http://mediaindonesia.com/read/detail/229792-politik-tanpa-mahkota
/*Politik tanpa Mahkota*/
Penulis: *Asep Salahudin Wakil rektor IAILM Suryalaya Tasikmalaya Ketua
Lakpesdam PWNU Jawa Barat* Pada: Selasa, 16 Apr 2019, 01:45 WIB Opini
<http://mediaindonesia.com/opini>
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/read/detail/229792-politik-tanpa-mahkota>
<http://twitter.com/home/?status=Politik tanpa Mahkota
http://mediaindonesia.com/read/detail/229792-politik-tanpa-mahkota via
@mediaindonesia>
Politik tanpa Mahkota
<http://disk.mediaindonesia.com/thumbs/1200x-/news/2019/04/52826a3974ef9841544cb9c35667704d.jpg>
/MI/seno/
ilustrasi
HERU Cokro atau Ratu Adil ialah gelar yang dinisbahkan kepada HOS
Tjokroaminoto. Tan Malaka menyebutnya ‘Raja tanpa Mahkota’. Orang
Belanda menggelarinya De Ongekroonde Koning van Java (Raja Jawa yang tak
Dinobatkan). Sosok yang sering disebut-sebut sebagai soko guru manusia
pergerakan.
Dari rumah tinggalnya di Gang Peneleh, Surabaya, yang disebut Soekarno
'dapur nasionalisme', lahir murid-muridnya yang cemerlang dengan
kecenderungan ideologi berbeda, tetapi satu sama lain saling menguatkan
dengan tujuan utama yang sama, yaitu mempercepat terusirnya Hindia
Belanda dari Bumi Pertiwi. Sebut saja Bung Karno
(nasionalisme-sosialisme) yang kemudian menjadi menantuya, Musso,
Alimin, Tan, Semaoen (komunisme), dan Kartosoewirjo (islamisme).
Mungkin benar apa yang dibilang filsuf Jerman, Nietzsche, bahwa guru
yang berhasil ketika berbeda dengan muridnya. Dalam kasus ini
benar-benar diterapkan Tjokro. Bukan hanya berbeda, kadang para muridnya
itu berseberangan yang tidak bisa lagi didekatkan, malah menjadi
penentang paling lantang gurunya, seperti dilakukan kelompok kiri.
Namun, sang guru, sebagaimana dalam pengakuan Tan Malaka, selalu lapang
dan membuka pintu kepada siapa pun yang datang. Senantiasa menampakkan
air muka gembira tatkala menyambut tetamunya yang hendak mendiskusikan
masa depan negerinya.
Takashi Shiraishi, menyebut jalan perjuangan Tjokro sebagai standar
pergerakan. Tjokro tampil di tengah rimba gelap politik represif
kolonial menyerukan kesadaran berbangsa lewat cara-cara terukur dan
rasional. Tidak lagi mengokang senjata, tapi mendahulukan nalar; bukan
lagi menajamkan bambu runcing, melainkan melakukan rapat akbar yang
dihadiri ribuan massa dan kemudian tampil ke muka berpidato mengobarkan
semangat 'nasionalisme'.
Bukan lagi mencabut pedang berkilat, tapi dengan piawai memanfaatkan
pamflet dan menuliskan gagasan-gagasan besarnya tentang bangsa yang
diimpikannya untuk kemudian ditularkan kepada massa, seperti
disebarkannya lewat media Oetoesan Hindia, Soeloeh Hoekoem, Fadjar Asia,
Al-Djihad, Al-Islam, Koran Matahari, Pantjaran Warna, Hindia Serikat,
dan Bendera Islam.
Tjokro dengan terampil membangun kader-kader militan lewat SI dan tidak
pernah lelah melakukan konsolidasi mengelilingi berbagai dearah
menumbuhkan sikap politik dan jiwa kritis.
Seandainya Budi Utomo yang lahir lebih awal tampil ke pentas politik
dengan wataknya yang elitis dan Jawa-sentris, Sarekat Islam (SI)
digenggaman Tjokro menjadi sebuah serikat populis. Petani, buruh,
pedagang, dan kaum jelata dirangkul serta tentu mereka merasa
aspirasinya tersalurkan. Menjadi wajar kalau Tjokro dinobatkannya
sebagai ratu adil yang meniupkan angin harapan akan hadirnya kehidupan
yang lebih baik di masa akan datang walaupun dirinya sendiri menampik
penamaan itu, ‘meskipun jiwa kita penuh harapan besar, tetapi sudah
semestinya menjauhi mimpi kedatangan ratu adil, atau kejadian yang
bukan-bukan’.
Dengan suara menggelegar, fasih, dan tertib, massa seperti terhipnosis
masuk alur pidato yang disampaikan Tjokro. Mereka seperti menemukan
saluran politiknya pada sosok Tjokro yang dengan keberanian intens
menohok mempertanyakan kelangsungan pemerintahan Hindia Belanda.
