Kebijakan Bulog Impor Bawang Putih Dinilai Tidak Menguntungkan [image: Kebijakan Bulog Impor Bawang Putih Dinilai Tidak Menguntungkan] Pekerja menurunkan bawang putih yang diimpor dari Tiongkok dalam operasi pasar di Pasar Induk Kramat Jati, 17 Mei 2017. ( Foto: BeritaSatu Photo/Joanito De Saojoao )
- <https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://brt.st/69QS> - <https://twitter.com/intent/tweet?text=Kebijakan+Bulog+Impor+Bawang+Putih+Dinilai+Tidak+Menguntungkan&url=http://brt.st/69QS&via=beritasatu&related=@beritasatu> - <?subject=Kebijakan%20Bulog%20Impor%20Bawang%20Putih%20Dinilai%20Tidak%20Menguntungkan&body=http://brt.st/69QS> - <https://plus.google.com/share?url=?http://brt.st/69QS> Perlakuan istimewa terhadap BUMN membuat persaingan usaha menjadi rusak. Ridho Syukro / FER Sabtu, 23 Maret 2019 | 18:36 WIB Jakarta, Beritasatu.com - Kebijakan pemerintah yang mengistimewakan Bulog untuk mengimpor bawang putih tanpa kewajiban menanam 5 persen dari total volume impor dinilai tidak menguntungkan. Kebijakan tersebut dinilai bisa melanggar persaingan usaha. Alih-alih bisa menstabilkan harga, hak konsumen untuk mendapat harga lebih murah pun dipertaruhkan. Peneliti Indef, Sugiyono Madelan, mengatakan, bawang putih merupakan komoditas sensitif. Perlakuan istimewa terhadap BUMN membuat persaingan usaha menjadi rusak. "Nanti pihak swasta yang tidak leluasa mendapatkan impor kan belinya juga dari Bulog. Termasuk yang dulu-dulu kan juga begitu," ujar dia dalam siaran persnya yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (23/3/2019). Sugiyono mengingatkan, diskresi kepada Bulog ini sangat bisa mendapatkan protes keras dari dunia internasional. Jelang reformasi, Bulog sempat mengurusi berbagai impor komoditas dimana *World Trade Organization* (WTO) pun melakukan protes keras sehingga ujungnya Bulog hanya ditugasi mengurusi komoditas-komoditas penting. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, mengingatkan penugasan kepada Bulog jangan sampai membuat monopoli terhadap impor komoditas ini terjadi. Pasalnya, swasta juga mesti mendapat kesempatan yang serupa dan adil. Anggota Apindo, Anton J Supit, bersuara senada agar tidak semua kebijakan yang strategis diberikan kepada BUMN, karena jika peran swasta dikecilkan akan mempengaruhi sistem perekonomian bangsa. "Semestinya kita harus melihat bahwa tidak semua harus dilakukan oleh BUMN. Swasta harus diberikan peran juga. Kalau perlu dilelang saja, siapa yang paling mampu, paling murah, paling cepat, dan paling berkualitas," ujar Anton. Komisi VI DPR mempertanyakan penunjukan ini. Stabilisasi harga bawang putih bukanlah tugas Bulog, yang sesuai peraturan untuk bahan pokok. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, diprediksikan akan membuat citra pemerintah buruk. Anggota Komisi VI, Nasril Bahar, mengatakan, banyak pengusaha gulung tikar dan merampingkan perusahaannya karena pemerintah tidak berpihak pada peran swasta, tetapi lebih berperan pada BUMN.
