http://mediaindonesia.com/read/detail/226546-erick-kematangan-sebagai-pemimpin-makin-diperlihatkan-jokowi
/*Erick: Kematangan sebagai Pemimpin makin
*/
/*Diperlihatkan Jokowi*/
Penulis: *MICOM* Pada: Sabtu, 30 Mar 2019, 23:05 WIB Politik dan Hukum
<http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum>
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/read/detail/226546-erick-kematangan-sebagai-pemimpin-makin-diperlihatkan-jokowi>
<http://twitter.com/home/?status=Erick: Kematangan sebagai Pemimpin
makin Diperlihatkan Jokowi
http://mediaindonesia.com/read/detail/226546-erick-kematangan-sebagai-pemimpin-makin-diperlihatkan-jokowi
via @mediaindonesia>
Erick: Kematangan sebagai Pemimpin makin Diperlihatkan Jokowi
<http://disk.mediaindonesia.com/thumbs/1200x-/news/2019/03/d5e9fbab4438b2e1aa50d1a4c3c88f2f.jpg>
/MI/Susanto/
Ketua TKN Jokowi-Amin, Erick Thohir.
CALON Presiden Joko Widodo makin memperlihatkan kematangan seorang
pemimpin dan negarawan saat melakoni debat keempat Pemilihan Umum
Presiden 2019 yang dilaksanakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu
(30/3) malam.
Di ajang debat yang membahas masalah ideologi, pemerintahan, pertahanan
dan keamanan, serta hubungan internasional, Jokowi mampu beradu debat
dengan capres Prabowo Subianto sekaligus menjelaskan kerja serta bukti
nyata yang sudah dijalankan selama lima tahun memerintah.
Padahal sebelum debat dimulai, beberapa pengamat menilai materi debat
keempat akan lebih dikuasai capres nomor urut 02 yang punya latar
belakang militer. Namun, dalam berbagai adu argumen dan program kerja,
terlihat dengan jelas bahwa Jokowi lebih fasih saat menerangkan dengan
rinci empat masalah yang dibahas.
"Saya menilai, Jokowi sangat tenang sekali dan menguasai materi debat
seri empat itu. Ia mampu mementahkan segala argumentasi Prabowo, dengan
menunjukkan hasil kerja. Bahkan, dengan istilah yang kekinian, Dilan,
atau Digital Melayani, Jokowi menunjukkan ketenangan saat debat
berlangsung," ujar Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Erick Thohir, usai
menonton debat keempat yang disiarkan langsung stasiun televisi, Metro
TV, Indosiar, dan SCTV.
Erick menambahkan, ketenangan yang diperlihatkan Jokowi tak hanya saat
melontarkan istilah-istilah yang cerdas, seperti Dilan, /e-procurement/,
/e-government/, atau /e-budgeting/, tapi Jokowi juga menonjolkan sikap
kearifan dan negarawan saat memberikan contoh kepada Prabowo.
"Waktu Prabowo mengeluh soal dirinya dituduh, Jokowi dengan tenang
bilang, 'Saya juga sering dituduh, Pak, tapi tenang saja'. Saya salut
karena sikap negawaran Jokowi semakin terlihat," ungkapnya.
*Baca juga:* Hasto: Koalisi Siap Viralkan Pernyataan Jokowi Saat Debat
<http://mediaindonesia.com/read/detail/226541-hasto-koalisi-siap-viralkan-pernyataan-jokowi-saat-debat>
Kepiawaian Jokowi, dinilai Erick, juga diperlihatkan saat membahas
mengenai masalah pertahanan dan keamanan. Di bidang yang sebenarnya
dikuasai Prabowo, malah berlangsung sebaliknya. Jokowi lebih mahir dalam
menjelaskan bagaimana sistem pertahanan dan keamanan dibangun.
"Jokowi sangat tenang, tidak emosi, dan matang sekali. Kalimat, 'Pak
Prabowo tidak percaya dengan TNI kita' merupakan pernyataan yang cukup
menohok dan tegas. Apalagi, Jokowi bercerita bahwa dirinya melihat
langsung ke perbatasan di Natuna atau Sorong. Penjelasan soal investasi
alutsista TNI dalam industri militer, termasuk juga dalam menghadapi
perang terbuka dan tehnologi, sangat cerdas untuk pengalihan tehnologi,"
tambah Erick.
Penjelasan Jokowi mengenai pendekatan Indonesia dalam menjalankan
politik luar negeri yang bebas aktif, dinilai Erick juga sangat prima.
Menurutnya, dengan menggunakan pendekatan sebagai negara yang mayoritas
muslim, Jokowi mampu menjelaskan usaha-usaha yang sudah dilakukan dan
hal itu merupakan kekuatan diplomasi Indonesia.
Pujian atas penampilan Jokowi yang matang juga diungkapkan para penonton
acara nobar Debat Pilpres 2019 yang berlangsung di The Hall, Senayan
City, Jakarta. Pernyataan Jokowi mengenai Dilan atau 'Digital Melayani'
atau teknologi basis menunjukkan bahwa Jokowi sudah berpikir tiga
langkah ke depan jika dibandingkan dengan capres 02.
