Pilpres 2019 dan Rivalitas Kelompok Islam
*Luthfi Assyaukanie <https://www.qureta.com/profile/assyaukanie>*
https://www.qureta.com/post/pilpres-2019-dan-rivalitas-kelompok-islam
85437_38153.jpg
Mengapa persaingan dua kubu Capres menjelang Pilpres 2019 begitu tajam?
Bukankah PDIP dan Gerindra, dua partai terbesar pengusung masing-masing
Capres adalah partai nasionalis yang memiliki platform yang kurang lebih
sama? Bukankah keduanya pernah bekerjasama di Pemilu 2009, ketika Ketum
PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengajak Ketum Gerindra, Prabowo Subianto,
sebagai Cawapresnya?
Bukankah Jokowi dan Prabowo mewakili tokoh-tokoh nasionalis di mana
keduanya pernah sangat dekat? Jangan lupa, Prabowo adalah tokoh utama
yang mencalonkan Jokowi sebagai gubernur DKI. Mengapa keduanya yang
sama-sama berlatarbelakang sekuler-nasionalis seperti terperangkap dalam
ketegangan rivalitas agama?
Satu hal yang tak banyak disadari orang adalah bahwa Pilpres 2019 (dan
juga Pilpres 2014 sebelumnya) bukan hanya tentang Prabowo dan Jokowi.
Tapi, yang lebih penting lagi, ini ajang persaingan antara dua kelompok
besar Islam di Indonesia, yakni kelompok tradisionalis dan kelompok
modernis.
Banyak orang tak sadar bahwa rivalitas dua kelompok ini sangat tajam dan
menyimpan benih-benih persaingan sejak lama, yang tak mudah didamaikan.
*Tradisionalis dan Modernis.*Kelompok tradisionalis adalah kaum Muslim
yang mengagungkan nilai-nilai tradisi yang diwariskan Islam. Mereka
umumnya meyakini bahwa Islam memiliki ajaran "sempurna," yang
dikembangkan secara turun-temurun oleh para ulama dan kiai.
Di Indonesia, kaum tradisionalis merujuk kepada kelompok Islam yang
menghidupkan ritual-ritual keagamaan seperti ratib dan tahlil. Nahdlatul
Ulama (NU) adalah salah satu kelompok tradisionalis dan merupakan
organisasi tradisionalis terbesar di Indonesia.
Sementara itu, kelompok modernis adalah orang-orang yang percaya bahwa
Islam adalah agama yang lentur dan fleksibel terhadap perubahan. Islam
adalah agama yang cocok untuk segala keadaan (/salih li kulli zaman/)
dan ajaran yang sesuai dengan nilai-nilai modern.
Pada awal-awal kemerdekaan, kaum modernis diwakili oleh tokoh-tokoh
Muslim terpelajar yang berasal dari Muhammadiyah, Persatuan Islam,
al-Irsyad, dan beberapa organisasi Islam lain. Dalam politik, mereka
tergabung dalam Masyumi, partai politik Islam terbesar ketika itu.
Sebelum 1952, Masyumi adalah rumah besar, yang memayungi seluruh
kelompok Islam, termasuk organisasi-organisasi tradisionalis, seperti
NU. Tapi, sejak tahun itu, NU memutuskan berpisah dari Masyumi dan
mendirikan partai politiknya sendiri.
Sejak perpecahan ini, pengelompokan kaum modernis dan tradisionalis
dalam politik Indonesia semakin tajam. Upaya untuk menyatukannya pada
era Soeharto di bawah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak berhasil
menghentikan rivalitas keduanya.
*Rivalitas Tersembunyi.*Setelah lengsernya Soeharto, persaingan antara
kaum tradisionalis dan modernis semakin jelas terlihat. Alih-alih
bersatu untuk memobilisasi suara umat, mereka malah berpecah, mendirikan
partai masing-masing.
Kaum tradisionalis mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai
Kebangkitan Ummat (PKU), dan Partai Nahdlatul Ummat (PNU), yang sebagian
besar pengurusnya terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU). Sementara
kaum modernis mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan
Bintang (PBB), Partai Masyumi Baru (PMB), dan Partai Keadilan (PK), yang
sebagian besar anggotanya memiliki hubungan dengan Muhammadiyah.
