https://www.antaranews.com/berita/836327/menyelamatkan-petani-karet-sumatera-selatan
Menyelamatkan petani karet
Sumatera Selatan
Oleh Dolly Rosana Kamis, 18 April 2019 19:56 WIB
Surono, petani Desa Sigam Kayal Sari, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten
Muaraenim, Sumatera Selatan mengumpulkan getah dari tanaman karetnya.
(Antara News Sumsel/Dolly Rosana/19)
Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian
Edy Sutopo mengatakan bahwa persoalan perkebunan karet di Indonesia
sangat kompleks sehingga tidak bisa dipandang sepotong-sepotong
Palembang (ANTARA) - Harga komoditas karet di Sumatera Selatan tidak
kunjung membaik selama lima tahun terakhir meski beragam upaya sudah
dilakukan pemerintah dan para pemangku kepentingan sejak harga komoditas
tersebut mulai anjlok pada 2013.
Berdasarkan data Dinas Perkebunan Sumatera Selatan per 16 April 2019,
harga karet kering 100 persen sebesar Rp18.708/kg, kadar kering 70
persen Rp13.096/kg, kering 60 persen Rp11.225/kg, kering 50 persen
Rp9.345/kgm dan kering 40 persen Rp7.483/kg.
Artinya, harga karet di tingkat petani Sumsel berkisar Rp7.483/kg karena
sebagian besar petani di daerah tersebut menghasilkan produk getah karet
dengan kadar kering 40 persen.
Kepala Dusun III Desa Sigam Kayal Sari, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten
Muaraenim, Sumsel, Sahbihis mengatakan bahwa anjloknya harga karet dalam
lima tahun terakhir telah mengubah kehidupan masyarakat perkebunan
karet di desanya.
Sebagian besar pekebun karet tidak terlalu memperdulikan lahan karet
mereka karena biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan.
“Jangankan untuk peremajaan, pemupukan saja sudah bertahun-tahun tidak
dilakukan petani,” kata Sahbihis.
Sejak harga jatuh karena dampak pelemahan ekonomi global, pendapatan
pekebun karet menyusut drastis. Dalam satu hektare hanya mendapatkan
Rp700.000-Rp800.000 per bulan, sementara sebagian besar petani di desa
tersebut hanya memiliki 1-2 hektare lahan.
Walhasil, sebagian mulai meninggalkan kebun karetnya atau tidak lagi
menyadap getah. Bahkan, beberapa petani memilih menebang pohon karetnya
untuk diganti dengan tanaman lain seperti sayur mayur.
Keputusan ini juga dipengaruhi fakta bahwa sebagian besar kebun karet di
desa tersebut sudah berusia di atas 25 tahun, yang artinya sudah saatnya
untuk diremajakan karena produktivitas getah sudah menurun.
"Ada juga yang menjual total lahannya dengan harga murah hanya Rp30 juta
per hektare, dan beralih pekerjaan, misal jadi buruh di kota, ya mungkin
sudah tidak ada pilihan lain," kata dia.
Surono, pekebun karet di desa tersebut, mengatakan bahwa sejumlah petani
karet saat ini mengalihkan sebagian kebun mereka menjadi kebun sayur,
seperti yang dilakukannya.
Ia mengorbankan satu hektare kebun karetnya untuk ditanami sayur mayur
seperti oyong dan cabai dengan modal awal Rp5 juta untuk membeli benih
dan lainnya.
Dari panen oyong, Surono mendapatkan keuntungan bersih Rp3,5 juta satu
kali panen dalam masa tiga pekan. Karena itu, ia dapat menyambung hidup
di tengah jatuhnya harga karet ini.
Ketika ditanya, mengapa tidak memanfaatkan lahan yang ada untuk
dijadikan kebun sayur mayur semua, Surono mengatakan karena dirinya
masih optimistis harga karet akan membaik.
Pria paruh baya ini, mengatakan bahwa sebenarnya sangat sedih dengan
keadaan ini karena sebelumnya sudah mengikuti anjuran pemerintah untuk
menanam karet pada awal 1990-an. "Dulu pemerintah suruh kami tanam
karet, eh sudah ditanam rupanya saat harga jatuh, pemerintah tidak bisa
berbuat apa-apa," kata dia.
*Persoalan kompleks*
Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian
Edy Sutopo mengatakan bahwa persoalan perkebunan karet di Indonesia
sangat kompleks sehingga tidak bisa dipandang sepotong-sepotong.
Beberapa persoalan yang nyata seperti rendahnya kualitas, panjangnya
mata rantai, dan persaingan pasar internasional, hingga kini belum dapat
diselesaikan.
Apalagi, masuknya dua negara baru yakni Vietnam dan Kamboja selain
Indonesia, Thailand dan Malaysia, kerja sama tiga negara (Indonesia,
Thailand dan Malaysia) untuk mengurangi suplai pasar internasional
menjadi sia-sia sejak beberapa tahun terakhir.
Namun, pemerintah tidak tinggal diam untuk mengatasi persoalan tingginya
produksi dalam negeri sebesar 3,1 juta ton per tahun ini, meski langkah
yang diambil diakuinya belum menyelesaikan inti persoalan.
Ia mengatakan saat ini pemerintah mendorong penyerapan karet di dalam
negeri sendiri seperti untuk campuran pembuatan aspal yang sejauh ini
sudah 12 persen kontennya.
Penggunaan karet pada campuran aspal untuk pembangunan jalan sepanjang
465 kilometer sudah dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera
Selatan, yang mampu menyerap 8,49 ton karet alam produksi perkebunan
rakyat pada 2019 atau meningkat jika dibandingkans sebelumnya yang hanya
1,2 ton per tahun.
