https://news.detik.com/kolom/d-4545249/populisme-politik-identitas-dan-pemilu-2019?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.233616862.1174030549.1557597521-1849826448.1557597521
Sabtu 11 Mei 2019, 14:00 WIB
Kolom
Populisme, Politik Identitas, dan Pemilu 2019
Harun Ar-rasyid - detikNews
<https://connect.detik.com/dashboard/public/admiralharun>
Harun Ar-rasyid <https://connect.detik.com/dashboard/public/admiralharun>
<https://news.detik.com/kolom/d-4545249/populisme-politik-identitas-dan-pemilu-2019?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.233616862.1174030549.1557597521-1849826448.1557597521#><https://news.detik.com/kolom/d-4545249/populisme-politik-identitas-dan-pemilu-2019?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.233616862.1174030549.1557597521-1849826448.1557597521#>
Populisme, Politik Identitas, dan Pemilu 2019 Foto: Rinto Heksantoro
*Jakarta* -
Dalam filsafat klasik abad kelima, banyak para ilmuwan Yunani
mendiskusikan gagasan kebenaran dengan menggunakan prinsip dialog dua
arah yang terkoneksi satu sama lain. Hal inilah yang kemudian
menghasilkan sebuah dialektika; konsep yang menyatakan bahwasanya ilmu
pengetahuan mempunyai antar-keterkaitan yang logis, empiris, dan saling
mempengaruhi satu sama lain (Richard, 1979).
Begitu juga dengan dimensi keilmuan populisme dan politik identitas.
Narasi-narasi politik populisme yang sarat akan dengan isu-isu identitas
tidak akan berjalan efektif tanpa ide populis yang melandasinya.
Tujuannya adalah menciptakan perasaan persatuan antarkelompok tertentu
yang pada akhirnya menciptakan suasana ketakutan seperti ditindas,
dipinggirkan, atau dilecehkan yang narasinya /anti-establishment/.
Keterkaitan studi populisme dan politik identitas bisa dijelaskan dalam
penelitian yang berjudul /Political Identities: The Missing Link in The
Study of Populism/ (Melendez & Cristobal, 2017). Argumen akademik
(/theoretical review/) Melendez & Cristobal dalam penelitian ini ialah
populisme dapat berkembang hanya ketika politik identitas
/anti-establishment/ ada.
Artinya, populisme yang mengklaim bahwa konsep rakyat merupakan kehendak
mutlak, dijadikan sasaran oleh narasi-narasi identitas
/anti-establishment/ para politisi populis. Mereka mengklaim bahwa para
elite yang berada di pemerintahan yang mapan bukanlah orang-orang yang
mendukung rakyat.
*Irasionalitas*
Politisi populis merupakan orang-orang karismatik dalam menjadi
pemimpin. Ia digambarkan sebagai pahlawan tunggal yang naik di atas
panggung dalam lingkungan mereka yang terpinggirkan, sehingga dengan
mudah mendapatkan banyak pengikut. Dalam menarasikan isu-isu populis,
mereka menggunakan terminologi seperti anti-kapitalis, anti-oligarki,
atau anti-imperialis untuk menyamakan mereka sebagai rakyat biasa.
Perbedaan pandangan ideologis serta melihat basis masyarakat pendukung
membentuk sebuah karakter masing-masing pemimpin populis untuk mempunyai
corak narasi yang berbeda. Ttetapi, politisi populis mempunyai corak
pola yang sama, yakni pandangan mereka yang bersifat irasionalitas.
Dalam hal ini, Andreas Schedler mempunyai tiga klasifikasi corak
politisi populis yang narasinya irasionalitas. Pertama, irasionalitas
instrumental (/cognitive-instrumental irrationality/). Banyak politisi
populis menuduh musuh mereka tidak kompeten dalam memerintah negara.
Bahkan, politisi populis /anti-establishment/ mengatakan bahwa
elite-elite yang berada di pemerintahan merupakan orang-orang buruk dari
ahli yang buruk (Schedler, 1996).
Elite-elite pemerintah menurut mereka tidak hanya bodoh dalam mengelola
negara, tetapi juga minim akal sehat dalam berpolitik. Misalnya,
menggambarkan pejabat publik sebagai amatir, tidak kompeten, tidak masuk
akal, berpandangan pendek, tidak realistis, kacau, bingung,
tergesa-gesa, kontradiktif, dan sebagainya.
Kedua, irasionalitas normatif (/normative irrationality/). Politisi
populis /anti-establishment/ mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam
membuat kebijakan publik. Mereka berpolemik melawan pengkhianatan,
korupsi, ketidakadilan, dan ancaman bangsa asing. Menurut retorika para
pemimpin populis, pejabat publik menghabiskan sebagian besar waktu kerja
mereka dalam "menjual" rakyat kepada bangsa-bangsa asing.
Selain itu, para populis menganggap bahwa satu-satunya hal yang pejabat
publik dan elite-elite pemerintah minati adalah untuk memajukan
kepentingan egois untuk diri mereka sendiri.
Terakhir, irasionalitas ekspresif (/expressive irrationality/). Para
populis /anti-establishment/ biasanya mengedepankan pandangan sinis dan
melihat kesenjangan dalam masyarakat. Para populis menganggap pejabat
publik hanyalah aktor yang kata-katanya tidak berharga. Mereka secara
rutin berbohong atas janji-janji politik yang diberikan kepada rakyat.
