Bung Sunny, Mestinya sebelumnya sistim kerja KPU jauh-jauh hari harus sudah di Audit. Sistim yang benar harus lengkap, terutama sudah dicantumkan "What If nya...." Untuk berbagai kemungkinan penyimpangan, apa sudah ada prosedur untuk membereskannya dengan cepat.Saya kira prinsipnya sama seperti kalau perusahaan mau minta ISO certificaat.. Peng Auditnya harus kritis, berpengalaman dan terlatih untuk melakukan itu. Salam, KH
Pada tanggal Sen, 29 Apr 2019 pukul 18.42 Sunny ambon [email protected] [GELORA45] <[email protected]> menulis: > > > Apakah tidak lebih baik Pemilu yang keliru ini diulangi, sebab banyak > kecurangan disana sini. Tentunya pada negara yang diracuni dengan korupsi > penguasa, bukan lagi kalau tidak janji tidak menang, tetapi kalau tidak > curang tidak menang, jadi seperti hal, kalau tidak korupsi tidak dapat > berkat untuk menjadi kaya. > > https://sp.beritasatu.com/ > > > > *Banyak Persoalan Pemilu, KPU Perlu Diaudit* > > > > Warga melintasi karangan bunga saat aksi dukacita untuk pahlawan demokrasi > di Jakarta, Minggu, 28 April 2019. Aksi tersebut dilakukan untuk mengenang > 225 orang pejuang demokrasi yang terdiri dari petugas KPPS/KPU serta > anggota Polri yang gugur saat mengawal proses Pemilu 2019. ( Foto: Antara ) > > Asni Ovier / AO Senin, 29 April 2019 | 22:19 WIB > > *Jakarta, Beritasatu.com* - Dengan anggaran yang sangat besar serta > banyaknya terjadi permasalahan, seperti kesalahan dalam sistem perhitungan > suara (situng) dan persoalan lain terkait penyelengaraan Pemilihan Umum > (Pemilu) 2019, seharusnya dilakukan audit terhadap Komisi Pemilihan Umum > (KPU). Audit itu bisa dilakukan mulai dari sistem kerja hingga keuangan. > > “Biaya (KPU) cukup mewah, mulai dari untuk kotak suara kardus sampai > sumber daya manusia tak maksimal dalam mengerjakan sistem perhitungan suara > (situng) sehingga berkali-kali mengalami kesalahan. Uniknya, banyak video > viral di terkait kesalahan tersebut tak membuat KPU malu,” ujar analis > sosial dari Universitas Bung Karno (UBK) Muda Saleh Muda di Jakarta, Senin > (29/4/2019). > > Muda juga mempertanyakan banyaknya jumlah anggota KPPS yang meninggal > dunia. “Rasanya tak pantas dengan upah sebesar Rp 500.000, lebih dari 300 > jiwa melayang karena Pemilu 2019. Ada apa dengan KPU? Bagaimana makan > mereka (petugas KPPS, Red), bagaimana vitamin mereka, bagaimana pergantian > shift mereka?" katanya. > > Seperti diketahui, honor yang diterima petugas Kelompok Penyelenggara > Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu Serentak 2019 sebesar Rp 550.000 untuk > ketua. Sementara, anggota mendapatkan honor sebesar Rp 500.000 per kegiatan > yang diagendakan dalam rangkaian pemilu. Hal itu sesuai Surat Menteri > Keuangan (Menkeu) Nomor S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya > Honorarium Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil > Presiden, serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota Serentak. > > Muda menilai, pelaksanaan Pemilu 2019 sangat buruk, bahkan bisa dikatakan > paling buruk di dunia. “Terlebih, jika memang ada indikasi kecurangan, > komisioner KPU patut diberikan hukuman yang setimpal dengan ketentuan > undang-undang yang ada. Banyak kerusakan yang dilakukan oleh KPU akibat > penyelenggaraan yang buruk itu," ujarnya. > > Psikologis masyarakat terganggu dengan kesalahan angka, sehingga terkecoh > dengan hasil yang ditampilkan. "Jika angka-angka itu benar, bagus adanya. > Namun, jika salah dan disengaja, hal tersebut merupakan kebohongan publik, > serta terlihat ada upaya untuk memenangkan calon tertentu," uturnya. > > Dikatakan, audit sistem keuangan pembiayaan pemilu, sampai pada petugas > yang bekerja dan fasilitas yang diterima petugas, perlu dilakukan. Selain > itu, audit perlu juga dilakukan terhadap sistem penghitungan pada mesin > komputer yang ada di KPU, apakah ada campur tangan dalam sistem program > yang bekerja. > > "Jika ada dan disengaja, maka seluruh jajaran KPU dipastikan harus > menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan kesalahan dalam kategori > undang-undang yang berlaku," ujarnya. > > > > Sumber: BeritaSatu.com > > BAGIKAN > > - > > > - > > > - > > > > BERITA TERKAIT > *Profesor Romli: Upaya Delegitimasi KPU Bentuk Pelanggaran Konstitusi* > <https://www.beritasatu.com/politik/551499/profesor-romli-upaya-delegitimasi-kpu-bentuk-pelanggaran-konstitusi> > *Meski > Belum Sempurna, Pemilu Berjalan Baik* > <https://www.beritasatu.com/politik/551490/meski-belum-sempurna-pemilu-berjalan-baik> > *Pakar > Hukum: Upaya Delegitimasi KPU Langkah Inkonstitusional* > <https://www.beritasatu.com/hukum/551487/pakar-hukum-upaya-delegitimasi-kpu-langkah-inkonstitusional> > *Bintara > Protes Uang Pengamanan Pemilu, Mabes Polri Turun Tangan* > <https://www.beritasatu.com/hukum/551480/bintara-protes-uang-pengamanan-pemilu-mabes-polri-turun-tangan> > *81,1 > Juta Suara Masuk, Keunggulan Jokowi Tembus 10 Juta* > <https://www.beritasatu.com/politik/551477/811-juta-suara-masuk-keunggulan-jokowi-tembus-10-juta> > *Sudah > Tembus 2,86%, Sekjen Perindo Yakin Akan Naik Terus* > <https://www.beritasatu.com/politik/551472/sudah-tembus-286-sekjen-perindo-yakin-akan-naik-terus> > > > >
