BERITA POLITIK INDONESIADemi Menangkan Pilpres 2019, Jokowi Melawan Prinsipnya Sendiri
| | | | | | | | | | | Demi Menangkan Pilpres 2019, Jokowi Melawan Prinsipnya Sendiri www.economist.com Kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 dianggap sebagai angin segar bagi masyarakat Indonesia yang haus akan reform... | | | Sumber www.economist.comPosted on April 12, 2019 Kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 dianggap sebagai angin segar bagi masyarakat Indonesia yang haus akan reformasi dan pemerintahan yang bersih. Tapi dalam dua tahun terakhir, dalam upaya memenangkan Pilpres 2019, Jokowi melawan prinsip-prinsipnya sendiri. Dia semakin dekat dengan militer, seringkali bersinergi dengan ulama garis keras, dan telah menindas beberapa tokoh oposisi. Oleh: The Economist Di tempat yang dulunya adalah warung pinggir jalan di Kampung Baru, sebuah desa di Jawa Timur, sekelompok ibu rumah tangga sedang menyiapkan makanan untuk pernikahan. Seseorang melepaskan potongan daging terakhir dari tulang ayam. Ibu-ibu yang lain memotong sayuran sambil mengawasi wajan besar yang menggelegak. Di sela-sela tugas, mereka dengan senang hati menjawab pertanyaan tentang politik. Kehidupan di desa itu perlahan membaik, kata mereka. Jalan utama telah diaspal dan diperlebar. Satu orang mengatakan bahwa skema asuransi kesehatan baru telah membantu mereka membayar obat pilek dan batuk. Yang lain mengutip program pemerintah yang memungkinkannya mendapatkan buku pelajaran untuk anak-anaknya. Ketika ditanya siapa yang berjasa atas perubahan seperti itu, mereka berseru—dengan penuh semangat—”Jokowi!” Pada 17 April 2019, pada usia 57 tahun, Jokowi akan siap untuk dipilih kembali dalam pemilu yang akan mengumpulkan 187 juta pemilih—di negara dengan jumlah pemilih terbesar ketiga di dunia—untuk memilih di antara 245.000 kandidat untuk lebih dari 20.000 jabatan di parlemen nasional, provinsi, dan daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus merancang 2.593 surat suara untuk berbagai kombinasi pemilihan umum di seluruh negeri. Setelah surat-surat suara ini dicoblos—dan 99 ton tinta digunakan untuk menandai jari pemilih—kotak suara dari 810.283 Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan dibawa untuk dihitung dengan motor/mobil yang menembus melalui kemacetan lalu lintas Jakarta; dengan speedboat di sungai-sungai Kalimantan yang berliku; dengan perahu kayu di Kepulauan Riau; dengan pesawat di dataran tinggi Papua; dan dengan kuda di bagian yang lebih miskin di Nusa Tenggara Timur. Jokowi akan menghadapi Prabowo Subianto—pensiunan jenderal dan populis yang berapi-api, yang usianya sepuluh tahun lebih tua darinya. Dalam hal ini, Pilpres 2019 akan menjadi pengulangan dari Pilpres 2014, ketika kedua pria tersebut bersaing untuk menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan jenderal dan presiden pertama yang dipilih melalui pemilu langsung, setelah 40 tahun pemerintahan otoriter oleh Soeharto berakhir pada tahun 1998. Jokowi memenangkan Pilpres 2014 di atas gelombang optimisme. Dia dipandang sebagai embusan angin segar, seorang reformis yang berpikiran liberal, seorang yang berprestasi pragmatis, dan teladan bagi sekularisme. Di Indonesia—di mana sekitar 88 persen dari populasi adalah Muslim—agama dan politik kerap menimbulkan konflik; perjuangan separatis di provinsi Aceh, yang berakhir pada tahun 2005, didukung oleh perpecahan agama. Seperti yang ditunjukkan oleh ibu rumah tangga di Kampung Baru, Jokowi telah melakukan cukup banyak dari apa yang dia janjikan terakhir kali. Di tangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang cakap, ekonomi tetap kuat. Ekonomi Indonesia tidak tumbuh hingga tujuh persen seperti yang dijanjikan Jokowi lima tahun lalu, tetapi pertumbuhan stabil lima persen sudah cukup untuk membuat PDB Indonesia melampaui $1 triliun pada tahun 2017. Indonesia dalam konteks ekonomi sekarang lebih besar, berdasarkan paritas daya beli, dibandingkan dengan Brasil atau Inggris; PDB per kepala di Indonesia dua kali lipat dari India. Tetapi seiring selama dua tahun terakhir Jokowi berusaha keras untuk memastikan bahwa ia terpilih kembali, citranya tampak ternoda. Dia semakin dekat dengan militer, seringkali bersinergi dengan ulama garis keras, dan telah menindas beberapa tokoh oposisi. Kecenderungan seperti itu bukanlah hal baru bagi Indonesia. Soekarno—presiden pertama Indonesia—se telah mengawasi demokrasi parlementer yang tidak stabil pada tahun 1950-an, bergantung pada militer untuk mendukung rezim “demokrasi terpimpin” sejak tahun 1957 dan seterusnya. Pada tahun 1965, militer menggunakan kudeta yang gagal, yang menyalahkan Komunis, untuk memperketat cengkeramannya pada kekuasaan. Ratusan ribu orang tewas dalam pembersihan anti-Komunis setelahnya, setelah itu Soekarno digantikan oleh Jenderal Soeharto. Soeharto pada satu titik diperkirakan sebagai orang terkaya keenam di dunia.. Tanah yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan keluarganya dikatakan dapat menutupi sepersepuluh wilayah Indonesia. Calon presiden Indonesia Joko Widodo (kiri) dan Prabowo Subianto, setelah debat kedua antara calon presiden menjelang pemilihan umum berikutnya di Jakarta, pada 17 Februari 2019. (Foto: Reuters) MENITI JALAN YANG BARUSalah satu daya tarik Jokowi adalah bahwa—di negara di mana korupsi masih mewabah—ia tampak bebas dari citra buruk. Jabatannya sebagai Wali Kota Solo dan kemudian menjadi Gubernur Jakarta, memberinya reputasi sebagai pemecah reformasi dan orang yang jujur serta merakyat. Itulah yang masih terlihat. Pada masa itu, aktivitasnya yang khas adalah blusukan: melakukan sidak untuk menemukan pegawai negeri yang malas-malasan, atau menemui masyarakat Indonesia yang ingin menyuarakan masalah mereka. Dua kebijakan terbesar masa jabatannya ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat pedesaan Indonesia, yang mencakup setengah dari populasi negara. Salah satunya adalah membangun infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Jokowi menjabat dengan rencana untuk menghabiskan $323 triliun (32 persen dari PDB) selama tujuh tahun untuk membangun jalur kereta api sepanjang 3.258 kilometer, 3.650 kilometer jalan, bandara baru, pelabuhan laut, dan pembangkit listrik. Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta tertunda selama beberapa dekade, dan dibuka pada bulan April. Pada bulan Desember, Jokowi membuka jalan tol Trans-Jawa, yang pembangunannya dimulai pada tahun 1980-an. Sari—yang mengelola sebuah kafe di dekat Kampung Baru—mengatakan bahwa jalan-jalan baru telah membantu “menyentuh tempat-tempat paling terpencil” di wilayah ini. Para petani dapat memasarkan hasil panen mereka tanpa khawatir akan kehilangan makanan. Jokowi juga telah mencoba untuk meningkatkan pengeluaran infrastruktur yang didapat dari cabang pemerintah lainnya. Dia telah menerapkan dan memperjuangkan undang-undang yang disahkan di bawah Presiden SBY, yang mengirimkan uang pemerintah langsung kepada para pemimpin desa, melewati bupati/wali kota yang seringkali korupsi. Pada tahun 2018, pembayaran ini mencapai $4 miliar (atau dua persen dari total pengeluaran pemerintah) dibagi di 75.000 