"Sulit jika Prabowo masih berpikir bahwa digital tidak penting. Pola
pikirnya tidak sama. Sementara, Jokowi sudah berpikir soal pelayanan
cepat dan digital. Saya suka pemikiran Jokowi yang ingin mengubah kultur
budaya masyarakat Indonesia, terutama dalam menghadapi era digital agar
Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara maju lainnya," ujar Asty,
relawan yang khusus datang dari Malaysia. (RO/OL-1)
Teka-Teki 400 Ribu Amplop yang Disiapkan Bowo untuk Serangan Fajar
Anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso (tengah) dibawa ke mobil
tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis
(28/3/2019). ANTARA FOTO/Reno Esnir. Anggota DPR Fraksi Golkar Bowo
Sidik Pangarso (tengah) dibawa ke mobil tahanan usai menjalani
pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019). ANTARA FOTO/Reno
Esnir. Oleh: Mohammad Bernie - 30 Maret 2019 Dibaca Normal 2 menit Pada
Pileg 2014, Bowo Sidik meraih 66.909 suara untuk melenggang ke Senayan.
Mengapa di pileg kali ini dia mesti siapkan 400 ribu amplop untuk
serangan fajar? tirto.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Bowo Sidik Pangarso
ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
pada Kamis, 28 Maret 2019. Politikus Partai Golkar ini diduga menerima
suap dan gratifikasi dengan total sekitar Rp8 miliar. Sebagian uang
haram itu diduga berasal dari Manajer Marketing PT Humpuss Transportasi
Kimia (HTK) Asty Winasti. Duit itu diberikan melalui orang suruhannya
yang bernama Indung sebesar Rp221 juta dan 85.130 dolar AS lewat tujuh
kali pemberian. Komisi antirasuah menduga PT HTK meminta bantuan Bowo
untuk meloloskan kerja sama pengangkutan untuk distribusi pupuk dari PT
Pupuk Indonesia Logistik (Pilog). Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan
menjelaskan, saat petugas komisi antirasuah menemukan uang tersebut,
rupanya duit itu telah dimasukkan ke dalam amplop yang masing-masing
berisi pecahan Rp50 ribu atau Rp20 ribu. Jumlah amplop mencapai 400 ribu
dan seluruhnya dimasukkan ke dalam 84 kardus besar. Rencananya, uang
haram itu akan digunakan Bowo sebagai “serangan fajar” pada hari H
Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 yang akan berlangsung pada 17 April
mendatang. Bowo adalah calon legislatif petahana yang berasal dari
Partai Golkar di daerah pemilihan Jawa Tengah II yang meliputi Kabupaten
Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Demak. “Di tengah upaya KPK dan
sejumlah partai politik untuk mewujudkan politik yang bersih dan
berintegritas, hal-hal transaksional seperti ini harus terjadi. KPK
sangat menyesalkan kejadian ini,” kata Basaria. Baca juga: Kasus Suap
Caleg ala Bowo Sidik Bisa Bikin Pemilih Golput? Adakah Keterlibatan
Caleg Lain? Jumlah amplop yang mencapai 400 ribu lembar itu jelas menuai
pertanyaan. Sebab, berdasarkan penelusuran Tirto, pada Pemilihan Anggota
Legislatif 2014 lalu, Bowo Sidik Pangarso hanya memerlukan 66.909 suara
untuk melenggang ke Senayan. Basaria Panjaitan menjelaskan, komisi
antirasuah sudah berupaya mengklarifikasi soal amplop tersebut.
Hasilnya, Bowo mengklaim amplop-amplop tersebut hanya untuk kepentingan
pencalonan dirinya. Ia mengatakan tidak ada keterlibatan pihak lain.
“Untuk sementara dari hasil pemeriksaan tim kami, dia mengatakan ini
memang dalam kepentingan logistik kepentingan dia sendiri sebagai calon
anggota DPR,” kata Basaria. Basaria juga menilai wajar soal jumlah
amplop yang disiapkan Bowo yang mencapai ratusan ribu itu. Sebab, kata
Basaria, belum tentu semua orang yang Bowo beri amplop tersebut akan
serta merta memilih caleg petahana itu. “Ini murni untuk dia. Memang
setiap kasih sudah pasti milih [dia]? kan enggak," ujar Basaria
menjelaskan. Baca juga: Mewaspadai Masifnya Politik Uang Kendati begitu,
Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM)
Oce Madril menilai banyak kemungkinan yang menyebabkan Bowo menyiapkan
begitu banyak amplop. Salah satunya adalah kemungkinan Bowo
berkolaborasi dengan caleg lainnya. “Atau boleh jadi berkolaborasi
karena [dilihat dari] jumlahnya yang banyak sekali.
Kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi,” kata Oce saat dihubungi
reporter Tirto, Jumat (29/3/2019). Sementara itu, peneliti bidang
korupsi politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menilai
KPK harus memeriksa pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus
ini. Salah satunya Partai Golkar. Sebab, kata Almas, partai politik pun
turut akan diuntungkan dari sisi perolehan suara bila calegnya melakukan
politik uang. Hal ini disebabkan partai politik yang bisa menempatkan
calonnya di Senayan terlebih dahulu harus lolos ambang batas parlemen
sebesar 4 persen. “Mungkin parpol enggak secara gamblang memerintahkan
caleg-calegnya untuk melakukan politik uang, tapi, kan, suara caleg itu
masuk ke suara partai politik. Maksudnya akan menentukan juga partai
politik punya suara yang cukup untuk masuk parliamantery treshold," kata
Almas. Terkait ini, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich
Paulus mengatakan, Bowo Sidik telah resmi diberhentikan dari
kepengurusan DPP Golkar. Ia mengatakan partai berlambang pohon beringin
itu telah mengambil langkah-langkah organisasi yang tegas sesuai dengan
AD/ART organisasi. Lodewijk juga mengatakan agar kasus yang menimpa Bowo
dijadikan pelajaran bagi para caleg Golkar di seluruh daerah. “Partai
Golkar tidak akan mentoleransi kepada kader yang melakukan tindakan
koruptif tersebut dan memberikan sanksi yang tegas," kata dia. Baca
juga: Kronologi OTT KPK kepada Bowo Sidik & PT Humpuss Transportasi
Kimia Demi Mengunci Suara Direktur Riset Charta Politika, Muslimin
mengatakan praktik politik uang dalam bentuk “serangan fajar” selama ini
selalu terjadi di setiap pemilu. Menurut dia, banyak caleg melakukan hal
itu karena tidak percaya diri akan menang sehingga menempuh cara itu
untuk 'mengunci suara'. Pada umumnya, dalih para kandidat menebar uang
lewat “serangan fajar” ialah untuk mengganti ongkos masyarakat yang
mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di hari pencoblosan. Dia
menganggap praktik politik uang selama ini dilakukan oleh para caleg
dari hampir semua partai politik. Apalagi, jika para caleg itu harus
bersaing ketat dengan kandidat dari sesama partai. "Misalnya di dalam
partai, mereka lah yang bertarung di internal. Itu kemudian bagaimana
mereka besar-besaran suara di internal partai. Jadi itu yang [juga]
membuat money politic terjadi," kata dia. Karena itu, Muslimin
berpendapat politik uang terjadi bukan karena masyarakat tidak cerdas.
