http://mediaindonesia.com/read/detail/226772-mk-anggap-amien-rais-hina-lembaga-peradilan
/*MK Anggap Amien Rais Hina Lembaga Peradilan*/
Penulis: *Faisal Abdalla* Pada: Senin, 01 Apr 2019, 14:45 WIB Politik
dan Hukum <http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum>
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/read/detail/226772-mk-anggap-amien-rais-hina-lembaga-peradilan>
<http://twitter.com/home/?status=MK Anggap Amien Rais Hina Lembaga
Peradilan
http://mediaindonesia.com/read/detail/226772-mk-anggap-amien-rais-hina-lembaga-peradilan
via @mediaindonesia>
MK Anggap Amien Rais Hina Lembaga Peradilan
<http://disk.mediaindonesia.com/thumbs/1200x-/news/2019/04/2f8f7ef60a627d5f70ddbb297dea1204.jpg>
/MI/PIUS ERLANGGA/
Amie Rais (tengah)
KETUA Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengancam
akan mengerahkan massa jika ditemukan dugaan kecurangan dalam pemilu.
Pernyataan Amien Rais itu dinilai penghinaan terhadap pengadilan.
"Selain dapat dikategorikan /contempt of court /terhadap Mahkamah
Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan, (pernyataan Amien) juga telah
menafikan kerja keras seluruh komponen MK yang selama ini berusaha
menguatkan kepercayaan publik terhadap MK," kata juru bicara MK Fajar
Laksono ketika dihubungi, Senin (1/4).
Fajar mengatakan undang-undang telah menyiapkan saluran menyelesaikan
sengketa pemilu di MK. Namun, keputusan memperkarakan hasil pemilu,
termasuk dugaan adanya kecurangan, merupakan hak setiap peserta yang
dapat digunakan atau tidak.
*Baca juga: * Sebut Hotel Borobudur Penuh Jin, Amien Rais Disebut Raja
Jin
<http://mediaindonesia.com/read/detail/226011-sebut-hotel-borobudur-penuh-jin-amien-rais-disebut-raja-jin>
Fajar menyesalkan pernyataan Amien. Apalagi, Amien merupakan tokoh
reformasi yang berperan dalam sejarah pembentukan MK.
"Ini yang membuat kita sulit mengerti logika berpikirnya dan tentu saja
menyesalkan pernyataan tersebut," ucap dia.
Amien Rais sebelumnya mengancam KPU bahwa dirinya akan mengerahkan massa
jika ditemukan dugaan kecurangan dalam pemilu. Itu disampaikan Amien
dalam aksi massa 313 di depan Gedung KPU.
"Tidak ada gunannya, tapi kita /people power, people power /sah," kata
Amien di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3).
(Medcom/OL-2)
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/read/detail/226772-mk-anggap-amien-rais-hina-lembaga-peradilan>
<http://twitter.com/home/?status=MK Anggap Amien Rais Hina Lembaga
Peradilan
http://mediaindonesia.com/read/detail/226772-mk-anggap-amien-rais-hina-lembaga-peradilan
via @mediaindonesia>
Pada 1975, Indonesia yang Memerangi Timor Timur, Pak Prabowo Capres
nomor urut 02 Prabowo Subianto mengikuti debat capres putaran keempat di
Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
A/foc. Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengikuti debat capres
putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). ANTARA
FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. Oleh: Husein Abdulsalam - 31 Maret 2019
Dibaca Normal 5 menit Jokowi bilang tak ada ancaman perang dalam 20
tahun ke depan. Prabowo menyanggah dengan melontarkan soal perang di
Timor Timur pada 1975. tirto.id - Laiknya Monumen Nasional (Monas) tanpa
emas di puncaknya. Begitu kiranya analogi militer Indonesia tanpa Timor
Timur (Timtim). Debat Keempat Pemilihan Presiden 2019 yang berlangsung
Sabtu (30/3) kemarin menunjukkan bahwa analogi itu pas. Dalam debat yang
berlangsung selama hampir dua jam tersebut, kata “Timtim” disebut dua
kali oleh Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 02. Prabowo
mengatakan itu dalam rangka menceritakan pengalamannya empat puluh empat
tahun lalu kala baru saja lulus dari Akademi Militer. “Jadi saudara, Pak
Jokowi, saudara sekalian. Saya waktu letnan dua, masih muda, saya juga
dapat pengarahan dari jenderal-jenderal saya tahun ‘74, [bahwa] dalam
dua puluh tahun tidak akan terjadi perang. Tahu-tahu tahun ‘75, Timtim
meletus. Saya, letnan dua, berangkat ke Timtim, Pak. Padahal,
jenderal-jenderal saya memberi pengarahan dalam dua puluh tahun tidak
akan ada perang,” ujar Prabowo. Pangkal pernyataan itu: ucapan Jokowi,
calon presiden nomor urut 01, soal informasi intelijen strategis yang
masuk kepadanya bahwa tidak akan ada invasi dari negara lain ke
Indonesia dalam dua puluh tahun ke depan. Jokowi menerangkan ini untuk
menjelaskan tanggapannya terhadap Prabowo yang mengungkit soal anggaran
kecil dan betapa tidak memadai alat pertahanan dan keamanan Indonesia.
“Kalau tadi bapak membandingkan kita dengan negara negara tetangga yang
memang anggaran kita lebih kecil, tetapi saya masih meyakini bahwa dari
informasi intelijen strategis yang masuk pada saya mengatakan bahwa dua
puluh tahun ke depan invasi dari negara lain ke negara kita dapat
dikatakan tidak ada dalam waktu kurun dua puluh tahun,” kata Jokowi.
Baca juga: Prabowo Melupakan Pelanggaran HAM Berat Timor Timur Manuver
Benny dan Moertopo Pada abad ke-17, pulau Timor dicaplok dua negara
adidaya Eropa: Portugis dan Belanda. Belanda menguasai Timor bagian
barat. Wilayah ini, kemudian, jadi bagian dari Indonesia yang diakui
kedaulatannya oleh Belanda pada 1949. Sedangkan Portugis berkuasa atas
Timor bagian timur. Wilayah Timor Portugis inilah yang kemudian diambil
secara paksa oleh Indonesia untuk dijadikan provinsi ke-27 yang bernama
Timtim. Yang Prabowo katakan memang benar: perang di Timtim meletus pada
1975. Namun, itu bukan perang seperti yang dimaksud Jokowi: perang yang
terjadi ketika negara lain menginvasi Indonesia. Perang di Timtim adalah
perang yang diciptakan Indonesia sendiri. Pada 1975, bukan Timor
Portugis atau negara lain yang menginvasi Indonesia, tapi Indonesia yang
menginvasi Timor Portugis. Tentu, itu juga terlaksana berkat dukungan
negara-negara sekutu Indonesia saat itu. Australia dan Amerika Serikat
(AS), misalnya. Setahun sebelum Indonesia melancarkan invasi ke Timor
bagian timur, Revolusi Anyelir melanda Portugis. Revolusi ini bermula
kala Perdana Menteri Portugis Marcello Caetano tidak mau menyetop perang
terhadap milisi anti-kolonialisme di wilayah jajahan Portugis. Perang
ini membuat kehidupan perwira junior angkatan perang Portugis sulit.
Mereka pun angkat suara dengan membentuk Movimento das Forças Armadas
(MFA). MFA menuntut pemerintah Undang-undang 373-73 dicabut. Bagi
mereka, pencabutan undang-undang itu bakal mengakhiri perang di tanah
jajahan sekaligus menawarkan model politik baru untuk Portugis.
Puncaknya, para serdadu Portugis melancarkan kudeta pada 25 April 1974.
Ketika Portugis diatur pemerintahan junta yang dipimpin MFA itulah satu
per satu wilayah koloninya menyatakan kemerdekaan (Mozambik dan Angola)
atau diambil alih negara terdekatnya (Goa oleh India atau São João
Baptista de Ajudá oleh Benin). Ihwal ke arah mana Timor Portugis hendak
berlabuh setelah Revolusi Anyelir terbelah menjadi tiga faksi. Partai
União Democrática Timorense (UDT) ingin Timor Portugis tetap menjadi
wilayah Portugis. Sedangkan Frente Revolucionária de Timor-Leste
Independente (Fretilin) ingin Timor Portugis merdeka. Sementara itu,
Associacao Popular Democratica de Timor (Apodeti), Pardito Trabalhista,
dan Klibur Oan Timor Aswain ingin bergabung dengan Indonesia. Baca juga:
Xanana Gusmao: Sahabat yang Dulu Bergerilya Melawan Indonesia Melihat
situasi tersebut, militer Indonesia tidak tinggal diam. Pada pertengahan
dan akhir 1974, mereka cari cara masuk dan merayu para elite masyarakat
Timor Portugis. Badan Koordinasi Intelijen (Bakin) mengirim tim
intelijen ke Timor Portugis pada Juli 1974. Tim ini dipimpin Kolonel
Aloysius Sugiyanto. Sebagaimana dicatat buku Benny Moerdani (2015) yang
disusun Tempo dan Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Aloysius
ditugaskan Wakil Kepala Bakin Ali Moertopo untuk menjajaki peluang
integrasi dengan pemimpin sipil di Timor Portugal. Pada Januari 1975,
Bakin menaikkan status kegiatan itu menjadi operasi penggalangan politik
dan diberi sandi Komodo. Operasi ini berhasil menjaring empat partai,
kecuali Fretilin, untuk berintegrasi. Pada akhir 1974, Benny Moerdani,
serdadu berpangkat brigadir jenderal yang kala itu menjabat Asisten
Intelijen Departemen Pertahanan dan Keamanan, menugaskan Sutiyoso untuk
mencari cara masuk ke Timor Portugis. Sutiyoso, kala itu, menjabat
Kepala Seksi Intelijen Grup II Komando Pasukan Sandi Yudha
(Kopassandha). Penugasan ini adalah awal dari rangkaian operasi
intelijen militer Kopassandha di Timor Portugis. Pada pertengahan 1975,
skala operasi ini dinaikkan. Benny melancarkan Operasi Flamboyan.
Dipimpin Kolonel Dading Kalbuadi, Flamboyan dimaksudkan untuk merekrut
milisi dan menyiapkan basis untuk operasi militer skala besar. Baca
juga: Operasi Komodo: Pendahuluan Sebelum Invasi Indonesia ke Timor
Timur Lampu Hijau Soeharto dan Paman Sam Jusuf Wanandi, salah satu
pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menulis
dalam Menyibak Tabir Orde Baru (2014) bahwa sikap pemimpin Indonesia
terhadap Timor Portugis terpecah. CSIS dan Ali Moertopo ingin solusi
politik yang damai. Benny dan kelompok intelijen militer menganggap
kasus Timor Portugis sebagai operasi intelijen, sedangkan para jenderal
di Departemen Pertahanan dan Keamanan selalu melihat segala sesuatu dari
kacamata militer. Presiden Soeharto, orang yang kelak menjadi mertua
Prabowo, pada pertengahan 1975 masih meragukan jalan militer untuk Timor
Portugis. “Ketika memulai ini, persiapan OK, memperkirakan kejadian OK,
kau perlu intelijen dan evaluasi kau perlu propaganda saya tidak
keberatan. Tapi kalau kita akan berperang, ini soal lain,” kata Seoharto
dalam suatu pertemuannya dengan para petinggi militer Indonesia, sehari
setelah perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1975. Pertemuan itu, catat
Jusuf, berselang tujuh hari setelah UDT meluncurkan kudeta di Timor
Portugis. Di sana hadir sekitar 10 orang, termasuk Panglima ABRI
Jenderal Maraden Panggabean, Deputi Urusan Logistik Hasnan Habib, Deputi
Urusan Operasional Marsekal Udara Soedarmono, dan Benny. Pernyataan
Soeharto itu ditujukan kepada Panggabean yang dalam pertemuan menyatakan
pihaknya siap masuk ke Timor Portugis. Kata Jusuf Wanandi, “Jelas
Presiden tidak menginginkan invasi itu.” Namun, pada 28 November 1975,
Fretilin yang berhaluan Marxis-Leninis memproklamasikan kemerdekaan
Timor Portugis. Menurut Jusuf, tindakan Fretilin melampaui puncak
toleransi Pemerintah Indonesia. Belum lagi, pemerintah Indonesia dibikin
pusing dengan jumlah pengungsi di Atambua yang mencapai 100 ribu orang.
Soeharto tidak punya alternatif lain karena pemerintahan kolonial
Portugal tidak mau melakukan apa pun untuk memulihkan ketertiban di
Timor Portugis. “Prospek sebuah rezim komunis di tengah wilayah
Nusantara mengusik dia,” kata Jusuf. infografik timor leste Meski
demikian, arsip rahasia AS yang dibuka pada 2001 mengungkap komunikasi
antara Soeharto dengan Presiden AS Gerald Rudolph Ford Jr. mengenai
Timor Portugis. Pada 5 Juli 1975, Soeharto menelepon Ford. Kata
Soeharto, “Sebuah negara merdeka tidak akan mungkin ... Jadi,
satu-satunya cara adalah mengintegrasikannya ke Indonesia." Artinya,
Soeharto sebenarnya sudah ingin mencaplok Timor Portugis sejak
pertengahan 1975, sebelum menolak usulan Panggabean dan mendengar
Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timor Portugis. Lalu, Soeharto
bertemu para jenderal pada 3 Desember 1975. Memang, tidak ada perintah
tegas dari Soeharto untuk menyerang Timtim. Meski demikian, Jusuf
memberi penjelasan, “Gaya Presiden Soeharto memang bukan gaya yang
memberikan perintah langsung. Namun, ia memberikan lampu hijau kepada
Departemen Pertahanan dan Keamanan untuk mengambil alih Timtim." Tiga
hari setelah pertemuan ini, Presiden AS Ford dan Sekretaris Negara AS
Henry A. Kissinger berkunjung ke Indonesia. Arsip Rahasia AS yang dibuka
pada 2001 mengungkap dalam pertemuan itu, AS memberikan lampu hijau
kepada Indonesia untuk menyerbu Timor Portugis. "Adalah penting bahwa
apa pun yang Anda lakukan berhasil dengan cepat,” ujar Kissinger kepada
Soeharto. Kissinger ingin Soeharto menunggu sampai dia dan Ford tiba di
AS lagi. "Presiden akan kembali pada Senin pukul 14.00 waktu Jakarta,"
katanya. "Kami mengerti masalahmu dan kebutuhan untuk bergerak cepat,
tetapi aku hanya mengatakan bahwa akan lebih baik jika dilakukan setelah
kita kembali." Kissinger juga mengatakan AS dapat menafsirkan invasi
Indonesia ke Timor Portugis sebagai "pertahanan diri" bukan "operasi
luar negeri." “Satu-satunya alasan Indonesia berperang di Timor Timur
adalah karena sponsor Prabowo, Soeharto, memulai perang itu. Setelah
mendapatkan lampu hijau dan senjata dari Ford dan Kissinger [pemimpin]
AS, dia dan ABRI menyerbu dan membunuh sepertiga dari populasi Timor
Timur, pembantaian proporsional paling intensif sejak Nazi,” ujar
jurnalis investigatif yang banyak mengulas militer Indonesia, Allan
Nairn, kepada Tirto, Sabtu (31/3) malam. Baca juga: Upaya Indonesia
Mencaplok Timor Lorosae lewat Operasi Seroja Seroja Membara di Bumi
Lorosae Pada 7 Desember 1975, Indonesia melancarkan operasi militer
merebut Timor Portugis yang diberi sandi Seroja. Memasuki 17 Juli 1976,
pemerintah Indonesia meresmikan Timor Portugis sebagai provinsi ke-27
bernama Timor Timur. Namun, kuasa Indonesia di Timor Timur tidak abadi.
