https://www.gatra.com/rubrik/nasional/408652-Tak-Terbukti-Terima-Gratifikasi-Rp32-Miliar-Irwandi-Yusuf-Divonis-7-Tahun-Penjara
*Tak Terbukti Terima Gratifikasi Rp32 Miliar, Irwandi Yusuf Divonis 7 Tahun
Penjara*


*Iwan Sutiawan* <https://www.gatra.com/penulis/451-Iwan%20Sutiawan>

08-04-2019 23:54





*Jakarta, Gatra.com -* Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Jakarta memvonis atau menghukum terdakwa Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh
selama 7 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 7 tahun," kata Saifuddin Juhri membacakan amar putusan terhadap
Irwandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin malam (8/4).

Selain itu, majelis hakim juga mewajibkan membayar denda sebesar Rp300
juta. Ketentuannya, jika tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama
3 bulan.‎ Selanjutnya menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak
politi selama 3 tahun.

‎"Menjatuhkan pidan tambahan untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3
tahun sejak terdakwa selesai menjalani hukuman pidana," katanya.

Majelis hakim menjatuhkan vonis atau hukuman tersebut karena menyatakan
terdakwa ‎Irwandi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak
pidana korupsi yakni menerima suap Rp1 miliar 50 juta dari Bupati Bener
Meriah, Ahmadi terkait Dana Alokasi Khusus Aceh (DOKA) 2018 sebagaimana
dakwaan kesatu pertama. Kemudian menerima gratifikasi Rp8,7 miliar
sebagaimana dakwaan kedua.

Namun majelis hakim menyatakan Irwandi tidak terbukti melanggar dakwaan
ketiga, yakni menerima gratifikasi melalui Izil Azhar atau Ayah Merin
sejumlah Rp32.544.500.

"Menyatakan terdakwa Irwandi Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan penuntut umum dalam
dakwana ketiga. Membebaskan terdakwa dari dakwaan ketiga tersebut," katanya..

‎Majelis menyatakan terdakwa Irwandi tidak terbukti melanggar dakwaan
ketiga karena jaksa penuntut umum KPK tidak pernah menghadirkan Izil Azhar
sebagai saksi sehingga tidak diketahui apakah uang sejumlah Rp32 miliar
lebih itu sampai ke Irwandi atau tidak meskipun ada saksi yang menyampaikan
adanya pengeluaran uang untuk Irwandi dan Izil.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman tersebut setelah mempertimbangkan hal
memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa
Irwandi tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi dan tidak
mengakui perbuatannya.

Sedangkan untuk hal meringankannya yakni terdakwa belum pernah dihukum,
berlaku sopan di persidangan, mempunyai banyak jasa dalam perundingan damai
di Aceh, dan masih mempunyai tanggungan keluarga.

Sebelumnya, tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menuntut terdakwa Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh periode 2017-2022
dihukum atau divonis10 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 6 bulan
kurungan, ‎dan membayar denda sejumlah Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan
jika yang bersangkutan tidak membayarnya.

Kemudian, penuntut umum juga menuntut agar majelis hakim menghukum terdakwa
Irwandi dicabut hak politiknya untuk menduduki jabatan publik selama
‎selama 5 tahun terhitung setelah menjalani hukuman pokok atau 10 tahun
penjara.

‎Penuntut umum menilai terdakwa Irwandi Yusuf menerima suap terkait Dana
Alokasi Khusus Aceh (DOKA) Rp1 miliar 50 juta dari Bupati Aceh Meriah,
Ahmadi secara bertahap melalui Hendri Yuzal selaku Staf Khusus Gubernur
Aceh dan Saiful Bahri. Adapun rincian pemberian uangnya yakni Rp120 juta,
Rp430 juta, dan Rp500 juta.

Uang tersebut diberikan agar terdakwa Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan
Teuku Siaful Bahri mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah
Provinsi Acehmemberikan persetujuan terkait dengan usulan Ahmadi agar
kontraktor dari Kabupaten Bener Meriah dapat mengerjakan program
pembangunan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018
di kabupetan tersebut.

Untuk penerimaan suap, terdakwa Irwandi dinilai terbukti melanggar Pasal 12
huruf a Undang-Undag (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 joncto Pasal 55 Ayat
(1) KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Sedangkan untuk penerimaan grartifikasinya, penuntut umum menilai terdakwa
Irwandi melanggar Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Kirim email ke