Hal itu marak terjadi di setiap pemilu karena sikap para caleg dan
parpol yang pragmatis. “Kalau kemudian tidak ada parpol dan caleg
membagikan uang, saya kira masyarakat tidak akan menuntut,” kata
Muslimin. Seharusnya, kata Muslimin, para caleg dan semua partai politik
memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bukan malah melakukan
hal yang sebaliknya. “Seperti komitmen tidak melanggar hal-hal seperti
itu: membagi-bagikan uang,” kata dia. Baca juga artikel terkait KASUS
SUAP DISTRIBURI PUPUK atau tulisan menarik lainnya Mohammad Bernie
(tirto.id - Hukum) Reporter: Mohammad Bernie & Riyan Setiawan Penulis:
Mohammad Bernie Editor: Abdul Aziz Bowo dinilai kemungkinan
berkolaborasi dengan caleg lain terkat 400 ribu amplop yang disiapkan.
Baca selengkapnya di Tirto.id <https://tirto.id> dengan judul "Teka-Teki
400 Ribu Amplop yang Disiapkan Bowo untuk Serangan Fajar",
https://tirto.id/teka-teki-400-ribu-amplop-yang-disiapkan-bowo-untuk-serangan-fajar-dkxV.
Follow kami di Instagram: tirtoid <https://instagram.com/tirtoid> |
Twitter: tirto.id <https://twitter.com/tirtoid>
Kasus Suap Caleg ala Bowo Sidik Bisa Bikin Pemilih Golput? Anggota DPR
Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso (tengah) dibawa ke mobil tahanan usai
menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019). ANTARA
FOTO/Reno Esnir/pras. Anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso
(tengah) dibawa ke mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung
KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019). ANTARA FOTO/Reno Esnir/pras. Oleh:
Mohammad Bernie - 30 Maret 2019 Dibaca Normal 2 menit Duit suap yang
diberikan PT Humpus bakal dipakai Bowo untuk serangan fajar pada 17
April mendatang. tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan
anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso sebagai tersangka kasus suap
kerja sama pengangkutan untuk distribusi pupuk menggunakan kapal milik
PT. Humpuss Transportasi Kimia, Kamis (26/3/2019) kemarin. Bowo diduga
menerima uang dari Manager Marketing PT Humpuss Asty Winasti melalui
orang suruhannya yang bernama Indung. Bowo dikatakan menerima uang total
Rp221 juta dan 85.130 dolar AS lewat tujuh kali pemberian. Kedua orang
itu pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Bowo diduga telah
mengumpulkan duit haram dari sejumlah pihak lainnya sehingga total uang
yang diterima mencapai Rp8 miliar. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan
menjelaskan, saat penyidik KPK menemukan uang tersebut, uang itu telah
dimasukkan ke dalam amplop yang masing-masing berisi pecahan Rp50 ribu
atau Rp20 ribu. Jumlah amplop mencapai 400 ribu dan seluruhnya
dimasukkan ke dalam 84 kardus besar. Rencananya, uang itu digunakan
sebagai untuk "serangan fajar" pada hari H Pemilihan Legislatif pada 17
April mendatang. Bowo memang mencalonkan diri jadi anggota legislatif
melalui Partai Golkar di daerah pemilihan Jawa Tengah II. "Di tengah
upaya KPK dan sejumlah partai politik mewujudkan politik yang bersih dan
berintegritas, hal-hal transaksional seperti ini terjadi. KPK sangat
menyesalkan kejadian ini," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di
Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis malam. Baca juga:
Kronologi OTT KPK kepada Bowo Sidik & PT Humpuss Transportasi Kimia
Potensial Marak Terjadi? Peneliti korupsi politik dari Indonesia
Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menilai kasus Bowo Sidik hanyalah
puncak gunung es. Ia menilai, praktik politik uang sangat potensial
terjadi di Pemilu 2019 ini, bahkan mungkin lebih masif dari Pemilu 2014.
