Mengikuti reputasinya, Wiranto yang sama ini pernah dipecat oleh
Presiden Gusdur sbg menteri pertahanan atas permintaan PBB dan dunia
internasional karena tingkahlakunya yang melanggar prinsip-prinsip HAM
dan kode etik peri kemanusiaan!




Am Tue, 7 May 2019 13:17:22 +0000 (UTC)
schrieb "ajeg [email protected] [GELORA45]"
<[email protected]>:

> Dari reputasinya selama ini kecil sekali kemungkinan Babinsa
> membohongi atasannya. Juga mustahil mereka buka mulut kepada pers.
> Silakan periksa semua media yang tiba-tiba "mengkhawatirkan", tapi
> tidak ada alasan untuk membredel.
> 
> -
> 
> Soal Wacana Wiranto, BW: Ngeri Kalau Ini Sinyal Rezim Akan Otoritarian
> SELASA, 07 MEI 2019 | 14:48 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA
> WAHANAPUTRARMOL. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan
> (Menkopolhukam), Wiranto menyebut akan menutup media yang dianggap
> ikut menyebarkan pemberitaan yang melanggar hukum terkait dengan isu
> seputar Pemilu 2019.
> 
> Menanggapi ini, Mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto menilai
> Wiranto harusnya hati-hati dalam bicara, terlebih saat ini situasi
> pasca pemilihan umum..
> 
> "Menurut saya sih ini Pak Wiranto bicaranya harus agak hati-hati,
> jadi bicaranya itu harus meneduhkan jangan memprovokasi dalam situasi
> seperti ini, ya harus mengerti dulu, mengendalikan sikap dan
> perilakunya," jelasnya di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (7/5).
> 
> Menurutnya, hal ini harus segera diselesaikan secara cepat, karena
> bila tidak, ini akan berdampak pada penilaian masyarakat yang bisa
> saja muncul persepsi bahwa pemeritahan atau rezim ini akan memerintah
> dengan otoriter.
> 
> "Otoriter itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya otoritas.
> Kan sebagai Menko kan otoriter hanya bisa dilakukan oleh yang punya
> otoritas dan Pak Wiranto, orang yang punya otoritas. Yang paling
> ngeri kalau ini bagian dari signal bahwa rezim akan menjadi
> otoritarian, itu yang paling mengerikan," tambahnya.
> 
> Sebelumnya, Wiranto ingin ada langkah hukum yang lebih konkret dalam
> menangani media yang dianggap ikut menyebarkan pemberitaan yang
> melanggar hukum terkait dengan isu seputar Pemilu 2019.
> 
> "Media mana yang nyata-nyata membantu pelanggaran hukum, kalau perlu
> kami shutdown, kami hentikan. Kami tutup demi keamanan nasional,"
> ujar dia kemarin dalam jumpa pers di kantornya, Senin (6/5). []
> 
> 
> 

Kirim email ke