Cuma dijadikan alat peraga kampanye. -
Kolom TEMPO Kamis,19 Juli 2018 07:30 WIB Nasib Kartu-kartu Jokowi Lais Abid Peneliti Indonesia Corruption Watch Salahsatu program unggulan Jokowi adalah kartu. Butir kelima Nawacitamenyebutkan komitmen pemerintahan JokowiJK adalah meningkatkan kualitashidup manusia Indonesia. Komitmen itu diwujudkan antara lain melaluipeningkatan kualitas pendidikan dengan Program Indonesia Pintar (PIP) atauKartu Indonesia Pintar (KIP), peningkatan pelayanan kesehatan denganmenginisiasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta jaminan sosial untuk seluruhrakyat Indonesia (KKS). Kini,program kartu sakti Jokowi itu telah berjalan kuranglebih empat tahun. Apakahprogram tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya? Setidaknyaada dua survei yang bisa dipakai untuk mengujinya. Pertama, survei yangdilakukan oleh Indobarometer, yang menyebutkan bahwa 39,4 persenmasyarakat cukup puas atau sangat puas atas pelaksanaan program prioritasJokowi, yang salah satunya adalah kartu sakti itu. Kedua,survei Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang pelaksanaan Kartu IndonesiaPintar (KIP) di empat daerah, yaitu Kota Medan, Kota Yogyakarta, KabupatenBlitar, dan Kabupaten Kupang. Hasilnya menyebutkan bahwa masih banyakwarga miskin (41,9 persen) yang belum terdaftar sebagai pesertaKIP/PIP. Hasilpenelitian ICW juga menyebutkan adanya potensi korupsi dana kapitasiBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)yang nilainya hingga belasan triliun rupiah. Korupsi ini diduga dapat dilakukanoleh birokrat daerah di sektor kesehatan. Kajian tersebut dilakukan terhadappasien Penerima Bantuan Iuran 2017 di pusatpusat kesehatan masyarakatdi 14 daerah. KISdan KIP adalah dua kartu utama yang telah diperkenalkan kepada publik sejakJokowi mulai menjabat Gubernur DKI Jakarta melalui Kartu Jakarta Sehat danKartu Jakarta Pintar. Rupanya, Jokowi menyukai program kartu tersebutsehingga mengubahnya menjadi program nasional ketika dia mendudukikursi presiden. Kalaudilihat lebih detail sebenarnya permasalahan yang muncul dalam program kartusakti Jokowi itu berada di kementerian teknis. Untuk KIP, masalahnyaadalah data yang digunakan belum akurat. Distribusi kartu dan pencairan danamasih bermasalah. Kartu belum diterima peserta meski mereka sudahmengetahui atau bahkan menerima sebagian dana. Untuk KIS, permasalahan jugahampir sama. Evaluasi dan pemantauannya kurang ketat. Namunsurvei juga menemukan bahwa masyarakat sadar dan memahami bahwa programitu adalah program Jokowi untuk membantu masyarakat miskin. Bahkan respondenmenyatakan tetap akan memilih Jokowi dalam pemilihan presiden yang akandatang. Yangmenjadi permasalahan adalah implementasi kartukartu sakti itu masih jauhdari harapan publik. Untuk itu, Jokowi harus turun langsung mengevaluasi danmemantau pelaksanaan programnya. Penataan ulang data kemiskinan darisurvei Badan Pusat Statistik harus dilakukan. Sinkronisasi data rakyatmiskin tersebut harus dilakukan bersama Tim Nasional PercepatanPengurangan Kemiskinan, Kementerian Sosial, serta melibatkan kementerianteknis, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta KementerianKesehatan. Ini perlu karena Kementerian Pendidikan punya Data PokokPendidikan yang basisnya adalah satuan atau entitas pendidikan. Selanjutnyaadalah memastikan bahwa dana KIP dan dana kapitasi KIS/Jaminan Kesehatan Nasionalyang dikelola BPJS Kesehatan tidak dikorupsi. Jokowi harus memastikanberjalannya sosialisasi program ke masyarakat miskin hingga ke pedesaan yangterpencil dan bahwa mereka berhak serta bisa menggunakan dana di kartutersebut. Hal ini perlu dilakukan agar Jokowi tidak selalu menjadi bulanbulananberbagai pihak dengan tudingan melakukan pencitraan denganmembagibagikan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat tapi banyakorang miskin yang belum mendapatkan manfaatnya.
