----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: Marco 45665 [email protected] [nasional-list] <[email protected]>Kepada: Ronggo Gmail ronggo. <[email protected]>; Chalik Hamid <[email protected]>; Sheila Kartika [email protected] [PERS-Indonesia] <[email protected]>; [email protected] <[email protected]>; Eric DMS <[email protected]>; RKB <[email protected]>; Bh.jo [email protected] <[email protected]>Cc: "[email protected]" <[email protected]>; Sahala Silalahi <[email protected]>; '[email protected]' [email protected] [temu_eropa] <[email protected]>Terkirim: Kamis, 9 Mei 2019 23.09.24 GMT+2Judul: Re: [nasional-list] BPIP Dorong Presiden Bentuk Zaken Kabinet
SUATU PERTIMBANGAN dan USUL yang bisa dipertimbangkan dan CUKUP RELEVAN MENJAWAB TANTANGAN MASA PEMBANGUNAN dewasa kini dan kedepan serta MENJAWAB SIKON POLITIK saat Ini. On Thu, 9 May 2019 at 21:06, 'j.gedearka' [email protected] [nasional-list] <[email protected]> wrote: https://mediaindonesia.com/read/detail/234514-bpip-dorong-presiden-bentuk-zaken-kabinet BPIP Dorong Presiden Bentuk Zaken Kabinet Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Kamis, 09 Mei 2019, 15:50 WIB Politik dan Hukum Dok. MI Ahmad Syafii Maarif PRESIDEN Joko Widodo diharap bisa leluasa menentukan kabinetnya di pemerintahan kedua. Hal itu disampaikan pengurus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ketika bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (9/5). Anggota Dewan Pengarah BPIP Ahmad Syafii Maarif mengatakan perlunya pembentukan kabinet zaken yang membuktikan kedaulatan presiden atas kabinetnya. "Kami juga meminta kalau nanti Pak Jokowi pasti jadi presiden lagi, supaya dibentuk suatu zaken kabinet, kabinet yang terdiri dari orang-orang ahli," ujar pria yang karib disapa Buya Syafii seusai pertemuan pengurus BPIP dengan Presiden Jokowi. Baca juga: Dipimpin Megawati, Jokowi Terima Laporan BPIP Partai politik, lanjut Buya Syafii, bisa mengusulkan beberapa nama calon kepada presiden. "Jadi Presiden lebih berdaulat. Kalau tidak, kabinet yang lalu ini menurut saya banyak bolongnya," ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Syarat lainnya, sambung dia, menteri harus memahami filosofi Pancasila dan berjiwa patriotik dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. Dalam pertemuan tersebut, Dewan Pengarah BPIP yang hadir antara lain Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri dan anggota Dewan Pengarah BPIP seperti Mahfud MD, Said Aqil Siradj, Try Sutrisno dan Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto.(OL-5)
