Merayakan Demokrasi Indonesia
<https://www.antaranews.com/slug/merayakan-demokrasi-indonesia>
Mencoblos untuk kehidupan lebih baik
Oleh Evalisa Siregar Minggu, 7 April 2019 08:41 WIB
Mencoblos untuk kehidupan lebih baik
Petani kentang di Karo bekerja di ladang mereka dengan latar belakang
Gunung Sinabung. (ANTARA/Irsan Mulyadi)
Apapun kondisinya, hak suara harus digunakan. Dengan menggunakan hak
suara diharapkan terjadi pemerintahan yang lebih baik ke depannya
Medan (ANTARA) - Terlihat masih letih sepulang dari ladang, perempuan
separuh baya, Minah bre Sitepu, sumringah saat ditanya soal kesiapannya
menyambut Pemilu 17 April 2019.
"Ya harus nyobloslah, itu penting," ujar Minah, warga Desa Bekerah,
Siosar, soal bagaimana dia Merayakan Demokrasi Indonesia.
Kawasan hutan Siosar yang berada di dataran tinggi atau dikenal juga
dengan Puncak 2000, kini telah menjadi pemukiman baru penduduk para
korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Pemukiman yang dibuka oleh pemerintah seluas 458 hektare itu
diperuntukkan untuk bangunan perumahan bagi 1.700 kepala keluarga yang
sebelumnya tinggal di radius tiga kilometer, dari Gunung Sinabung, yakni
dari Desa Sukameriah dan Desa Gurukinayan (Kecamatan Payung), dan dari
Desa Bekerah, Desa Simacem dan Desa Kutatonggal (Kecamatan Naman Teran).
Ada juga dari Desa Berastepu, Dusun Sibintun serta Desa Gamber
(Kecamatan Simpang Empat).
Selain tempat bermukim, bagi pengungsi tersebut juga dibukakan lahan
pertanian seluas sekitar 400 hektare.
Relokasi untuk Minah dan ribuan penduduk lainnya, tentu saja menjadi
berkah tersendiri, dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ia merasakan
kehadiran pemerintah dalam membantu rakyatnya.
*Baca juga:Meningkatkan target pemilih di Karo
<https://www.antaranews.com/berita/819707/meningkatkan-target-pemilih-di-karo>*
Minahpun bertutur, sejak terjadi musibah erupsi Sinabung yang membuat
warga kehilangan rumah, harta benda, membuat dirinya menyadari perlunya
pemerintah.
"Saya pikir warga lain pun sama," ujar Minah soal arti penting kehadiran
pemerintah bagi masyarakat yang sedang dilanda musibah.
Ibu tiga anak itu menyebutkan kalau tidak ada pemerintah, warga di kaki
Gunung Sinabung pasti kocar-kacir, seperti anak ayam kehilangan
induknya. Tak tahu harus tinggal di mana lagi setelah rumah dan tempat
bercocok tanam rusak akibat erupsi gunung setinggi 2.441 meter itu.
"Walau kawasan Siosar belum menjanjikan dibandingkan saat hidup di lahan
subur di kaki gunung, kehidupan kami saat ini setidaknya sudah tenang,"
katanya.
Ketenangan dirasakan karena sudah ada rumah sendiri alias tidak lagi
tidur bergelimpangan di tenda-tenda pengungsian.
Potret warga yang tinggal di lokasi relokasi pengungsi Gunung Sinabung,
di Karo, Sumatera Utara. (Irsan Mulyadi)
Selain itu juga merasa lebih aman dari kawasan zona merah yang masih
terlarang untuk ditempati penduduk sekitar kaki Gunung Sinabung.
Siosar memang jauh dari Gunung Sinabung. Untuk ke kawasan itu,
memerlukan waktu sekitar satu jam dari Kabanjahe, ibu kota Kabupaten
Karo. Jarak dari Kabanjahe ke Gunung Sinabung yang terletak di Kuta
Gugung, Kecamatan Nema Teran, saja berjarak 24 kilometer atau sekitar 48
menit berkendara.
Karena merasakan perlu kehadiran pemerintah dalam membantu kehidupannya
agar berjalan lebih baik, Minah beserta anak-anaknya dan warga lain di
Siosar mengaku semakin antusias menggunakan hak suara di Pemilu 2019.
Dia dan penduduk lain bisa secara serentak memilih presiden/wakil
presiden, anggota DPR RI dari daerah pemilihan di Sumut, anggota DPD RI
dari Sumut, anggota DPRD Sumut, dan anggota DPRD Kabupaten Karo.
