https://news.detik.com/kolom/d-4502975/paradoks-politik-people-power
Selasa 09 April 2019, 14:50 WIB
Kolom
Paradoks Politik "People Power"
Aminuddin - detikNews
<https://news.detik.com/kolom/d-4502975/paradoks-politik-people-power#>
Aminuddin
<https://news.detik.com/kolom/d-4502975/paradoks-politik-people-power#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4502975/paradoks-politik-people-power#>
Tweet
<https://news.detik.com/kolom/d-4502975/paradoks-politik-people-power#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4502975/paradoks-politik-people-power#>
2 komentar
<https://news.detik.com/kolom/d-4502975/paradoks-politik-people-power#>
Paradoks Politik People Power Amien Rais (Foto: Rengga Sancaya)
*Jakarta* - Mendekati hajatan Pemilihan Umum 2019, narasi-narasi
provokasi tidak juga surut. Berbagai ancaman masif dilakukan. Tentu ini
menjadi sangat tidak elok di tengah panasnya atmosfer politik
akhir-akhir ini. Parahnya lagi, kelompok yang meniupkan nada-nada
provokasi datang dari elite itu sendiri. Dalam konteks ini, pengerahan
massa (/people power/) kembali dicetuskan oleh politisi Senior Partai
Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Menurut Amien, /people power/ akan
terjadi jika terjadi kecurangan pemilu. Tentu isu /people power/ menjadi
salah satu intimidasi yang berlebihan. Aksi-aksi provokatif, intimidatif
tidak hanya merugikan penyelenggara pemilu, namun juga publik.
/People power/ sebenarnya bukan suatu hal baru dalam diskursus politik
Tanah Air. Secara terang-terangan, masa Orde Baru menjadi representasi
bagaimana politik kerumunan (demonstrasi massa) mampu menjadi kekuatan
baru untuk memutus lajunya kekuasaan. Atas nama rakyat, penguasa Orde
Baru dilucuti. Kendati kerumunan massa ketika itu belum mencerminkan
kematangan demokrasi, namun sudah cukup menjadi bukti bahwa Orde Baru
bermetamorfosa menjadi Reformasi.
Sejak tumbangnya pemerintahan Orde Baru, demonstrasi kerumunan telah
direpresentasikan sebagai kekuatan atas demokrasi. Ketika ada individu
yang dianggap tidak sejalan dengan kehendak pihak kerumunan (mayoritas),
konsekuensinya adalah dikeroyok. Kendati begitu, demokrasi kerumunan
bukanlah bentuk dari mobokrasi. Demokrasi kerumunan merupakan kekuatan
massa yang bertujuan untuk menekan individu atau kelompok lain.
Tentu saja kematangan politik kerumunan massa harus diuji dalam iklim
politik Tanah Air. Pasalnya, politik kerumunan menguras banyak biaya,
energi, dan waktu yang dipertaruhkan. Jika politik kerumunan hanya
sebagai ornamen atas ketidaksukaan kelompok tertentu, justru ini menjadi
alarm bahwa cara tersebut tidak menemukan relevansinya. Yang ada,
politik kerumunan hanya diwarnai oleh orang yang tidak memiliki visi
jangka panjang. Melainkan politik sentimentil dan primordial.
Dalam konteks politik Tanah Air, publik sebenarnya telah membuka kembali
demokrasi kerumunan. Aksi 411 dan 212 pada akhir 2016 hingga 313
beberapa waktu lalu memperlihatkan bahwa bangsa kita mempraktikkan
demokrasi kerumunan. Namun sayangnya, demokrasi kerumunan yang dilakukan
hanya menciptakan sikap sentimentil dan primordial. Demokrasi kerumunan
tidak menciptakan keadaban yang mengacu pada kesejahteraan publik.
Pengerahan massa yang dicanangkan Amien Rais memang tidak boleh
diremehkan. Sebab, pengerahan massa merupakan bentuk terakhir atas
ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu. Namun untuk saat ini,
pengerahan massa akan sulit terwujud. Pertama, jika dilihat dalam 10
tahun terakhir, magnet politik Tanah Air sudah mulai kondusif. Hampir
tidak ada gejala politik yang signifikan ingin diakali hanya untuk
memenangkan salah satu paslon. Dalam beberapa kesempatan pula,
penyelenggara pemilu juga cukup teruji integritas dan netralitasnya,
sehingga sangat sulit jika pemilu dianggap akan terjadi kecurangan.
Karenanya, /people power/ menjadi sangat berlebihan dan tidak
mencerminkan iklim demokrasi yang sejuk.
Kedua, pengerahan massa merupakan cara lama yang sudah tidak cocok dalam
konteks demokrasi di Indonesia. Pengerahan massa hanya cocok di era Orde
Baru ketika demokrasi tersumbat, ruang-ruang aspirasi dan kebebasan
dibatasi. Di era Orde Baru, pengerahan massa merupakan cara terakhir
yang bisa dilakukan. Itu sebabnya mengapa pengerahan massa pada saat itu
sukses menumbangkan rezim Soeharto.
Namun sekarang, demokrasi sangat bebas, siapa saja boleh menyuarakan
aspirasinya tanpa harus turun ke jalan. Media sosial, media cetak maupun
/online/ mudah diakses. Informasi tidak tersumbat, segala sesuatunya
bisa diakses dengan baik. Perlawanan terhadap kesewenang-wenangan
diberikan jalan oleh pemerintah. Harus diingat pula bahwa masyarakat
Indonesia memiliki nilai budaya ketimuran yang mengedepankan rasa aman,
damai, tenteram, dan santun.
Ketiga, saluran untuk menguji sah tidaknya sebuah pemilihan sudah
banyak. Berbagai mekanisme, institusi sudah sangat tersedia, sehingga
cara-cara yang berpotensi memecah belah serta mengancam kohesi bangsa
tidak perlu lagi muncul. Kita akan sulit membayangkan tingkat
kenegarawanan seorang tokoh jika sudah tidak mempercayai mekanisme hukum
seperti Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, segala sesuatu yang
berhubungan dengan gugatan hasil pemilu sudah tersedia melalui MK.
Keempat, banyak tokoh agama maupun elite dari kalangan ormas Islam yang
tidak setuju dan bahkan menentang ide Amien Rais tersebut. Sekretaris PP
Pemuda Muhammadiyah David Krisna Alka misalnya, menganggap bahwa
pernyataan Amien Rais sebagai bentuk kefrustrasian. Tentu saja
pernyataannya bisa dibaca sebagai salah satu cara penolakan atas apa
yang diinisiasi oleh Amien Rais. Itu juga dimaksudkan untuk tidak
memberikan pernyataan yang justru hanya merusak iklim demokrasi.
Akhirnya, /people power/ boleh jadi merupakan perdebatan yang tidak
mengandung nilai konstitusional. /People power/ merupakan alat untuk
melegitimasi hasil pemilu melalui kekuatan massa. /People power/ sudah
tidak lagi tunduk kepada hukum yang berlaku. /People power/ merupakan
akumulasi dari kekecewaan kelompok atas hasil pemilu. Tetapi, prosedur
hukum harus terus dikedepankan sebagaimana pematah lama "sekalipun
langit akan runtuh, hukum harus tetap ditegakkan."
*Aminuddin* /Direktur Eksekutif Literasi Politik dan Edukasi untuk
Demokrasi (Pokasi), alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/
*(mmu/mmu)*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