Pada 1999, atas desakan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), sebuah
referendum dilaksanakan. Hasilnya menyatakan sebagian besar warga Timor
Timur ingin merdeka dari Indonesia. Commission for Reception, Truth, and
Reconciliation (CAVR) melaporkan korban kematian terkait konflik di
Timtim sekurang-kurang sebanyak 102.800 orang. Sekitar 18.600 orang di
antaranya dibunuh atau hilang. Sedangkan 84.000 orang lainnya mati
kelaparan atau karena sakit parah. Sementara itu, "Indonesian Casualties
in East Timor, 1975-1999: Analysis of an Official List" yang disusun
Garry van Klinken menelaah sekitar sekitar 3.600 orang Indonesia tewas
dalam pertempuran di Timtim pada periode 1975 hingga 1999. Baca juga
artikel terkait DEBAT CAPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Husein
Abdulsalam (tirto.id - Politik) Penulis: Husein Abdulsalam Editor:
Maulida Sri Handayani
Baca selengkapnya di Tirto.id <https://tirto.id> dengan judul "Pada
1975, Indonesia yang Memerangi Timor Timur, Pak Prabowo",
https://tirto.id/pada-1975-indonesia-yang-memerangi-timor-timur-pak-prabowo-dkCJ.
Follow kami di Instagram: tirtoid <https://instagram.com/tirtoid> |
Twitter: tirto.id <https://twitter.com/tirtoid>
Pada 1975, Indonesia yang Memerangi Timor Timur, Pak Prabowo Capres
nomor urut 02 Prabowo Subianto mengikuti debat capres putaran keempat di
Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
A/foc. Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengikuti debat capres
putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). ANTARA
FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. Oleh: Husein Abdulsalam - 31 Maret 2019
Dibaca Normal 5 menit Jokowi bilang tak ada ancaman perang dalam 20
tahun ke depan. Prabowo menyanggah dengan melontarkan soal perang di
Timor Timur pada 1975. tirto.id - Laiknya Monumen Nasional (Monas) tanpa
emas di puncaknya. Begitu kiranya analogi militer Indonesia tanpa Timor
Timur (Timtim). Debat Keempat Pemilihan Presiden 2019 yang berlangsung
Sabtu (30/3) kemarin menunjukkan bahwa analogi itu pas. Dalam debat yang
berlangsung selama hampir dua jam tersebut, kata “Timtim” disebut dua
kali oleh Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 02. Prabowo
mengatakan itu dalam rangka menceritakan pengalamannya empat puluh empat
tahun lalu kala baru saja lulus dari Akademi Militer. “Jadi saudara, Pak
Jokowi, saudara sekalian. Saya waktu letnan dua, masih muda, saya juga
dapat pengarahan dari jenderal-jenderal saya tahun ‘74, [bahwa] dalam
dua puluh tahun tidak akan terjadi perang. Tahu-tahu tahun ‘75, Timtim
meletus. Saya, letnan dua, berangkat ke Timtim, Pak. Padahal,
jenderal-jenderal saya memberi pengarahan dalam dua puluh tahun tidak
akan ada perang,” ujar Prabowo. Pangkal pernyataan itu: ucapan Jokowi,
calon presiden nomor urut 01, soal informasi intelijen strategis yang
masuk kepadanya bahwa tidak akan ada invasi dari negara lain ke
Indonesia dalam dua puluh tahun ke depan. Jokowi menerangkan ini untuk
menjelaskan tanggapannya terhadap Prabowo yang mengungkit soal anggaran
kecil dan betapa tidak memadai alat pertahanan dan keamanan Indonesia.
“Kalau tadi bapak membandingkan kita dengan negara negara tetangga yang
memang anggaran kita lebih kecil, tetapi saya masih meyakini bahwa dari
informasi intelijen strategis yang masuk pada saya mengatakan bahwa dua
puluh tahun ke depan invasi dari negara lain ke negara kita dapat
dikatakan tidak ada dalam waktu kurun dua puluh tahun,” kata Jokowi.
Baca juga: Prabowo Melupakan Pelanggaran HAM Berat Timor Timur Manuver
Benny dan Moertopo Pada abad ke-17, pulau Timor dicaplok dua negara
adidaya Eropa: Portugis dan Belanda. Belanda menguasai Timor bagian
barat. Wilayah ini, kemudian, jadi bagian dari Indonesia yang diakui
kedaulatannya oleh Belanda pada 1949. Sedangkan Portugis berkuasa atas
Timor bagian timur. Wilayah Timor Portugis inilah yang kemudian diambil
secara paksa oleh Indonesia untuk dijadikan provinsi ke-27 yang bernama
Timtim. Yang Prabowo katakan memang benar: perang di Timtim meletus pada
1975. Namun, itu bukan perang seperti yang dimaksud Jokowi: perang yang
terjadi ketika negara lain menginvasi Indonesia. Perang di Timtim adalah
perang yang diciptakan Indonesia sendiri. Pada 1975, bukan Timor
Portugis atau negara lain yang menginvasi Indonesia, tapi Indonesia yang
menginvasi Timor Portugis. Tentu, itu juga terlaksana berkat dukungan
negara-negara sekutu Indonesia saat itu. Australia dan Amerika Serikat
(AS), misalnya. Setahun sebelum Indonesia melancarkan invasi ke Timor
bagian timur, Revolusi Anyelir melanda Portugis. Revolusi ini bermula
kala Perdana Menteri Portugis Marcello Caetano tidak mau menyetop perang
terhadap milisi anti-kolonialisme di wilayah jajahan Portugis. Perang
ini membuat kehidupan perwira junior angkatan perang Portugis sulit.
Mereka pun angkat suara dengan membentuk Movimento das Forças Armadas
(MFA). MFA menuntut pemerintah Undang-undang 373-73 dicabut. Bagi
mereka, pencabutan undang-undang itu bakal mengakhiri perang di tanah
jajahan sekaligus menawarkan model politik baru untuk Portugis.
Puncaknya, para serdadu Portugis melancarkan kudeta pada 25 April 1974.