Lebih dari itu, para politisi populis memandang bahwa retorika politik
yang di suarakan oleh pejabat-pejabat publik merupakan pepesan kosong.
Oleh karenanya, pejabat publik dianggap sebagai dua wajah yang
menggunakan standar ganda dalam sebuah drama theater politik saja.
*Pola Hubungan
*Dalam artikel yang diterbitkan oleh Tony Blair Institute berjudul
/Populists in Power Around the World/, Jordan Kyle dan Limor Gultchin
mengatakan bahwa corak populisme di Indonesia merupakan populisme yang
tergolong sebagai /cultural populism/. Kyle dan Gultchin menjabarkan
bahwa populisme ini mengklaim adanya pemisahan antara konteks orang asli
(pribumi) dengan orang asing. Dalam hal ini, identitas orang pribumi
digunakan sebagai narasi untuk membangun pandangan bahwa orang-orang
asing inilah musuh orang asli.
Meskipun konteksnya merupakan sosio-budaya, para populis biasanya tidak
terpaku terhadap menarasikan politik /cultural populism/ sebagai isu-isu
terhadap budaya saja. Mereka bisa saja menarasikan hal-hal yang terkait
dengan ekonomi sebagai pendorong untuk efektivitas dalam membuat narasi
budaya tersebut. Dengan demikian, mereka membentuk sebuah
antar-keterkaitan (dialektika) terhadap isu-isu tersebut yakni dengan
mengklasifikasikan para elite-elite rezim pemerintah sebagai musuh bersama.
Narasi /anti-establishment/ ini biasanya menuntut pemerintahan yang
mapan untuk menyelesaikan hal-hal ekonomi seperti penghapusan praktik
korupsi, menurunkan harga bahan pokok, dan mengembalikan pengaruh orang
asli dalam praktek perekonomian di negara.
Dengan demikian, para aktor-aktor populis ini berhasil memanfaatkan
identitas /anti-establishement/ sebagai kekuatan politik. Secara tidak
langsung, mereka membentuk sebuah hubungan seperti yang Schedler katakan
sebagai /A Triangular Symbolic Space/ dengan klasifikasi tiga aktor
utama yakni pemerintah, rakyat, dan para populis itu sendiri. (Schedler,
1996).
Pola ini menggambarkan bagaimana hubungan pemerintah dan masyarakat
dipandang sebagai representasi orang-orang jahat dan licik, sedangkan
hubungan masyarakat dan aktor populis /anti-establishment/ hidup dalam
harmoni yang dianggap sebagai pahlawan. Narasi ini juga membentuk
anggapan bahwa mereka yang "di atas" tidak termasuk dalam komunitas dari
mereka yang ada "di bawah". Dengan kata lain narasi ini membentuk sebuah
pandangan identitas: mereka bukan hanya musuh, tetapi juga representasi
orang-orang asing (/the others/).
Argumen ini mendukung bahwasanya para politisi populis sering membingkai
dan menggabungkan dua atau tiga tipe populisme tersebut, tergantung
dengan kondisi sosial-politik yang terjadi di masyarakat. Demikian juga,
bagaimana kondisi pemilih yang termotivasi oleh banyaknya masalah yang
dinarasikan dalam sosial-politik seperti, melihat pemimpin populis
semata-mata melalui kacamata ekonomi, budaya, atau identitas
/anti-establishment/.
*Kasus Indonesia*
Pada Pemilihan Umum 2019, politik identitas /anti-establishment /kembali
menguat ketika beredarnya narasi-narasi yang membawa konsep populisme.
Uniknya, identitas a/nti-establishment/ ini dikait-kaitkan oleh
identitas agama yang selalu dipakai politisi populis untuk menarasikan
bahwa pemerintah memarginalkan kelompok muslim.
Misalnya Gerakan "2019GantiPresiden", "partai setan vs partai Allah",
/people power/, tidak percaya kepada lembaga-lembaga mapan (KPU dan MK)
maupun lembaga independen (/quick count/, dll). Jika digunakan
terus-menerus, politik identitas /anti-establishment /agama yang
memperhatikan semangat golongan dan partai ketimbang semangat persatuan
menyebabkan polarisasi yang meluas di kalangan masyarakat ataupun para
elite-elite politik.
Para politisi seharusnya lebih berfokus kepada narasi politik sehat yang
mempersatukan dan mendamaikan para pendukungnya dengan mengedepankan
rasionalitas bukan emosionalitas ataupun kepentingan kelompok agama
tertentu. Bahkan, elite-elite politik seharusnya lebih mengedepankan
isu-isu nasional yang membangun secara progresif dan substantif terhadap
narasi-narasi politiknya.
Masyarakat Indonesia harus mulai mampu berpikir rasional dan kritis,
terutama dengan isu-isu politik dan agama yang cenderung dimanipulasi
oleh elite-elite politik. Preferensi politik masyarakat harus lebih
didasarkan pada keberanian berpikir sesuai nalar rasionalnya di tengah
cengkeraman elite-elite dan otoritas politik keagamaan. Keberanian dalam
berpikir rasional serta menjadi individu yang kritis membuat terciptanya
masyarakat yang terbuka serta toleran dalam menghadapi isu-isu
sosial-politik.
*Harun Ar-Rasyid */mahasiswa Sejarah Politik di Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta
/
*(mmu/mmu)
*
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
