Artikel <https://www.antaranews.com/slug/artikel>
Indonesia tekankan status kepemilikan dan TKA di BRF
Oleh M. Irfan Ilmie Jumat, 26 April 2019 08:55 WIB
Indonesia tekankan status kepemilikan dan TKA di BRF
Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan kunjungan kehormatan kepada
Presiden China Xi Jinping di Balai Agung Rakyat, Beijing, Kamis
(925/4/2019). (M. Irfan Ilmie)
Beijing (ANTARA) - Indonesia menekankan status hak milik proyek dan
keberadaan tenaga kerja asing dalam kerangka Kerja Sama Internasional
Sabuk Jalan (Belt and Road Forum - BRF) yang diprakarsai oleh Presiden
China Xi Jinping.
"Ownership dan tenaga kerja asing jadi 'concern' kita di sini," kata
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Beijing, Kamis (25/4) malam.
Menurut dia, tenaga kerja asing asal China harus berdasarkan nilai dan
bentuk investasi.
"Pekerja asing di Indonesia itu lebih kurang 100 ribu. Pekerja Indonesia
di Malaysia itu saja 1,5 juta orang. Jadi pekerja asing di Indonesia
jauh lebih sedikit daripada pekerja Indonesia yang kerja di luar
negeri," ujarnya sebelum menghadiri pembukaan Konferensi BRF II itu.
Kemudian Wapres menyebutkan bahwa China telah mendirikan lembaga
pendidikan politeknik di Morowali, Sulawesi Tengah.
"Mereka bikin politeknik sehingga makin lama makin berkurang ini
(pekerja asing). Kan mereka menyadari kalau orang Indonesia pintar toh,
gampang, tidak ada masalah sosial, dan lebih murah tentunya dibandingkan
didatangkan dari luar lagi," ujarnya.
Wapres menegaskan bahwa lembaga pendidikan vokasi di Morowali itu bukan
lembaga pendidikan bahasa Mandarin karena bisa membutuhkan waktu yang
lama untuk menciptakan tenaga siap kerja.
"Justru mereka yang harus belajar bahasa Indonesia, karena kalau bahasa
Mandarin tamatannya bisa lama, baru ada tenaga kerjanya," ujarnya.
Kecuali untuk level manager yang menurut Kalla harus dibekali pelajaran
bahasa Mandarin.
Di depan Wapres, para pengusaha China mengatakan bahwa 88 sampai 90
persen pekerjanya di Indonesia merupakan masyarakat lokal.
Kemudian Kalla mencontohkan investor Jepang pada awal-awal masuk di
Indonesia.
"Itu berlaku dimana mana, pada saat Toyota mulai masuk di sini
contohnya, di 'assembly' mobil itu lebih dari 100 orang Jepang
pekerjanya. Sekarang tinggal dua saja. Memang agak tinggi, tapi pasti
akan turun," kata Wapres berlatar belakang pengusaha itu.
Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil
Presiden China Wang Qishan di Beijing, Kamis (925/4/2019). (M. Irfan Ilmie)
/*Politeknik Metalurgi*/
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar
Panjaitan menambahkan bahwa politeknik yang dibuka di Morowali itu untuk
bidang metalurgi. "Kita belum punya studi metalurgi itu," ujarnya
mendampingi Wapres dalam Konferensi BRF II di Beijing pada 24-27 April
2019 itu.
Selain mendidik tenaga kerja lokal, dalam melakukan investasi di
Indonesia, China juga diharuskan memenuhi empat syarat yang ditetapkan
Indonesia, yakni memberikan nilai tambah sehingga tidak hanya
mengeksploitasi sumber daya alam.
"Kemudian mereka harus transfer teknologi. Sistemnya juga harus 'B to B'
(antarpebisnis). Syarat kelima, betul-betul harus ramah lingkungan. Dan
mereka menjamin semua itu," kata Luhut.
Oleh karena itu, Luhut membantah anggapan bahwa Morowali telah
dikendalikan oleh para pekerja asing asal China.
