Ide Tarif MRT dan LRT Jakarta Gratis, DPRD DKI Tak Cemaskan Ini
Reporter:
M Julnis Firmansyah
Editor:
Dwi Arjanto
Rabu, 20 Maret 2019 04:34 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi, meninjau MRT Jakarta bersama para
Menteri Kabinet Kerja melalui Halte Bundaran HI menuju Halte Lebak
Bulus, Jakarta, Selasa 19 Maret 2019. Presiden Jokowi akan meresmikan
Moda transportasi massal berbasis rel Mass Rapid Transit (MRT) pada
Minggu, 24 Maret 2019 mendatang. TEMPO/Subekti.Presiden Joko Widodo atau
Jokowi, meninjau MRT Jakarta bersama para Menteri Kabinet Kerja melalui
Halte Bundaran HI menuju Halte Lebak Bulus, Jakarta, Selasa 19 Maret
2019. Presiden Jokowi akan meresmikan Moda transportasi massal berbasis
rel Mass Rapid Transit (MRT) pada Minggu, 24 Maret 2019 mendatang.
TEMPO/Subekti.
*TEMPO.CO*,*Jakarta*- Ketua Komisi B Bidang Keuangan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Abdurahman Suhaimi, mengatakan pihaknya
tak khawatir penggratisantarif MRT
<https://www.tempo.co/tag/tarif-mrt>atau Mass Rapid Transit dan LRT
Jakarta bakal bikin warga manja.
DPRD Komisi B mengusulkan penggratisan tarif dan membebankan seluruh
biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui subsidi.
*Baca : Tarif MRT dan LRT Jakarta Gratis, Kenapa DPRD Sebut Hanya Buat
Warga DKI Saja?
<https://metro.tempo.co/read/1187023/tarif-mrt-dan-lrt-gratis-kenapa-dprd-sebut-buat-warga-dki-saja?https://www.tempo.co/indeks&campaign=https://www.tempo.co/indeks_Click_3>*
"Enggak, karena itu (subsidi) kan diambil dari pajak. Artinya justru
masyarakat akan bergerak," ujar Suhaimi di Gedung DPRD, Jakarta Pusat,
Selasa, 19 Maret 2019.
Menurut Suhaimi, penggratisan tarif justru dapat memberikan dampak
positif lain terhadap kota Jakarta. Seperti misalnya pengurangan macet
dan menghidupkan industri pariwisata di Jakarta.
"Berarti ekonomi jalan, orang berdatangan mondar-mandir gratis. Sehingga
akan naik lagi," ujar dia.
Siang ini, Komisi B menggelar rapat bersama PT Jakpro, PT MRT Jakarta,
Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan Biro Perekonomian Pemprov DKI Jakarta
untuk membahas tarif. Pemprov DKI menyarankan kepada DPRD tarif LRT
sebesar Rp 6 ribu dan MRT sebesar Rp 10 ribu.
Dengan usulan tarif itu, per tahunnya Pemprov DKI harus mensubsidi
sebesar Rp 672 miliar untuk MRT dan Rp 327 miliar untuk LRT. Namun,
Komisi B menilai Pemprov DKI mampu memberikan subsidi lebih besar lagi,
sehingga dewan mengusulkan tarif untuk dua moda transportasi itu gratis
untuk satu hingga dua tahun ke depan.
Mengenai usulan dewan itu, perwakilan PT Mass Rapid Transit (MRT)
Jakarta dan PT Light Rail Transit (LRT) Jakarta yang hadir dalam rapat
itu mengatakan akan mengikuti keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dalam penentuan tarif.
"Tadi sudah saya katakan, kalau gratis atau tidak gratis saya serahkan
ke Pemprov DKI," ujar Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat
ADVERTISEMENT
Pernyataan serupa juga dikeluarkan oleh Direktur Utama PT LRT Jakarta
Allan Tandiono. Menurut dia, LRT akan menunggu keputusan dari Pemprov
DKI soal gratis atau tidaknya tarif LRT.
*Simak pula : *
*Anies Klaim Ketua DPRD DKI Setuju Tarif MRT Sebelum 24 Maret*
<https://metro.tempo.co/read/1186949/anies-klaim-ketua-dprd-setuju-tarif-mrt-sebelum-24-maret>
Pelaksana Tugas Biro Keuangan Pemprov DKI Jakarta M Abbas mengatakan
pihaknya akan menampungnya dan melaporkan hal itu Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan. Menurut dia, LRT dan MRT juga perlu melakukan
penghitungan ulang soal komponen tarif.
"Ya kami hargai pendapat dewan, tapi perlu saya sampaikan ini ke
atasan," ujar M. Abbas soaltarif MRT
<https://metro.tempo.co/read/1186824/soal-besar-tarif-mrt-ini-pendapat-penumpang-uji-coba>dan
LRT Jakarta tersebut.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