Walaupun sosialisasi Pemilu 2019 tidak banyak dilakukan di Siosar namun
dia sudah mengetahui bahwa pemilu tahun ini hanya berlangsung sekali dan
secara serentak memilih presiden dan wakil rakyat.
"Apapun kondisinya, hak suara harus digunakan. Dengan menggunakan hak
suara diharapkan terjadi pemerintahan yang lebih baik ke depannya," katanya..
Soal siapa yang dipilih termasuk calon presiden, Minah mengaku suda
punya pilihan.
Yang pasti Minah berharap, ke depannya, Indonesia khususnya di Sumut
semakin maju dalam segala hal.
Dia berharap, kehidupan masyarakat di Siosar semakin baik.
Warga lainnya Pendeta Rocky Marchiano Tarigan juga mengakui semakin
tingginya kesadaran warga akan arti kehadiran pemerintah di tengah
masyarakat.
Musibah bencana erupsi bukan saja membuat warga semakin beriman, tetapi
juga sadar pentingnya arti pemerintah.
"Masyarakat tahu betul peran pemerintah," katanya.
Kesadaran nyoblos, ujar Pendeta di GBKP Bekarah Simacem Siosar itu sudah
terlihat di Pilkada Gubernur Sumut 2018. Warga terlihat memadati tempat
pemungutan suara (TPS) yang ditempatkan di jambur yang berada di sekitar
pemukiman warga Siosar.
Data dari KPU Kabupaten Karo menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang
terdaftar sebagai pemilih Pemilu 2019 sebanyak 284.312 orang, terdiri
atas laki -laki sebanyak 137.719 orang dan perempuan sebanyak 146.543 orang..
Angka itu berdasarkan hasil rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi
Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) Kabupaten Karo tanggal
17 Februari 2019.
Mereka tersebar di 269 desa/kelurahan dalam 17 kecamatan di Kabupaten
Karo. Mereka akan memberikan suara di 1.139 TPS.
*Baca juga:Suara millenial dari negeri di atas awan
<https://www.antaranews.com/berita/820024/suara-millenial-dari-negeri-di-atas-awan>*
*Karo kondusif*
Karo, satu dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, sejak dahulu
dikenal sebagai daerah objek wisata dan penghasil komoditi dari beragam
tanaman hortikultura dengan orientasi ekspor.
Oleh karena sering didatangi warga luar, bahkan asing, warga Karo
tampaknya menyadari arti pentingnya kedamaian di kabupaten itu.
Udaranya yang dingin juga tampaknya berpengaruh pada ketenangan warga,
khususnya menjelang di pesta demokrasi yang digelar lima tahun sekali.
Data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan, nyaris tak ada gejolak
di daerah itu di setiap pesta demokrasi.
Meski selalu kondusif, pemerintah bersama jajaran TNI/Polri setempat
tetap antisipatif dalam memantau dinamika masyarakat.
Mereka pun telah menggelar Deklarasi Pemilu Damai pada 2 Oktober 2018.
Penandatanganan deklarasi Pemilu 2019 yang aman, damai, dan sejuk, itu
berlangung di halaman markas Kepolisian Resor Tanah Karo.
Deklarasi pemilu damai itu diikuti oleh Forum Komunikasi Pimpinan daerah
(Forkopimda) Karo, 16 pimpinan partai politik peserta Pemilu 2019, dan
pimpinan berbagai organisasi kemasyarakatan.
Mereka menyepakati bahwa meskipun mengusung calon yang berbeda-beda
namun mereka tetap bersaudara. Bersama-sama menciptakan pemilu yang aman
dan damai.
Komandan Kodim 0205/Tanah Karo Letnan Kolonel Inf Taufik Rizal
menyatakan bahwa pemerintah daerah bersama TNI/Polri terus melakukan
koordinasi menyangkut keamanan khususnya menjelang Pemilu 2019 serentak.
Menurut dia, jaminan keamanan sangat penting dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pemilu.
"Bagaimana warga mau memilih kalau mereka sejak awal sudah merasa tidak
aman dan nyaman sehingga koordinasi menyangkut soal keamanan terus
dilakukan," katanya.
Penjagaan keamanan dimulai dari upaya pencegahan. Peran serta warga
sangat dibutuhkan dengan melaporkan sejak dini atas hal-hal yang
mencurigakan kepada aparat.
Hingga kini belum ada laporan serius soal menyangkut ancaman gangguan
keamanan jelang Pemilu.
Bupati Karo Terkelin Brahmana meyakini bahwa keamanan di Karo akan tetap
terjaga jelang, saat, dan setelah Pemilu 2019.