Almas mengatakan demikian lantaran ada ambang batas parlemen atau
parliamentary threshold sebesar 4 persen pada Pemilu 2019. Ambang batas
itu berpotensi mendorong caleg semakin all-out dalam menarik suara calon
pemilih mereka atau partainya. "Baik menggunakan cara-cara yang legal
maupun cara-cara yang ilegal," kata Almas kepada reporter Tirto, Jumat
(28/3/2019). Sepanjang masa kampanye ini, kata Almas, Bawaslu sudah
banyak menangani kasus politik uang. Pada Februari lalu, Bawaslu
mencatat ada 28 kasus pelanggaran Pemilu yang telah diputus. Paling
banyak merupakan kasus politik uang. Direktur Eksekutif Perkumpulan
Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, kasus Bowo
Sidik menjadi tamparan keras bagi upaya menciptakan pemilu bersih di
Indonesia. Kasus ini sekaligus mengonfirmasi kalau praktik politik uang
masih berjalan. "Kasus ini mengkonfirmasi praktik yang selama ini
terjadi namun sulit untuk diberantas," kata Titi saat dihubungi Tirto.
Banyak faktor, kata Titi, jadi penyebab politik uang di akar rumput
masih terus terjadi. Salah satunya ialah minimnya pengawasan dan
penegakan hukum dari lembaga penyelenggara Pemilu. Dalam kasus suap
terhadap Bowo yang uang suapnya bakal dipakai untuk serangan fajar, Titi
menyebut, partai politiklah yang paling bertanggung jawab. Ia menilai,
sebagai pengusung, partai seharusnya memiliki tanggung jawab moral untuk
menyediakan calon yang terbaik bagi pemilih. Namun apa yang terjadi
justru partai seolah menutup mata soal langkah pemenangan yang diambil
calegnya. Ia menilai, partai justru tampak bersikap oportunistis demi
mendapatkan kursi di parlemen. "Jadi kalau partai betul-betul punya
komitmen untuk mengontrol dan mengawasi, pasti itu bisa ditekan, tapi
praktiknya partai itu oportunis aja membiarkan caleg bekerja dengan
cara-cara ilegal sekalipun," ujarnya. Baca juga: KPK Sebut Bowo Sidik
Berniat Pakai Uang dalam 84 Kardus untuk Pileg Mendorong Golput Baik
Almas maupun Titi keduanya sepakat kasus Bowo Sidik dapat menggerus
kepercayaan publik pada calon anggota legislatif. Selain itu, praktik
politik uang dinilai makin mendorong apatisme politik, sebab Pemilu
dianggap tidak akan menciptakan perubahan berarti. "Kasus ini akan
semakin menggerus kepercayaan orang terhadap pemilu dan kandidat," kata
Almas. Oleh sebab itu, Titi menilai seluruh pihak yang terlibat dalam
Pemilu harus merespon kasus dengan kasus ini dengan tepat. Hal ini
diperlukan agar hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. "Parpol dan
kadernya harus membuktikan diri kalau mereka bukan bagian dari kejahatan
tersebut," kata Titi. Selain itu, ia mengakui pemilu memang memiliki
masalah yang kompleks, seperti hoaks, golput, dan politik uang. Untuk
itu, menurutnya pemerintah tidak boleh lagi melihat masalah yang
kompleks tersebut secara parsial,. "Kalau angka pengguna hak politiknya
tinggi, tapi itu terjadi akibat praktik politik uang, ya, tidak ada
maknanya," kata Titi. Sementara itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional
Jokowi-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga tidak melihat bahwa elite politik
yang memakai politik uang bisa menjadi biang kerok golput. Sebaliknya,
masyarakat bisa semakin yakin untuk memilih calon yang bersih pada
pemilu serentak 2019 nanti. "Money politic [politik uang] harus dilawan
sama-sama, datang ke TPS, kita pilih yang enggak money politic. Jangan
golput. Nanti yang menang malah yang money politic. Indonesia makin
hancur kalau nanti yang menang malah yang money politic," kata Arya
kepada Tirto, Jumat (29/3/2019). Arya menegaskan bahwa siapapun yang
kedapatan melakukan money politic sebaiknya tidak dipilih. Namun dia
tidak menyangkal bahwa masih ada elite partai yang bertindak curang
untuk memenangkan posisinya. "Jangan golput, jangan terjebak dengan
money politic," ucapnya sekali lagi. Baca juga artikel terkait KASUS
SUAP DISTRIBURI PUPUK atau tulisan menarik lainnya Mohammad Bernie
(tirto.id - Politik) Reporter: Mohammad Bernie Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Mufti Sholih
Baca selengkapnya di Tirto.id <https://tirto.id> dengan judul "Kasus
Suap Caleg ala Bowo Sidik Bisa Bikin Pemilih Golput?",
https://tirto.id/kasus-suap-caleg-ala-bowo-sidik-bisa-bikin-pemilih-golput-dkwE.
