https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1506-tinggalkan-pemilu-mata-duitan
/*Tinggalkan Pemilu Mata Duitan*/
Penulis: *Saur Hutabarat Dewan Redaksi Media Group* Pada: Senin, 29 Apr
2019, 05:30 WIB podium <https://mediaindonesia.com/podiums>
<https://www.facebook.com/share.php?u=https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1506-tinggalkan-pemilu-mata-duitan>
<https://twitter.com/home/?status=Tinggalkan Pemilu Mata Duitan
https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1506-tinggalkan-pemilu-mata-duitan
via @mediaindonesia>
Tinggalkan Pemilu Mata Duitan
<https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/1200x-/podiums/2019/04/82083b1be45052b9463b509ff866ab54.jpg>
/MI/Tiyok/
Saur Hutabarat Dewan Redaksi Media Group
TELAH bergema di ruang publik keinginan banyak kalangan agar pemilu
serentak dievaluasi, bahkan dievaluasi dengan sangat keras. Sangat
keras, yaitu kita berani menyaring, membuang, bahkan memisahkan kembali
yang semula dipandang bagus dilaksanakan serentak.
Pemilu serentak menelan korban sedikitnya 272 petugas KPPS meninggal
dunia akibat kelelahan. Fakta itu membuat kita prihatin. Sejujurnya
harus dicari sang penyebab.
Untuk menjadi petugas KPPS, misalnya, negara tidak mewajibkan
pemeriksaan kesehatan. Menjadi petugas KPPS sebuah tugas yang sedikit
atau banyak membuat stres. Inilah stres yang berlangsung dalam tempo
yang cepat dan padat.
Saya bukan dokter, tapi spekulatif izinkan saya berpandangan bahwa
petugas KPPS meninggal karena kondisi fisik dan kesehatan mereka tidak
cukup prima untuk mengurus pemilu serentak yang dinilai paling rumit di
dunia. Dari sudut pandang itu tentu bukan pemilu serentak yang menjadi
persoalan. Persoalan pada personalia. Kita perlu menyaring petugas KPPS
lebih keras dan ketat dalam perkara kesehatan.
Itu pun belum cukup. Kita pun perlu menambah lebih banyak petugas KPPS
sedemikian rupa sehingga sehari seorang petugas cukup bertugas maksimum
8 jam. Lalu tiba saatnya bergiliran dengan petugas yang lain.
Demikianlah orang yang bertugas mengurus pemilu serentak dalam sehat dan
segar. Apakah masalah selesai? Tidak.
Semua itu masalah teknis yang tidak langsung berurusan dengan masalah
substansial, yaitu hak konstitusional rakyat. Yang substansial ialah
begitu hebat suasana kebatinan pilpres membuat pileg terpinggirkan.
Padahal pileg pun sangat penting karena di situlah warga memilih partai
dan orang yang mewakilinya duduk di parlemen. Sebuah urusan yang ruwet
karena begitu banyak partai dan demikian banyaknya caleg yang umumnya
tidak dikenal rakyat.
Kalau dipikir mendalam, sekalipun seperti telmi (telat mikir) karena
post factum, bukankah pilpres memilih eksekutif, sedangkan pileg memilih
legislatif? Dua cabang kekuasaan yang terpisah dalam sistem
ketatanegaraan kita. Akan tetapi, kenapa kita satukan dalam pemilu
serentak? Bukankah lebih pas pilpres diselenggarakan serentak dengan
pilkada, yaitu sama-sama dalam cabang kekuasaan eksekutif?
Evaluasi yang keras juga kiranya perlu dilakukan menyangkut dahsyat dan
ganasnya politik uang. Pemilu membikin rakyat mata duitan. Katanya
pemilu pesta demokrasi. Pesta kok enggak bagi-bagi duit? Betapa ironis,
di banyak tempat petahana yang amanah sebagai wakil rakyat sekalipun,
yang rajin 'menyapa' konstituennya, pun berkemungkinan tidak terpilih
kembali tanpa main wuwur uang.
Karena itu, seperti telah saya kemukakan di forum ini, kita juga harus
berani keras merombak agar dalam pileg yang dipilih rakyat partai saja.
Reputasi partai dan nama caleg beserta rekam jejaknya menjadi faktor
yang mendorong rakyat untuk memilih partai. Bukan adu besar dan top up
politik uang.
Pencoblosan manual pun perlu terus dinarasikan agar ditinggalkan
digantikan dengan pencoblosan elektronik. Prinsipnya, kurang lebih, di
mana perbankan bisa punya ATM, di mana bisa e-banking atau m-banking, di
situ pula prinsipnya pemilu elektronik dapat diselenggarakan.
Dapat diselenggarakan dalam dua hal sekaligus, yaitu pencoblosan maupun
penghitungan suara. Investasi pemilu diarahkan pada infrastruktur
berbarengan dengan investasi untuk mencerdaskan rakyat dalam urusan
kemajuan teknologi digital sehingga antara lain warga melek media, mampu
mandiri menolak bahkan melawan hoaks.
Sesungguhnya dan senyatanya berapa besar penghematan pemilu tanpa surat
suara, tanpa kotak suara, tanpa berhari-hari menghitung suara, tanpa
penyelenggara dan pengawas berlapis-lapis di TPS di seluruh pelosok
Tanah Air sampai di KPU dan Bawaslu di Jakarta Pusat?
Semua itu tugas pemerintah dan DPR hasil Pemilu 2019 untuk berani dengan
keras mengevaluasi pemilu yang terang-terangan telah dirusak politik uang.
<https://www.facebook.com/share.php?u=https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1506-tinggalkan-pemilu-mata-duitan>
<https://twitter.com/home/?status=Tinggalkan Pemilu Mata Duitan
https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1506-tinggalkan-pemilu-mata-duitan
via @mediaindonesia>