Ketika Portugis diatur pemerintahan junta yang dipimpin MFA itulah satu
per satu wilayah koloninya menyatakan kemerdekaan (Mozambik dan Angola)
atau diambil alih negara terdekatnya (Goa oleh India atau São João
Baptista de Ajudá oleh Benin). Ihwal ke arah mana Timor Portugis hendak
berlabuh setelah Revolusi Anyelir terbelah menjadi tiga faksi. Partai
União Democrática Timorense (UDT) ingin Timor Portugis tetap menjadi
wilayah Portugis. Sedangkan Frente Revolucionária de Timor-Leste
Independente (Fretilin) ingin Timor Portugis merdeka. Sementara itu,
Associacao Popular Democratica de Timor (Apodeti), Pardito Trabalhista,
dan Klibur Oan Timor Aswain ingin bergabung dengan Indonesia. Baca juga:
Xanana Gusmao: Sahabat yang Dulu Bergerilya Melawan Indonesia Melihat
situasi tersebut, militer Indonesia tidak tinggal diam. Pada pertengahan
dan akhir 1974, mereka cari cara masuk dan merayu para elite masyarakat
Timor Portugis. Badan Koordinasi Intelijen (Bakin) mengirim tim
intelijen ke Timor Portugis pada Juli 1974. Tim ini dipimpin Kolonel
Aloysius Sugiyanto. Sebagaimana dicatat buku Benny Moerdani (2015) yang
disusun Tempo dan Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Aloysius
ditugaskan Wakil Kepala Bakin Ali Moertopo untuk menjajaki peluang
integrasi dengan pemimpin sipil di Timor Portugal. Pada Januari 1975,
Bakin menaikkan status kegiatan itu menjadi operasi penggalangan politik
dan diberi sandi Komodo. Operasi ini berhasil menjaring empat partai,
kecuali Fretilin, untuk berintegrasi. Pada akhir 1974, Benny Moerdani,
serdadu berpangkat brigadir jenderal yang kala itu menjabat Asisten
Intelijen Departemen Pertahanan dan Keamanan, menugaskan Sutiyoso untuk
mencari cara masuk ke Timor Portugis. Sutiyoso, kala itu, menjabat
Kepala Seksi Intelijen Grup II Komando Pasukan Sandi Yudha
(Kopassandha). Penugasan ini adalah awal dari rangkaian operasi
intelijen militer Kopassandha di Timor Portugis. Pada pertengahan 1975,
skala operasi ini dinaikkan. Benny melancarkan Operasi Flamboyan.
Dipimpin Kolonel Dading Kalbuadi, Flamboyan dimaksudkan untuk merekrut
milisi dan menyiapkan basis untuk operasi militer skala besar. Baca
juga: Operasi Komodo: Pendahuluan Sebelum Invasi Indonesia ke Timor
Timur Lampu Hijau Soeharto dan Paman Sam Jusuf Wanandi, salah satu
pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menulis
dalam Menyibak Tabir Orde Baru (2014) bahwa sikap pemimpin Indonesia
terhadap Timor Portugis terpecah. CSIS dan Ali Moertopo ingin solusi
politik yang damai. Benny dan kelompok intelijen militer menganggap
kasus Timor Portugis sebagai operasi intelijen, sedangkan para jenderal
di Departemen Pertahanan dan Keamanan selalu melihat segala sesuatu dari
kacamata militer. Presiden Soeharto, orang yang kelak menjadi mertua
Prabowo, pada pertengahan 1975 masih meragukan jalan militer untuk Timor
Portugis. “Ketika memulai ini, persiapan OK, memperkirakan kejadian OK,
kau perlu intelijen dan evaluasi kau perlu propaganda saya tidak
keberatan. Tapi kalau kita akan berperang, ini soal lain,” kata Seoharto
dalam suatu pertemuannya dengan para petinggi militer Indonesia, sehari
setelah perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1975. Pertemuan itu, catat
Jusuf, berselang tujuh hari setelah UDT meluncurkan kudeta di Timor
Portugis. Di sana hadir sekitar 10 orang, termasuk Panglima ABRI
Jenderal Maraden Panggabean, Deputi Urusan Logistik Hasnan Habib, Deputi
Urusan Operasional Marsekal Udara Soedarmono, dan Benny. Pernyataan
Soeharto itu ditujukan kepada Panggabean yang dalam pertemuan menyatakan
pihaknya siap masuk ke Timor Portugis. Kata Jusuf Wanandi, “Jelas
Presiden tidak menginginkan invasi itu.” Namun, pada 28 November 1975,
Fretilin yang berhaluan Marxis-Leninis memproklamasikan kemerdekaan
Timor Portugis. Menurut Jusuf, tindakan Fretilin melampaui puncak
toleransi Pemerintah Indonesia. Belum lagi, pemerintah Indonesia dibikin
pusing dengan jumlah pengungsi di Atambua yang mencapai 100 ribu orang.
Soeharto tidak punya alternatif lain karena pemerintahan kolonial
Portugal tidak mau melakukan apa pun untuk memulihkan ketertiban di
Timor Portugis. “Prospek sebuah rezim komunis di tengah wilayah
Nusantara mengusik dia,” kata Jusuf. infografik timor leste Meski
demikian, arsip rahasia AS yang dibuka pada 2001 mengungkap komunikasi
antara Soeharto dengan Presiden AS Gerald Rudolph Ford Jr. mengenai
Timor Portugis. Pada 5 Juli 1975, Soeharto menelepon Ford. Kata
Soeharto, “Sebuah negara merdeka tidak akan mungkin ... Jadi,
satu-satunya cara adalah mengintegrasikannya ke Indonesia." Artinya,
Soeharto sebenarnya sudah ingin mencaplok Timor Portugis sejak
pertengahan 1975, sebelum menolak usulan Panggabean dan mendengar
Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timor Portugis. Lalu, Soeharto
bertemu para jenderal pada 3 Desember 1975. Memang, tidak ada perintah
tegas dari Soeharto untuk menyerang Timtim. Meski demikian, Jusuf
memberi penjelasan, “Gaya Presiden Soeharto memang bukan gaya yang
memberikan perintah langsung. Namun, ia memberikan lampu hijau kepada
Departemen Pertahanan dan Keamanan untuk mengambil alih Timtim." Tiga
hari setelah pertemuan ini, Presiden AS Ford dan Sekretaris Negara AS
Henry A. Kissinger berkunjung ke Indonesia. Arsip Rahasia AS yang dibuka
pada 2001 mengungkap dalam pertemuan itu, AS memberikan lampu hijau
kepada Indonesia untuk menyerbu Timor Portugis. "Adalah penting bahwa
apa pun yang Anda lakukan berhasil dengan cepat,” ujar Kissinger kepada
Soeharto. Kissinger ingin Soeharto menunggu sampai dia dan Ford tiba di
AS lagi. "Presiden akan kembali pada Senin pukul 14.00 waktu Jakarta,"
katanya. "Kami mengerti masalahmu dan kebutuhan untuk bergerak cepat,
tetapi aku hanya mengatakan bahwa akan lebih baik jika dilakukan setelah
kita kembali." Kissinger juga mengatakan AS dapat menafsirkan invasi
Indonesia ke Timor Portugis sebagai "pertahanan diri" bukan "operasi
luar negeri." “Satu-satunya alasan Indonesia berperang di Timor Timur
adalah karena sponsor Prabowo, Soeharto, memulai perang itu. Setelah
mendapatkan lampu hijau dan senjata dari Ford dan Kissinger [pemimpin]
AS, dia dan ABRI menyerbu dan membunuh sepertiga dari populasi Timor
Timur, pembantaian proporsional paling intensif sejak Nazi,” ujar
jurnalis investigatif yang banyak mengulas militer Indonesia, Allan
Nairn, kepada Tirto, Sabtu (31/3) malam. Baca juga: Upaya Indonesia
Mencaplok Timor Lorosae lewat Operasi Seroja Seroja Membara di Bumi
Lorosae Pada 7 Desember 1975, Indonesia melancarkan operasi militer
merebut Timor Portugis yang diberi sandi Seroja. Memasuki 17 Juli 1976,
pemerintah Indonesia meresmikan Timor Portugis sebagai provinsi ke-27
bernama Timor Timur. Namun, kuasa Indonesia di Timor Timur tidak abadi.
