Ada orang-orang Aceh yang besar jasanya :
Markam. Pemimpin perusahaan yang sangat dihormati anak buahnya
Sama sekali tidak membedakan asal usul etnis. Banyak dari etnis Tionghoa
suka kerja di Markam dan kagum akan Markam.
https://id.wikipedia.org/wiki/Teuku_Markam
Partai : PERTI
https://alfaqirnawafil.wordpress.com/2017/06/16/ketika-ulama-aceh-menyelamatkan-pemerintahan-bung-karno/
Pada tanggal Rab, 3 Apr 2019 pukul 03.05 Jonathan Goeij
[email protected] <mailto:[email protected]> [GELORA45]
<[email protected] <mailto:[email protected]>> menulis:
*Dapatkah Seorang Muslim Hapus Diskriminasi Kristen Tionghoa di
Indonesia?
<https://www.matamatapolitik.com/analisis-dapatkah-muslim-hapus-diskriminasi-tionghoa-di-indonesia/>*
Dapatkah Seorang Muslim Hapus Diskriminasi Kristen Tionghoa di
Indonesia?
www.scmp.com
Azmi Abubakar adalah seorang Muslim kelahiran Aceh yang
mencalonkan diri dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI)...
<https://www.matamatapolitik.com/analisis-dapatkah-muslim-hapus-diskriminasi-tionghoa-di-indonesia/>
Sumberwww.scmp.com
<https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3002921/indonesian-chinese-still-face-discrimination-can-one-muslim-make><mailto:[email protected]>
Posted on March 25, 2019
/Azmi Abubakar adalah seorang Muslim kelahiran Aceh yang
mencalonkan diri dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Mantan
aktivis 98 itu mengatakan, jika terpilih ia ingin memperjuangkan
hak-hak minoritas etnis Tionghoa di Indonesia
<https://www.matamatapolitik.com/tag/etnis-tionghoa-di-indonesia/>.
Ia juga ingin membuat komisi anti-intoleransi, yang akan berdiri
independen seperti KPK./
Baca Juga: Prabowo vs Jokowi, Siapa yang Bakal Didukung Etnis
Tionghoa?
<https://www.matamatapolitik.com/analisis-pilpres-2019-jokowi-vs-prabowo-siapa-yang-bakal-didukung-warga-keturunan-china/>
Oleh: Randy Mulyanto (South China Morning Post)
Azmi Abubakar adalah seorang Muslim yang lahir di Aceh, provinsi
paling barat Indonesia―satu-satunya provinsi yang memberlakukan
hukum Islam atau syariah.
Tetapi untuk menuju ke pemilu yang akan diselenggarakan 17 April
nanti, Azmi, 47 tahun, telah bergabung dengan sebuah partai yang
memiliki pandangan progresif dan komitmen untuk memperjuangkan
hak-hak agama dan etnis minoritas.
Keanggotaan Azmi di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak
mengejutkan mengingat latar belakangnya. Dia adalah seorang
aktivis mahasiswa yang melakukan unjuk rasa saat kejatuhan Suharto
pada tahun 1998, ketika kerusuhan anti-Tionghoa yang mematikan
berkecamuk di seluruh negeri.
Pada tahun 2012, pengusaha real estat tersebut mendirikan Museum
Pustaka Peranakan Tionghoa di kota Tangerang Selatan, yang
menampung lebih dari 30.000 buku dan dokumen yang diproduksi atau
pernah dimiliki oleh anggota komunitas Tionghoa Indonesia. Tidak
ada angka resmi yang pasti, tetapi etnis Tionghoa diperkirakan
terdiri dari sekitar 2 persen dari lebih dari 260 juta populasi
Indonesia.
Azmi akan menjadi salah satu dari 574 kandidat PSI, persentase
kecil dari 7.968 kandidat legislatif dari 20 partai politik
Indonesia yang bersaing untuk 575 kursi. PSI mengatakan sekitar
setengah dari kandidatnya memiliki setidaknya gelar sarjana, dan
telah memegang peran senior dalam diplomasi, penegakan hukum dan
media. Usia mereka berkisar antara 20 hingga 74 tahun. Anggota
partai termasuk analis bisnis terkenal Christianto Wibisono dan
aktivis lingkungan Silverius Oscar Unggul.
“Saya mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, bukan hanya
sebagai orang Aceh. Saya menyoroti masalah nasional yang
seharusnya menjadi masalah semua orang,” kata Azmi, seraya
menambahkan bahwa agenda PSI adalah untuk mengakhiri intoleransi
di Indonesia. Ini akan, katanya, menggarisbawahi bahwa etnis
Tionghoa memiliki tempat yang layak dalam masyarakat Indonesia.
Meningkatnya intoleransi telah merusak politik dan masyarakat
Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, telah ada
perkembangan dalam undang-undang yang mendiskriminasi perempuan
dan minoritas yang diberlakukan oleh pemerintah daerah dengan
latar belakang konservatisme Islam yang berkembang.
