http://mediaindonesia.com/read/detail/229566-masa-tenang-rawan-politik-uang
/*Masa Tenang, Rawan Politik Uang*/
Penulis: *M. Ilham Ramadhan Avisena* Pada: Minggu, 14 Apr 2019, 17:40
WIB Politik dan Hukum <http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum>
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/read/detail/229566-masa-tenang-rawan-politik-uang>
<http://twitter.com/home/?status=Masa Tenang, Rawan Politik Uang
http://mediaindonesia.com/read/detail/229566-masa-tenang-rawan-politik-uang
via @mediaindonesia>
Masa Tenang, Rawan Politik Uang
<http://disk.mediaindonesia.com/thumbs/1200x-/news/2019/04/b44684ec50acb0387152fc5a7cc2e541.jpg>
/MI/ADAM DWI /
Ketua KoDe Inisiatif, Veri Junaidi,
KETUA KoDe Inisiatif, Veri Junaidi, mengatakan dalam masa tenang ini hal
yang potensial muncul ialah adanya politik uang yang dilakukan oleh
peserta Pemilu.
"Problem soal politik uang, di masa tenang ini potensial muncul dan
masif. Dalam Pemilu yang lalu, politik uang juga banyak modus dengan
istilah pra bayar, pascabayar, grosiran, eceran dan lainnya, ini
harusnya bisa diatasi dengan peranan pengawas penyelenggara juga
masyarakat," bebernya ungkapnya dalam diskusi terkait pelanggaran Pemilu
dalam masa tenang jelang hari pemilihan 17 April di Cikini, Jakarta,
Minggu (14/4).
*Baca juga: *ICW: LHKPN tak Digubris Karena Aturan tidak Tegas
<http://mediaindonesia.com/read/detail/229539-icw-lhkpn-tak-digubris-karena-aturan-tidak-tegas>
Veri juga mengungkapkan adanya kekhawatiran akan terjadinya
penggelembungan dan penggembosan suara saat penghitungan dan
rekapitulasi suara untuk Pileg. Hal itu menurutnya terjadi lantaran
masyarakat kian terpusat pada Pilpres saja.
"Perhatian publik tertuju ke Pilpres. Maka sangat mungkin euforia orang
di Presiden saja dan legislatif tidak jadi perhatian dalam pemantauan,
pengawasan. Penggelembungan dan penggembosan suara caleg amat potensi
terjadi karena itu," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan
Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby, menyatakan dari
pemantauan yang dilakukannya masih saja ditemukan persoalan logistik
yang belum sampai ke tempat pemungutan suara (TPS) di beberapa daerah.
"Dari pemantauan, masih ditemukan soal logistik yang belum sampai ke
TPS. Kemudian di Sumatera Utara, Deli Serdang, 15 ribu lebih surat suara
untuk pemilihan presiden yang rusak, warna tidak jelas dan sebagainya,"
ujarnya.
Ia juga mendapati adanya jajaran terbawah pengawas dari penyelenggara
Pemilu yang masih belum memahami persoalan teknis saat pengambilan suara.
"Sejauh ini pengetahuan di tingkat bawah masih gamang, kita cek,
misalnya, KPPS masih kesulitan untuk membedakan pemilih daftar pemilih
khusus (DPK), daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan
(DPTb). Hal ini jadi persoalan yang bisa berdampak luar biasa pada
proses pemilihan nanti," kata Alwan.
Berbeda, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta,
menyoroti persoalan yang terjadi di luar negeri terkait dengan Pemilu.
Ia menyinggung permasalahan yang terjadi di Selangor, Malaysia beberapa
waktu lalu. Menurutnya, hal serupa juga terjadi di banyak tempat.
Terlebih, kata Suminta, masih ditemukannya pelanggaran prosedural yang
minim pengawasan sehingga berpotensi terjadi kecurangan.
"Laporan paling utama adalah, KSK (kotak suara keliling) banyak prosedur
yang tidak sesuai dengan PKPU. Di sana banyak yang tidak disegel. Saat
pemilih memasukan surat suara, kotak suara banyak yang dibuka di KBRI.
Tidak ada kontrol bagaimana kotak suara berangkat dan kembali," ungkapnya.
Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Erik Kurniawan, menyatakan masa
tenang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menentukan
siapa yang akan dipilih setelah berakhirnya kampanye terbuka yang sudah
dilakukan oleh peserta Pemilu. Namun, hal itu tidak dibarengi dengan
keadaan saat ini terkait permasalahan teknis yang berpotensi mereduksi
partisipasi masyarakat.
"Masih ada problem teknis yang kemudian bisa mereduksi keinginan
masyarakat untuk memilih, tidak terfasilitasi pindah DPTb, juga ada yang
tidak terdaftar, dan diarahkan jadi DPK namun belum tercover juga dengan
baik," imbuhnya.
*Baca juga: *Masa Tenang Dimulai, Pengawasan Politik Uang Harus
Diperketat
<http://mediaindonesia.com/read/detail/229514-masa-tenang-dimulai-pengawasan-politik-uang-harus-diperketat>
Ia juga mengharapkan patroli yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) pada masa tenang ini mampu mengurangi adanya politik uang yang
terjadi. Meski, jumlahnya tidak signifikan, namun hal itu juga akan
berdampak pada situasi di tingkat Pileg.
"Walaupun politik uang uang hanya berpengaruh pada 10%-17% pemilih, Tapi
kita nilai itu lebih dari cukup untuk mengubah situasi Pileg,"
tandasnya. (OL-6)
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/read/detail/229566-masa-tenang-rawan-politik-uang>
<http://twitter.com/home/?status=Masa Tenang, Rawan Politik Uang
http://mediaindonesia.com/read/detail/229566-masa-tenang-rawan-politik-uang
via @mediaindonesia>