Kata Amelz dalam Tjokroaminoto: Hidup dan Perjuangannya, pidatonya
membawa khalayak menjadi gefascineerd, mabuk tergila-gila, atau dalam
penggambaran Takashi Shiraishi, ‘dikaruniai suara bariton yang mantap
sehingga dapat didengar ribuan pendengarnya tanpa pengeras suara’. Coba
kita simak sebagaian penggambarannya; ‘orang semakin lama semakin
merasakan bahwa tidak pantas lagi Hindia diperintah Belanda.
Bagaikan tuan tanah yang menguasai tanah-tanahnya. Tidak pada tempatnya
menganggap Hindia sebagai sapi perahan yang hanya diberi makan demi
susunya. Tidaklah pantas untuk menganggap negeri ini sebagai tempat ke
mana orang berdatangan hanya untuk memperoleh keuntungan dan sekarang
sudah tidak pada tempatnya lagi bahwa penduduknya, terutama anak
negerinya sendiri, tidak mempunyai hak turut berbicara dalam soal-soal
pemerintahan yang mengantar nasib mereka’.
*Manusia imajinatif*
Sejak muda, Tjokro sudah mengambil pilihan hidup nekat. Bukan saja gelar
keningratannya yang ditanggalkan, melainkan juga pekerjaan yang telah
dipersiapakan mertuanya sebagai Wakil Bupati Ponorogo Raden
Masmangoensoemo juga tidak diambil. Dengan penuh kepercayaan diri
hengkang dari rumah mertuanya mengambil pekerjaan rendahan sebagai kuli
pelabuhan di Semarang. Kemudian berlabuh di Surabaya, aktif membicarakan
masa depan Tanah Airnya.
Justru dari 'lapangan kehidupan', Tjokro menyerap napas kerakyatan
lengkap dengan mimpi kebangsaannya. Mimpi untuk memiliki negara yang
berdaulat. Oksigen kerakyatan dapat dihirupnya dan dipantulkan kembali
dalam senarai tulisan dan aktivisme politiknya yang luhur.
Inilah kepemimpinan imajinatif, memikirkan sesuatu yang tak dapat
dipikirkan kebanyakan orang atau mungkin dianggap mustahil sebagian
kalangan, mengambil keputusan tidak populer untuk memburu keadaan yang
lebih besar faidahnya bagi masyarakat umum. Seandainya Tjokroaminoto
sejak awal memilih hidup dalam zona nyaman, tentu selepas bersekolah
lebih memilih menjadi priayi, tapi justru dia berbelok arah merambah
rute terjal yang tidak jelas juntrungnya.
Justru rute tidak jelas ini yang kemudian menjadi ilham bagi terwujudnya
cita-cita besar nasionalisme kebangsaan, menjadi inspirasi bagi manusia
pergerakan di kemudian hari. Bagaimana misalnya Bung Karno dan Agus
Salim, tidak saja meniru pidato-pidatonya, tapi juga langkah politiknya,
bahkan juga strategi menjadikan media massa sebagai sarana penyebaran
gagasannya.
Bagaimana misalnya seorang Tjokro dalam kongres SI yang diselenggarakan
pada 17-24 di 1916 dengan hujah meyakinkan sudah melemparkan gagasan
pentingnya natieu (kebangsaan) dan zelfbestuur (pemerintahan sendiri),
‘...dan di kongres ini yang akan kita bicarakan, yaitu usaha yang
pertama-tama buat membantu supaya Hindia lekas dapat pemerintahan
Zelfbestuur atau supaya sedikitnya penduduk bumiputra diberi hak-hak
akan turut bicara dalam perkara pemerintahan’.
Seperti diakui Tan Malaka dalam Sovjet dan Parlement bahwa SI-lah yang
meretas jalan dan yang mula-mula memberi harapan tinggi, ‘membangunkan
rakyat yang sudah tertidur sekian abad lamanya’.
Tjokro tidak saja cakap beridato dan terampil berserikat, tapi juga
menuangkan gagasannya bukan hanya dalam sekian majalah, melainkan juga
buku yang berjudul, Islam dan Sosialisme 1924. Konon terhadap buku ini,
Bung Hatta sangat berutang budi ketika merumuskan konsep ekonomi
koperasinya. Menyusul kemudian pada 1928, Tjokro menulis buku Tarikh
Agama Islam: Sejarah Perkembangan Agama-Agama.
Melampaui politik
Hari ini era Tjokro sudah lewat, bahkan ormas SI yang diwariskannya
telah sekian lama disekap perpecahan. Namun, Tjokro sebagai nilai akan
selalu relevan tidak saja untuk dikenang, tetapi juga helat vitalnya
mengenai nasionalisme, persatuan, etos kerja, sikap terbuka harus tetap
dirawat.
Sikapnya yang lapang menghadapi perbedaan, selalu mendahulukan dialog
dan kecintaannya terhadap negerinya yang tidak disangsikan lagi. Hal itu
bukan hanya menarik, melainkan juga dapat diartikulasikan hari ini pada
musim politik. Ketika gagasan semakin hilang dan hoaks mengambil alih
percaturan publik, tatkala ketegasan hanya dipantulkan dalam bentuk
teriakan tak jelas sambil memukul-mukul podium.