"Itu tidak mungkin sekarang hanya 3.000 sampai 40.000 pegawai Tiongkok
yang tersebar di delapan sampai sembilan perusahaan disana. Dan di sana
bukan hanya Tiongkok, itu pun ada modal Jepang," ujarnya.
Menurut Luhut, proyek yang didanai dalam skema Sabuk Jalan bukanlah
China yang menentukan.
"Itu inisiatif bersama bukan hanya insiatif China. Kita tetap tidak
ingin dan menghindari seakan-akan China yang menentukan, tidak. Kita
tidak mau. Indonesia yang menentukan, 'ownershipnya' harus di (pihak)
Indonesia," tegas Jenderal (Purn) TNI itu.
Selain itu Luhut menekankan bahwa proyek-proyek China di Indonesia bukan
berdasarkan skema hutang.
"Kita hampir tidak ada urusan dengan hutang nasional, karena sistemnya
yang 'B to B' itu dan kita juga memberikan setidaknya lima syarat
investasi tersebut kepada mereka," katanya.
/*Buah Tropis*/
Dalam rangkaian konferensi tersebut, Indonesia juga telah berhasil
menandatangani kesepakatan dengan China mengenai protokol buah manggis.
Naskah perjanjian tentang petunjuk teknis impor manggis dan buah naga
dari Indonesia yang ditandatangani Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi
dan Menteri Bea Cukai China Ni Yue Feng itu akan membuka peluang yang
cukup besar bagi para petani di Indonesia.
Saat ini Indonesia juga mengupayakan hal yang sama untuk buah nanas.
"Jangan lupa di sini ada 1,4 miliar orang. 1 per mil orang mau makan
manggis atau buah naga? 1 per mil itu 1,4 juta orang mau konsumsi
manggis. Jadi dikonsumsi buah tropis di sini tinggi sekali," kata Wapres.
Protokol itu tentu akan mendongkrak harga buah naga juga yang di
Indonesia harganya sering kali rendah. Demikian pula dengan manggis dan
rambutan.
"Oh iya tentu petani harus mempersiapkannya termasuk kualitas.
'Packaging' tidak kayak jualan di pinggir jalan di Jakarta, diikat-ikat.
Harus bagus 'packingnya'," kata Wapres.
Indonesia juga telah berhasil menekan China untuk menambah ekspor kelapa
sawit hingga 500 ribu ton. "Angka itu belum tercapai. Masih perlu
ditingkatkan," katanya.
Selain Luhut, ada Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Kepada Badan Koordinasi
Penanaman Modal Thomas Lembong, dan Duta Besar RI untuk China Djauhari
Oratmangun turut mendampingi Wapres Kalla di Konferensi BRF.
Wapres memimpin delegasi Indonesia dalam pembukaan BRF oleh Presiden
China Xi Jinping di CNCC Beijing, Jumat pagi.
Pada siang harinya, Wapres dijadwalkan melakukan shalat Jumat di Masjid
Dongzhimen, tidak jauh dari Kedutaan Besar RI di Beijing.
Sehari sebelumnya Wapres Kalla melakukan pertemuan bilateral dengan
Wapres China Wang Qishan.
Dilanjutkan dengan kunjungan kehormatan kepada Presiden China Xi Jinping
di Balai Agung Rakyat yang berada di sekitar Lapangan Tiananmen,
Beijing, pada Kamis (25/4) petang.
Wapres menyampaikan surat permohonan maaf Presiden Joko Widodo yang
tidak bisa hadir dalam konferensi dua tahunan yang digagas Xi itu karena
proses pemilihan umum masih berlangsung.
Pada Konferensi BRF II di Beijing bulan Mei 2017, Jokowi hadir. Bahkan
pada saat itu juga berkesempatan mengunjungi Masjid Niujie, salah satu
masjid tertua di Beijing.
Oleh M. Irfan Ilmie
Editor: Fardah Assegaf
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