Follow kami di Instagram: tirtoid <https://instagram.com/tirtoid> |
Twitter: tirto.id <https://twitter.com/tirtoid>
Kasus Suap Caleg ala Bowo Sidik Bisa Bikin Pemilih Golput? Anggota DPR
Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso (tengah) dibawa ke mobil tahanan usai
menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019). ANTARA
FOTO/Reno Esnir/pras. Anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso
(tengah) dibawa ke mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung
KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019). ANTARA FOTO/Reno Esnir/pras. Oleh:
Mohammad Bernie - 30 Maret 2019 Dibaca Normal 2 menit Duit suap yang
diberikan PT Humpus bakal dipakai Bowo untuk serangan fajar pada 17
April mendatang. tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan
anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso sebagai tersangka kasus suap
kerja sama pengangkutan untuk distribusi pupuk menggunakan kapal milik
PT. Humpuss Transportasi Kimia, Kamis (26/3/2019) kemarin. Bowo diduga
menerima uang dari Manager Marketing PT Humpuss Asty Winasti melalui
orang suruhannya yang bernama Indung. Bowo dikatakan menerima uang total
Rp221 juta dan 85.130 dolar AS lewat tujuh kali pemberian. Kedua orang
itu pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Bowo diduga telah
mengumpulkan duit haram dari sejumlah pihak lainnya sehingga total uang
yang diterima mencapai Rp8 miliar. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan
menjelaskan, saat penyidik KPK menemukan uang tersebut, uang itu telah
dimasukkan ke dalam amplop yang masing-masing berisi pecahan Rp50 ribu
atau Rp20 ribu. Jumlah amplop mencapai 400 ribu dan seluruhnya
dimasukkan ke dalam 84 kardus besar. Rencananya, uang itu digunakan
sebagai untuk "serangan fajar" pada hari H Pemilihan Legislatif pada 17
April mendatang. Bowo memang mencalonkan diri jadi anggota legislatif
melalui Partai Golkar di daerah pemilihan Jawa Tengah II. "Di tengah
upaya KPK dan sejumlah partai politik mewujudkan politik yang bersih dan
berintegritas, hal-hal transaksional seperti ini terjadi. KPK sangat
menyesalkan kejadian ini," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di
Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis malam. Baca juga:
Kronologi OTT KPK kepada Bowo Sidik & PT Humpuss Transportasi Kimia
Potensial Marak Terjadi? Peneliti korupsi politik dari Indonesia
Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menilai kasus Bowo Sidik hanyalah
puncak gunung es. Ia menilai, praktik politik uang sangat potensial
terjadi di Pemilu 2019 ini, bahkan mungkin lebih masif dari Pemilu 2014.
Almas mengatakan demikian lantaran ada ambang batas parlemen atau
parliamentary threshold sebesar 4 persen pada Pemilu 2019. Ambang batas
itu berpotensi mendorong caleg semakin all-out dalam menarik suara calon
pemilih mereka atau partainya. "Baik menggunakan cara-cara yang legal
maupun cara-cara yang ilegal," kata Almas kepada reporter Tirto, Jumat
(28/3/2019). Sepanjang masa kampanye ini, kata Almas, Bawaslu sudah
banyak menangani kasus politik uang. Pada Februari lalu, Bawaslu
mencatat ada 28 kasus pelanggaran Pemilu yang telah diputus. Paling
banyak merupakan kasus politik uang. Direktur Eksekutif Perkumpulan
Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, kasus Bowo
Sidik menjadi tamparan keras bagi upaya menciptakan pemilu bersih di
Indonesia. Kasus ini sekaligus mengonfirmasi kalau praktik politik uang
masih berjalan. "Kasus ini mengkonfirmasi praktik yang selama ini
terjadi namun sulit untuk diberantas," kata Titi saat dihubungi Tirto.
Banyak faktor, kata Titi, jadi penyebab politik uang di akar rumput
masih terus terjadi. Salah satunya ialah minimnya pengawasan dan
penegakan hukum dari lembaga penyelenggara Pemilu. Dalam kasus suap
terhadap Bowo yang uang suapnya bakal dipakai untuk serangan fajar, Titi
menyebut, partai politiklah yang paling bertanggung jawab. Ia menilai,
sebagai pengusung, partai seharusnya memiliki tanggung jawab moral untuk
menyediakan calon yang terbaik bagi pemilih. Namun apa yang terjadi
justru partai seolah menutup mata soal langkah pemenangan yang diambil
calegnya. Ia menilai, partai justru tampak bersikap oportunistis demi
mendapatkan kursi di parlemen. "Jadi kalau partai betul-betul punya
komitmen untuk mengontrol dan mengawasi, pasti itu bisa ditekan, tapi
praktiknya partai itu oportunis aja membiarkan caleg bekerja dengan
cara-cara ilegal sekalipun," ujarnya. Baca juga: KPK Sebut Bowo Sidik
Berniat Pakai Uang dalam 84 Kardus untuk Pileg Mendorong Golput Baik
Almas maupun Titi keduanya sepakat kasus Bowo Sidik dapat menggerus
kepercayaan publik pada calon anggota legislatif. Selain itu, praktik
politik uang dinilai makin mendorong apatisme politik, sebab Pemilu
dianggap tidak akan menciptakan perubahan berarti. "Kasus ini akan
semakin menggerus kepercayaan orang terhadap pemilu dan kandidat," kata
Almas. Oleh sebab itu, Titi menilai seluruh pihak yang terlibat dalam
Pemilu harus merespon kasus dengan kasus ini dengan tepat. Hal ini
diperlukan agar hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. "Parpol dan
kadernya harus membuktikan diri kalau mereka bukan bagian dari kejahatan
tersebut," kata Titi. Selain itu, ia mengakui pemilu memang memiliki
masalah yang kompleks, seperti hoaks, golput, dan politik uang. Untuk
itu, menurutnya pemerintah tidak boleh lagi melihat masalah yang
kompleks tersebut secara parsial,. "Kalau angka pengguna hak politiknya
tinggi, tapi itu terjadi akibat praktik politik uang, ya, tidak ada
maknanya," kata Titi. Sementara itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional
Jokowi-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga tidak melihat bahwa elite politik
yang memakai politik uang bisa menjadi biang kerok golput. Sebaliknya,
masyarakat bisa semakin yakin untuk memilih calon yang bersih pada
pemilu serentak 2019 nanti. "Money politic [politik uang] harus dilawan
sama-sama, datang ke TPS, kita pilih yang enggak money politic. Jangan
golput. Nanti yang menang malah yang money politic. Indonesia makin
hancur kalau nanti yang menang malah yang money politic," kata Arya
kepada Tirto, Jumat (29/3/2019). Arya menegaskan bahwa siapapun yang
kedapatan melakukan money politic sebaiknya tidak dipilih. Namun dia
tidak menyangkal bahwa masih ada elite partai yang bertindak curang
untuk memenangkan posisinya. "Jangan golput, jangan terjebak dengan
money politic," ucapnya sekali lagi. Baca juga artikel terkait KASUS
SUAP DISTRIBURI PUPUK atau tulisan menarik lainnya Mohammad Bernie
(tirto.id - Politik) Reporter: Mohammad Bernie Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Mufti Sholih Bowo sudah membuat 400 ribu amplop dengan pecahan
Rp20 ribu dan Rp5o ribu untuk serangan fajar
Baca selengkapnya di Tirto.id <https://tirto.id> dengan judul "Kasus
Suap Caleg ala Bowo Sidik Bisa Bikin Pemilih Golput?",
https://tirto.id/kasus-suap-caleg-ala-bowo-sidik-bisa-bikin-pemilih-golput-dkwE.