desa. Tidak ada penilaian pihak ketiga yang dapat diandalkan tentang seberapa baik pengeluaran ini. Kepala desa tidak kebal terhadap korupsi; banyak kekurangan keterampilan administrasi dan beberapa kompetensi dasar. Tetapi tampaknya ada beberapa jalan dan jembatan yang sedang dibangun. Selain membangun infrastruktur yang meningkatkan pertumbuhan, pemerintahan Jokowi telah memangkas birokrasi. Peringkat kemudahan dalam melakukan bisnis oleh Bank Dunia menempatkan Indonesia naik dari peringkat ke-120 pada tahun 2014—antara Swaziland dan Yordania—ke peringkat ke-73 pada tahun 2019—antara Mongolia dan Yunani. Namun dorongan kebijakan terbesarnya adalah serangkaian program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan. Ini termasuk tunjangan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat miskin, serta memperbanyak program beasiswa sekolah. Yang paling populer adalah perluasan asuransi kesehatan dasar. Jumlah masyarakat yang tercakup oleh program ini telah meningkat dari 131 juta pada tahun 2014 menjadi 205 juta pada tahun 2019, kata Aji Budi, seorang ahli kesehatan masyarakat di Universitas Jenderal Soedirman. DAMPAK NEGATIF YANG BARUSalah satu kebijakan awal di tahun-tahun pertama Jokowi adalah memangkas subsidi energi; yang menambah anggaran untuk infrastruktur. Tahun lalu, beberapa subsidi energi naik kembali; yang membuat anggaran infrastruktur sedikit dipangkas. Pegawai negeri sipil juga mendapat kenaikan gaji. Itu mungkin masuk akal jika terdapat reformasi drastis dalam birokrasi yang korup. Tapi tidak ada reformasi seperti itu. Jokowi juga melakukan intervensi ekonomi. Pada bulan Desember, ia menyelesaikan nasionalisasi Grasberg—tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga terbesar kedua di dunia—yang sebelumnya dimiliki oleh Freeport-McMoRan, sebuah perusahaan Amerika, dan Rio Tinto, sebuah perusahaan Inggris-Australia. “Merebut kembali sumber daya nasional” dengan cara ini sangat populer di dalam negeri, tetapi mungkin membuat orang asing tidak mau berinvestasi di Indonesia di tahun-tahun mendatang. Beberapa bulan kemudian, dia memberi tahu Garuda—maskapai penerbangan milik negara—untuk memotong harga hingga seperlima, lalu memerintahkan Pertamina, perusahaan minyak dan gas milik negara, untuk menurunkan harga bahan bakar pesawat. Tahun lalu, polisi melarang lebih dari 20 unjuk rasa yang diselenggarakan oleh 2019GantiPresiden, mengutip izin yang tidak memenuhi syarat—suatu keberatan yang jarang digunakan untuk menghalangi unjuk rasa oleh aktivis pro-pemerintah. Sejak Januari, beberapa tokoh oposisi telah ditangkap dengan tuduhan yang lemah. Thomas Power dari Australian National University mencatat apa yang tampaknya merupakan penggunaan taktis penuntutan oleh jaksa agung, yang merupakan sekutu Jokowi. Pada tahun 2017 Hary Tanoesoedibjo—seorang pengusaha media yang telah mendukung lawan Jokowi—mendapati dirinya dihadapkan dengan tuduhan penggelapan pajak yang telah berlangsung satu dekade. Aset media Tanoe mengalihkan kesetiaan mereka pada Jokowi, dan kasus Hary Tanoe tidak ditindaklanjuti. Gubernur dan wali kota juga dirayu dengan cara yang sama. Dihadapkan dengan lawan yang memiliki hubungan sangat dekat dengan militer, Jokowi telah meningkatkan posisinya sendiri, membawa beberapa jenderal era Soeharto ke lingkaran dalamnya. Dalam pidatonya, ia telah mendorong militer untuk memperjuangkan kebijakan pemerintah dan menindak mereka yang menyebarkan informasi palsu tentang dirinya secara online. Presiden Joko Widodo dalam kampanye terbuka di Serang, Indonesia. (Foto: EPA-EFE) Pada bulan