan atau setara 110 persen gaji pokok PNS golongan
ruang IIA.
Lihat juga:
Jokowi Resmi Naikkan Gaji PNS
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190316182255-532-377862/jokowi-resmi-naikkan-gaji-pns/>
Yang menarik, kenaikan gaji abdi negara ini dilakukan menjelang
Pemilihan Presiden (Pilpres) April 2019 mendatang. Memang, tak ada
salahnya mengingat kenaikan gaji sudah dianggarkan Kementerian Keuangan
sejak tahun lalu.
Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengklaim
seluruh aturan itu dirilis mantan gubernur DKI tersebut demi mencari
simpati abdi negara agar kembali memilih Jokowi dalam pilpres. Apalagi,
Jokowi juga menaikkan gaji kepala desa hingga ratusan persen.
"Yang paling aneh adalah kenaikan gaji kepala desa, untuk apa? Kepala
desa itu kan paling dekat dengan masyarakat. Ini sengaja juga agar
kepala desa bangga nih sama pak Jokowi," tutur Uchok
kepada/CNNIndonesia.com/, Rabu (20/3).
Padahal, sambung dia, jika memang pemerintah pro terhadap kesejahteraan
rakyat, seharusnya yang dinaikkan signifikan adalah anggaran untuk
bencana alam.
Lihat juga:
Jokowi Naikkan Gaji Anggota Polri Jelang Pilpres
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190317155636-532-378045/jokowi-naikkan-gaji-anggota-polri-jelang-pilpres/>
"Pas banjir bandang di Sentani saja kelihatan belum cepat. Pemerintah
masih kelabakan, jadi lebih baik dananya untuk bencana saja. PNS pakai
gaji yang kemarin juga masih bisa hidup," terang Uchok.
Diketahui, banjir hebat melanda kawasan Sentani, Kabupaten Jayapura,
Papua, Sabtu (16/3) kemarin. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) menyebut bencana alam itu telah menewaskan total 89 orang dan
membuat 74 orang lainnya masih hilang.
Ia menegaskan rentetan aturan yang baru diterbitkan Jokowi ini memiliki
wajah ganda. Positifnya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS, meski dari
kacamata lain ia melihat sebagai harapan Jokowi untuk mendulang suara
mayoritas dari rakyat.
"Jadi ya jelas ada wajah politik. Kalau bisa dibilang kenaikan gaji PNS,
polisi, TNI, kepala desa ini sebetulnya berwajah ganda," imbuh Uchok.
Lihat juga:
Cuma 5 Persen, Efek Kenaikan Gaji PNS ke Ekonomi Tak Besar
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190319100231-532-378603/cuma-5-persen-efek-kenaikan-gaji-pns-ke-ekonomi-tak-besar/>
*Demi Dongkrak Ekonomi*
Kepala Ekonom BCA David Sumual punya pendapat berbeda. Menurut dia,
sah-sah saja jika Jokowi mengatur kenaikan gaji PNS hingga pensiunan.
Toh, alokasi dananya sudah dianggarkan sejak tahun lalu.
Apalagi, ia menilai kenaikan gaji PNS berpotensi mendongkrak pertumbuhan
ekonomi RI karena dorongan daya beli masyarakat. "Pertumbuhan ekonomi
Indonesia ini kan paling besar kontribusinya masih dari konsumsi
masyarakat, jadi aturan-aturan tersebut positif dampaknya," tutur dia.
Ketika investasi sedang lesu seperti saat ini, kebijakan pemerintah
untuk mengerek gaji PNS bisa mengurangi tekanan pertumbuhan ekonomi yang
terancam stagnan. "Semua investor masih menunggu (wait and see) jelang
pilpres ini. Mungkin sampai semester I masih begini, jadi dorong ekonomi
dari konsumsi," jelasnya.
Lihat juga:
Jokowi Resmi Kerek Gaji Kepala Desa 120 Persen
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190308063803-532-375438/jokowi-resmi-kerek-gaji-kepala-desa-120-persen/>
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat pertumbuhan investasi
secara keseluruhan sepanjang 2018 hanya 4,1 persen menjadi Rp721,3
triliun dari posisi 2017 sebesar Rp692,8 triliun. Persentase itu
melambat dibanding realisasi 2017 lalu yang mencapai 13,1 persen.
Sebelumnya, Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan perlambatan investasi
itu berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data Badan
Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2018
hanya 5,17 persen. Padahal dalam APBN 2018, pemerintah mematok
pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,4 persen.
"Memang realisasi investasi 2018 cukup mengecewakan karena pertumbuhan
investasi melambat. Itu menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi
secara total di bawah keinginan kami," tandas Thomas beberapa waktu lalu.
*(aud/bir)*
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