Follow kami di Instagram: tirtoid <https://instagram.com/tirtoid> |
Twitter: tirto.id <https://twitter.com/tirtoid>
Kasus Suap Caleg ala Bowo Sidik Bisa Bikin Pemilih Golput? Anggota DPR
Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso (tengah) dibawa ke mobil tahanan usai
menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019). ANTARA
FOTO/Reno Esnir/pras. Anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso
(tengah) dibawa ke mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung
KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019). ANTARA FOTO/Reno Esnir/pras. Oleh:
Mohammad Bernie - 30 Maret 2019 Dibaca Normal 2 menit Duit suap yang
diberikan PT Humpus bakal dipakai Bowo untuk serangan fajar pada 17
April mendatang. tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan
anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso sebagai tersangka kasus suap
kerja sama pengangkutan untuk distribusi pupuk menggunakan kapal milik
PT. Humpuss Transportasi Kimia, Kamis (26/3/2019) kemarin. Bowo diduga
menerima uang dari Manager Marketing PT Humpuss Asty Winasti melalui
orang suruhannya yang bernama Indung. Bowo dikatakan menerima uang total
Rp221 juta dan 85.130 dolar AS lewat tujuh kali pemberian. Kedua orang
itu pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Bowo diduga telah
mengumpulkan duit haram dari sejumlah pihak lainnya sehingga total uang
yang diterima mencapai Rp8 miliar. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan
menjelaskan, saat penyidik KPK menemukan uang tersebut, uang itu telah
dimasukkan ke dalam amplop yang masing-masing berisi pecahan Rp50 ribu
atau Rp20 ribu. Jumlah amplop mencapai 400 ribu dan seluruhnya
dimasukkan ke dalam 84 kardus besar. Rencananya, uang itu digunakan
sebagai untuk "serangan fajar" pada hari H Pemilihan Legislatif pada 17
April mendatang. Bowo memang mencalonkan diri jadi anggota legislatif
melalui Partai Golkar di daerah pemilihan Jawa Tengah II. "Di tengah
upaya KPK dan sejumlah partai politik mewujudkan politik yang bersih dan
berintegritas, hal-hal transaksional seperti ini terjadi. KPK sangat
menyesalkan kejadian ini," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di
Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis malam. Baca juga:
Kronologi OTT KPK kepada Bowo Sidik & PT Humpuss Transportasi Kimia
Potensial Marak Terjadi? Peneliti korupsi politik dari Indonesia
Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menilai kasus Bowo Sidik hanyalah
puncak gunung es. Ia menilai, praktik politik uang sangat potensial
terjadi di Pemilu 2019 ini, bahkan mungkin lebih masif dari Pemilu 2014.
Almas mengatakan demikian lantaran ada ambang batas parlemen atau
parliamentary threshold sebesar 4 persen pada Pemilu 2019. Ambang batas
itu berpotensi mendorong caleg semakin all-out dalam menarik suara calon
pemilih mereka atau partainya. "Baik menggunakan cara-cara yang legal
maupun cara-cara yang ilegal," kata Almas kepada reporter Tirto, Jumat
(28/3/2019). Sepanjang masa kampanye ini, kata Almas, Bawaslu sudah
banyak menangani kasus politik uang. Pada Februari lalu, Bawaslu
mencatat ada 28 kasus pelanggaran Pemilu yang telah diputus. Paling
banyak merupakan kasus politik uang. Direktur Eksekutif Perkumpulan
Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, kasus Bowo
Sidik menjadi tamparan keras bagi upaya menciptakan pemilu bersih di
Indonesia. Kasus ini sekaligus mengonfirmasi kalau praktik politik uang
masih berjalan. "Kasus ini mengkonfirmasi praktik yang selama ini
terjadi namun sulit untuk diberantas," kata Titi saat dihubungi Tirto.