Pada 1999, atas desakan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), sebuah
referendum dilaksanakan. Hasilnya menyatakan sebagian besar warga Timor
Timur ingin merdeka dari Indonesia. Commission for Reception, Truth, and
Reconciliation (CAVR) melaporkan korban kematian terkait konflik di
Timtim sekurang-kurang sebanyak 102.800 orang. Sekitar 18.600 orang di
antaranya dibunuh atau hilang. Sedangkan 84.000 orang lainnya mati
kelaparan atau karena sakit parah. Sementara itu, "Indonesian Casualties
in East Timor, 1975-1999: Analysis of an Official List" yang disusun
Garry van Klinken menelaah sekitar sekitar 3.600 orang Indonesia tewas
dalam pertempuran di Timtim pada periode 1975 hingga 1999. Baca juga
artikel terkait DEBAT CAPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Husein
Abdulsalam (tirto.id - Politik) Penulis: Husein Abdulsalam Editor:
Maulida Sri Handayani
Baca selengkapnya di Tirto.id <https://tirto.id> dengan judul "Pada
1975, Indonesia yang Memerangi Timor Timur, Pak Prabowo",
https://tirto.id/pada-1975-indonesia-yang-memerangi-timor-timur-pak-prabowo-dkCJ.
Follow kami di Instagram: tirtoid <https://instagram.com/tirtoid> |
Twitter: tirto.id <https://twitter.com/tirtoid>
Pada 1975, Indonesia yang Memerangi Timor Timur, Pak Prabowo Capres
nomor urut 02 Prabowo Subianto mengikuti debat capres putaran keempat di
Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
A/foc. Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengikuti debat capres
putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). ANTARA
FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. Oleh: Husein Abdulsalam - 31 Maret 2019
Dibaca Normal 5 menit Jokowi bilang tak ada ancaman perang dalam 20
tahun ke depan. Prabowo menyanggah dengan melontarkan soal perang di
Timor Timur pada 1975. tirto.id - Laiknya Monumen Nasional (Monas) tanpa
emas di puncaknya. Begitu kiranya analogi militer Indonesia tanpa Timor
Timur (Timtim). Debat Keempat Pemilihan Presiden 2019 yang berlangsung
Sabtu (30/3) kemarin menunjukkan bahwa analogi itu pas. Dalam debat yang
berlangsung selama hampir dua jam tersebut, kata “Timtim” disebut dua
kali oleh Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 02. Prabowo
mengatakan itu dalam rangka menceritakan pengalamannya empat puluh empat
tahun lalu kala baru saja lulus dari Akademi Militer. “Jadi saudara, Pak
Jokowi, saudara sekalian. Saya waktu letnan dua, masih muda, saya juga
dapat pengarahan dari jenderal-jenderal saya tahun ‘74, [bahwa] dalam
dua puluh tahun tidak akan terjadi perang. Tahu-tahu tahun ‘75, Timtim
meletus. Saya, letnan dua, berangkat ke Timtim, Pak. Padahal,
jenderal-jenderal saya memberi pengarahan dalam dua puluh tahun tidak
akan ada perang,” ujar Prabowo. Pangkal pernyataan itu: ucapan Jokowi,
calon presiden nomor urut 01, soal informasi intelijen strategis yang
masuk kepadanya bahwa tidak akan ada invasi dari negara lain ke
Indonesia dalam dua puluh tahun ke depan. Jokowi menerangkan ini untuk
menjelaskan tanggapannya terhadap Prabowo yang mengungkit soal anggaran
kecil dan betapa tidak memadai alat pertahanan dan keamanan Indonesia.
“Kalau tadi bapak membandingkan kita dengan negara negara tetangga yang
memang anggaran kita lebih kecil, tetapi saya masih meyakini bahwa dari
informasi intelijen strategis yang masuk pada saya mengatakan bahwa dua
puluh tahun ke depan invasi dari negara lain ke negara kita dapat
dikatakan tidak ada dalam waktu kurun dua puluh tahun,” kata Jokowi.
Baca juga: Prabowo Melupakan Pelanggaran HAM Berat Timor Timur Manuver
Benny dan Moertopo Pada abad ke-17, pulau Timor dicaplok dua negara
adidaya Eropa: Portugis dan Belanda. Belanda menguasai Timor bagian
barat. Wilayah ini, kemudian, jadi bagian dari Indonesia yang diakui
kedaulatannya oleh Belanda pada 1949. Sedangkan Portugis berkuasa atas
Timor bagian timur. Wilayah Timor Portugis inilah yang kemudian diambil
secara paksa oleh Indonesia untuk dijadikan provinsi ke-27 yang bernama
Timtim. Yang Prabowo katakan memang benar: perang di Timtim meletus pada
1975. Namun, itu bukan perang seperti yang dimaksud Jokowi: perang yang
terjadi ketika negara lain menginvasi Indonesia. Perang di Timtim adalah
perang yang diciptakan Indonesia sendiri. Pada 1975, bukan Timor
Portugis atau negara lain yang menginvasi Indonesia, tapi Indonesia yang
menginvasi Timor Portugis. Tentu, itu juga terlaksana berkat dukungan
negara-negara sekutu Indonesia saat itu. Australia dan Amerika Serikat
(AS), misalnya. Setahun sebelum Indonesia melancarkan invasi ke Timor
bagian timur, Revolusi Anyelir melanda Portugis. Revolusi ini bermula
kala Perdana Menteri Portugis Marcello Caetano tidak mau menyetop perang
terhadap milisi anti-kolonialisme di wilayah jajahan Portugis. Perang
ini membuat kehidupan perwira junior angkatan perang Portugis sulit.
Mereka pun angkat suara dengan membentuk Movimento das Forças Armadas
(MFA). MFA menuntut pemerintah Undang-undang 373-73 dicabut. Bagi
mereka, pencabutan undang-undang itu bakal mengakhiri perang di tanah
jajahan sekaligus menawarkan model politik baru untuk Portugis.
Puncaknya, para serdadu Portugis melancarkan kudeta pada 25 April 1974.
Ketika Portugis diatur pemerintahan junta yang dipimpin MFA itulah satu
per satu wilayah koloninya menyatakan kemerdekaan (Mozambik dan Angola)
atau diambil alih negara terdekatnya (Goa oleh India atau São João
Baptista de Ajudá oleh Benin). Ihwal ke arah mana Timor Portugis hendak
berlabuh setelah Revolusi Anyelir terbelah menjadi tiga faksi. Partai
União Democrática Timorense (UDT) ingin Timor Portugis tetap menjadi
wilayah Portugis. Sedangkan Frente Revolucionária de Timor-Leste
Independente (Fretilin) ingin Timor Portugis merdeka. Sementara itu,
Associacao Popular Democratica de Timor (Apodeti), Pardito Trabalhista,
dan Klibur Oan Timor Aswain ingin bergabung dengan Indonesia. Baca juga:
Xanana Gusmao: Sahabat yang Dulu Bergerilya Melawan Indonesia Melihat
situasi tersebut, militer Indonesia tidak tinggal diam. Pada pertengahan
dan akhir 1974, mereka cari cara masuk dan merayu para elite masyarakat
Timor Portugis. Badan Koordinasi Intelijen (Bakin) mengirim tim
intelijen ke Timor Portugis pada Juli 1974. Tim ini dipimpin Kolonel
Aloysius Sugiyanto. Sebagaimana dicatat buku Benny Moerdani (2015) yang
disusun Tempo dan Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Aloysius
ditugaskan Wakil Kepala Bakin Ali Moertopo untuk menjajaki peluang
integrasi dengan pemimpin sipil di Timor Portugal. Pada Januari 1975,
Bakin menaikkan status kegiatan itu menjadi operasi penggalangan politik
dan diberi sandi Komodo. Operasi ini berhasil menjaring empat partai,
kecuali Fretilin, untuk berintegrasi. Pada akhir 1974, Benny Moerdani,
serdadu berpangkat brigadir jenderal yang kala itu menjabat Asisten
Intelijen Departemen Pertahanan dan Keamanan, menugaskan Sutiyoso untuk
mencari cara masuk ke Timor Portugis. Sutiyoso, kala itu, menjabat
Kepala Seksi Intelijen Grup II Komando Pasukan Sandi Yudha
(Kopassandha). Penugasan ini adalah awal dari rangkaian operasi
intelijen militer Kopassandha di Timor Portugis. Pada pertengahan 1975,
skala operasi ini dinaikkan. Benny melancarkan Operasi Flamboyan.
