https://www.antaranews.com/berita/818884/misbakhun-pertanyakan-konsep-prabowo-tingkatkan-pelayanan-publik
Misbakhun pertanyakan konsep
Prabowo tingkatkan pelayanan
publik
Senin, 1 April 2019 22:22 WIB
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mukhammad Misbakhun (Dok
Misbakhun)
Jakarta (ANTARA) - Influencer Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-KH
Ma’ruf Amin, Mukhamad Misbakhun, mempertanyakan konsep capres 02 Prabowo
Subianto dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Pak Prabowo masih kurang melek teknologi alias kudet (kurang update),
sehingga tidak memiliki gagasan pelayanan publik melalui e-government.
Padahal, saat ini teknologi informasi berkembang pesat," kata Mukhammad
Misbakhun melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Senin, menanggapi
debat capres keempat.
Menurut Misbakhun, banyak negara saat ini telah menerapkan pelayanan
publik dengan berbasis pada e-government. Prinsipnya, kata dia, adalah
tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan "good
governance". "Namun, Pak Prabowo masih menawarkan pelayanan publik
dengan teknologi lama," katanya.
Mantan pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan itu juga
membandingkan visi Prabowo dengan Joko Widodo yang menawarkan konsep
"dilan" yakni istilah dari publik yang berbasis e-government, atau
digital dan melayani.
Anggota Komisi XI DPR RI ini menuturkan, di era Presiden Joko Widodo,
pemerintah meluncurkan pelayanan "online single submission" (OSS) atau
sistem perizinan terpadu yang dapat dimanfaatkan, baik oleh investor
kelas kakap, perusahaan kelas menengah, maupun perorangan untuk UMKM
(usaha mikro, kecil, dan menengah).
Misbakhun menambahkan, pada pemerintahan Presiden Jokowi juga terus
mendorong penerapan e-budgeting, e-katalog, dan e-procurement. "Inilah
perwujudan 'dilan' dalam pelayanan publik yang selama pemerintahan
Presiden Jokowi sudah dirintis dan berjalan,” tutur Misbakhun.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, kini proses rekrutmen aparatur
sipil negara (ASN) pun dilakukan melalui online. Badan Kepegawaian
Negara (BKN), kata dia, kini menerapkan Sistem Seleksi CPNS Nasional
(SSCN) yang menutup celah penyimpangan dalam rekrutmen calon amtenar.
"Ini semua dilakukan guna meningkatkan kualitas ASN, meningkatkan
kualitas birokrat, serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh
anak bangsa untuk bisa menjadi abdi negara, sesuai dengan kemampuan yang
mereka miliki berdasarkan hasil tes, minat, dan bakat,” tuturnya.
Misbakhun juga melihat beberapa daerah sudah menerapkan e-budgeting
secara baik, dan bahkan penarapan teknologi informasi dalam menunjang
pelayanan publik sudah menjangkau desa. Misalnya, aplikasi sistem
keuangan desa (Siskeudes) versi 2.0.
Caleg DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur II ini meyakini,
digitalisasi layanan pemerintahan juga akan mencegah praktik korupsi.
"Dengan teknologi informasi maka pertemuan tatap muka yang membuka celah
transaksi korupsi bisa diminimalkan," katanya.
(T.R024)
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019