Banyak faktor, kata Titi, jadi penyebab politik uang di akar rumput
masih terus terjadi. Salah satunya ialah minimnya pengawasan dan
penegakan hukum dari lembaga penyelenggara Pemilu. Dalam kasus suap
terhadap Bowo yang uang suapnya bakal dipakai untuk serangan fajar, Titi
menyebut, partai politiklah yang paling bertanggung jawab. Ia menilai,
sebagai pengusung, partai seharusnya memiliki tanggung jawab moral untuk
menyediakan calon yang terbaik bagi pemilih. Namun apa yang terjadi
justru partai seolah menutup mata soal langkah pemenangan yang diambil
calegnya. Ia menilai, partai justru tampak bersikap oportunistis demi
mendapatkan kursi di parlemen. "Jadi kalau partai betul-betul punya
komitmen untuk mengontrol dan mengawasi, pasti itu bisa ditekan, tapi
praktiknya partai itu oportunis aja membiarkan caleg bekerja dengan
cara-cara ilegal sekalipun," ujarnya. Baca juga: KPK Sebut Bowo Sidik
Berniat Pakai Uang dalam 84 Kardus untuk Pileg Mendorong Golput Baik
Almas maupun Titi keduanya sepakat kasus Bowo Sidik dapat menggerus
kepercayaan publik pada calon anggota legislatif. Selain itu, praktik
politik uang dinilai makin mendorong apatisme politik, sebab Pemilu
dianggap tidak akan menciptakan perubahan berarti. "Kasus ini akan
semakin menggerus kepercayaan orang terhadap pemilu dan kandidat," kata
Almas. Oleh sebab itu, Titi menilai seluruh pihak yang terlibat dalam
Pemilu harus merespon kasus dengan kasus ini dengan tepat. Hal ini
diperlukan agar hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. "Parpol dan
kadernya harus membuktikan diri kalau mereka bukan bagian dari kejahatan
tersebut," kata Titi. Selain itu, ia mengakui pemilu memang memiliki
masalah yang kompleks, seperti hoaks, golput, dan politik uang. Untuk
itu, menurutnya pemerintah tidak boleh lagi melihat masalah yang
kompleks tersebut secara parsial,. "Kalau angka pengguna hak politiknya
tinggi, tapi itu terjadi akibat praktik politik uang, ya, tidak ada
maknanya," kata Titi. Sementara itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional
Jokowi-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga tidak melihat bahwa elite politik
yang memakai politik uang bisa menjadi biang kerok golput. Sebaliknya,
masyarakat bisa semakin yakin untuk memilih calon yang bersih pada
pemilu serentak 2019 nanti. "Money politic [politik uang] harus dilawan
sama-sama, datang ke TPS, kita pilih yang enggak money politic. Jangan
golput. Nanti yang menang malah yang money politic. Indonesia makin
hancur kalau nanti yang menang malah yang money politic," kata Arya
kepada Tirto, Jumat (29/3/2019). Arya menegaskan bahwa siapapun yang
kedapatan melakukan money politic sebaiknya tidak dipilih. Namun dia
tidak menyangkal bahwa masih ada elite partai yang bertindak curang
untuk memenangkan posisinya. "Jangan golput, jangan terjebak dengan
money politic," ucapnya sekali lagi. Baca juga artikel terkait KASUS
SUAP DISTRIBURI PUPUK atau tulisan menarik lainnya Mohammad Bernie
(tirto.id - Politik) Reporter: Mohammad Bernie Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Mufti Sholih Bowo sudah membuat 400 ribu amplop dengan pecahan
Rp20 ribu dan Rp5o ribu untuk serangan fajar
Baca selengkapnya di Tirto.id <https://tirto.id> dengan judul "Kasus
Suap Caleg ala Bowo Sidik Bisa Bikin Pemilih Golput?",
https://tirto.id/kasus-suap-caleg-ala-bowo-sidik-bisa-bikin-pemilih-golput-dkwE.
Follow kami di Instagram: tirtoid <https://instagram.com/tirtoid> |
Twitter: tirto.id <https://twitter.com/tirtoid>
Kasus Suap Caleg ala Bowo Sidik Bisa Bikin Pemilih Golput? Anggota DPR
Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso (tengah) dibawa ke mobil tahanan usai
menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019). ANTARA
FOTO/Reno Esnir/pras. Anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso
(tengah) dibawa ke mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung
KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019). ANTARA FOTO/Reno Esnir/pras. Oleh:
Mohammad Bernie - 30 Maret 2019 Dibaca Normal 2 menit Duit suap yang
diberikan PT Humpus bakal dipakai Bowo untuk serangan fajar pada 17
April mendatang. tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan
anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso sebagai tersangka kasus suap
kerja sama pengangkutan untuk distribusi pupuk menggunakan kapal milik
PT. Humpuss Transportasi Kimia, Kamis (26/3/2019) kemarin. Bowo diduga
menerima uang dari Manager Marketing PT Humpuss Asty Winasti melalui
orang suruhannya yang bernama Indung. Bowo dikatakan menerima uang total
Rp221 juta dan 85.130 dolar AS lewat tujuh kali pemberian. Kedua orang
itu pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Bowo diduga telah
mengumpulkan duit haram dari sejumlah pihak lainnya sehingga total uang
yang diterima mencapai Rp8 miliar. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan
menjelaskan, saat penyidik KPK menemukan uang tersebut, uang itu telah
dimasukkan ke dalam amplop yang masing-masing berisi pecahan Rp50 ribu
atau Rp20 ribu. Jumlah amplop mencapai 400 ribu dan seluruhnya
dimasukkan ke dalam 84 kardus besar. Rencananya, uang itu digunakan
sebagai untuk "serangan fajar" pada hari H Pemilihan Legislatif pada 17
April mendatang. Bowo memang mencalonkan diri jadi anggota legislatif
melalui Partai Golkar di daerah pemilihan Jawa Tengah II. "Di tengah
upaya KPK dan sejumlah partai politik mewujudkan politik yang bersih dan
berintegritas, hal-hal transaksional seperti ini terjadi. KPK sangat
menyesalkan kejadian ini," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di
Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis malam. Baca juga:
Kronologi OTT KPK kepada Bowo Sidik & PT Humpuss Transportasi Kimia
Potensial Marak Terjadi? Peneliti korupsi politik dari Indonesia
Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menilai kasus Bowo Sidik hanyalah
puncak gunung es. Ia menilai, praktik politik uang sangat potensial
terjadi di Pemilu 2019 ini, bahkan mungkin lebih masif dari Pemilu 2014.
