https://news.detik.com/kolom/d-4520096/suara-rakyat-yang-serak?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.148327479.1846557126.1555955138-1655354870.1555955138
Senin 22 April 2019, 15:00 WIB
Kolom
Suara Rakyat yang "Serak"
Umbu TW Pariangu - detikNews
<https://news.detik.com/kolom/d-4520096/suara-rakyat-yang-serak?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.148327479.1846557126.1555955138-1655354870.1555955138#>
Umbu TW Pariangu
<https://news.detik.com/kolom/d-4520096/suara-rakyat-yang-serak?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.148327479.1846557126.1555955138-1655354870.1555955138#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4520096/suara-rakyat-yang-serak?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.148327479.1846557126.1555955138-1655354870.1555955138#>
Tweet
<https://news.detik.com/kolom/d-4520096/suara-rakyat-yang-serak?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.148327479.1846557126.1555955138-1655354870.1555955138#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4520096/suara-rakyat-yang-serak?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.148327479.1846557126.1555955138-1655354870.1555955138#>
0 komentar
<https://news.detik.com/kolom/d-4520096/suara-rakyat-yang-serak?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.148327479.1846557126.1555955138-1655354870.1555955138#>
Suara Rakyat yang Serak Banjir dukungan terhadap KPU pasca-pemilu (Foto:
Grandyos Zafna)
*Jakarta* - Pasca-/quick count/ pemungutan suara 17 April 2019 muncul
fenomena klaim kemenangan salah satu capres dengan mengapkir
penghitungan surat suara oleh "mesin hitung cepat". Politik kembali
menegang. Padahal sebelumnya angin gunung keriaan mencoblos sudah
sebegitu menyejukkan batin bangsa yang sempat kelu karena polarisasi
politik berbulan-bulan.
Kita sendiri menyaksikan pesta demokrasi kemarin dipuja-puji oleh
pemantau dan kepala negara asing. Mereka pangling melihat kondusivitas
pemilu yang seakan menumpahkan "lahar" kegairahan politik partisipatif.
Demokrasi kita seakan semakin menegas posisinya dalam orbit peradaban,
di mata rakyat dan dunia internasional.
Sayang semua ekspresi itu harus terhenti di tikungan perdebatan
elektoral yang menjenuhkan. Menjenuhkan, karena kita terus terbentur
pada suspensi politik membangun sikap progresif dalam berdemokrasi dari
pemilu ke pemilu. Misalnya menihilkan prinsip metodologi proses hitung
cepat yang sejatinya sudah dipakai dalam setiap kontestasi sebagai suatu
tradisi politik elektoral modern hingga terdengar sayup-sayup gerakan
/people power/ yang diembuskan untuk menjustifikasi adanya kecurangan
pemilu.
Suara rakyat yang "sakral" sebelumnya, seakan menjadi "serak" ketika
podium ucapan selamat atas kemenangan berganti menjadi podium klaim
politik yang didasarkan oleh kalkulasi internal. Pada satu sisi menegasi
kredibilitas hitung cepat sejumlah lembaga survei yang tergabung dalam
Persepi (Perhimpunan Survei Opini Publik) --bahkan mereka diancam
hengkang ke Antartatika untuk membohongi penguin di sana-- tetapi
bersamaan dengan itu mereka mengelus hasil survei jagoannya, dengan
argumentasi "subjektif".
Ada logika yang memuncratkan noda di dinding akal sehat kepemiluan kita.
Bagaimana mungkin hasil survei dengan seperangkat peralatan ilmiah yang
diletakkan di meja pembuktian publik itu disanggah, sedangkan survei
kubu sendiri dibela habis-habisan, dengan kevalidan tolok ukur dan
kalkulasi ilmiah yang belum sepenuhnya bisa dipertanggungjawabkan secara
metodologis? Lalu atas dasar itu, kemenangan diklaim secara prematur
tanpa menjaga perasaan dan /privilege/ Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang
diberi mandat secara konstitusional untuk menghitung dan mengumumkan
secara resmi hasil perhitungan suara pilpres pada Mei mendatang.
*Disorientasi Sikap*
Saya menduga ada semacam disorientasi sikap dan kognitif politik akibat
ketegangan kontestasi (kampanye politik) selama satu semester lebih yang
mendorong elite kita terus memproduksi alibi dan justifikasi di dalam
kegalauan politik tingkat dewa. Pasalnya jika memang tiap kontestan
bertindak merujuk konstitusi, maka suara rakyat yang sudah disalurkan
hendaknya dihitung dan dihargai tidak saja secara kuantitas tetapi juga
kualitas, yakni menghargai proses elektoral pasca-pemilu dengan sportif
dan jiwa besar menerima konsekuensi dari resultante demokrasi yang ada.
Bukan sebaliknya, merespons perhitungan suara dengan kacamata
intensional yang dikhawatirkan mempengaruhi respek massa rakyat terhadap
citra pemilu dan demokrasi.