Dipimpin Kolonel Dading Kalbuadi, Flamboyan dimaksudkan untuk merekrut
milisi dan menyiapkan basis untuk operasi militer skala besar. Baca
juga: Operasi Komodo: Pendahuluan Sebelum Invasi Indonesia ke Timor
Timur Lampu Hijau Soeharto dan Paman Sam Jusuf Wanandi, salah satu
pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menulis
dalam Menyibak Tabir Orde Baru (2014) bahwa sikap pemimpin Indonesia
terhadap Timor Portugis terpecah. CSIS dan Ali Moertopo ingin solusi
politik yang damai. Benny dan kelompok intelijen militer menganggap
kasus Timor Portugis sebagai operasi intelijen, sedangkan para jenderal
di Departemen Pertahanan dan Keamanan selalu melihat segala sesuatu dari
kacamata militer. Presiden Soeharto, orang yang kelak menjadi mertua
Prabowo, pada pertengahan 1975 masih meragukan jalan militer untuk Timor
Portugis. “Ketika memulai ini, persiapan OK, memperkirakan kejadian OK,
kau perlu intelijen dan evaluasi kau perlu propaganda saya tidak
keberatan. Tapi kalau kita akan berperang, ini soal lain,” kata Seoharto
dalam suatu pertemuannya dengan para petinggi militer Indonesia, sehari
setelah perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1975. Pertemuan itu, catat
Jusuf, berselang tujuh hari setelah UDT meluncurkan kudeta di Timor
Portugis. Di sana hadir sekitar 10 orang, termasuk Panglima ABRI
Jenderal Maraden Panggabean, Deputi Urusan Logistik Hasnan Habib, Deputi
Urusan Operasional Marsekal Udara Soedarmono, dan Benny. Pernyataan
Soeharto itu ditujukan kepada Panggabean yang dalam pertemuan menyatakan
pihaknya siap masuk ke Timor Portugis. Kata Jusuf Wanandi, “Jelas
Presiden tidak menginginkan invasi itu.” Namun, pada 28 November 1975,
Fretilin yang berhaluan Marxis-Leninis memproklamasikan kemerdekaan
Timor Portugis. Menurut Jusuf, tindakan Fretilin melampaui puncak
toleransi Pemerintah Indonesia. Belum lagi, pemerintah Indonesia dibikin
pusing dengan jumlah pengungsi di Atambua yang mencapai 100 ribu orang.
Soeharto tidak punya alternatif lain karena pemerintahan kolonial
Portugal tidak mau melakukan apa pun untuk memulihkan ketertiban di
Timor Portugis. “Prospek sebuah rezim komunis di tengah wilayah
Nusantara mengusik dia,” kata Jusuf. infografik timor leste Meski
demikian, arsip rahasia AS yang dibuka pada 2001 mengungkap komunikasi
antara Soeharto dengan Presiden AS Gerald Rudolph Ford Jr. mengenai
Timor Portugis. Pada 5 Juli 1975, Soeharto menelepon Ford. Kata
Soeharto, “Sebuah negara merdeka tidak akan mungkin ... Jadi,
satu-satunya cara adalah mengintegrasikannya ke Indonesia." Artinya,
Soeharto sebenarnya sudah ingin mencaplok Timor Portugis sejak
pertengahan 1975, sebelum menolak usulan Panggabean dan mendengar
Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timor Portugis. Lalu, Soeharto
bertemu para jenderal pada 3 Desember 1975. Memang, tidak ada perintah
tegas dari Soeharto untuk menyerang Timtim. Meski demikian, Jusuf
memberi penjelasan, “Gaya Presiden Soeharto memang bukan gaya yang
memberikan perintah langsung. Namun, ia memberikan lampu hijau kepada
Departemen Pertahanan dan Keamanan untuk mengambil alih Timtim." Tiga
hari setelah pertemuan ini, Presiden AS Ford dan Sekretaris Negara AS
Henry A. Kissinger berkunjung ke Indonesia. Arsip Rahasia AS yang dibuka
pada 2001 mengungkap dalam pertemuan itu, AS memberikan lampu hijau
kepada Indonesia untuk menyerbu Timor Portugis. "Adalah penting bahwa
apa pun yang Anda lakukan berhasil dengan cepat,” ujar Kissinger kepada
Soeharto. Kissinger ingin Soeharto menunggu sampai dia dan Ford tiba di
AS lagi. "Presiden akan kembali pada Senin pukul 14.00 waktu Jakarta,"
katanya. "Kami mengerti masalahmu dan kebutuhan untuk bergerak cepat,
tetapi aku hanya mengatakan bahwa akan lebih baik jika dilakukan setelah
kita kembali." Kissinger juga mengatakan AS dapat menafsirkan invasi
Indonesia ke Timor Portugis sebagai "pertahanan diri" bukan "operasi
luar negeri." “Satu-satunya alasan Indonesia berperang di Timor Timur
adalah karena sponsor Prabowo, Soeharto, memulai perang itu. Setelah
mendapatkan lampu hijau dan senjata dari Ford dan Kissinger [pemimpin]
AS, dia dan ABRI menyerbu dan membunuh sepertiga dari populasi Timor
Timur, pembantaian proporsional paling intensif sejak Nazi,” ujar
jurnalis investigatif yang banyak mengulas militer Indonesia, Allan
Nairn, kepada Tirto, Sabtu (31/3) malam. Baca juga: Upaya Indonesia
Mencaplok Timor Lorosae lewat Operasi Seroja Seroja Membara di Bumi
Lorosae Pada 7 Desember 1975, Indonesia melancarkan operasi militer
merebut Timor Portugis yang diberi sandi Seroja. Memasuki 17 Juli 1976,
pemerintah Indonesia meresmikan Timor Portugis sebagai provinsi ke-27
bernama Timor Timur. Namun, kuasa Indonesia di Timor Timur tidak abadi.
Pada 1999, atas desakan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), sebuah
referendum dilaksanakan. Hasilnya menyatakan sebagian besar warga Timor
Timur ingin merdeka dari Indonesia. Commission for Reception, Truth, and
Reconciliation (CAVR) melaporkan korban kematian terkait konflik di
Timtim sekurang-kurang sebanyak 102.800 orang. Sekitar 18.600 orang di
antaranya dibunuh atau hilang. Sedangkan 84.000 orang lainnya mati
kelaparan atau karena sakit parah. Sementara itu, "Indonesian Casualties
in East Timor, 1975-1999: Analysis of an Official List" yang disusun
Garry van Klinken menelaah sekitar sekitar 3.600 orang Indonesia tewas
dalam pertempuran di Timtim pada periode 1975 hingga 1999. Baca juga
artikel terkait DEBAT CAPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Husein
Abdulsalam (tirto.id - Politik) Penulis: Husein Abdulsalam Editor:
Maulida Sri Handayani Indonesia memerangi Timor Timur karena takut ia
merdeka dan menjadi negara komunis.
