Aroma Korupsi di Kabinet Jokowi
Kamis, 25 April 2019 07:00 WIB
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengecek kualitas beras di lapak
Pasar Beras Induk Cipinang, Jakarta, 19 Februari 2018. Di Pasar Induk
Beras Cipinang (PIBC), beras medium masih dipatok antara Rp
10.000-11.000 per kilogram (kg). Sedangkan harga eceran tertinggi (HET)
beras medium Rp 9.450 per kg. TEMPO/Tony HartawanMenteri Perdagangan
Enggartiasto Lukita mengecek kualitas beras di lapak Pasar Beras Induk
Cipinang, Jakarta, 19 Februari 2018. Di Pasar Induk Beras Cipinang
(PIBC), beras medium masih dipatok antara Rp 10.000-11.000 per kilogram
(kg). Sedangkan harga eceran tertinggi (HET) beras medium Rp 9.450 per
kg. TEMPO/Tony Hartawan
PENGAKUAN tersangka suap pengangkutan pupuk, Bowo Sidik Pangarso, makin
memperlihatkan praktik kotor di kalangan menteri. Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat ini mengungkap bahwa sebagian duit miliaran rupiah
yang kini disita Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari Menteri
Perdagangan Enggartiasto Lukita. Suap itu diduga berkaitan dengan
kebijakan perdagangan gula.
Bowo Sidik diciduk KPK lewat operasi tangkap tangan pada akhir Maret
lalu. Politikus Golkar ini diduga menerima suap dari PT Humpuss
Transportasi Kimia. Bowo berperan membantu perusahaan ini mendapat
kontrak kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia Logistik. Dalam penangkapan
itu, komisi antikorupsi menyita bukti uang Rp 8 miliar. Uang yang sudah
dipecah dalam 400 ribu amplop itu diduga akan dibagikan kepada
masyarakat di Jawa Tengah untuk memenangi pemilihan umum.
Rupanya, bukan hanya dari PT Humpuss, duit yang disita komisi
antikorupsi tersebut diduga juga berasal Menteri Enggar. Pengakuan ini
disampaikan dalam pemeriksaan KPK. Anggota Komisi Industri, Investasi,
dan Persaingan Usaha DPR ini dikenal cukup dekat dengan Enggar. Aliran
duit dari Menteri Perdagangan tersebut berkaitan dengan peran Bowo
mengamankan kebijakan perdagangan gula. Tersangka ditengarai pula
mendapatkan jatah kuota impor daging.
Komisi antikorupsi semestinya segera membongkar tuntas dugaan suap
Enggar. Patgulipat di balik kebijakan jelas menimbulkan mudarat. Dalam
kasus impor gula dan daging, suap akan menimbulkan tambahan biaya bagi
pengusaha. Akhirnya masyarakat yang menanggungnya karena harga bahan
kebutuhan sehari-hari ini menjadi mahal. Pada era kepemimpinan Enggar,
Kementerian Perdagangan cukup banyak mengeluarkan izin impor. Menurut
data Badan Pusat Statistik, nilai impor semester pertama 2018, misalnya,
mencapai US$ 89,05 miliar atau meningkat 23,15 persen dibanding periode
yang sama tahun sebelumnya.
Tanpa harus menunggu langkah KPK, Presiden Joko Widodo sebaiknya segera
memanggil Menteri Enggar. Jokowi tak perlu ragu memintanya mundur atau
memecat menteri dari Partai NasDem ini. Sikap tegas amat penting buat
membersihkan kabinet dari korupsi. Bukan cuma Enggar, ada menteri lain
yang kerap disebut terlibat dalam kasus yang tengah ditangani KPK.
Presiden Jokowi tidak boleh membiarkan masalah seperti ini
berlarut-larut hingga membusukkan kabinet.
ADVERTISEMENT
Presiden perlu menyadari bahwa peluang korupsi selalu muncul pada setiap
program pemerintah. Hal ini terjadi sebelumnya dalam kasus pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1. KPK akhirnya menangkap Menteri
Sosial Idrus Marham karena ia terlibat suap proyek ini. Saat menjadi
anggota DPR, Idrus dituduh membantu rekannya, Eni Maulani Saragih,
mendapatkan fee dari investor pelaksana proyek Johannes B. Kotjo.
Jokowi, yang hampir dipastikan memenangi Pemilu 2019, semestinya tidak
mengulangi kesalahan serupa dalam menyusun kabinet mendatang.
Realitasnya, memang sulit bagi Presiden untuk tidak mengakomodasi
keinginan partai politik pendukung dalam memilih menteri. Tapi Jokowi
seharusnya hanya memilih calon menteri yang memiliki rekam jejak yang baik.
Presiden perlu pula mencegah kementerian penting atau pengurusan bidang
teknis dipegang politikus. Lebih baik pos-pos seperti ini dipegang figur
profesional dan berintegritas yang jauh dari kepentingan politik.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