Alasan dia, selain tingkat pendidikan termasuk pengetahuan politik
masyarakat Karo semakin tinggi, warga daerah itu termasuk merupakan
warga yang sadar hukum.
Dia memberi contoh Pemilu 2014 dan Pemilihan Gubernur Sumut 2018, tidak
ada kasus yang menonjol termasuk di kawasan pengungsian dan relokasi Siosar..
Keamanan yang terjaga jelang Pemilu di Karo dibenarkan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) dan Bawaslu Karo.
Komisioner Bawaslu Karo Abraham Tarigan menyebutkan, hasil pantauan di
lapangan memang belum ada indikasi yang dapat mengganggu pemilu.
Ketua KPU Kabupaten Karo Gemar Tarigan juga sependapat bahwa keamanan di
Karo sangat kondusif sehingga pemilu dapat berjalan aman, lancar, dan damai..
*Jambur*
Jambur, bagi masyarakat Karo, merupakan gedung serba guna yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menggelar berbagai pertemuan.
Bangunan khas masyarakat suku Karo ini mudah ditemukan di desa-desa di
Kabupaten Karo.
Jambur biasanya dipakai sebagai tempat hajat pesta adat Karo.
Pembangunan jambur biasanya didanai secara gotong royong atau patungan
masyarakat desa.
Sejalan dengan perkembangan zaman, Jambur itu bisa digunakan untuk
banyak kegiatan lain masyarakat termasuk untuk aktivitas pemerintah
terkait kepentingan masyarakat.
Salah satu contoh aktivitas pemerintah di jambur adalah menjadikan
jambur itu sebagai tempat pemungutan suara (TPS) dalam pemilu.
Di Siosar, sebuah kawasan relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung,
jambur dipakai sebagai TPS sejak Pemilihan Gubernur 2018.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Gemar Tarigan membenarkan
jambur di Siosar sebagai TPS di Pemilu 2019. Jambur menjadi tempat
masyarakat memberikan suara dalam Merayakan Demokrasi Indonesia.
Jambur dimanfaatkan sebagai TPS untuk mempermudah warga Siosar
menggunakan hak suaranya.
"Tidak mungkin ada warga yang tidak tahu di mana lokasi jambur," katanya.
Penempatan TPS di jambur juga untuk penghematan anggaran sekaligus
menjaga keamanan dari banyak faktor seperti hujan.
Pendeta Gereja Bekera, Simacem, Rocky Marchiano Tarigan, menyambut baik
pemamanfaat jambur sebagai TPS.
"Sepanjang kegiatan positif untuk kepentingan warga, tidak ada masalah,"
ujarnya.
Warga lain, Minah bre Sitepu, menyatakan TPS di jambur justru memudahkan
warga datang ke lokasi pencoblosan kertas suara.
Ia menceritakan, saat pemilihan gubernur tahun lalu, warga sejak pagi,
sebelum berladang, sudah.memadati TPS di jambur.
Karena di Siosar ada tiga desa maka ada tiga jambur yang menjadi TPS.
Tiga jambur di Siosar dibangun pemerintah melalui Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) sejalan dengan pembangunan rumah dan
fasilitas umum dan sosial lainnya di kawasan itu. Saat ANTARA berkunjung
ke jambur di Bekerah, Siosar, pekan lalu, kondisi jambur terlihat kurang
terawat seperti plafon bolong.
Pemerintah pada 2016 menempatkan pengungsi asal Desa Bekerah dan Desa
Simacem (Kecamatan Naman Teran) dan Desa Sukameriah Kecamatan Payung itu
ke Siosar.
Kawasan Siosar merupakan wilayah yang berada di antara Kecamatan Merek
dan Tiga Panah. Sejak Januari 2019 sudah ditetapkan oleh Kementerian
Dalam Negeri bahwa ketiga desa tersebut masuk di Kecamatan Tiga Panah.
Pengesahan wilayah Siosar di Kecamatan Tiga Panah sudah dilakukan Ditjen
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
Data KPU setempat menunjukkan secara total di Kecamatan Tiga Panah ada
93 TPS untuk warga di 26 desa/kelurahan.
Di Kecamatan Tiga Panah, termasuk Siosar, ada pemilih sebanyak 24.493
jiwa terdiri atas pria 11.712 orang dan perempuan sebanyak 12.781 orang.
Jumlah pemilih sebanyak 24.493 jiwa, bertambah dari pemilu sebelumnya
sebanyak 24.324 orang.
Oleh Evalisa Siregar
Editor: Budi Setiawanto
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
