https://news.detik.com/kolom/d-4482395/pemilu-sejarah-siapa?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.239922048.242412511.1553539470-1980343225.1553539470
Senin 25 Maret 2019, 15:00 WIB
Kolom
Pemilu, Sejarah Siapa?
Anicetus Windarto - detikNews
<https://connect.detik.com/dashboard/public/winddarto>
Anicetus Windarto <https://connect.detik.com/dashboard/public/winddarto>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4482395/pemilu-sejarah-siapa?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.239922048.242412511.1553539470-1980343225.1553539470#>
Tweet
<https://news.detik.com/kolom/d-4482395/pemilu-sejarah-siapa?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.239922048.242412511.1553539470-1980343225.1553539470#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4482395/pemilu-sejarah-siapa?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.239922048.242412511.1553539470-1980343225.1553539470#>
0 komentar
<https://news.detik.com/kolom/d-4482395/pemilu-sejarah-siapa?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.239922048.242412511.1553539470-1980343225.1553539470#>
Pemilu, Sejarah Siapa? Poster-poster Pemilu 1955 (Foto: Wikimedia Commons)
*Jakarta* -
/Pemilu 1955 itu luar biasa. Itu pemilihan pertama dalam suatu negara
baru/. ~Daniel S. Lev, /Membangun Republik/ (2017)
Pernyataan di atas merupakan sebuah apresiasi sejarah terhadap Republik
Indonesia (RI) yang baru berumur 5 tahun (1945-1955), namun sudah dapat
menyelenggarakan suatu perhelatan politik yang amat penting dan
menentukan. Penting untuk diketahui bahwa sejak diproklamasikan pada 17
Agustus 1945, RI masih sibuk mencari bentuk dan gaya pemerintahan yang
tepat. Masuk akal jika Bung Karno (BK) sebagai presiden pertama RI
berupaya keras untuk mengatur tidak hanya kalangan elite sipil yang ada
dalam beragam partai dan kabinetnya, tetapi juga para elite tentara.
Namun, tidak semudah membalikkan telapak tangan, BK cukup kewalahan
dalam menghadapi sepak terjang kaum elite, terutama dari pihak pimpinan
tentara. Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah saksi sejarah yang menunjukkan
bahwa elite tentara juga punya kepentingan, perasaan, dan pikiran
politik. Sebuah peristiwa yang tergolong sebagai aksi/tindakan "makar"
karena saat itu sepasukan tentara dari Angkatan Darat di bawah komando
A.H. Nasution telah mengarahkan moncong tank ke Istana Presiden.
Sebagai pihak yang punya sumbangsih besar terhadap berdirinya RI, wajar
jika para elite tentara merasa mampu untuk memimpin negara baru ini.
Meski belum berpengalaman, baik secara diplomatis maupun akademis,
kalangan elite yang lebih muda dari para pemimpin sipil seperti BK atau
Bung Hatta justru berpandangan bahwa elite sipil tidak bisa apa-apa.
Atau, yang paling jelas, mereka tidak bisa memimpin dengan disiplin dan
tegas karena dianggap terlalu banyak omong dengan ide-ide yang
seolah-olah berperikemanusiaan.
Dengan pandangan itu, elite tentara menolak untuk sekadar ditempatkan
sebagai barisan penjaga "keamanan dan ketertiban" yang hanya mengurusi
masalah pemberontakan demi pemberontakan. Mereka menuntut peran yang
lebih menantang untuk dapat berkompetisi di panggung politik
bersama-sama dengan para elite sipil. Itulah mengapa sesudah Peristiwa
17 Oktober 1952 para pemimpin tentara tetap bersikeras untuk tidak
menerima pengangkatan Bambang Utoyo sebagai KASAD baru yang menggantikan
Nasution. Di sinilah awal mula krisis yang membawa RI ke sistem
Demokrasi Terpimpin lantaran sistem parlementer akhirnya dibubarkan.
Di bawah kondisi politik di atas, Pemilu 1955 diselenggarakan. Pemilu
pertama yang menentukan arah dan tujuan RI adalah untuk memilih anggota
parlemen (DPR) pada 29 September dan anggota Konstituante pada 15
Desember. Jumlah partai yang ikut serta sebanyak 172. Jumlah kursi yang
diperebut adalah 260 untuk anggota DPR dan 520 untuk anggota
Konstituante. Hasilnya, PNI mendapat 57 kursi DPR dan 112 kursi
Konstituante (22,3%), Masyumi memperoleh 57 kursi DPR dan 112 kursi
Konstituante (20,9%), Nahdatul Ulama meraih 45 kursi DPR dan 91 kursi
Konstituante (18,4%), PKI mencatat 39 kursi DPR dan 80 kursi
Konstituante (16,4%), dan Partai Syarikat Islam Indonesia 2,89%.