Baca Juga:Pilpres 2019 Kemenangan Ulama
<https://www.qureta.com/post/pilpres-2019-kemenangan-ulama>
Pada awal-awal Reformasi, kaum modernis memiliki target politik yang
sangat tinggi. PAN, PBB dan PK, sebagai partai baru yang didukung
sebagian besar kaum modernis, menargetkan menang Pemilu, atau paling
tidak mampu mendapatkan suara signifikan.
Tapi, realitas politik tidak seindah yang mereka bayangkan. Pada Pemilu
1999, PAN dengan nama besar Amien Rais, hanya mampu mendapatkan 7%
suara. PBB dengan nama besar Yusril hanya mampu meraih 1,9% suara.
Sementara PK mendapatkan tak lebih dari 1,3% suara.
Pemenang Pemilu adalah partai lama, yakni PDIP, disusul oleh Golkar
sebagai juara keduanya, dan PKB, partai kaum tradisionalis, menempati
posisi ketiga.
Kegagalan dalam perolehan suara kemudian diikuti kegagalan-kegagalan
lain. Yang paling menyakitkan kaum modernis adalah gagalnya tokoh
mereka, yakni Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra menjadi presiden.
Padahal peluang untuk itu sudah di depan mata.
Yusril hampir menjadi presiden ketika namanya masuk dalam seleksi awal
pemilihan presiden di gedung DPR. Sementara Amien Rais membuang
kesempatan itu dengan memberikannya kepada Abdurrahman Wahid alias Gus
Dur, tokoh kharismatik kaum tradisionalis.
Tidak sudi menyerah, pada Pemilu berikutnya, tahun 2004, Amien Rais
mencalonkan diri sebagai presiden. Ini adalah Pilpres pertama yang
diadakan secara langsung. Hasilnya cukup mengejutkan.
Sebagai tokoh nasional yang dianggap berjasa besar dalam menumbangkan
Soeharto, suara yang diperoleh Amien jauh di bawah target. Ia hanya
mendapatkan 14% suara, urutan keempat dari lima pasang calon yang ikut
kontestasi Pilpres.
Baca Juga:Pergulatan Pilpres 2019
<https://www.qureta.com/post/pergulatan-pilpres-2019-1>
Jika kegagalan dalam meraih posisi politik tertinggi di negeri ini
dijadikan ukuran, maka sejarah politik kaum modernis adalah sejarah
kegagalan. Dari lima kali Pemilu (termasuk Pilpres 2019), tak satupun
tokoh modernis mampu meraih posisi penting itu.
Bahkan, di dua Pemilu terakhir, kaum modernis tak mampu menghadirkan
tokoh alternatif untuk menyaingi dua kandidat yang ada: Joko Widodo dan
Prabowo Subianto. Dengan ringkih dan serba-salah, mereka seperti
terpaksa mendukung Prabowo, tokoh yang sejatinya jauh dari gambaran
ideal mereka tentang pemimpin Muslim.
Bagi sebagian (besar) kaum modernis. Pilpres 2019 bukanlah tentang
Prabowo. Tapi, tentang mereka dan bagaimana mereka bisa mengalahkan
rival mereka. Pilpres 2019 adalah kesempatan "menggunakan" Prabowo agar
bisa meraih kekuasaan.
Patut dicatat, selama dua periode pemerintahan SBY, kubu tradisionalis
dan modernis berbagi kue kekuasaan, yang membuat mereka relatif akur.
Tapi sejak Pilpres 2014, kedua kubu terbelah hampir sempurna.
Baca Juga:Mobilisasi Umat Islam Menuju Istana Negara
<https://www.qureta.com/post/mobilisasi-umat-islam-menuju-istana-negara>
Pada Pilkada DKI 2017, kaum modernis berusaha menggunakan MUI untuk
menumbangkan Ahok. Tapi, mereka tak mampu menyetir KH Ma'ruf Amin, ketua
MUI yang juga seorang tokoh penting kaum tradisionalis. Sang kiai kini
berada di kubu seberang, yang membuat kaum modernis semakin berang.
Jadi, jika Anda bingung, mengapa Pilpres kali ini seperti
"berdarah-darah" penuh dengan nuansa agama? Salah satu penjelasannya,
karena para pemegang kunci surga sedang berperang.
<https://www.qureta.com/post/lomba-esai-kita-dan-kertas>
* Tulisan ini diterbitkan juga di harian/Kompas/, 12 April 2019.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