Tahun lalu, Lembaga Survei Indonesia menemukan peningkatan laporan
umat Islam yang menyatakan ketidaknyamanannya dengan non-Muslim
yang membangun fasilitas keagamaan atau melakukan ritual keagamaan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Pada tahun 2016, tekanan publik dari kelompok garis keras
menyebabkan jatuhnya gubernur keturunan Tionghoa, Basuki Tjahaja
Purnama atau Ahok, setelah beredarnya cuplikan video di mana ia
dilaporkan mengatakan kepada para pemilih untuk tidak tertipu oleh
sebuah ayat dalam Alquran yang mengatakan umat Islam tidak boleh
memilih pemimpin non-Muslim. Setelah berbagai kontroversi, Ahok
akhirnya dipenjara selama dua tahun dan dibebaskan tahun ini.
PSI didirikan lima tahun lalu setelah Presiden Joko “Jokowi”
Widodo terpilih dan Ahok, rekan dekatnya, mengambil alih sebagai
gubernur Jakarta. Partai ini dipimpin oleh mantan jurnalis
televisi Grace Natalie, 36 tahun, seorang advokat yang vokal
mengenai kebebasan beragama. PSI telah mendukung upaya Jokowi
untuk dipilih kembali saat Pilpres 2019 April nanti.
Pada bulan November, setelah Grace Natalie bersumpah bahwa
partainya tidak akan mendukung undang-undang yang diskriminatif
berdasarkan “Alkitab atau syariah”, seorang politisi dari Partai
Amanat Nasional (PAN) yang mendukung calon presiden Prabowo
Subianto melaporkannya ke polisi, mengklaim sikapnya terhadap
syariah bertentangan dengan Alquran dan mengarah ke penistaan agama.
Analis politik Arif Susanto mengatakan gagasan-gagasan PSI menarik
bagi pemilih muda, yang dianggap “kreatif, percaya diri, dan
terhubung”.
Islamofobia
Pemimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie,
berfoto di kantornya di markas besar PSI di Jakarta, Indonesia, 19
Maret 2018. (Foto: Reuters/Darren Whiteside)
“Orang-orang ini tumbuh dalam lingkungan yang lebih liberal
sehingga egalitarianisme dan masalah etika lebih penting bagi
mereka daripada bagi generasi yang lebih tua,” kata Arif, dari
perusahaan riset Exposit Strategic.
Tapi PSI menghadapi perjuangan berat untuk mendapatkan suara,
karena berbagai alasan.
Arif mengatakan preferensi politik dari lebih dari 192 juta
pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih cenderung konservatif,
sementara kaum muda perkotaan cenderung lebih skeptis tentang
institusi publik dan kegiatan politik.
Sudah ada wacana bahwa pemilih milenial, yang membentuk hampir
setengah dari pemilih, mungkin tidak peduli dengan pemilu. Pemilu
sebelumnya menunjukkan pemilih muda lebih cenderung untuk golput,
dan survei tahun 2017 oleh Pusat Kajian Strategis dan
Internasional yang berbasis di Jakarta menunjukkan bahwa hanya
seperempat dari 1.400 responden milenial memiliki minat pada
berita atau masalah politik.
Baca Juga: Laga Pilpres 2019: Prabowo Dekati Etnis Tionghoa,
Jokowi Manfaatkan Kebencian pada Prabowo
<https://www.matamatapolitik.com/laga-pilpres-2019-prabowo-dekati-etnis-tionghoa-jokowi-manfaatkan-kebencian-pada-prabowo/>
Arif mengatakan PSI tidak memiliki afiliasi kuat dengan organisasi
massa, tidak seperti partai-partai yang lebih mapan seperti Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB), yang keanggotaannya tumpang tindih
dengan Nahdlatul Ulama, organisasi Muslim terbesar di Indonesia.
“PSI tampaknya berusaha mengatasi tantangan ini dengan strategi
“efek ekor jas” dari dukungan mereka terhadap Jokowi. Selain itu,
dengan merekrut tokoh-tokoh populer, mereka mengharapkan dukungan
luas dari kelompok-kelompok pemuda,” kata Arif.
Wasisto Raharjo Jati, seorang peneliti di Pusat Studi Politik di
Institut Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengatakan PSI kemungkinan
tidak akan memenangkan lebih dari 1 persen suara nasional, menurut
survei nasional.
Ambang batas parlemen Indonesia adalah 4 persen―sebuah partai
harus mendapatkan setidaknya 4 persen dari suara rakyat untuk
setiap kandidat yang menang untuk masuk ke parlemen.
Menjual Moralitas, Strategi bagi Kelompok Garis Keras
Kelompok Muslim garis keras berkumpul untuk melakukan protes
terhadap Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama
pada bulan Oktober. (Foto: REUTERS/Darren Whiteside)
PSI berencana untuk memanfaatkan segmen pemilih muda profesional
dan mahasiswa, kata Wasisto, tetapi masalah sebenarnya adalah
apakah partai itu dapat mengubah pola pikir masyarakat.
