https://nasional.tempo.co/read/1202718/8-poin-prabowo-saat-bertemu-media-asing-bicara-kecurangan-
pemilu/full&view=ok
8 Poin Prabowo saat Bertemu Media Asing,
Bicara Kecurangan Pemilu
Reporter:
Dewi Nurita
Editor:
Kukuh S. Wibowo
Selasa, 7 Mei 2019 04:00 WIB
Capres cawapres no urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga
Salahudin Uno berbincang sebelum melaksanakan ibadah salat jumat pada
kunjungannya ke Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh,
Jumat 3 Mei 2019. Kunjungan capres dan cawapres nomor urut 02 ke
provinsi Aceh pascapemilu 2019 sebagai ungkapan terimakasih kepada
masyarakat Aceh yang telah memenangkan pasangan Prabowo-Sandi dengan
persentase sementara hingga 91 persen. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
<https://statik.tempo.co/data/2019/05/03/id_839115/839115_720.jpg>
Capres cawapres no urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga
Salahudin Uno berbincang sebelum melaksanakan ibadah salat jumat pada
kunjungannya ke Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh,
Jumat 3 Mei 2019. Kunjungan capres dan cawapres nomor urut 02 ke
provinsi Aceh pascapemilu 2019 sebagai ungkapan terimakasih kepada
masyarakat Aceh yang telah memenangkan pasangan Prabowo-Sandi dengan
persentase sementara hingga 91 persen. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
*TEMPO.CO*, *Jakarta*-Calon presiden nomor urut 02 Prabowo
<https://pilpres.tempo.co/read/1201753/viral-skenario-kemenangan-prabowo-bpn-ungkap-yang-sebenarnya>Subianto
dan tim suksesnya menyampaikan delapan poin saat menggelar pertemuan
dengan media asing di kediamannya, Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta
Selatan, Senin sore, 6 Mei 2019. Delapan poin itu berisi daftar panjang
tuduhan kecurangan pemilu terhadap Komisi Pemilihan dan Presiden Joko
Widodo atau Jokowi selaku calon presiden inkumben.
Ekonom senior Rizal Ramli mengirimkan delapan poin itu dalam bahasa
Inggris kepada /Tempo,/ Selasa dini hari, 7 Mei 2019. Poin pertama,
Prabowo mengatakan bahwa kecurangan pemilu merupakan penghinaan terbesar
bagi demokrasi suatu negara.
Baca: Prabowo Gelar Pertemuan dengan Media Asing
<https://pilpres.tempo.co/read/1202617/prabowo-gelar-pertemuan-dengan-media-asing>
"Begitu fakta terungkap, seorang pemimpin yang mengambil alih kekuasaan
lewat pemilihan yang curang, dianggap tidak sah oleh rakyat dan
karenanya kehilangan kemampuannya untuk memerintah secara efektif,"
bunyi penggalan poin pertama Prabowo.
Poin kedua, menyampaikan tuduhan kecurangan pemilu adalah langkah yang
serius dan tidak boleh dianggap enteng hanya berdasarkan kecurigaan saja
oleh pihak yang kalah. "Itu harus didasarkan pada fakta-fakta," bunyi
poin kedua dalam pertemuan itu.
Poin ketiga, Prabowo mengklaim bahwa dirinya bisa menyajikan fakta
seperti yang disebutkan di atas. "Kami di sini untuk mengungkapkan
kepada Anda bagaimana kami berhasil mengumpulkan bukti yang
terdokumentasi, yang menunjukkan bahwa kecurangan pemilu dengan niat
jahat memang terjadi dalam pemilu 2019," bunyi poin ketiga Prabowo di
hadapan media asing yang diundangnya.
Poin keempat, Prabowo menyebut bukti utama kubunya didasarkan pada
penggunaan instrumen sederhana, yakni /smartphone/. Pengamat pemilu dari
seluruh negeri dan relawan, ujar dia, telah mengambil foto penghitungan
suara yang direkam di masing-masing dari sekitar 800.000 tempat
pemungutan suara atau TPS.
Dengan menggunakan foto-foto itu, kubu 02 sejauh ini telah mengaudit
hasilnya di 477.000 TPS. "Dan kami telah mengungkap 73.715 kasus data
ringkasan C1 yang salah dimasukkan ke dalam Situng yang merupakan 15,4
persen dari total yang diaudit hingga saat ini," ujar Prabowo.
Poin kelima, Prabowo menuding ada upaya sistemik oleh pemerintahan
Jokowi untuk merusak dan memanipulasi sistem pemilu. Diantaranya, ujar
dia, dengan tidak mengundang pemantau internasional yang kredibel,
seperti Carter Center dan
tidak mendukung IT KPU dengan sistem keamanan yang memadai sehingga
dinilai rentan terhadap penipuan siber, serta banyak hal lainnya yang
dituduhkan Prabowo kepada pemerintah.
Poin keenam, Prabowo menilai pilpres 2019 begitu rumit karena
diselenggarakan serentak bersama pemilihan legislatif. "Mengapa itu
dirancang seperti ini oleh pemerintahan Jokowi dan untuk tujuan apa?
Pemilihan sebelumnya tidak begitu rumit," ujar dia.
Poin ketujuh, Prabowo mempertanyakan peristiwa kematian hampir 500
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada hari pemilihan.
"Tragedi ini lebih besar daripada kecelakaan Boeing 737 Max. Kami
berharap pemerintah melakukan penyelidikan serius terhadap masalah ini,"
ujar dia.
Poin terakhir, Prabowo menyebut dirinya dan tim akan terus mengumpulkan
bukti kecurangan pemilu seperti yang mereka sebutkan. "Kita seharusnya
tidak melihat cerita ini berakhir pada tanggal 22 Mei. Kita harus
menyampaikan kasus ini kepada publik secara transparan dan membiarkan
mereka memutuskan apa yang harus dilakukan," ujar Prabowo di akhir
kalimatnya.
Sebelumnya, kubu Prabowo memang gencar menyebut ada kecurangan pemilu
yang terstruktur, sistematis, dan masif. Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berang terhadap tuduhan tersebut.
Musababnya, ujar Wiranto, pemilu di Indonesia mendapat pujian dari
berbagai pimpinan negara di dunia.
"Kok kita sendiri malah menuduh bahwa pemilu itu adanya
kecurangan-kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, ditambah
brutal lagi. Itu tidak benar. Saya katakan kita benar," ujar Wiranto di
kantornya, Jakarta pada Senin, 6 Mei 2019.
Simak: Wiranto Bantah Ada Kecurangan dalam Pemilu 2019
<https://pemilu.tempo.co/read/1202558/wiranto-bantah-ada-kecurangan-dalam-pemilu-2019>
Badan Pengawas Pemilu juga meminta pihak-pihak yang menuduh demikian
melapor sesuai mekanisme hukum yang ada. “Kalau ada laporan dugaan
administrasi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, ya,
sampaikan kepada kami," ujar Ketua Bawaslu Abhan di Kantornya, Jalan
Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2019.
Jika bukti-buktinya kuat, Bawaslu akan menyidangkannya secara terbuka.
Sejauh ini Bawaslu belum menemukan atau mendapatkan laporan resmi
tentang kecurangan
<https://pilpres.tempo.co/read/1200896/sandiaga-bersyukur-jokowi-akui-ada-kecurangan-pemilu>yang
terstruktur, sistematis, dan masif. Menurut dia, laporan maupun temuan
pelanggaran sebagian besar sudah ditindaklanjuti Bawaslu.
------------------------------------------------------------------------