Baca selengkapnya di Tirto.id <https://tirto.id> dengan judul "Pada
1975, Indonesia yang Memerangi Timor Timur, Pak Prabowo",
https://tirto.id/pada-1975-indonesia-yang-memerangi-timor-timur-pak-prabowo-dkCJ.
Follow kami di Instagram: tirtoid <https://instagram.com/tirtoid> |
Twitter: tirto.id <https://twitter.com/tirtoid>
Pada 1975, Indonesia yang Memerangi Timor Timur, Pak Prabowo Capres
nomor urut 02 Prabowo Subianto mengikuti debat capres putaran keempat di
Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
A/foc. Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengikuti debat capres
putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). ANTARA
FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. Oleh: Husein Abdulsalam - 31 Maret 2019
Dibaca Normal 5 menit Jokowi bilang tak ada ancaman perang dalam 20
tahun ke depan. Prabowo menyanggah dengan melontarkan soal perang di
Timor Timur pada 1975. tirto.id - Laiknya Monumen Nasional (Monas) tanpa
emas di puncaknya. Begitu kiranya analogi militer Indonesia tanpa Timor
Timur (Timtim). Debat Keempat Pemilihan Presiden 2019 yang berlangsung
Sabtu (30/3) kemarin menunjukkan bahwa analogi itu pas. Dalam debat yang
berlangsung selama hampir dua jam tersebut, kata “Timtim” disebut dua
kali oleh Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 02. Prabowo
mengatakan itu dalam rangka menceritakan pengalamannya empat puluh empat
tahun lalu kala baru saja lulus dari Akademi Militer. “Jadi saudara, Pak
Jokowi, saudara sekalian. Saya waktu letnan dua, masih muda, saya juga
dapat pengarahan dari jenderal-jenderal saya tahun ‘74, [bahwa] dalam
dua puluh tahun tidak akan terjadi perang. Tahu-tahu tahun ‘75, Timtim
meletus. Saya, letnan dua, berangkat ke Timtim, Pak. Padahal,
jenderal-jenderal saya memberi pengarahan dalam dua puluh tahun tidak
akan ada perang,” ujar Prabowo. Pangkal pernyataan itu: ucapan Jokowi,
calon presiden nomor urut 01, soal informasi intelijen strategis yang
masuk kepadanya bahwa tidak akan ada invasi dari negara lain ke
Indonesia dalam dua puluh tahun ke depan. Jokowi menerangkan ini untuk
menjelaskan tanggapannya terhadap Prabowo yang mengungkit soal anggaran
kecil dan betapa tidak memadai alat pertahanan dan keamanan Indonesia.
“Kalau tadi bapak membandingkan kita dengan negara negara tetangga yang
memang anggaran kita lebih kecil, tetapi saya masih meyakini bahwa dari
informasi intelijen strategis yang masuk pada saya mengatakan bahwa dua
puluh tahun ke depan invasi dari negara lain ke negara kita dapat
dikatakan tidak ada dalam waktu kurun dua puluh tahun,” kata Jokowi.
Baca juga: Prabowo Melupakan Pelanggaran HAM Berat Timor Timur Manuver
Benny dan Moertopo Pada abad ke-17, pulau Timor dicaplok dua negara
adidaya Eropa: Portugis dan Belanda. Belanda menguasai Timor bagian
barat. Wilayah ini, kemudian, jadi bagian dari Indonesia yang diakui
kedaulatannya oleh Belanda pada 1949. Sedangkan Portugis berkuasa atas
Timor bagian timur. Wilayah Timor Portugis inilah yang kemudian diambil
secara paksa oleh Indonesia untuk dijadikan provinsi ke-27 yang bernama
Timtim. Yang Prabowo katakan memang benar: perang di Timtim meletus pada
1975. Namun, itu bukan perang seperti yang dimaksud Jokowi: perang yang
terjadi ketika negara lain menginvasi Indonesia. Perang di Timtim adalah
perang yang diciptakan Indonesia sendiri. Pada 1975, bukan Timor
Portugis atau negara lain yang menginvasi Indonesia, tapi Indonesia yang
menginvasi Timor Portugis. Tentu, itu juga terlaksana berkat dukungan
negara-negara sekutu Indonesia saat itu. Australia dan Amerika Serikat
(AS), misalnya. Setahun sebelum Indonesia melancarkan invasi ke Timor
bagian timur, Revolusi Anyelir melanda Portugis. Revolusi ini bermula
kala Perdana Menteri Portugis Marcello Caetano tidak mau menyetop perang
terhadap milisi anti-kolonialisme di wilayah jajahan Portugis. Perang
ini membuat kehidupan perwira junior angkatan perang Portugis sulit.
Mereka pun angkat suara dengan membentuk Movimento das Forças Armadas
(MFA). MFA menuntut pemerintah Undang-undang 373-73 dicabut. Bagi
mereka, pencabutan undang-undang itu bakal mengakhiri perang di tanah
jajahan sekaligus menawarkan model politik baru untuk Portugis.
Puncaknya, para serdadu Portugis melancarkan kudeta pada 25 April 1974.
Ketika Portugis diatur pemerintahan junta yang dipimpin MFA itulah satu
per satu wilayah koloninya menyatakan kemerdekaan (Mozambik dan Angola)
atau diambil alih negara terdekatnya (Goa oleh India atau São João
Baptista de Ajudá oleh Benin). Ihwal ke arah mana Timor Portugis hendak
berlabuh setelah Revolusi Anyelir terbelah menjadi tiga faksi. Partai
União Democrática Timorense (UDT) ingin Timor Portugis tetap menjadi
wilayah Portugis. Sedangkan Frente Revolucionária de Timor-Leste
Independente (Fretilin) ingin Timor Portugis merdeka. Sementara itu,
Associacao Popular Democratica de Timor (Apodeti), Pardito Trabalhista,
dan Klibur Oan Timor Aswain ingin bergabung dengan Indonesia. Baca juga:
Xanana Gusmao: Sahabat yang Dulu Bergerilya Melawan Indonesia Melihat
situasi tersebut, militer Indonesia tidak tinggal diam. Pada pertengahan
dan akhir 1974, mereka cari cara masuk dan merayu para elite masyarakat
Timor Portugis. Badan Koordinasi Intelijen (Bakin) mengirim tim
intelijen ke Timor Portugis pada Juli 1974. Tim ini dipimpin Kolonel
Aloysius Sugiyanto. Sebagaimana dicatat buku Benny Moerdani (2015) yang
disusun Tempo dan Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Aloysius
ditugaskan Wakil Kepala Bakin Ali Moertopo untuk menjajaki peluang
integrasi dengan pemimpin sipil di Timor Portugal. Pada Januari 1975,
Bakin menaikkan status kegiatan itu menjadi operasi penggalangan politik
dan diberi sandi Komodo. Operasi ini berhasil menjaring empat partai,
kecuali Fretilin, untuk berintegrasi. Pada akhir 1974, Benny Moerdani,
serdadu berpangkat brigadir jenderal yang kala itu menjabat Asisten
Intelijen Departemen Pertahanan dan Keamanan, menugaskan Sutiyoso untuk
mencari cara masuk ke Timor Portugis. Sutiyoso, kala itu, menjabat
Kepala Seksi Intelijen Grup II Komando Pasukan Sandi Yudha
(Kopassandha). Penugasan ini adalah awal dari rangkaian operasi
intelijen militer Kopassandha di Timor Portugis. Pada pertengahan 1975,
skala operasi ini dinaikkan. Benny melancarkan Operasi Flamboyan.