“Bisakah PSI menurunkan tingkat intoleransi di kalangan anak muda?
Karena ketika saya membaca berbagai hasil penelitian, tingkat
intoleransi di kalangan anak muda tinggi. Jadi ternyata jika
mereka lebih mapan (dalam hidup atau dalam karir mereka), semakin
tidak toleran mereka,” katanya. “Di sini saya melihat semacam
diskontinuitas antara klaim partai dan realitas demografi.”
Nilai PSI, kata Wasisto, adalah vokal dalam mengangkat masalah
yang tidak berani disentuh oleh partai politik baru lainnya. “PSI
juga mengganggu zona kenyamanan partai yang lebih tua.”
Baca Juga: Hapus Prasangka Anti-China di RI, Museum Ini Tunjukkan
Peran Tionghoa
<https://www.matamatapolitik.com/hapus-prasangka-anti-china-di-indonesia-museum-ini-tunjukkan-peran-tionghoa-dalam-sejarah/>
Azmi mengakui bahwa “perlawanan terhadap intoleransi” dan bahkan
membasmi diskriminasi adalah penjualan yang sulit, dan dia mungkin
akan ditolak di tempat pemungutan suara. Dia akan menjadi salah
satu dari 22 perwakilan provinsi Banten di parlemen nasional, dan
harus merayu lebih dari 4,2 juta pemilih yang memenuhi syarat di
tiga kabupaten dengan campuran etnis dari Tionghoa dan kelompok
etnis lainnya, termasuk Jawa dan Betawi.
Tetapi seseorang, kata Azmi, harus mulai membongkar
gagasan-gagasan yang telah menyebar melalui “/hoax/“, seperti
gagasan bahwa etnis Tionghoa telah menyebabkan “kesenjangan
ekonomi” dan “kesenjangan sosial” di Indonesia.
“Istilah-istilah ini adalah warisan dari rezim (Suharto) yang
melekat dalam bahasa sehari-hari hingga saat ini,” katanya,
merujuk pada bagaimana orang-orang Tionghoa dilarang mempraktikkan
agama dan tradisi mereka di bawah rezim Suharto karena adanya
keyakinan bahwa hal itu akan menghambat asimilasi mereka ke dalam
masyarakat Indonesia. Instruksi presiden Suharto tersebut dicabut
oleh penggantinya, almarhum Abdurrahman Wahid (Gusdur).
Massa yang marah membakar mobil dan toko-toko milik orang Tionghoa
saat mereka menjarah toko-toko di Jakarta selama kerusuhan 1998..
(Foto: AFP)
Jika terpilih, Azmi akan mengajukan pembentukan komisi
anti-intoleransi, mirip dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pahlawan dari komunitas etnis Tionghoa di Indonesia
<https://www.matamatapolitik.com/opini-bangkitnya-kembali-politik-identitas-terhadap-etnis-tionghoa-di-indonesia/>
masih
tidak ditampilkan dalam buku-buku sejarah sekolah, katanya. “Tidak
ada yang bertanya siapa pahlawan komunitas itu. Ini menumbuhkan
perilaku diskriminatif karena memicu ketidaktahuan. Jadi
pengetahuan ini harus dapat diakses … intoleransi dapat diperangi
dengan pengetahuan.”
Azmi mencoba mewujudkan mantra ini dengan mengunggah tentang
sejarah orang Tionghoa Indonesia di Facebook, tetapi kadang-kadang
mendapat komentar seperti, “Berapa bayaran yang Anda terima dari
komunitas Tionghoa untuk setiap unggahan?”
“Saya tahu orang-orang ini bukan mayoritas di masyarakat tetapi
tidak ada yang melawan dan memperbaiki pandangan mereka. Saya
berjuang, tetapi saya berjuang menggunakan informasi. Mereka
biasanya kalah … karena saya berbicara fakta, mereka berbicara
omong kosong dan pendapat.”
Gabriel Matthew, 23 tahun, seorang pemimpin tur /freelance
/beretnis Tionghoa yang tinggal di Tangerang Selatan, tempat Azmi
mencalonkan diri, mengatakan Azmi itu unik. Menurut Matthew, tidak
ada politisi dalam 20 tahun sejak kembalinya Indonesia ke
demokrasi yang mengatakan mereka ingin mengangkat orang Tionghoa
dari warga negara kelas dua menjadi warga dengan kelas setara
dengan warga Indonesia yang lain.
“Jika tokoh-tokoh seperti Azmi dapat diekspos ke publik, saya
berharap orang-orang seperti dia, yang memiliki ideologi yang
sama, agar berani untuk tampil ke depan,” kata Gabriel. “Di masa
depan, tidak perlu ada diskriminasi hanya karena perbedaan ras.”
/Keterangan foto utama: Aktivis pro-demokrasi Azmi Abubakar.
(Foto: Valerian Timothy via South China Morning Post)/
