Kok sama sekali tidak ada penyelidikan kekayaan dia sesungguhnya berapa. Kan bisa dihitung sebelum jadi pejabat kekayaannya berapa, setelah jadi pejabat berapa. Berapa yang tidak mungkin dari hasil gaji kerja. Kok tidak disita? Selama punya kekayaan luar biasa, di penjara justru hidup di surga ?
Pada tanggal Sel, 9 Apr 2019 pukul 02.01 Sunny ambon [email protected] [GELORA45] <[email protected]> menulis: > > > > > > > > > > https://www.gatra.com/rubrik/nasional/408652-Tak-Terbukti-Terima-Gratifikasi-Rp32-Miliar-Irwandi-Yusuf-Divonis-7-Tahun-Penjara > *Tak Terbukti Terima Gratifikasi Rp32 Miliar, Irwandi Yusuf Divonis 7 > Tahun Penjara* > > > *Iwan Sutiawan* <https://www.gatra.com/penulis/451-Iwan%20Sutiawan> > > 08-04-2019 23:54 > > > > > > *Jakarta, Gatra.com -* Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi > Jakarta memvonis atau menghukum terdakwa Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh > selama 7 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi. > > "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara > selama 7 tahun," kata Saifuddin Juhri membacakan amar putusan terhadap > Irwandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin malam (8/4). > > Selain itu, majelis hakim juga mewajibkan membayar denda sebesar Rp300 > juta. Ketentuannya, jika tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama > 3 bulan. Selanjutnya menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak > politi selama 3 tahun. > > "Menjatuhkan pidan tambahan untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 > tahun sejak terdakwa selesai menjalani hukuman pidana," katanya. > > Majelis hakim menjatuhkan vonis atau hukuman tersebut karena menyatakan > terdakwa Irwandi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak > pidana korupsi yakni menerima suap Rp1 miliar 50 juta dari Bupati Bener > Meriah, Ahmadi terkait Dana Alokasi Khusus Aceh (DOKA) 2018 sebagaimana > dakwaan kesatu pertama. Kemudian menerima gratifikasi Rp8,7 miliar > sebagaimana dakwaan kedua. > > Namun majelis hakim menyatakan Irwandi tidak terbukti melanggar dakwaan > ketiga, yakni menerima gratifikasi melalui Izil Azhar atau Ayah Merin > sejumlah Rp32.544.500. > > "Menyatakan terdakwa Irwandi Yusuf tidak terbukti secara sah dan > meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan penuntut > umum dalam dakwana ketiga. Membebaskan terdakwa dari dakwaan ketiga > tersebut," katanya. > > Majelis menyatakan terdakwa Irwandi tidak terbukti melanggar dakwaan > ketiga karena jaksa penuntut umum KPK tidak pernah menghadirkan Izil Azhar > sebagai saksi sehingga tidak diketahui apakah uang sejumlah Rp32 miliar > lebih itu sampai ke Irwandi atau tidak meskipun ada saksi yang menyampaikan > adanya pengeluaran uang untuk Irwandi dan Izil. > > Majelis hakim menjatuhkan hukuman tersebut setelah mempertimbangkan hal > memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa > Irwandi tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi dan tidak > mengakui perbuatannya. > > Sedangkan untuk hal meringankannya yakni terdakwa belum pernah dihukum, > berlaku sopan di persidangan, mempunyai banyak jasa dalam perundingan damai > di Aceh, dan masih mempunyai tanggungan keluarga. > > Sebelumnya, tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) > menuntut terdakwa Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh periode 2017-2022 > dihukum atau divonis10 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 6 bulan > kurungan, dan membayar denda sejumlah Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan > jika yang bersangkutan tidak membayarnya. > > Kemudian, penuntut umum juga menuntut agar majelis hakim menghukum > terdakwa Irwandi dicabut hak politiknya untuk menduduki jabatan publik > selama selama 5 tahun terhitung setelah menjalani hukuman pokok atau 10 > tahun penjara. > > Penuntut umum menilai terdakwa Irwandi Yusuf menerima suap terkait Dana > Alokasi Khusus Aceh (DOKA) Rp1 miliar 50 juta dari Bupati Aceh Meriah, > Ahmadi secara bertahap melalui Hendri Yuzal selaku Staf Khusus Gubernur > Aceh dan Saiful Bahri. Adapun rincian pemberian uangnya yakni Rp120 juta, > Rp430 juta, dan Rp500 juta. > > Uang tersebut diberikan agar terdakwa Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan > Teuku Siaful Bahri mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah > Provinsi Acehmemberikan persetujuan terkait dengan usulan Ahmadi agar > kontraktor dari Kabupaten Bener Meriah dapat mengerjakan program > pembangunan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 > di kabupetan tersebut. > > Untuk penerimaan suap, terdakwa Irwandi dinilai terbukti melanggar Pasal > 12 huruf a Undang-Undag (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan > Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 joncto Pasal > 55 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama. > > Sedangkan untuk penerimaan grartifikasinya, penuntut umum menilai terdakwa > Irwandi melanggar Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan > Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto > Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP > > >
