https://news.detik.com/kolom/d-4489892/mengkritisi-rezim-infrastruktur?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.199957865.635543228.1553963708-1226254930.1553963708
Sabtu 30 Maret 2019, 13:00 WIB
Pustaka
Mengkritisi Rezim Infrastruktur
Heru Setiyaka - detikNews
<https://connect.detik.com/dashboard/public/herusetiyaka>
Heru Setiyaka <https://connect.detik.com/dashboard/public/herusetiyaka>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4489892/mengkritisi-rezim-infrastruktur?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.199957865.635543228.1553963708-1226254930.1553963708#>
Tweet
<https://news.detik.com/kolom/d-4489892/mengkritisi-rezim-infrastruktur?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.199957865.635543228.1553963708-1226254930.1553963708#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4489892/mengkritisi-rezim-infrastruktur?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.199957865.635543228.1553963708-1226254930.1553963708#>
0 komentar
<https://news.detik.com/kolom/d-4489892/mengkritisi-rezim-infrastruktur?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.199957865.635543228.1553963708-1226254930.1553963708#>
Mengkritisi Rezim Infrastruktur
*Jakarta* -
*Judul Buku: /Melawan Rezim Infrastruktur/; Penulis: Muhammad Ridha;
Penerbit: Carabaca Makassar, 2018; Tebal: xxx + 162 halaman*
Mencintai bukan berarti tanpa mengkritisi, mengkritisi bukan berarti
membenci. Kredo itulah yang dipegang Muhammad Ridha, sehingga lahirlah
buku berjudul /Melawan Rezim Infrastruktur/. Buku yang membedah kondisi
sekarang --zaman Jokowi-- dan sedikit mengulas penguasa sebelumnya
--zaman SBY-- ini wajib dibaca oleh para "kampret" dan "cebong"
--istilah bagi masing-masing pendukung paslon capres-cawapres yang maju
di Pilpres 2019 ini.
Dengan membaca buku ini, setidaknya semangat dari penulis yang juga
merupakan pendukung Jokowi ini bisa ditiru, bahwa mendukung pemerintah
bukan dengan taklik buta dan tanpa kritik. Justru kritik itulah bentuk
lain dari cinta dan dukungannya. Sebaliknya, kritik yang dilakukan
oposisi harus berdasar fakta dan data, bukan sekedar hembusan/hoax/ semata.
Buku ini hadir dengan enam bagian, ditambah /postscript/ tiga catatan
tentang jalan raya. Pada bab pertama, penulis mengantarkan pembaca untuk
memasuki bab-bab berikutnya dengan membincangkan kembali jalan raya.
Kemudian, dilanjut bab dua yang berkisah mengenai jalan raya sebagai
ruang berbagai kepentingan. Di jalan raya, semua hadir. Mulai mobil
mewah, angkutan umum, pengendara sepeda motor, pejalan kaki, truk,
gerobak, becak, kereta kuda, bis, mobil tua, hingga pesepeda.
Sebagaimana yang ditulis pengantar ahli Hendro Sangkoyo, Kepala Sekolah
Ekonomika Demokratik (SED), dalam buku ini diungkapkan bahwa ada
kepentingan publik dalam kehadiran jalan raya. Namun semua itu
terbantahkan saat ada barisan /protestor/, iring-iringan pejabat
pemerintah, rombongan /hobbyist/ motor gede, gerakan besar-besaran
pulang kampung, atau gerakan alam macam banjir atau tanah longsor. Yang
muncul adalah protokol diskriminasi.
Bicara jalan raya, harus menengok ke belakang sejarah, terutama di
Indonesia. Kehadiran kolonialisme yang kemudian mengawali dengan membuat
jalan, sebagai usaha yang mengarah ke intensifikasi eksploitasi terhadap
sumber daya alam (SDA) dan konsolidasi kekuasaan kolonial. Penerbit
sudah mengantarnya dengan menukil pendapat Anton Haryono (2011), yaitu
penjajah melakukan intensifikasi dengan berfokus pada pembenahan alat
dan organisasi produksi tradisional sedemikian rupa, sehingga mampu
menghasilkan produk-produk pertanian ekspor dengan maksimal. Untuk
memudahkan itu, dihadirkan jalan raya, di mana jalan raya telah menjadi
simbol penanda kelas-kelas sosial. Kelas kaya mendapatkan jalan raya
luas dan yang miskin hidup mengenaskan di gang-gang sempit yang kumuh.