Almas mengatakan demikian lantaran ada ambang batas parlemen atau
parliamentary threshold sebesar 4 persen pada Pemilu 2019. Ambang batas
itu berpotensi mendorong caleg semakin all-out dalam menarik suara calon
pemilih mereka atau partainya. "Baik menggunakan cara-cara yang legal
maupun cara-cara yang ilegal," kata Almas kepada reporter Tirto, Jumat
(28/3/2019). Sepanjang masa kampanye ini, kata Almas, Bawaslu sudah
banyak menangani kasus politik uang. Pada Februari lalu, Bawaslu
mencatat ada 28 kasus pelanggaran Pemilu yang telah diputus. Paling
banyak merupakan kasus politik uang. Direktur Eksekutif Perkumpulan
Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, kasus Bowo
Sidik menjadi tamparan keras bagi upaya menciptakan pemilu bersih di
Indonesia. Kasus ini sekaligus mengonfirmasi kalau praktik politik uang
masih berjalan. "Kasus ini mengkonfirmasi praktik yang selama ini
terjadi namun sulit untuk diberantas," kata Titi saat dihubungi Tirto.
Banyak faktor, kata Titi, jadi penyebab politik uang di akar rumput
masih terus terjadi. Salah satunya ialah minimnya pengawasan dan
penegakan hukum dari lembaga penyelenggara Pemilu. Dalam kasus suap
terhadap Bowo yang uang suapnya bakal dipakai untuk serangan fajar, Titi
menyebut, partai politiklah yang paling bertanggung jawab. Ia menilai,
sebagai pengusung, partai seharusnya memiliki tanggung jawab moral untuk
menyediakan calon yang terbaik bagi pemilih. Namun apa yang terjadi
justru partai seolah menutup mata soal langkah pemenangan yang diambil
calegnya. Ia menilai, partai justru tampak bersikap oportunistis demi
mendapatkan kursi di parlemen. "Jadi kalau partai betul-betul punya
komitmen untuk mengontrol dan mengawasi, pasti itu bisa ditekan, tapi
praktiknya partai itu oportunis aja membiarkan caleg bekerja dengan
cara-cara ilegal sekalipun," ujarnya. Baca juga: KPK Sebut Bowo Sidik
Berniat Pakai Uang dalam 84 Kardus untuk Pileg Mendorong Golput Baik
Almas maupun Titi keduanya sepakat kasus Bowo Sidik dapat menggerus
kepercayaan publik pada calon anggota legislatif. Selain itu, praktik
politik uang dinilai makin mendorong apatisme politik, sebab Pemilu
dianggap tidak akan menciptakan perubahan berarti. "Kasus ini akan
semakin menggerus kepercayaan orang terhadap pemilu dan kandidat," kata
Almas. Oleh sebab itu, Titi menilai seluruh pihak yang terlibat dalam
Pemilu harus merespon kasus dengan kasus ini dengan tepat. Hal ini
diperlukan agar hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. "Parpol dan
kadernya harus membuktikan diri kalau mereka bukan bagian dari kejahatan
tersebut," kata Titi. Selain itu, ia mengakui pemilu memang memiliki
masalah yang kompleks, seperti hoaks, golput, dan politik uang. Untuk
itu, menurutnya pemerintah tidak boleh lagi melihat masalah yang
kompleks tersebut secara parsial,. "Kalau angka pengguna hak politiknya
tinggi, tapi itu terjadi akibat praktik politik uang, ya, tidak ada
maknanya," kata Titi. Sementara itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional
Jokowi-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga tidak melihat bahwa elite politik
yang memakai politik uang bisa menjadi biang kerok golput. Sebaliknya,
masyarakat bisa semakin yakin untuk memilih calon yang bersih pada
pemilu serentak 2019 nanti. "Money politic [politik uang] harus dilawan
sama-sama, datang ke TPS, kita pilih yang enggak money politic. Jangan
golput. Nanti yang menang malah yang money politic. Indonesia makin
hancur kalau nanti yang menang malah yang money politic," kata Arya
kepada Tirto, Jumat (29/3/2019). Arya menegaskan bahwa siapapun yang
kedapatan melakukan money politic sebaiknya tidak dipilih. Namun dia
tidak menyangkal bahwa masih ada elite partai yang bertindak curang
untuk memenangkan posisinya. "Jangan golput, jangan terjebak dengan
money politic," ucapnya sekali lagi. Baca juga artikel terkait KASUS
SUAP DISTRIBURI PUPUK atau tulisan menarik lainnya Mohammad Bernie
(tirto.id - Politik) Reporter: Mohammad Bernie Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Mufti Sholih Bowo sudah membuat 400 ribu amplop dengan pecahan
Rp20 ribu dan Rp5o ribu untuk serangan fajar
Baca selengkapnya di Tirto.id <https://tirto.id> dengan judul "Kasus
Suap Caleg ala Bowo Sidik Bisa Bikin Pemilih Golput?",
https://tirto.id/kasus-suap-caleg-ala-bowo-sidik-bisa-bikin-pemilih-golput-dkwE.
Follow kami di Instagram: tirtoid <https://instagram.com/tirtoid> |
Twitter: tirto.id <https://twitter.com/tirtoid>