"Meski serapannya masih kecil tapi ini demand baru. Ada suatu harapan,"
kata dia.
Anjloknya harga karet di tingkat petani sejak 2013 membuat ribuan
petani di Sumatera Selatan menjerit karena harga hanya Rp6.000-Rp7.000
per kilogram jauh dari idealnya di atas Rp12.000 per kilogram.
Penurunan harga karet rakyat ini sangat tergantung pada pasar
internasional karena sebagian besar bahan baku ini diekspor ke luar negeri.
Menurutnya, ada satu hal yang patut disimak terkait pasar internasional
ini karena stok karet dunia 2,2 juta itu sebenarnya sudah sesuai dengan
kebutuhan global.
Keadaan yang berlangsung lima tahun ini dipandang pemerintah agak aneh
karena harga ban mobil (produk penyerap karet alam tertinggi) tetap
stabil tinggi di tengah situasi jatuhnya harga bahan baku.
"Kondisi ini perlu diselesaikan secara diplomasi, sudah terkait isu
internasional, ya mengapa sisi hulu marginnya tertekan dibandingkan sisi
hilir," kata dia.
Sementara itu terkait persoalan yang tak kunjung usai ini, Gubernur
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan pemprov
mengupayakan peningkatan kualitas getah karet petani dengan memberikan
pelatihan sehingga harga dapat lebih baik seperti di Jambi dan Sumatera
Utara.
Kemudian, pemprov memperbaiki tata niaga lelang karet petani dengan
mengupayakan di setiap kabupaten ada sistem pelelangan karet. Saat ini
sudah ada 177 Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) di 14
kabupaten/kota di Sumsel.
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan
Provinsi Sumatera Selatan Rudi Arpian mengatakan selama ini lelang hanya
diikuti pengusaha-pengusaha tertentu saja sehingga pihak pemenang
seperti diatur secara bergantian.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumsel membuka kran ke
pengusaha-pengusaha lain untuk masuk dalam lelang karet ini sehingga
harga di tingkat petani akan terkerek.
"Sistem lelang belum baik. Seharusnya lelang dilakukan secara
besar-besaran dalam satu hari, dengan harga yang sama agar pembeli turun
langsung ke petani. Ini yang kami dorong,” kata dia.
Selain itu, Gubernur Sumsel Herman Deru juga mengupayakan pembangunan
pabrik ban mobil agar penyerapan dilakukan di dalam negeri sendiri.
Kehadiran pabrik ban ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk
menyelamatkan hidup ribuan pekebun karet yang memanfaatkan 1,3 juta
hektare lahan dengan produksi sekitar 1 juta ton per tahun di wilayah
Sumsel.
Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) menilai keinginan pemerintah
untuk membangun pabrik ban di sejumlah lokasi daerah penghasil getah
karet itu terlalu dini karena Indonesia dinilai belum kuat di sektor hulu.
Ketua Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia A Aziz Pane di Palembang, Kamis,
mengatakan, bagaimana mungkin membangun sektor hilir, yaitu pabrik ban,
yang menguntungkan bagi pengusaha jika bahan utama kimia untuk membuat
ban mobil itu malah sebagian besar harus diimpor dari luar negeri.
“Membuat ban itu sekitar 25 persen menggunakan getah karet alam, sisanya
ya komponen impor semua, hampir 72 persennya. Saya pikir nanti dulu
negara bicara pabrik ban, perkuat dulu hulunya,” kata Aziz dalam acara
Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumsel oleh
Bank Indonesia dengan tema "Meningkatkan Penyerapan Karet Rakyat Melalui
Hilirisasi Industri Karet Domestik".
Sektor hulu ini sangat penting karena bukan hanya terkait kepastian
adanya bahan baku yang baik dan berkualitas tapi juga kepastian
ketersediaan bahan-bahan penolong.
“Ini juga patut disayangkan, gas kita sudah dikirim ke Singapura. Tidak
kita pakai sendiri. Artinya jika kita mau membangun industri kimia,
harus impor lagi, ini jadi masalah lagi,” kata Aziz.
Menurut dia, hal ini berarti bahwa jika ada perusahaan swasta berminat
membuat pabrik ban di Indonesia maka harus menyediakan industri
kimianya, karena Indonesia belum mampu seperti China dan India yang
memiliki dari hulu-hilir.
Menurut Aziz, kondisi inilah yang membuat investasi pembuatan pabrik ban
di Tanah Air tidak pernah menarik bagi kalangan investor asing.
Indonesia sebenarnya bukan tidak pernah memiliki pabrik ban sendiri,
bahkan pada 1990-an ada beberapa perusahaan yang beroperasi di Sumatera
dan Jawa. Namun, perusahaan-perusahaan ini beralih ke luar negeri
setelah krisis moneter 1998.
Oleh karena itu, ia menilai, pemerintah yang harus turun tangan langsung
jika ingin mewujudkan pabrik ban ini, yakni dengan membangun sektor hulu
industri kimia.
Mengapa harus pemerintah, ia menjelaskan, karena untuk membangun
industri hulu ini membutuhkan modal yang besar dan teknologi yang
tinggi. Belum lagi tingkat pengembalian keuntungan yang baru didapatkan
dalam hitungan puluhan tahun ke depan.
"Hemat kami, pemerintah yang melakukan sendiri, soal pabrik bannya itu
pasti ada asal sudah ada hulunya," kata dia
Indonesia sudah sejak puluhan tahun dikenal sebagai negara pengekspor
karet dengan pasar tertinggi ada di Tiongkok. Jika tidak ada keinginan
serius membangun industri karet dari hulu ke hilir, sulit mengatasi
persoalan jatuhnya harga di pasaran internasional.
Oleh Dolly Rosana
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019