Memulai bab pertama buku ini, penulis kembali mengingatkan akan sejarah
awal jalan raya hingga lahirnya jalan tol atau jalan berbayar. Bicara
jalan raya, tentu tidak bisa lepas dari adanya jalan raya pos yang
dibangun Daendels. Jalan ini menghubungkan Anyar sampai Panarukan (lebih
lengkap ada di bab tiga). Saat itu, jalan tersebut hanya boleh dilewati
penduduk Eropa. Kaum pribumi tidak boleh melewatinya, karena
dikhawatirkan akan lebih cepat rusak. Karena itu, pribumi harus melewati
jalur di luar Jalan Daendels. Kita akan sedikit melihat persamaan bahwa
saat ini dengan hadirnya jalan tol, jalan yang memisahkan antara yang
punya uang dengan yang tidak. Mereka yang mampu membayar, akan bisa
mengakses jalan tol, itu pun berlaku untuk roda empat ke atas.
Juga ada yang menarik dari tulisan di buku ini, yang menyinggung adanya
efek /tenurial/ dari proyek-proyek pembangunan di Pacitan seperti
pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) Jawa, di mana ditemukan bahwa
proyek jalan telah menjadi semacam faktor yang membuat semakin rentannya
/tenurial security/ bagi lahan-lahan pertanian atau petani semakin mudah
melepas lahan pertanian dan semakin menyingkir ke daerah pedalaman.
Artinya, semakin sempitnya lahan-lahan pertanian. Fakta itu tidak hanya
terjadi di Jawa. Penulis juga melihat fakta yang sama terjadi di
Sulawesi Selatan.
Di bagian kedua, penulis yang juga Dosen Filsafat UIN Alauddin Makassar,
Sulawesi Selatan itu melihat bahwa jalan raya merupakan ruang berbagai
kepentingan. Ia melihat dua hal terkait jalan, yaitu sebagai model
"ekonomi ruang" kapitalisme dan jalan membentuk identitas kelas. Sebagai
model "ekonomi ruang" kapitalis, penulis merujuk atas argumentasi dari
David Harvey yang menggambarkan bahwa pertukaran barang dan jasa,
termasuk tenaga kerja hampir selalu menimbulkan perubahan-perubahan
dalam lokasi. Berikutnya, jalan membentuk identitas kelas. Studi yang
dilakukan Alison J. Murray pada 1994 memperlihatkan kategori jalan juga
membedakan kelas sosial. Di Jakarta, tempat Murray melakukan studi,
jalan raya didiami oleh kelas menengah (orang kaya) dan di belakang
jalan raya, gang-gang berjubel orang-orang kampung yang menjadi
representasi kelas bawah Jakarta.
Jadi, jalan raya akhirnya bukan hanya membangun makna harfiahnya saja,
tetapi melingkupi konstruksi, kompleksitas, dan masalah-masalah
sosial-politik di dalamnya. Seperti misalnya rezim Soeharto dulu
menggunakan jalan raya sebagai simbol sesuatu yang "berbahaya", liar,
dan tempat kejahatan mudah terjadi.
Bab tiga lebih banyak mengungkapkan sejarah pembangunan jalan raya di
Indonesia, mulai dari jalan raya pos yang dibangun Daendels, hingga
perkembangan jalan-jalan di beberapa kota di Indonesia. Seperti Bandung,
Semarang, juga jalan di Kota Buton yang ada di Sulawesi. Kisah sedih dan
memilukan ada dalam tulisan di bab ini, termasuk bagaimana eksploitasi
yang luas biasa atas sumber daya alam Hindia Belanda (Indonesia sebelum
merdeka) dengan mengirimnya ke Eropa. Berkat ekspoitasi tersebut,
Belanda bisa kaya seperti sekarang.
Berlanjut ke bab empat, penulis membahas bagaimana peran dan fungsi
jalan raya atau infrastruktur lainnya yang diciptakan untuk kelancaran
sirkulasi dan akumulasi kapital bagi kelas borjuis. Bahasan letak
strategis infrastruktur tidak sebatas jalan raya, namun juga meliputi
bandara, pelabuhan, dan rela kereta api, sebagai bagian penting dari
strategi "menaklukkan ruang dan waktu" sirkulasi komoditas di pasar
untuk bisa kembali dalam jumlah yang lebih besar.
Memperlancar sirkulasi komoditas, dengan menciptakan infrastruktur
sebenarnya bukan hanya era Jokowi saja. Sebelumnya, saat kepemimpinan
SBY sudah ada /Master Plan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia/ (MP3EI) yang juga membangun jalan (salah satunya) untuk
memperlancar komoditas. Para perencana yang menghadirkan MP3EI
sebenarnya sudah membayangkan membelah-belah pulau, membangun jalan,
membuat keterhubungan antarpusat-pusat komoditas di seluruh daerah di
Indonesia. Strategi yang dilakukan dengan menyandarkan pembangunan dan
perluasan ekonomi pada pembangunan enam koridor ekonomi Indonesia, yakni
koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan
Maluku-Papua.