Februari, ia mengeluarkan wacana untuk memberikan jabatan sipil kepada para veteran militer—suatu langkah yang disukai para jenderal, mengingat banyaknya penisunan perwira senior yang membutuhkan pekerjaan, dan karena memiliki kerabat di posisi tertentu akan menguntungkan mereka. Namun, sampai sekarang, Jokowi belum melakukannya. Mungkin pembalikan terbesar adalah pertemanan Jokowi dengan tokoh Islam konservatif. Pemilihan umum di Indonesia seringkali diikuti oleh kontestasi kesalehan. Pada tahun 2014, kubu oposisi mempertanyakan kredibilitas Islam Jokowi, dan menyebarkan desas-desus bahwa ia adalah seorang Kristen. Dan pada Agustus tahun lalu, Jokowi memilih Ma’ruf Amin sebagai pasangannya. Ma’ruf adalah Kepala Nahdlatul Ulama dan Ketua MUI. BUTUH UPAYA BESAR UNTUK MENANGTidak jelas kekuatan apa yang dimiliki Ma’ruf jika Jokowi menang; peran wakil presiden hanya diatur secara samar dalam Konstitusi. Namun penunjukannya telah menambah kepercayaan lebih lanjut pada pandangan bahwa Jokowi memiliki sedikit minat dalam membela minoritas. Pada tahun yang sama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dituduh menistakan Alquran. Setelah protes besar, ia kalah dalam Pilgub Jakarta dan dipenjara karena penistaan. Jokowi tidak mengatakan apa-apa. Tingkat kemiskinan juga semakin menurun. Itu membuat Jokowi senang: pengentasan kemiskinan adalah hal yang sangat ia pedulikan. Dan itu membantu dalam jajak pendapat. Dukungan Jokowi sangat besar di kalangan masyarakat miskin.. Namun terlepas dari ekonomi yang stabil dan banyak kebijakan populer, kampanye pemilihannya kembali telah menunjukkan sisi Jokowi yang sinis dan keras, yang baru terlihat beberapa waktu belakangan. Mereka yang terkejut perlu mempertimbangkan bahwa Jokowi disalahpahami sejak awal. Banyak orang—terutama di luar Indonesia—berasumsi bahwa seorang politikus yang mendukung reformasi dan pembangunan juga akan memperjuangkan nilai-nilai liberal. Namun Jokowi adalah pria yang konservatif dalam berbagai hal, dan sangat menentang risiko. Popularitasnya menular ke partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai tersebut memenangkan 19 persen suara rakyat pada tahun 2014 untuk menjadi partai terbesar di parlemen, dan sekarang tampaknya akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo juga sedang menikmati peningkatan serupa. Hal ini membuat khawatir partai-partai kecil di Indonesia—termasuk mereka yang berada dalam koalisi Jokowi yang putus asa, karena kurangnya semangat reformasi dan penyimpangan otoriter. Ancaman separatisme telah surut, tetapi hambatan bagi partai-partai baru telah meningkat. Mereka sekarang harus memiliki cabang di semua provinsi, tiga perempat kabupaten/kota, dan setengah dari kecamatan. Kesenjangan antara apa yang diharapkan pada tahun 2014 dan apa yang telah dicapai Jokowi adalah berita buruk bagi Indonesia. Jika—seperti kelihatannya—ia memenangkan masa jabatan kedua, itu akan ditentukan oleh kompromi yang dibuatnya. Bagaimanapun juga, pengurangan kemiskinan bukan satu-satunya reformasi yang dibutuhkan negara. Selama lima tahun terakhir masa kekuasaannya, Jokowi mengejar stabilitas dan konsensus dengan niat perubahan yang tulus—yang merupakan salah satu alasan Jokowi menang pada Pilpres 2014. Dia sekarang mungkin berada di jalur untuk melakukan hal yang sama. Ketika ia berkuasa, banyak yang melihat masa depan Indonesia yang cerah. Sekarang dia tampaknya dibayangi oleh masa lalunya. Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik. Keterangan foto utama: Jokowi melakukan swafoto bersama para pendukungnya. (Foto: Reuters)
