https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1686-presiden-tanpa-beban
*/Presiden tanpa Beban/*
Penulis: *Media Indonesia* Pada: Jumat, 10 Mei 2019, 05:00 WIB Editorial
MI <https://mediaindonesia.com/editorials>
<https://www.facebook.com/share.php?u=https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1686-presiden-tanpa-beban>
<https://twitter.com/home/?status=https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1686-presiden-tanpa-beban>
SUDAH mengupayakan perbaikan birokrasi selama hampir lima tahun memimpin
negeri ini, sudah memangkas rantai perizinan dari 259 izin menjadi
tinggal 58 izin, tetapi nyatanya pengurusan izin usaha yang berbelit
masih menjadi salah satu penyakit birokrasi yang paling sulit sembuh di
Indonesia.
Pantaslah bila Presiden Joko Widodo merasa jengkel dan berjanji bakal
lebih tegas, lebih berani mengambil risiko mengeluarkan
kebijakan-kebijakan tidak populer jika ia dinyatakan menang Pemilu 2019
dan kembali memimpin Indonesia untuk periode kedua.
Kejengkelen Presiden itu meluap saat memberikan sambutan pembukaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di
Jakarta, kemarin. Dalam forum itu Jokowi buka-bukaan bahwa di periode
kedua pemerintahannya nanti, seandainya dirinya dinyatakan menang, ia
sudah tak punya beban.
Amat mungkin beban yang ia maksudkan dan garis bawahi ialah beban
politik karena ia tidak mungkin dapat mencalonkan diri kembali untuk
periode berikutnya. Karena sudah tak ada beban, ia akan fokus kerja.
"Apa pun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan," kata Jokowi.
Pernyataan itu tentu memiliki makna yang dalam serta implikasi yang
luas. Secara tersirat ada semacam pengakuan dari Jokowi bahwa pengelola
negara masih sering absen ketika dunia usaha mengeluhkan soal birokrasi
dan perizinan yang berbelit serta kepastian hukum. Ada pula pengakuan
bahwa banyak lembaga yang selama ini nihil memberikan kontribusi kepada
negara dan malah memperpanjang rantai birokrasi.
Pengakuan itulah yang patut kita hargai dalam konteks pemerintahan saat
ini tidak alergi dengan yang namanya evaluasi. Tampaknya sepele, tetapi
sejatinya hal itu teramat penting karena ketulusan menerima hasil
evaluasi akan menjadi modal berharga dalam menentukan langkah apa yang
harus dilakukan di masa mendatang.
Dalam ilmu tata kelola pemerintahan, dari zaman dahulu sampai era modern
saat ini, evaluasi wajib dilakukan untuk mengetahui apakah sumber
penyakitnya ada di konsep perencanaan, pada eksekusi di lapangan, atau
bahkan memang lemah di keduanya. Proses evaluasi juga akan memindai
jangan-jangan justru penyakit lama terkait dengan mentalitas yang masih
menjadi biang masalah dunia birokrasi kita.
Dengan perspektif seperti itu, kejengkelan Presiden yang dilontarkan di
hadapan para menteri dan kepala-kepala daerah seluruh Indonesia itu
menjadi sangat masuk akal. Kejengkelan itu ialah sindiran sekaligus
peringatan buat para kepala daerah dan para (calon) pembantunya di
kabinet nanti untuk tidak bermain-main lagi dalam soal birokrasi.
Jokowi tentu tidak ingin reformasi birokrasi yang sudah ia canangkan
hanya menjadi barang bagus di atas kertas, tapi kemudian membusuk tanpa
eksekusi. Kebijakan tanpa eksekusi sesungguhnya hanyalah kebijakan
olok-olok. Karena itu, Jokowi memang harus jengkel. Ia mesti melecut
dirinya dan seluruh pihak yang terkait dengan pemerintahan untuk
menghindarkan diri dari kebijakan olok-olok tersebut.
Senyawa dengan itu, keleluasaan dan ketiadaan beban Jokowi di periode
keduanya nanti mestinya bisa dimaksimalkan dengan membentuk 'pasukan'
kabinet yang lebih trengginas dan terampil. Pilihlah kabinet dengan
komposisi yang menomorsatukan para ahli atau zaken kabinet.
Patut dicatat, zaken kabinet bukan berarti meninggalkan partai politik
karena kita percaya banyak ahli dan teknokrat di parpol yang memiliki
kemampuan mumpuni untuk menjadi bagian dari eksekutif. Namun, setidaknya
spirit dari zaken kabinet akan lebih membuktikan kedaulatan presiden
atas kabinetnya, jauh dari sekadar ajang bagi-bagi kursi menteri untuk
parpol pendukung.
Keberanian Jokowi untuk membentuk zaken kabinet barangkali akan menjadi
salah satu jalan keluar terbaik dari persoalan-persoalan yang membuatnya
jengkel selama ini. Kita yakin, sebagus apa pun kebijakan, jika
dibebankan ke tangan orang yang tak cakap, tidak akan berarti apa-apa.
<https://www.facebook.com/share.php?u=https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1686-presiden-tanpa-beban>
<https://twitter.com/home/?status=https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1686-presiden-tanpa-beban>