Apalagi sudah beredar banyak hoaks versi pasca-pemilu yang mencoba
menggiring opini publik. Mulai dari yang menyebut lembaga survei
berpihak pada salah satu capres, surat suara di Surabaya sudah tercoblos
untuk Paslon 01, 6000 TPS di Bekasi dimenangkan oleh Prabowo, kemudian
hasil /exit poll/ di TPS Malaysia, Filipina, Singapura yang memenangkan
mutlak Paslon 02, hingga Syekh Ali Jaber yang mendukung Jokowi. Intinya
ada semacam upaya untuk mendelegitimasi KPU seolah-olah institusi
tersebut rentan curang dan tidak kredibel dalam penyelenggaraan pemilu
sehingga gerakan /people power/ harus dikerahkan untuk menjawab
hipotesis tendensius tersebut.
Meskipun /people power/ secara diksional bisa diperdebatkan makna,
motif, dan urgensinya tetapi dengan latar depan kecurigaan dan pesimisme
yang dibangun terhadap penyelenggaraan pemilu selama ini, tidak salah
jika sebagian rakyat mengkonotasikannya sebagai sebuah upaya /psywar/,
memobilisasi massa dengan menggunakan tekanan psikologis-represif untuk
tujuan tertentu. Mungkin karena konotasi yang dianggap bias demokrasi
itulah, Ketua Umum Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY)
menginstruksikan melalui surat yang berisi empat poin kepada seluruh
pengurus partai dan kadernya agar menarik diri dari segala kegiatan yang
bertentangan dengan konstitusi (*detikcom*, 18/4).
Kekhawatiran tersebut belakangan menjadi "kurusetra" sinisme dan
sindiran dari politisi lain, termasuk oleh senior PAN, Amien Rais, yang
lewat akun Instagram-nya berkomentar: "...bahwa pada saat-saat seperti
ini memang selalu muncul tokoh yang jadi gagap, ragu-ragu. Jadi serba
bimbang, ragu nggak ikut ke mana-mana. Jadi /safety player/. Jangan
ikuti orang seperti itu." Ungkapan tersebut kemudian ditanggapi politisi
Demokrat Andi Arief sebagai sindiran dan upaya "menantang" dari Amien
Rais terhadap SBY (*detikcom*, 20/4).
*Mencairkan Kebekuan*
Sikap SBY tentu berangkat dari kepentingan mengamankan kedaulatan rakyat
demi stabilitas politik pasca-pemilu, sebagaimana kerinduan kita bersama
agar atmosfer pasca-pemilu bisa membuka peta jalan politik konsolidatif
secara damai terutama di antara elite setelah lama "terbelah" karena
perbedaan warna ideologi dan kepentingan.
Upaya konsolidasi politik itu sangat strategis maknanya untuk mencairkan
kebekuan prinsip politik di kalangan elite prominen politik, sekaligus
menginisiasi terciptanya semacam "rekonsiliasi nasional" guna melahirkan
"darah segar" kekuasaan dan pemerintahan yang memperjuangkan pemenuhan
hak-hak rakyat Indonesia (/acting in the/ /best interest of the public/)
secara tulus dengan optimisme dan harapan yang baru. Jika kemudian ada
tujuan-tujuan derivatif politik di balik itu seperti yang dicurigai oleh
Amien Rais dan yang lain, biarlah waktu yang membuktikan. Toh kita tidak
berhak menghakimi inisiatif baik, apalagi mencoba mendahului waktu.
Yang penting dari pemilu, khususnya pasca-pemilu kemarin, rakyat
mengharapkan ada imajinasi dan tabiat politik baru yang dikedepankan
oleh elite, termasuk sikap politik yang siap kalah dan menang sesuai
/rule of the game/. Kedewasaan dan sikap negarawan inilah yang akan
mempertahankan kontinuitas rezim demokrasi dalam menghasilkan kekuasaan
yang humanis, berkeadilan berdasarkan napas konstitusi.
Pemilu bagaimanapun adalah wadah bagi berlangsungnya strategi /voice/
dan /exit/ politik di mana rakyat menyuarakan apa yang diinginkan dan
menjadi pilihannya sekaligus melakukan penghindaran atau mengalihkan ke
yang lain jika upaya untuk memenuhi kepentingannya gagal dijalankan oleh
pemerintah. Artinya berhak dan kedaulatan penuh menilai pemimpinnya,
termasuk memiliki hak preprogatif agar suaranya dihargai dengan cara
yang elegan, demokratis dan beradab.
Kita khawatir, jika suara rakyat terus dikapitalisasi dengan dalih-dalih
yang irasional dan diskriminatif, maka upaya mengonsolidasikan demokrasi
pasca-Pemilu 2019 akan tertahan dalam genggaman faksi-faksi kepentingan
yang tapa disadari sedang berupaya membajak demokrasi (/hijacked
democracy/) untuk mengejar tujuan politik parsial.
Kita berharap pertemuan Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto di
Kertanegara segera mewujudkan upaya untuk menyudahi segala centang
perenang ini. Bagaimanapun adu pernyataan akan terus bergulir mewarnai
perdebatan elektoral ke depan dan bahkan akan makin menggaduhkan ruang
politik kita selama kanvas kontestasi politik hanya dilukis dengan warna
ambisionalitas politik yang kental.
*Umbu TW Pariangu* /dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang/
*(mmu/mmu)*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