Yang menarik bahwa pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara
sebesar 91% untuk memilih anggota DPR dan 89% untuk memilih anggota
Konstituante. Para pemilih yang adalah rakyat Indonesia seakan-akan tahu
betul apa yang akan dipilihnya. Tak heran, meski PNI yang dikenal
sebagai partai para priyayi tetap meraih suara terbanyak, namun tak
sedikit pula yang memilih PKI, Masyumi, atau NU. Jadi, senada dengan
yang dinyatakan Lev di atas, ini adalah pemilu yang paling bebas. Bukan
saja lantaran rakyat dapat memilih tanpa tekanan, gangguan, apalagi
ancaman, tetapi bahwa omong kosong jika dikatakan Indonesia tidak
memiliki kebudayaan yang mampu menyokong pemilu, menyokong Republik, dan
menyokong demokrasi.
Masalahnya adalah cita-cita membangun Republik yang telah dirintis dalam
pemilu pertama lepas kontrol dari rakyat Indonesia. Dengan kata lain,
dalam pemilu-pemilu berikutnya lembaga-lembaga pemerintahlah yang
memegang kendali luar biasa terhadapnya. Pada Pemilu Daerah 1957
misalnya, jelas sekali betapa partai-partai yang semula adalah jajaran
elite sipil yang berpendidikan dan sangat terbuka, setelah melihat hasil
Pemilu 1955, mereka menjadi was-was dan khawatir terutama terhadap elite
partai lain yang jauh lebih muda, cakap berorganisasi, dan sangat bersih
alias anti korupsi.
Terutama terhadap PKI, partai-partai kawakan seperti PNI, Masyumi, NU,
bahkan Partai Katolik dan Partai Kristen, tampak mulai ketakutan. Maka,
sesudah tahun 1957-1958, demi menyelamatkan karier politiknya, mereka
mendekati BK dan memandang tentara justru sebagai /savior/, atau semacam
benteng terhadap PKI. Hal inilah yang mengakibatkan perhatian para elite
partai menjadi terpecah dalam konflik yang ujung-ujungnya berbau SARA
dan bermuara pada kekerasan.
Ironisnya, kekerasan yang membuat orang takut justru menjadi semakin
efektif dan operatif ketika partisipasi rakyat dalam pemilu semakin
dipersempit. Buktinya, sejak Demokrasi Terpimpin diterapkan sesudah
1959, keadaan semakin kacau. Timbullah semacam /street violence/ yang
menghalalkan orang untuk main politik dengan saling pukul dan
bunuh-membunuh. Apalagi sesudah Orde Baru, ratusan ribu orang mati dalam
sistem politik yang dibuat sangat efisien, namun justru menimbulkan
/chaos/ di mana-mana. Karena di situ semua orang terpaksa mencari
nafkahnya sendiri, meski ada aturan yang membuat segalanya menjadi
sangat operatif.
Kini, sesudah lebih dari 60 tahun pemilu pertama berlalu, apakah pemilu
yang akan diselenggarakan pada 2019 ini masih dapat diharapkan sebagai,
mengutip pendapat BK, "penyambung lidah rakyat"? Jika ditengok pada
pengalaman pemilu, khususnya Pilkada DKI Jakarta 2017 silam, cukup jelas
bahwa suasana politik yang tercipta adalah lebih membuat orang menjadi
lebih fanatis dan/atau radikalis, bahkan tak jarang malah apatis
dan/atau diplomatis, daripada nasionalis.
Padahal untuk membuat pemilu yang mampu mengajak dan meyakinkan orang
agar memilih sesuai dengan cita-cita para pembangun Republik diperlukan
suatu sistem politik yang betul-betul bisa dikontrol. Dengan kata lain,
lembaga-lembaga yang saat ini hanya dimiliki pemerintah saja tidak bisa
tidak perlu dipegang atau dikendalikan oleh rakyat Indonesia lagi. Sebab
Republik yang baik itu sangat tergantung pada lembaga-lembaga, termasuk
tentara, yang dapat dikontrol.
*A. Windarto* /peneliti di Lembaga Studi Realino, Sanata Dharma, Yogyakarta/
*(mmu/mmu)*
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar
tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini
<https://news.detik.com/kolom/kirim> sekarang!