Dipimpin Kolonel Dading Kalbuadi, Flamboyan dimaksudkan untuk merekrut
milisi dan menyiapkan basis untuk operasi militer skala besar. Baca
juga: Operasi Komodo: Pendahuluan Sebelum Invasi Indonesia ke Timor
Timur Lampu Hijau Soeharto dan Paman Sam Jusuf Wanandi, salah satu
pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menulis
dalam Menyibak Tabir Orde Baru (2014) bahwa sikap pemimpin Indonesia
terhadap Timor Portugis terpecah. CSIS dan Ali Moertopo ingin solusi
politik yang damai. Benny dan kelompok intelijen militer menganggap
kasus Timor Portugis sebagai operasi intelijen, sedangkan para jenderal
di Departemen Pertahanan dan Keamanan selalu melihat segala sesuatu dari
kacamata militer. Presiden Soeharto, orang yang kelak menjadi mertua
Prabowo, pada pertengahan 1975 masih meragukan jalan militer untuk Timor
Portugis. “Ketika memulai ini, persiapan OK, memperkirakan kejadian OK,
kau perlu intelijen dan evaluasi kau perlu propaganda saya tidak
keberatan. Tapi kalau kita akan berperang, ini soal lain,” kata Seoharto
dalam suatu pertemuannya dengan para petinggi militer Indonesia, sehari
setelah perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1975. Pertemuan itu, catat
Jusuf, berselang tujuh hari setelah UDT meluncurkan kudeta di Timor
Portugis. Di sana hadir sekitar 10 orang, termasuk Panglima ABRI
Jenderal Maraden Panggabean, Deputi Urusan Logistik Hasnan Habib, Deputi
Urusan Operasional Marsekal Udara Soedarmono, dan Benny. Pernyataan
Soeharto itu ditujukan kepada Panggabean yang dalam pertemuan menyatakan
pihaknya siap masuk ke Timor Portugis. Kata Jusuf Wanandi, “Jelas
Presiden tidak menginginkan invasi itu.” Namun, pada 28 November 1975,
Fretilin yang berhaluan Marxis-Leninis memproklamasikan kemerdekaan
Timor Portugis. Menurut Jusuf, tindakan Fretilin melampaui puncak
toleransi Pemerintah Indonesia. Belum lagi, pemerintah Indonesia dibikin
pusing dengan jumlah pengungsi di Atambua yang mencapai 100 ribu orang.
Soeharto tidak punya alternatif lain karena pemerintahan kolonial
Portugal tidak mau melakukan apa pun untuk memulihkan ketertiban di
Timor Portugis. “Prospek sebuah rezim komunis di tengah wilayah
Nusantara mengusik dia,” kata Jusuf. infografik timor leste Meski
demikian, arsip rahasia AS yang dibuka pada 2001 mengungkap komunikasi
antara Soeharto dengan Presiden AS Gerald Rudolph Ford Jr. mengenai
Timor Portugis. Pada 5 Juli 1975, Soeharto menelepon Ford. Kata
Soeharto, “Sebuah negara merdeka tidak akan mungkin ... Jadi,
satu-satunya cara adalah mengintegrasikannya ke Indonesia." Artinya,
Soeharto sebenarnya sudah ingin mencaplok Timor Portugis sejak
pertengahan 1975, sebelum menolak usulan Panggabean dan mendengar
Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timor Portugis. Lalu, Soeharto
bertemu para jenderal pada 3 Desember 1975. Memang, tidak ada perintah
tegas dari Soeharto untuk menyerang Timtim. Meski demikian, Jusuf
memberi penjelasan, “Gaya Presiden Soeharto memang bukan gaya yang
memberikan perintah langsung. Namun, ia memberikan lampu hijau kepada
Departemen Pertahanan dan Keamanan untuk mengambil alih Timtim." Tiga
hari setelah pertemuan ini, Presiden AS Ford dan Sekretaris Negara AS
Henry A. Kissinger berkunjung ke Indonesia. Arsip Rahasia AS yang dibuka
pada 2001 mengungkap dalam pertemuan itu, AS memberikan lampu hijau
kepada Indonesia untuk menyerbu Timor Portugis. "Adalah penting bahwa
apa pun yang Anda lakukan berhasil dengan cepat,” ujar Kissinger kepada
Soeharto. Kissinger ingin Soeharto menunggu sampai dia dan Ford tiba di
AS lagi. "Presiden akan kembali pada Senin pukul 14.00 waktu Jakarta,"
katanya. "Kami mengerti masalahmu dan kebutuhan untuk bergerak cepat,
tetapi aku hanya mengatakan bahwa akan lebih baik jika dilakukan setelah
kita kembali." Kissinger juga mengatakan AS dapat menafsirkan invasi
Indonesia ke Timor Portugis sebagai "pertahanan diri" bukan "operasi
luar negeri." “Satu-satunya alasan Indonesia berperang di Timor Timur
adalah karena sponsor Prabowo, Soeharto, memulai perang itu. Setelah
mendapatkan lampu hijau dan senjata dari Ford dan Kissinger [pemimpin]
AS, dia dan ABRI menyerbu dan membunuh sepertiga dari populasi Timor
Timur, pembantaian proporsional paling intensif sejak Nazi,” ujar
jurnalis investigatif yang banyak mengulas militer Indonesia, Allan
Nairn, kepada Tirto, Sabtu (31/3) malam. Baca juga: Upaya Indonesia
Mencaplok Timor Lorosae lewat Operasi Seroja Seroja Membara di Bumi
Lorosae Pada 7 Desember 1975, Indonesia melancarkan operasi militer
merebut Timor Portugis yang diberi sandi Seroja. Memasuki 17 Juli 1976,
pemerintah Indonesia meresmikan Timor Portugis sebagai provinsi ke-27
bernama Timor Timur. Namun, kuasa Indonesia di Timor Timur tidak abadi.
Pada 1999, atas desakan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), sebuah
referendum dilaksanakan. Hasilnya menyatakan sebagian besar warga Timor
Timur ingin merdeka dari Indonesia. Commission for Reception, Truth, and
Reconciliation (CAVR) melaporkan korban kematian terkait konflik di
Timtim sekurang-kurang sebanyak 102.800 orang. Sekitar 18.600 orang di
antaranya dibunuh atau hilang. Sedangkan 84.000 orang lainnya mati
kelaparan atau karena sakit parah. Sementara itu, "Indonesian Casualties
in East Timor, 1975-1999: Analysis of an Official List" yang disusun
Garry van Klinken menelaah sekitar sekitar 3.600 orang Indonesia tewas
dalam pertempuran di Timtim pada periode 1975 hingga 1999. Baca juga
artikel terkait DEBAT CAPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Husein
Abdulsalam (tirto.id - Politik) Penulis: Husein Abdulsalam Editor:
Maulida Sri Handayani Indonesia memerangi Timor Timur karena takut ia
merdeka dan menjadi negara komunis.
Baca selengkapnya di Tirto.id <https://tirto.id> dengan judul "Pada
1975, Indonesia yang Memerangi Timor Timur, Pak Prabowo",
https://tirto.id/pada-1975-indonesia-yang-memerangi-timor-timur-pak-prabowo-dkCJ.
Follow kami di Instagram: tirtoid <https://instagram.com/tirtoid> |
Twitter: tirto.id <https://twitter.com/tirtoid>