Penulis cukup kritis melihat kehadiran MP3EI dengan mencium aroma
ketidakberesan dari pembangunan tersebut. Ia menyebut, pembangunan
infrastruktur jalan raya nyatanya bersinergi dengan kehadiran
smelter-smelter yang bertumbuhan di Sulawesi. Keberadaan jalan raya
bukan diperuntukkan masyarakat luas, namun sejatinya hanya memudahkan
kaum kapitalis dalam memindahkan produknya. Ia menengarai adanya
kepentingan dari anak perusahaan Yusuf Kalla, PT Bukaka Mandiri
Sejahtera yang mendapat jatah proyek smelter, juga perusahaan ipar dari
Yusuf Kalla, yaitu Aksa Mahmud melalui PT Bosowa Metal Industri yang
mendapat konsesi untuk membangun smelter, serta faksi bisnis baru di
Sulawesi Selatan yang memiliki hubungan baik dengan donor Jepang JICA
yang menggarap sejumlah besar proyek di Bantaeng Smelter Bosowa yang
akan dibangun untuk menunjang kerja usaha tambang nikel Group Bosowa di
Konawe, Sulawesi Selatan.
Itu baru sebagian kecil saja, masih banyak lain. Demikian pula yang
dilakukan rezim sekarang. Pertanyaan yang menggelitik, kepentingan siapa
di belakangnya? Lalu, muncullah pertanyaan lain, siapa mendapat apa dan
siapa tak mendapat apa-apa? Bagaimana proyek besar infrastruktur dan
pembangunan ekonomi hanya berpihak kepada kelas pengusaha dan oligarki
bisnis lokal, nasional, maupun internasional. Sedangkan bagi rakyat
kecil, yang sudah menghadang di depan mata adalah munculnya krisis
perumahan, krisis ruang publik, krisis lahan, dan kenaikan harga-harga
menjadi sajian awal dari derita panjang dari skandal tersebut.
Bab lima, penulis melihat apa yang dilakukan rezim sebelumnya
dilanjutkan oleh rezim Jokowi. Keberadaan MP3EI dilanjutkan --meski
berganti nama-- dan tetap saja menjadi ancaman nyata bagi rakyat
kebanyakan. Penerapan /public private partnership/ yang diandalkan era
sebelumnya, nyatanya juga menjadi andalan Jokowi-Yusuf Kalla. Logika
yang dicontek adalah memacu efektivitas dan efisiensi biaya transaksi
ekonomi dan menciptakan keterhubungan antarwilayah-wilayah maju (secara
ekonomi) dengan wilayah-wilayah yang terbelakang.
Lulusan Pascasarjana UGM ini mengkritisi keberadan jalan tol yang
awalnya bertujuan untuk memfasilitas bisnis, nyatanya menjadi bisnis itu
sendiri. Terlebih, sejak adanya kemudahan swasta masuk di sektor ini.
Bagaimanapun, bisnis jalan tol cukup menggiurkan. Konsensi yang
diperoleh ditambah investasi pembangunan sangat menarik swasta masuk dan
memiliki ruas-ruas jalan tol tertentu sebagai tambang uang. Konsep PPP
yang sebenarnya di Eropa mulai ditinggalkan malah dipilih. Konsep yang
mendorong penumpukan utang di masa depan dan memicu krisis, karena
pemberatan anggaran justru menjadi pilihan. Penulis dengan gemasnya
mengkritik bahwa pemerintah tengah sesat pikir, yakni mengganggap bagus
sebuah praktik yang gagal dan ditinggalkan di sejumlah tempat.
Rekomendasi yang diberikan penulis muncul di bab enam atau bab terakhir.
Yakni, merebut kembali jalan dari kaum modal adalah langkah menarik
untuk melawan rezim neoliberalis yang amat kuat menyandarkan
kepentingannya di jalanan, menumbangkannya dan membayangkan hidup yang
baru, hidup yang lebih baik. Tentu saja ini tidak mudah dan dibutuhkan
perjuangan keras.
Di luar kesalahan ejaan --semacam efektifitas, praktek, dan resim-- buku
ini wajib dibaca semua pihak, "cebong" atau "kampret", atau bukan
keduanya, agar pengetahuan mengenai jalan raya semakin lengkap.
Infrastruktur, terutama jalan raya (jalan tol) yang tengah menjadi idola
pemerintahan Jokowi, bukanlah sesuatu yang sempurna, namun ada beberapa
hal yang patut dicermati dan diwaspadai. Apalagi saat kepentingan modal
mengikutinya.
*Heru Setiyaka */mahasiswa Program Magister Psikologi Pascasarjana
Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta
/
*(mmu/mmu)*
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar
tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini
<https://news.detik.com/kolom/kirim> sekarang!
